[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-IX/2011 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2011-01-03 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-IX/2011, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2011-01-11
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2011-03-01
13:00		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-01-11
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2011-03-01
13:00 WIB		 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2011-03-29
00:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon PDF Audio
4 2011-06-28
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2011-10-06
19:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-07-28 Pengujian UU Koperasi: Permohonan Para Pemohon Ditolak
2 2011-09-13 Merasa Diperlakukan Diskriminatif, Para Pengusaha Golf Ajukan Uji Materi UU Pasak Daerah dan Retribusi Daerah
3 2011-12-14 Terpidana Kasus Perbankan Ujikan UU Perbankan
4 2011-03-18 Dirugikan Membayar Pajak Dua Kali, UU BPHTB Dipersoalkan
5 2011-12-13 Calon Anggota DPRD Pelangi Utara Cabut Uji UU MD3
6 2011-10-10 Pemohon Minta MK Nyatakan Golf Sebagai Olah Raga, Bukan Hiburan
7 2011-11-03 Pemohon Uji UU Kepolisian Cabut Permohonan
8 2011-03-29 Pemerintah: Sertifikasi Veteriner dan Halal Tidak untuk Daging Anjing dan Babi
9 2011-04-11 Pemohon Uji Materi UU BPHTB Mangkir di Persidangan
10 2011-01-12 Pedagang Telur, Daging Anjing dan Babi Persoalkan Sertifikat Halal
11 2011-07-18 Intervensi Kemandirian Profesi Advokat, Pasal 65 UU MK Diuji
12 2011-10-04 Kapolri Dibawah Presiden Inkonstitusional
13 2011-03-02 Pemohon Perbaiki Struktur Permohonan Uji Materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan
14 2011-11-11 Laica Marzuki: Keliru, Menerapkan Pajak Hiburan pada Golf
15 2011-11-15 Mahkamah Kabulkan Pencabutan Uji UU Kepolisian
16 2012-09-26 Uji UU Perbankan Ditolak Seluruhnya oleh MK
17 2011-10-17 MK Kabulkan Uji Materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan
18 2024-10-18 Dinamika Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dalam Putusan MK
19 2011-03-09 Barnabas Suebu Cabut Permohonan Uji Materi UU Otsus Papua
20 2011-08-21 Uji UU MK: Pasal Telah Dihapus, Panel Hakim Sarankan Pemohon Cabut Permohonan
21 2013-03-31 Pengusaha dan Pengguna Pusat Kebugaran Uji UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
22 2011-03-11 Mahkamah Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Otsus Papua
23 2012-01-31 PUU Perbankan: Pemerintah Anggap Pemohon Tak Memiliki Kedudukan Hukum
24 2011-09-20 MK Kabulkan Penarikan Kembali Pengujian Pasal 65 UU MK
25 2011-06-07 Hak Konstitusional Dirugikan, UU Koperasi Dianggap Inskonstitusional
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-12-14 Terpidana Kasus Perbankan Ujikan UU Perbankan
2 2011-12-13 Calon Anggota DPRD Pelangi Utara Cabut Uji UU MD3
3 2011-10-10 Pemohon Minta MK Nyatakan Golf Sebagai Olah Raga, Bukan Hiburan
4 2011-10-04 Kapolri Dibawah Presiden Inkonstitusional
5 2012-09-26 Uji UU Perbankan Ditolak Seluruhnya oleh MK
6 2011-10-17 MK Kabulkan Uji Materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan
7 2013-03-31 Pengusaha dan Pengguna Pusat Kebugaran Uji UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8 2012-01-31 PUU Perbankan: Pemerintah Anggap Pemohon Tak Memiliki Kedudukan Hukum
9 2011-06-07 Hak Konstitusional Dirugikan, UU Koperasi Dianggap Inskonstitusional