[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Materiil Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2011-01-06 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-IX/2011, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2011-01-24
09:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2011-03-02
13:00		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Perbaikan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-01-24
09:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2011-03-02
13:00 WIB		 Pemeriksaan Perbaikan (II) PDF Audio
3 2011-03-24
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2011-06-30
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2011-12-23
09:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-09-07 Sidang Mendengarkan Ahli, Halimah Agustina dan Kuasa Hukumnya Absen
2 2012-01-10 Kedudukan Hukum Pemohon Uji Materi UU Penyiaran Dipertanyakan
3 2011-08-06 Perubahan atas UU MK Halangi Penegakan Keadilan Substantif
4 2011-09-26 Ahli Pemohon: Materi UU Narkotika Rancu
5 2011-12-13 Uji UU MK: Ahli Pemohon Tidak Hadir, Sidang Diminta Langsung Pengucapan Putusan
6 2020-09-28 Pemohon Bukan Subjek Hukum, Uji UU Pengadilan Pajak Tak Dapat Diterima
7 2012-08-15 UJI MATERI DI MK Rampungkan Sengketa UU Penyiaran
8 2011-07-27 Halimah Agustina Kamil Ajukan Bukti Uji Materi UU Perkawinan
9 2011-09-20 DPR: MK Tidak Berwenang Putus Ultra Petita
10 2012-04-06 Ahli Pemohon Meminta MK Tafsirkan UU Penyiaran Secara Benar
11 2011-10-17 Sinta Nuriyah Minta Perketat Syarat Jatuhkan Talak
12 2011-04-05 PKNU Uji Konstitusionalitas Aturan Verifikasi Parpol
13 2011-10-19 MK Kabulkan Sebagian Uji Revisi UU MK
14 2011-08-10 Syarat Perceraian Potensial Disalahgunakan
15 2011-11-21 AJI Uji Materi UU Penyiaran
16 2011-11-03 Pemerintah: UU Tenaker Memberikan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha
17 2011-07-08 Syarat Perceraian dalam UU Perkawinan Diuji di MK
18 2011-10-26 Ahli Pemohon: Alasan Perceraian UU Perkawinan Interpretasi Pembentuk UU
19 2011-10-04 Ahli Pemohon: Pengguna Narkotika Semestinya Direhabilitasi, Bukan Dipenjara
20 2011-11-30 Pemerintah: Tidak Ada Hubungan Kausalitas Pendidikan Calon Hakim Konstitusi dengan Putusan
21 2022-08-03 Permohonan Uji Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama Diperbaiki
22 2011-08-24 Pernah Diputus, MK Tolak Uji KUHAP
23 2020-08-27 Pemerintah: Penambahan Norma Baru Menimbulkan Subjek Hukum Baru
24 2011-10-17 Lagi, Revisi UU MK Dimohonkan Untuk Di-Judicial Review
25 2011-03-08 Terancam Tidak Bisa Ikuti Pemilu, PKNU Uji UU Parpol
26 2012-10-03 Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta dalam UU Penyiaran Konstitusional
27 2012-09-13 MK Putuskan Syarat Hakim Konstitusi Harus Berijazah Magister Inkonstitusional
28 2011-04-25 Pemerintah: UU Parpol Mewujudkan Multi-Partai Sederhana
29 2012-02-15 Ahli Pemohon: Industri Penyiaran Nasional Berpaham Neo-Liberalisme
30 2012-02-23 Mantan Mensesneg: UU Penyiaran Tidak Konsisten
31 2012-03-13 Ahli Pihak Terkait: Kualitas Siaran Indonesia Ancam Demokratisasi Penyiaran
32 2012-07-31 MK: Pengelolaan Keuangan MA oleh Pemerintah Konstitusional
33 2011-09-20 Uji UU Perkawinan: Alasan Kuasa Sakit, Pemohon Memohon Kembali Hadirkan Ahli
34 2011-08-23 Pemohon Uji Materi Perubahan UU MK dan UU Narkotika Perbarui Tuntutan
35 2012-03-27 MK Tolak Permohonan Halimah
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-01-10 Kedudukan Hukum Pemohon Uji Materi UU Penyiaran Dipertanyakan
2 2011-12-13 Uji UU MK: Ahli Pemohon Tidak Hadir, Sidang Diminta Langsung Pengucapan Putusan
3 2020-09-28 Pemohon Bukan Subjek Hukum, Uji UU Pengadilan Pajak Tak Dapat Diterima
4 2011-07-27 Halimah Agustina Kamil Ajukan Bukti Uji Materi UU Perkawinan
5 2011-09-20 DPR: MK Tidak Berwenang Putus Ultra Petita
6 2012-04-06 Ahli Pemohon Meminta MK Tafsirkan UU Penyiaran Secara Benar
7 2011-10-17 Sinta Nuriyah Minta Perketat Syarat Jatuhkan Talak
8 2011-10-19 MK Kabulkan Sebagian Uji Revisi UU MK
9 2011-11-03 Pemerintah: UU Tenaker Memberikan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha
10 2011-10-26 Ahli Pemohon: Alasan Perceraian UU Perkawinan Interpretasi Pembentuk UU
11 2011-10-04 Ahli Pemohon: Pengguna Narkotika Semestinya Direhabilitasi, Bukan Dipenjara
12 2020-08-27 Pemerintah: Penambahan Norma Baru Menimbulkan Subjek Hukum Baru
13 2011-10-17 Lagi, Revisi UU MK Dimohonkan Untuk Di-Judicial Review
14 2012-10-03 Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta dalam UU Penyiaran Konstitusional
15 2012-09-13 MK Putuskan Syarat Hakim Konstitusi Harus Berijazah Magister Inkonstitusional
16 2011-04-25 Pemerintah: UU Parpol Mewujudkan Multi-Partai Sederhana
17 2012-02-15 Ahli Pemohon: Industri Penyiaran Nasional Berpaham Neo-Liberalisme
18 2012-02-23 Mantan Mensesneg: UU Penyiaran Tidak Konsisten
19 2012-03-13 Ahli Pihak Terkait: Kualitas Siaran Indonesia Ancam Demokratisasi Penyiaran
20 2012-07-31 MK: Pengelolaan Keuangan MA oleh Pemerintah Konstitusional
21 2011-09-20 Uji UU Perkawinan: Alasan Kuasa Sakit, Pemohon Memohon Kembali Hadirkan Ahli