[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XXIV/2026 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2025-12-31 13:43:43 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 292/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025

AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2026-01-05 10:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XXIV/2026, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 2/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026 ARPK
5 2026-01-05 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 2.2/PUU/PAN.MK/SP/01/2026
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
6 2026-01-19
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 2026-02-06
07:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XXIV/2026
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon : Lina
Kuasa Hukum : Priskila Octaviani
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2026-01-19
14:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2026-02-06
07:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2026-03-13
08:30 WIB		 Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III) PDF Audio
4 2026-04-15
13:30 WIB		 Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV) PDF Audio
5 2026-04-30
13:30 WIB		 Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Pemohon 2/PUU-XXIV/2026 dan Pemohon 31/PUU-XXIV/2026 (V) PDF Audio
6 2026-05-21
10:30 WIB		 Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi DPR (VI) PDF Audio
7 2026-06-17
10:30 WIB		 Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden (VII) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2026-04-29 Menyoroti Transparansi dan Akuntabilitas Dana Alokasi Khusus dalam UU APBN 2026
2 2026-04-22 Pensiunan Kemlu Tuntut Hak Pembayaran Gaji Pokok
3 2026-03-04 Penambahan Matriks Kerugian Konstitusional dalam Uji Penangkapan Hakim Harus Seizin Ketua MA
4 2026-05-12 Penegasan Alasan Uji Transparansi dan Akuntabilitas Dana Alokasi Khusus dalam UU APBN 2026
5 2026-05-19 Apa Diperlukan Izin Ketua MA untuk OTT Hakim?
6 2026-04-01 Advokat Perkuat Ketidakjelasan Ruang Batas Fungsi Menilai dan Membuktikan bagi Hakim
7 2026-04-07 Memperjelas Unsur Delik Penganiayaan dalam KUHP Baru
8 2026-04-14 Pemerintah dan DPR Tanggapi Masuknya Program MBG dalam APBN 2026
9 2026-03-06 Definisi Jalan yang Rusak dalam UU LLAJ Dinilai Tidak Jelas
10 2026-06-23 Ahli DPR Sebut Tata Kelola MBG Harus Diperbaiki Secara Menyeluruh
11 2026-06-17 MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Minta Penjelasan Penafsiran Putusan MK
12 2026-06-23 Menyoal Pemberian MBG Bagi Ibu Hamil dan Balita
13 2026-04-09 Pensiunan Kemlu Mempertanyakan Penghentian Gaji Pokok
14 2026-04-30 Ahli Sebut Proses Hukum Cacat Jika Abaikan Terlapor
15 2026-02-18 Pemohon Perbaiki Petitum Uji Independensi Dewan Pengawas Syariah
16 2026-06-09 Informasi Kadar Gula Produk Dinilai Tidak Memadai
17 2026-03-02 Permohonan Aktivis Uji KUHP Tidak Dapat Diterima
18 2026-04-28 Pihak Terkait: Program MBG Bebani Anggaran Pendidikan 20 Persen
19 2026-05-20 Uji UU Advokat: Pemohon Tambah Pasal UUD NRI Tahun 1945 sebagai Batu Uji
20 2026-04-15 Mahasiswa Menyoal Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi Tanpa Persetujuan Pemilik
21 2026-04-29 Permohonan Uji UU PDP Tidak Dapat Diterima
22 2026-02-06 Aktivis BEM PTNU Se-Nusantara Sebut UU KUHP Sebabkan Ketidakpastian Hukum
23 2026-02-25 Pemohon Uji Konstitusionalitas MBG Tambah Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji
24 2026-06-10 Pemerintah: Pengamatan Hakim Perkuat Kualitas Pembuktian, Bukan Ruang Subjektivitas
25 2026-06-17 Fleksibilitas Penyidik Memperoleh Informasi Awal sebelum Menentukan Status Hukum
26 2026-06-17 Pengalokasian DAK Fisik Dilakukan Sesuai Ketentuan Tata Kelola Keuangan Negara yang Baik
27 2026-04-02 Pemrosesan Data Pribadi Dapat Dilakukan Tanpa Persetujuan Pemilik?
28 2026-06-22 Mahasiswa Hukum Konfirmasi Penarikan Permohonan Uji UU Perlindungan Konsumen
29 2026-01-23 Khawatir Unjuk Rasa Dipidana, Bendahara BEM PTNU Se-Nusantara Uji KUHP
30 2026-05-18 Advokat Minta Penjelasan Penafsiran Putusan MK
31 2026-05-20 Ahli Pemohon Sebut MBG Bukan Komponen Intrinsik Sistem Pendidikan Nasional
32 2026-03-11 Pemohon Uji Standar Akreditasi Kampus Sebagai Syarat CPNS Cabut Permohonan
33 2026-01-22 Meminta MK Perjelas Rumusan Subjek Korban Delik Pencemaran Nama Baik
34 2026-06-15 Saksi Pemohon Sebut Efek Domino MBG pada Guru
35 2026-01-27 Warga Gresik Uji UU Perbankan dan UU P2SK
36 2026-01-19 Kesetaraan Pelapor dan Terlapor dalam KUHAP Dipertanyakan
37 2026-05-19 DPR: Pengamatan Hakim “Sebagai Alat Bukti” Dapat Perluas Nilai Pembuktian Persidangan
38 2026-05-12 UU ASN Tak Menyasar Subjek Hukum Pensiunan
39 2026-02-26 Standar Akreditasi Kampus Jadi Syarat CPNS Dinilai Langgar Konstitusi
40 2026-04-22 Ketiadaan Otoritas Lembaga Pengawasan yang Independen Demi Perlindungan Konsumen
41 2026-02-24 Pemohon Perbaiki Kedudukan Hukum Uji UU Sisdiknas dan UU APBN 2026
42 2026-02-06 Penambahan Pasal Pengujian Terkait Dalil Subjek Korban Delik Pencemaran Nama Baik
43 2026-02-05 Independensi Dewan Pengawas Syariah Dipertanyakan
44 2026-06-17 Permohonan Uji Indikator KLB dan Wabah dalam UU Kesehatan Berubah Drastis
45 2026-03-13 DPR dan Pemerintah Minta Penundaan Sidang Uji Kesetaraan Pelapor dan Terlapor dalam KUHAP
46 2026-03-02 Ruang Kebebasan Hakim dalam Pembuktian Delik Pencemaran Nama Baik
47 2026-06-03 Uji UU Kesehatan Soroti Ketidakjelasan Indikator KLB dan Wabah
48 2026-05-05 Perbaikan Permohonan Uji Konstitusional Menyoal Lembaga Pengawasan Independen Perlindungan Konsumen
49 2026-06-18 Batasan Ekspresi yang Dilindungi dan Dipidana dalam KUHP Dipertanyakan
50 2026-03-11 Advokat Pertanyakan Ruang Batas Fungsi Menilai dan Membuktikan bagi Hakim dalam Hukum Acara
51 2026-06-03 Permohonan Minta Penjelasan Penafsiran Putusan MK Ditarik Kembali
52 2026-02-09 Warga Gresik Perbaiki Permohonan Uji UU Perbankan dan UU P2SK
53 2026-03-11 Pemerintah-DPR Belum Siap, Uji Konstitusionalitas MBG Ditunda
54 2026-03-16 Dalil Tak Beralasan Hukum, MK Tolak Uji Independensi Dewan Pengawas Syariah
55 2026-02-11 Lagi, Konstitusionalitas MBG Dipertanyakan
56 2026-04-16 MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Uji Materi UU Pendidikan Tinggi
57 2026-06-23 Mahasiswa Pertanyakan Ketiadaan Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki
58 2026-05-07 Advokat Minta Penegasan Kriteria Perbuatan “Tidak Patut”
59 2026-02-06 Pemohon Uji Kesetaraan Pelapor dan Terlapor dalam KUHAP Perbaiki Permohonan
60 2026-04-29 MK Ucapkan Ketetapan Uji Unsur Delik Penganiayaan dalam KUHP Baru
61 2026-06-17 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Uji UU Advokat
62 2026-03-02 Permohonan Uji UU Perbankan dan UU P2SK Tidak Memenuhi Syarat Formil
63 2026-06-11 Tak Kunjung Terima Pesangon, Seorang Pekerja yang Terkena PHK Uji UU Cipta Kerja
64 2026-04-29 Pemohon Pertegas Kerugian Hak Konstitusional dalam Uji Frasa “Jalan yang Rusak”
65 2026-04-21 Permohonan Uji Unsur Delik Penganiayaan dalam KUHP Baru Dicabut
66 2026-04-29 Tak Uraikan Kerugian Konstitusional, Permohonan Uji UU LLAJ Tidak Dapat Diterima
67 2026-06-10 Eddy Hiariej: Izin Ketua MA untuk Tangkap Hakim Bukan Impunitas Absolut
68 2026-02-19 Uji KUHAP: Mahasiswa S2 UI Soroti Ketentuan Penangkapan Hakim Harus Seizin Ketua MA
69 2026-05-21 Risiko Memberikan Surat Tanda Terima Laporan kepada Terlapor
70 2026-04-15 DPR dan Pemerintah Jelaskan Fungsi Tanda Terima Laporan dalam KUHAP
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2026-01-23 00:00:00 MK Terima Permohonan Uji Konstitusionalitas Pasal 232 dan 233 KUHP
2 2026-02-26 00:00:00 Ketentuan Akreditasi Kampus Jadi Syarat Studi dan CPNS Diuji ke MK
3 2026-03-11 00:00:00 Pemohon Perbaiki Permohonan Soal Ketentuan Akreditasi Perguruan Tinggi
4 2026-03-16 00:00:00 MK Putus Permohonan Ketentuan Pengangkatan DPS
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita