[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-IX/2011 Tentang Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Muatan Pasal 616 - 620 dan Pasal 1918 KUH Perdata jo Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2011-01-04 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-IX/2011, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2011-01-17
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Muatan Pasal 616 - 620 dan Pasal 1918 KUH Perdata jo Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-01-17
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2011-07-25
19:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-10-25 Pemohon Uji UU Agraria Belum Ajukan Perbaikan
2 2012-03-26 Lagi, Ahli Pemerintah Sampaikan Keterangan dalam Sidang PUU Akuntan Publik
3 2025-07-23 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Antikorupsi
4 2025-11-17 Urgensi Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat
5 2012-01-11 Pemohon Anggap Aturan Pembedaan Profesi Akuntan Publik Diskriminatif
6 2012-07-26 Bukan Badan Hukum Privat, Permohonan OAI Tidak Diterima
7 2011-11-21 Pemerintah dan DPR: Pencegahan ke Luar Negeri Memberikan Kepastian Hukum
8 2022-10-12 Permohon Perbaiki Uji Stigmatisasi Penyandang Disabilitas Mental
9 2012-02-02 Pemerintah: UU Akuntan Publik Berikan Kepastian Hukum
10 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
11 2012-02-22 UU Akuntan Publik Diskriminatif
12 2012-06-20 Perpanjangan Cekal Tanpa Batas Inkonstitusional
13 2011-07-26 Uji UU Kehutanan: Pemerintah Anggap Permohonan Kabur
14 2011-10-26 Pemohon Nyatakan Pemidanaan UU Perlindungan Konsumen Multitafsir
15 2012-07-16 MK: Penguasaan Hutan oleh Negara Juga Lindungi Hak Masyarakat Atas Tanah
16 2011-06-15 Lahan Kelapa Sawit ‘Diambil’ Negara, Pemohon Ujikan UU Kehutanan
17 2012-02-01 Ahli Pemerintah Nyatakan UU PK Lindungi Hak Konsumen
18 2011-02-24 Menyoal Konstitusionalitas Definisi Ijazah Sekolah
19 2011-10-19 Uji UU Keimigrasian: Yusril Menyampaikan Perbaikan Permohonan
20 2011-03-11 Mahkamah Tidak Berwenang Menguji Putusan MA
21 2011-09-15 Pemerintah Tegaskan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Sudah Adil
22 2011-03-24 Dari Proses Pemilukada Gowa, Uji Materi UU Sisdiknas Bermula
23 2011-09-09 LSM Wira Darma Putra Gugat UU Agraria
24 2011-10-04 Yusril Gugat UU Keimigrasian
25 2011-10-10 Ahli Pemerintah: Dana Perimbangan Mengurangi Ketimpangan Vertikal
26 2012-05-16 MK Nyatakan Permohonan Pengujian UU Sisdiknas Tidak Dapat Diterima
27 2011-09-30 Saksi Pemohon: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tidak Adil
28 2012-10-02 Uji Aturan Pajak oleh Lima Kepala Daerah Ditolak MK
29 2012-02-14 ‘Manipulasi’ dalam UU Akuntan Publik Multitafsir
30 2011-07-15 Pemohon Uji UU Kehutanan Menilai Menhut Melanggar Hukum
31 2012-01-05 Sidang PUU Perlindungan Konsumen Kembali Dilanjutkan
32 2011-07-26 Permohonan Kabur, Uji Materi UU KUH Perdata dan UU Kekuasaan Kehakiman Tidak Diterima
33 2011-08-21 Uji Pengaturan Dana Bagi Hasil: Tiga Kepala Daerah Perbaiki Permohonan Sesuai Saran Panel Hakim
34 2011-01-17 Tidak Terima Putusan PK, KUHPerdata dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-10-25 Pemohon Uji UU Agraria Belum Ajukan Perbaikan
2 2012-01-11 Pemohon Anggap Aturan Pembedaan Profesi Akuntan Publik Diskriminatif
3 2011-11-21 Pemerintah dan DPR: Pencegahan ke Luar Negeri Memberikan Kepastian Hukum
4 2012-02-02 Pemerintah: UU Akuntan Publik Berikan Kepastian Hukum
5 2013-05-17 MK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
6 2012-06-20 Perpanjangan Cekal Tanpa Batas Inkonstitusional
7 2012-07-16 MK: Penguasaan Hutan oleh Negara Juga Lindungi Hak Masyarakat Atas Tanah
8 2012-02-01 Ahli Pemerintah Nyatakan UU PK Lindungi Hak Konsumen
9 2011-10-19 Uji UU Keimigrasian: Yusril Menyampaikan Perbaikan Permohonan
10 2011-09-15 Pemerintah Tegaskan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Sudah Adil
11 2011-10-04 Yusril Gugat UU Keimigrasian
12 2011-10-10 Ahli Pemerintah: Dana Perimbangan Mengurangi Ketimpangan Vertikal
13 2012-05-16 MK Nyatakan Permohonan Pengujian UU Sisdiknas Tidak Dapat Diterima
14 2012-10-02 Uji Aturan Pajak oleh Lima Kepala Daerah Ditolak MK
15 2012-02-14 ‘Manipulasi’ dalam UU Akuntan Publik Multitafsir
16 2011-08-21 Uji Pengaturan Dana Bagi Hasil: Tiga Kepala Daerah Perbaiki Permohonan Sesuai Saran Panel Hakim