[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-IX/2011 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2017-11-15 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2011-01-04 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-IX/2011, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2011-01-19
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2011-02-21
10:00		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-01-19
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2011-02-21
10:00 WIB		 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2011-04-28
00:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF Audio
4 2011-05-23
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2011-05-31
00:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon PDF Audio
6 2011-06-20
09:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-02-21 Panel Hakim MK Sarankan Perbaikan Permohonan Uji UU KPK
2 2011-07-04 MK Nyatakan Frasa ”Kewajiban Mengikuti Verifikasi” UU Parpol Inkonstitusional
3 2011-10-10 Ahli Pemohon Nilai Menteri Kehutanan Lakukan Penyimpangan
4 2012-02-07 Ahli Pemohon Nyatakan Terhambatnya Pelaksanaan Putusan Bebas Inkonstitusional
5 2012-03-27 Permohonan Bupati Lampung Timur Nonaktif di MK Tidak Diterima
6 2011-11-10 Pemohon PUU Kehutanan Hadirkan Dua Ahli
7 2011-07-06 MK: Parpol Peserta Pemilu 2009 Tidak Perlu Verifikasi Status Badan Hukum
8 2011-05-31 Masa Jabatan Pimpinan KPK Tidak Berlaku Kolektif
9 2012-02-21 Uji UU Kehutanan oleh Lima Bupati Kalteng Dikabulkan MK
10 2012-05-02 Pembatasan Keberatan Akhir Putusan Praperadilan dalam KUHAP Inkonstitusional
11 2013-09-10 MK Putus Masa Jabatan Anggota BPK Pengganti Lima Tahun
12 2011-05-31 UU Dana Pensiun Diskriminatif Terhadap Pegawai BUMN
13 2018-02-15 MK Jelaskan Polemik Putusan Hak Angket DPR
14 2011-05-04 Menuntut Keadilan Dana Pensiun Pegawai Lama dan Baru
15 2011-04-28 Uji Masa Jabatan Pimpinan KPK: Penguji Semestinya Pengganti Pimpinan KPK, Bukan Pemohon
16 2011-05-24 Penggantian Pimpinan KPK Seharusnya Meniru Penggantian Hakim Konstitusi
17 2011-09-22 Pemerintah: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU Kehutanan Merupakan Panggilan Jiwa UUD 1945
18 2012-03-14 Lima Bupati Desak Menhut Taati Putusan MK
19 2011-07-15 Majelis Hakim Ingatkan Uji Materi UU Parpol Sudah Pernah Diputus MK
20 2014-11-04 Pemerintah: Tak Ada Pidana, Manfaatkan Hasil Hutan Selain Tujuan Komersial
21 2011-08-03 Hakim MK Kritik Keseriusan DPR dan Pemerintah
22 2020-09-29 Uji UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Dapat Diterima
23 2011-07-04 Putusan Uji UU Parpol: Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan PKNU Tidak Diterima
24 2011-08-11 UU Kehutanan Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
25 2011-09-13 Pemohon Uji UU Kehutanan Perbaiki Permohonan
26 2011-02-28 Parpol Gurem Uji Delapan Pasal UU Parpol
27 2011-04-25 Pemerintah: UU Parpol Mewujudkan Multi-Partai Sederhana
28 2011-12-21 Diberhentikan Sementara, Satono Uji Tiga Pasal Ke MK
29 2012-09-13 Pemerintah: Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Pernah Diputus MK
30 2012-01-17 Telah Diputus, Uji Peringatan Bahaya Merokok Tidak Diterima
31 2018-02-08 MK Tegaskan Hak Angket Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK
32 2011-10-17 MK: Permohonan Tiga Pensiunan PT. Telkom Tidak Diterima
33 2023-05-25 Masa Jabatan Pimpinan KPK Lima Tahun
34 2012-04-17 Uji Materi UU RPJP 2005-2025 Tidak Diterima
35 2025-11-17 MKMK Berikan Teguran Soal Kekeliruan Mengutip Frasa dalam Pertimbangan Putusan MK
36 2024-08-31 Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat
37 2011-10-26 Larangan Banding Putusan Praperadilan Digugat ke MK
38 2024-08-30 MK-Unmul Gelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang
39 2011-06-21 Masa Jabatan Pengganti Pimpinan KPK Empat Tahun
40 2011-03-24 Parpol Gurem Hanya Uji Materi Soal Verifikasi Parpol
41 2011-08-05 Uji Materi Tenggang Waktu Verifikasi Parpol Baru Dikabulkan
42 2024-09-02 Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK
43 2011-08-05 Pendukung Sri Mulyani Kecewa Putusan MK
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-10-10 Ahli Pemohon Nilai Menteri Kehutanan Lakukan Penyimpangan
2 2012-02-07 Ahli Pemohon Nyatakan Terhambatnya Pelaksanaan Putusan Bebas Inkonstitusional
3 2011-11-10 Pemohon PUU Kehutanan Hadirkan Dua Ahli
4 2011-05-31 Masa Jabatan Pimpinan KPK Tidak Berlaku Kolektif
5 2012-02-21 Uji UU Kehutanan oleh Lima Bupati Kalteng Dikabulkan MK
6 2012-05-02 Pembatasan Keberatan Akhir Putusan Praperadilan dalam KUHAP Inkonstitusional
7 2013-09-10 MK Putus Masa Jabatan Anggota BPK Pengganti Lima Tahun
8 2011-05-31 UU Dana Pensiun Diskriminatif Terhadap Pegawai BUMN
9 2011-04-28 Uji Masa Jabatan Pimpinan KPK: Penguji Semestinya Pengganti Pimpinan KPK, Bukan Pemohon
10 2011-05-24 Penggantian Pimpinan KPK Seharusnya Meniru Penggantian Hakim Konstitusi
11 2011-09-22 Pemerintah: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU Kehutanan Merupakan Panggilan Jiwa UUD 1945
12 2011-07-15 Majelis Hakim Ingatkan Uji Materi UU Parpol Sudah Pernah Diputus MK
13 2014-11-04 Pemerintah: Tak Ada Pidana, Manfaatkan Hasil Hutan Selain Tujuan Komersial
14 2020-09-29 Uji UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Dapat Diterima
15 2011-07-04 Putusan Uji UU Parpol: Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan PKNU Tidak Diterima
16 2011-09-13 Pemohon Uji UU Kehutanan Perbaiki Permohonan
17 2011-04-25 Pemerintah: UU Parpol Mewujudkan Multi-Partai Sederhana
18 2018-02-08 MK Tegaskan Hak Angket Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK
19 2011-10-17 MK: Permohonan Tiga Pensiunan PT. Telkom Tidak Diterima
20 2012-04-17 Uji Materi UU RPJP 2005-2025 Tidak Diterima
21 2011-06-21 Masa Jabatan Pengganti Pimpinan KPK Empat Tahun
22 2011-08-05 Uji Materi Tenggang Waktu Verifikasi Parpol Baru Dikabulkan