[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 77/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 158/PAN.MK/AP3/11/2023

AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2010-12-06 00:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 77/PUU-VIII/2010, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2010-12-21
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2011-01-19
11:00		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 77/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2010-12-21
09:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan I PDF Audio
2 2011-01-19
11:00 WIB		 Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2011-03-30
00:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah PDF Audio
4 2011-06-23
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF Audio
5 2012-01-17
09:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-06-28 MK Nyatakan Pengujian UU Advokat Ne Bis In Idem
2 2011-06-24 Pemerintah: Bidang Perikanan Perairan Laut Indonesia Masuk Objek PBB
3 2012-01-17 MK Nyatakan UU PBB Konstitusional
4 2011-01-20 UU Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Adil
5 2011-03-30 Pemerintah: Mempertentangkan UU PBB dengan UU Perikanan Bukan Ranah MK
6 2012-01-20 Ditjen Pajak Patuhi Putusan MK
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2011-06-24 Pemerintah: Bidang Perikanan Perairan Laut Indonesia Masuk Objek PBB
2 2012-01-17 MK Nyatakan UU PBB Konstitusional