[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-IX/2011 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2)

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2011-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-IX/2011, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2011-01-17
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2011-02-07
10:30		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2)
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-01-17
13:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2011-02-07
10:30 WIB		 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2011-10-06
19:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-11-30 Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
2 2011-10-10 Pong Hardjatmo Perbaiki Permohonan Uji Pembubaran Parpol
3 2012-01-18 Uji UU Pemda: KPK Sudah Kirim Keterangan, Sidang Sudah Cukup
4 2024-02-12 Mahasiswa Uji Ketentuan Pembekuan Sementara Parpol
5 2011-03-11 Pengujian UU Serikat Buruh Ditarik Kembali
6 2012-03-05 Dalil Sama dan Pernah Diputus, Permohonan Wakil Ketua PKNU Jatim Tidak Diterima
7 2011-07-20 Ahli Pemohon: Piagam ASEAN Menggusur Daulat Rakyat
8 2011-12-26 Ahli Pemohon: Izin Presiden Persulit Proses Hukum
9 2024-03-20 Perseorangan Warga Negara dan Badan Hukum Tak Dapat Ajukan Pembubaran Parpol
10 2011-08-24 Menungggu Putusan Uji Materi UU Kesehatan
11 2011-11-02 Ne Bis In Idem, Uji UU Kesehatan Tidak Diterima
12 2024-03-20 Bersifat Mutatis Mutandis, Uji UU MK Ditolak
13 2019-05-14 Pemohon Uji UU Pembentukan Otonom Irba Pertegas Kedudukan Hukum
14 2011-08-04 Ahli Pemerintah: MK Tidak Berwenang Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN
15 2011-12-01 Uji Materi Hak Pemerintah Ajukan Pembubaran Parpol: Pemohon Tak Bisa Hadirkan Ahli
16 2012-10-02 Penyidikan Kepala Daerah Izin Presiden Sudah Pernah Diputus, PermohonanTidak Diterima
17 2012-09-26 Mahkamah Kabulkan Penyelidikan Kepala Daerah Tanpa Izin Presiden
18 2012-01-10 Uji Konstitusionalitas Persyaratan Calon Perseorangan menjadi Kepala Daerah
19 2011-08-24 Ahli Pemerintah Tegaskan MK Tidak Berwenang Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN
20 2015-10-06 Izin Pemeriksaan Anggota DPR
21 2013-02-26 MK Tolak Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN
22 2011-11-21 Perbaikan Uji Materi Penyelidikan dan Penyidikan Kepala Daerah Ijin Presiden
23 2011-09-07 PUU MK: Pemohon Minta Kekuasaan untuk Membubarkan Partai Politik
24 2017-12-13 Pemohon Uji KPK Sampaikan Sejumlah Perbaikan
25 2011-10-04 Uji UU MK, Pemohon Minta Buka Pintu PK Terhadap Putusan MK
26 2011-06-27 Pemohon Uji UU Pengesahan Piagam ASEAN Perbaiki Permohonan
27 2011-12-16 Terganjal Persyaratan, Cabub Bangkalan Imam Buchori Uji UU Pemda
28 2011-10-26 Pemohon Uji UU MK Perbaiki Permohonan
29 2011-02-23 Uji Materi UU Serikat Pekerja: Pelaporan Dugaan Korupsi Berbuah PHK
30 2019-12-03 UU KPK Berpotensi Langgar Independensi Proses Peradilan
31 2011-09-09 Ahli Pemohon Nyatakan MK Berwenang Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN
32 2011-01-18 UU Pemberantasan Korupsi Untungkan Koruptor
33 2011-07-28 Tidak Punya ”Legal Standing”, Uji Materi UU Bea Materai Tidak Dapat Diterima
34 2011-11-25 Uji UU MK: Permohonan Cabup-Cawabup Yapen Tidak Diterima
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-11-30 Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
2 2011-10-10 Pong Hardjatmo Perbaiki Permohonan Uji Pembubaran Parpol
3 2012-03-05 Dalil Sama dan Pernah Diputus, Permohonan Wakil Ketua PKNU Jatim Tidak Diterima
4 2011-07-20 Ahli Pemohon: Piagam ASEAN Menggusur Daulat Rakyat
5 2011-12-26 Ahli Pemohon: Izin Presiden Persulit Proses Hukum
6 2011-11-02 Ne Bis In Idem, Uji UU Kesehatan Tidak Diterima
7 2011-08-04 Ahli Pemerintah: MK Tidak Berwenang Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN
8 2012-10-02 Penyidikan Kepala Daerah Izin Presiden Sudah Pernah Diputus, PermohonanTidak Diterima
9 2012-09-26 Mahkamah Kabulkan Penyelidikan Kepala Daerah Tanpa Izin Presiden
10 2012-01-10 Uji Konstitusionalitas Persyaratan Calon Perseorangan menjadi Kepala Daerah
11 2013-02-26 MK Tolak Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN
12 2011-09-07 PUU MK: Pemohon Minta Kekuasaan untuk Membubarkan Partai Politik
13 2011-10-04 Uji UU MK, Pemohon Minta Buka Pintu PK Terhadap Putusan MK
14 2011-12-16 Terganjal Persyaratan, Cabub Bangkalan Imam Buchori Uji UU Pemda
15 2011-10-26 Pemohon Uji UU MK Perbaiki Permohonan
16 2019-12-03 UU KPK Berpotensi Langgar Independensi Proses Peradilan
17 2011-09-09 Ahli Pemohon Nyatakan MK Berwenang Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN