[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 81/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentantg perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2010-12-17 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 81/PUU-VIII/2010, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2011-01-04
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (II) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2011-02-17
13:30		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 81/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentantg perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-01-04
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (II) PDF Audio
2 2011-02-17
13:30 WIB		 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2011-03-02
16:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-09-13 MK: Pemilukada DKI Jakarta Putaran Kedua Konstitusional
2 2012-11-06 Pemohon Uji Ketentuan Syarat Pendidikan Sarjana bagi Cagub-Wagub Papua Perbaiki Legal Standing
3 2012-12-06 Pemohon Tidak Hadir, Uji UU Otsus Papua Ditunda
4 2012-09-19 Melaksanakan Semua Tahapan Pemilukada Papua Adalah Kewenangan KPU
5 2014-04-08 Menyoal Syarat Pendidikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
6 2012-06-22 DPRP Klaim Berwenang Selenggarakan Pilgub Papua, KPU Ajukan Perkara SKLN
7 2012-05-16 Basjon Tunggu Pansus DPR Papua di MK
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2012-11-06 Pemohon Uji Ketentuan Syarat Pendidikan Sarjana bagi Cagub-Wagub Papua Perbaiki Legal Standing
2 2012-09-19 Melaksanakan Semua Tahapan Pemilukada Papua Adalah Kewenangan KPU
3 2012-06-22 DPRP Klaim Berwenang Selenggarakan Pilgub Papua, KPU Ajukan Perkara SKLN