[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XXIV/2026 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2026-01-02 18:18:17 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026

AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2026-01-05 11:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XXIV/2026, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 4/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026 ARPK
5 2026-01-05 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 9.4/PUU/PAN.MK/SP/01/2026
  1. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
6 2026-01-20
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Konfirmasi Pencabutan Permohonan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XXIV/2026
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon : Fatur rizqi ramadhan
Zain Amruzikin
Abdul Hadi
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2026-01-20
14:30 WIB		 Konfirmasi Pencabutan Permohonan (I) PDF Audio
2 2026-01-30
08:30 WIB		 Pengucapan Putusan/Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2026-04-15 Pemohon Uji Diferensiasi Advokat dan LBH Bertambah
2 2026-06-15 Ahli dan Saksi Belum Siap, Sidang Uji Pendaftaran Tanah dalam UUPA Ditunda
3 2026-05-19 DPR dan Pemerintah Jelaskan Mekanisme Pendaftaran Tanah dalam Sistem Hukum Nasional
4 2026-06-29 Permohonan Uji Konstitusionalitas Penggunaan SIREKAP Tidak Dapat Diterima
5 2026-06-24 Mahasiwa Permasalahkan Ketiadaan Standar Minimum Uang Saku Peserta Magang
6 2026-04-01 Menyoal Berakhirnya Masa Perjanjian Kerja PPPK di UU ASN
7 2026-06-24 Pemohon Dalilkan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Inkonstitusional
8 2026-06-22 Ahli: Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan Lebih Berkepastian Hukum Dibandingkan UU Guru dan Dosen
9 2026-01-28 Suami Diputus Pailit, Istri Uji Ketentuan Kepailitan Persatuan Harta
10 2026-07-07 Ketiadaan Aturan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif
11 2026-06-22 Pemohon Uji Penggunaan SIREKAP Perbaiki Permohonan
12 2026-02-10 Istri Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Persatuan Harta
13 2026-06-25 Gantung Kepastian Hari Raya Idul Fitri, Mahasiswa Uji Ketentuan Penentuan Awal Hijriyah
14 2026-06-29 Uji Regulasi Mutasi ASN Bukan Persoalan Konstitusionalitas Norma
15 2026-01-22 Kurator Uji UU Kepailitan, Dinilai Timbulkan Ketidakpastian Hukum
16 2026-04-29 Laporan Harta Pailit Harus Ditembuskan Kepada Kreditur-Debitur Pailit
17 2026-03-12 Menyoal Ketiadaan Laporan Keadaan Harta Pailit Kepada Debitur dan Kreditur
18 2026-06-17 Tak Penuhi Syarat Formil, Uji UU LLAJ Tidak Dapat Diterima
19 2026-05-25 Relasi Kesejahteraan Pendidik dengan Kualitas Pendidikan Nasional
20 2026-04-23 Bagaimana Kedudukan Pasangan yang Tak Terlibat Perjanjian Utang Piutang?
21 2026-03-03 Larangan Perdamaian Ulang dalam Putusan Pernyataan Kepailitan Beri Kepastian Hukum
22 2026-06-04 Membuka Belenggu Regulasi Mutasi PNS
23 2026-05-12 Uji Pendidikan Calon Anggota Legislatif Tidak Dapat Diterima
24 2026-03-12 Menyoal Ketiadaan Parameter Penetapan Status Bencana Nasional dan Daerah
25 2026-06-10 Wamenkum Tegaskan Legitimasi LBH dalam KUHAP Bukan Penghapusan Profesi advokat
26 2026-05-13 Konsekuensi Hukum Putusan Pailit terhadap Persatuan Harta
27 2026-06-11 Ambiguitas Penetapan Harga Migas
28 2026-06-30 Kisah Dosen Non-ASN Mengalami Kekerasan Finansial
29 2026-04-30 Pengaduan Konstitusional Terhadap Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masuk ke MK
30 2026-04-29 Ketetapan Uji Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Sebagai Pengurus Organisasi Penerima Dana Hibah
31 2026-02-24 Tersangka Aksi May Day Perbaiki Permohonan Uji KUHAP Baru
32 2026-05-07 DPR dan Pemerintah Belum Siap Merespons Uji Masalah Pendaftaran Tanah dalam UUPA
33 2026-04-21 Pemerintah: Penilaian Kesejahteraan Dosen ASN Harus Dilihat Komprehensif
34 2026-07-06 Kompleksitas Multifungsional Tugas Dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi
35 2026-02-26 DPR: Ketentuan Tunjangan Fungsional Dosen Sudah Sesuai Standar
36 2026-02-20 Anggota Masyarakat Adat Persoalkan Pendaftaran Tanah
37 2026-03-10 DPR: Kepailitan Persatuan Harta Berikan Perlindungan Hukum
38 2026-04-22 Transparansi Keterlambatan Pesawat Dipertanyakan
39 2026-02-05 Ketentuan Recall Anggota DPR Oleh Parpol Diuji ke MK
40 2026-03-02 Pergantian Antar-Waktu Anggota DPR oleh Parpol Konstitusional
41 2026-04-08 Ahli Pemerintah Sebut Pemohon Tak Alami Kerugian Konstitusional Akibat UU PKPU
42 2026-05-25 MK: Semangat Penyelesaian Perkara Kepailitan Adalah Bersifat Cepat
43 2026-06-18 Mempersoalkan Ketidakjelasan Batas Penyalahgunaan Wewenang dalam UU Tipikor
44 2026-03-16 Tersangka Aksi May Day Tak Miliki Kedudukan Hukum Uji KUHAP Baru
45 2026-04-27 Pemohon Minta Calon Anggota Legislatif Berpendidikan S2
46 2026-05-20 Mahasiswa Uji UU LLAJ Soal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Jalan
47 2026-02-27 Perusahaan Pailit tapi Upah dan Pesangon Belum Dibayarkan, UU Kepailitan dan PKPU Diuji
48 2026-02-18 Mempertegas Kerugian Konstitusional Akibat Recall Anggota DPR Oleh Parpol
49 2026-06-25 Polemik Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat
50 2026-04-09 Harta Persatuan Masuk Boedel Pailit Akibat Hukum UU Kepailitan dan PKPU
51 2026-02-06 Kurator Perbaiki Kedudukan Hukum dalam Uji UU Kepailitan
52 2026-05-13 Permohonan Pengaduan Konstitusional terhadap Pemkab PALI Diperbaiki
53 2026-04-02 Mempertegas Diferensiasi Advokat dan LBH dalam Sistem Hukum Indonesia
54 2026-04-29 Permohonan Soal Berakhirnya Masa Perjanjian Kerja PPPK Tidak Dapat Diterima
55 2026-06-17 Awal Mula Aturan Mutasi PNS Harus Mengabdi 10 Tahun
56 2026-07-06 Uji “Pasal Karet” UU ITE, Mahasiswa Minta Perlindungan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital
57 2026-05-07 Ditemukan Kemiripan, Permohonan Uji UU Advokat Dicabut
58 2026-06-29 Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU Migas Tak Dapat Diterima
59 2026-05-25 Pertimbangan Hukum Putusan Uji UU Kepailitan dan PKPU Berlaku Mutatis Mutandis
60 2026-04-08 Menyoal Larangan Rangkap Jabatan bagi Anggota Dewan Sekaligus Pengurus Organisasi Penerima Dana Hibah
61 2026-06-24 Bantuan Hukum Dimonopoli Advokat, Akses Keadilan Menyempit
62 2026-02-11 Tersangka Aksi May Day Uji KUHAP Baru
63 2026-06-09 Menyoal Konstitusionalitas Penggunaan SIREKAP dalam Penghitungan Suara oleh KPU
64 2026-01-20 Konfirmasi Penarikan Kembali Permohonan Uji Materiil KUHAP
65 2026-04-13 Ketiadaan Pembatasan Pendidikan Calon Anggota Legislatif
66 2026-01-26 Dua Dosen Uji Ketentuan Tunjangan Fungsional
67 2026-03-06 FAIN Menyoal Perlakuan Berbeda PNS dan PPPK dalam Akses Jabatan di UU ASN
68 2026-04-01 Pemohon Uji Ketiadaan Parameter Penetapan Status Bencana Nasional dan Daerah Perbaiki Permohonan
69 2026-05-25 Posita dan Petitum Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Penerbangan Tidak Dapat Diterima
70 2026-05-25 MK Tak Berwenang Adili Pengaduan Konstitusional Terhadap Pemerintah Kabupaten PALI
71 2026-02-09 Dua Dosen Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Tunjangan Fungsional
72 2026-05-05 Penambahan Pemohon dan Pasal Pengujian Transparansi Keterlambatan Pesawat
73 2026-05-25 Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Definisi Advokat dan Bantuan Hukum
74 2026-03-05 Anggota Masyarakat Adat Perkuat Kerugian Konstitusional Akibat Masalah Pendaftaran Tanah
75 2026-05-19 DPR: KUHAP 2025 Perkuat Posisi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana
76 2026-04-17 Jurnalis Cabut Permohonan Uji Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Sebagai Pengurus Organisasi Penerima Dana Hibah
77 2026-01-30 MK Bacakan Ketetapan Pencabutan Uji KUHAP
78 2026-06-03 Mahasiswa Ungkap Kerugian Ketidakjelasan Aturan Tanggung Jawab Akibat Kerusakan Jalan
79 2026-07-02 Kejaksaan RI: Peran Advokat dan LBH Memperluas Kanal Akses Bantuan Hukum
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2026-03-02 00:00:00 MK Putus Uji Ketentuan PAW Anggota DPR dalam UU MD3
2 2026-04-08 00:00:00 Rangkap Jabatan Anggota DPR Diuji di MK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita