[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XXIV/2026 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2026-01-02 20:09:13 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 3/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026

AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2026-01-05 12:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XXIV/2026, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 5/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026 ARPK
5 2026-01-05 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 3.5/PUU/PAN.MK/SP/01/2026
  1. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 2026-01-21
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XXIV/2026
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Pemohon : Gigar Hillmie Fauzan
Rema Sefri Fathurozi
Nikita Rafa Sahara
Farah Salsabilla Azura Putri
Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2026-01-21
14:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2026-01-30
08:30 WIB		 Pengucapan Putusan/Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2026-06-17 Permohonan Uji Parameter “Gangguan Ketertiban” dalam UU Polri Tidak Memenuhi Syarat
2 2026-06-10 Mahasiswa Untag Surabaya Uji Sanksi Pidana Pengedar-Bandar Narkotika
3 2026-02-09 Perkuat Kerugian Konstitusional Akibat Ketidakjelasan Persyaratan Klaim Asuransi
4 2026-03-02 Petitum Kontradiktif, Uji UU Pemda Tidak Dapat Diterima
5 2026-05-07 Mahasiswa Minta Penegasan Parameter “Gangguan Ketertiban” dalam UU Polri
6 2026-06-04 Advokat Persoalkan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
7 2026-03-12 Ketentuan Penggantian Kepala Daerah Oleh Wakilnya Dipersoalkan
8 2026-01-23 Mahasiswa Uji Penyelesaian Sengketa Pilkada Melalui Musyawarah oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
9 2026-03-09 Akibat Hukum Putusan Kepailitan dari Proses PKPU Dinilai Ambigu
10 2026-04-08 Jaminan Rasa Aman Bermedia Sosial dalam UU ITE
11 2026-01-28 Kerap Dirundung Ketika Sosialisasikan "Indonesia Raya" 3 Stanza, Warga Uji UU Lagu Kebangsaan
12 2026-02-20 Dua Advokat Menyoal Ketentuan Minta Salinan Data Otentik Harus Persetujuan MKN
13 2026-03-05 Pemohon Uji UU Jabatan Notaris Bertambah Menjadi 9 Orang Advokat
14 2026-05-20 Lima Mahasiswa Persoalkan Kuota Internet Hangus
15 2026-04-16 MK Bacakan Ketetapan Pencabutan Permohonan Menyoal Frasa “Memberikan Rasa Aman” UU ITE
16 2026-06-11 Meminta Penegasan MK Agar Pilkada Hanya Dilakukan Secara Langsung
17 2026-01-21 Warga Persoalkan Penunjukan Akuntan Publik Untuk Periksa BUMN
18 2026-05-12 Mantan Peserta Pilkada Tak Miliki Kedudukan Hukum Ajukan Uji UU Pilkada
19 2026-05-13 Perbaikan Pengujian UU Polri, Jumlah Pemohon Berkurang, Argumentasi Dipertajam
20 2026-06-17 Advokat Perjelas Inkonstitusionalitas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
21 2026-05-20 Perbaikan Permohonan Penegasan Parameter “Gangguan Ketertiban” dalam UU Polri
22 2026-04-13 Ambiguitas Norma Mediasi dalam UU PPHI
23 2026-02-18 Pemohon Perkuat Objek Pengujian Uji UU Pemda Menyoal Pecah Kongsi Pasangan Kepala Daerah
24 2026-04-29 Persetujuan MKN Berikan Perlindungan Kepada Notaris
25 2026-01-21 Absen Tanpa Alasan, Pemohon Uji UU DKJ Dinilai Tidak Serius
26 2026-06-03 Kewajiban Konstitusional Negara Membiayai Pendidikan Pesantren
27 2026-04-14 Pemerintah dan DPR Tanggapi Masuknya Program MBG dalam APBN 2026
28 2026-06-17 Tidak Sertai Alat Bukti, Permohonan Uji UU Cipta Kerja Tidak Dapat Diterima
29 2026-06-23 Ahli DPR Sebut Tata Kelola MBG Harus Diperbaiki Secara Menyeluruh
30 2026-06-23 Mahasiswa Terlambat Sampaikan Perbaikan Permohonan Uji UU Narkotika
31 2026-04-01 Mantan Peserta Pilkada Keberatan Wakil Kepala Daerah Otomatis Gantikan Kepala Daerah
32 2026-06-23 Menyoal Pemberian MBG Bagi Ibu Hamil dan Balita
33 2026-05-06 Klarifikasi DPR dan Pemerintah dalam Sidang Uji Pendanaan Pendidikan Pesantren
34 2026-04-01 Pemohon Perbaiki Legal Standing Uji Akibat Hukum Putusan Kepailitan dari Proses PKPU
35 2026-06-03 Meski Terlambat, Mahasiswa yang Uji Kuota Internet Hangus Perbaiki Permohonan
36 2026-04-28 Pihak Terkait: Program MBG Bebani Anggaran Pendidikan 20 Persen
37 2026-06-17 Pernah Diputus, MK Tolak Permohonan Pengujian UU Polri
38 2026-02-10 Dua Warga Perbaiki Permohonan Uji UU Lagu Kebangsaan
39 2026-05-25 Pertimbangan Hukum Putusan Uji UU Kepailitan dan PKPU Berlaku Mutatis Mutandis
40 2026-02-25 Pemohon Uji Konstitusionalitas MBG Tambah Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji
41 2026-04-23 Suami Dikriminalisasi, Istri Gugat Frasa “yang Tanpa Hak” dalam KUHP
42 2026-06-11 Pendanaan Pendidikan Pesantren Memperkuat Kapasitas, Kualitas, dan Kemandirian
43 2026-05-20 Ahli Pemohon Sebut MBG Bukan Komponen Intrinsik Sistem Pendidikan Nasional
44 2026-06-15 Saksi Pemohon Sebut Efek Domino MBG pada Guru
45 2026-06-18 Warga Uji Ketentuan Perpanjangan Penangkapan dalam UU Narkotika
46 2026-02-06 Tiga Mahasiswa FH UI Tarik Kembali Permohonan Uji UU Pilkada
47 2026-04-08 Permohonan Uji Ketentuan Usia Pensiun Profesor Ditarik Kembali
48 2026-01-26 Uji KUHD: Memohon Persyaratan Klaim Asuransi Diatur secara Final dan Rigid
49 2026-02-12 Anggaran Pendidikan Terpotong MBG, Guru Honorer Mengadu ke MK
50 2026-04-16 Ketetapan Penarikan Kembali Permohonan Uji Ketentuan Usia Pensiun Profesor
51 2026-05-20 Ahli Presiden Jelaskan Asas Konsensualisme Polis Asuransi
52 2026-04-27 Perbaikan Permohonan Uji Norma Mediasi dalam UU PPHI
53 2026-04-15 Pemerintah: UU Perasuransian dan UU PPSK Melengkapi Keterbatasan Teknis KUHD
54 2026-05-06 Pemohon Uji Frasa “yang Tanpa Hak” dalam KUHP Bertambah
55 2026-03-02 Uji UU Lagu Kebangsaan Menyoal Stanza Indonesia Raya Tidak Dapat Diterima
56 2026-02-05 Uji UU Pemda Soroti Pecah Kongsi Pasangan Kepala Daerah
57 2026-03-11 Pemerintah-DPR Belum Siap, Uji Konstitusionalitas MBG Ditunda
58 2026-02-27 Uji UU Pesantren Soroti Anggaran Pendidikan 20 Persen
59 2026-05-25 Objek Pengujian Salah, Uji Frasa “yang Tanpa Hak” dalam KUHP Tidak Dapat Diterima
60 2026-04-30 AAJI dan AASI Klarifikasi Syarat Keharusan Minimum Perjanjian Asuransi dalam KUHD
61 2026-01-30 Absen Tanpa Alasan, Pemohon Uji UU DKJ Dinilai Tidak Serius
62 2026-03-10 DPR: KUHD Tidak Melarang Para Pihak Mengatur Lebih Lanjut Syarat Perjanjian Asuransi
63 2026-04-02 Ketentuan Usia Pensiun Profesor Dipersoalkan
64 2026-04-30 Menguji Penjelasan Pasal Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil
65 2026-03-12 Pemohon Tambah Uraian Alasan Pengujian UU Pesantren
66 2026-03-02 MK Tetapkan Penarikan Permohonan Tiga Mahasiswa Uji UU Pilkada
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2026-01-21 00:00:00 Mahasiswa Uji Soal Pengangkatan Walikota dan Bupati Jakarta
2 2026-01-30 00:00:00 Permohonan UU Provinsi Daerah Jakarta Diputus MK
3 2026-02-27 00:00:00 Santri Uji UU Pesantren
4 2026-03-02 00:00:00 Pemohon Soroti Konflik Pemimpin Daerah, MK Ucapkan Putusan
5 2026-04-02 00:00:00 Ketentuan Usia Profesor dalam UU Guru dan Dosen Diuji ke MK
6 2026-04-13 00:00:00 Persoalkan Mediasi Hubungan Industrial, Pemohon Minta MK Tafsirkan Ulang Pasal 15 UU PPHI
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita