[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XXIII/2025 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2025-01-06 14:49:53 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 2025-02-07 18:16:33 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2025-02-19 11:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XXIII/2025, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 5/PUU/PAN.MK/ARPK/02/2025 ARPK
5 2025-02-19 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 4.5/PUU/PAN.MK/SP/02/2025
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 2025-03-05
10:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XXIII/2025
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pemohon : Yoselyne Aulia N
Hadenova Majid An Naafi Putri I
Eko Heru Kisworo
Siti Maemanah
Agil Indriyanti Yulistia
Baihaqy Hadi Trismaoka
Agus Suhartono
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2025-03-05
10:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2025-03-21
08:00 WIB		 Pengucapan Ketetapan/Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2025-12-09 Pemohon Uji UU Advokat Perbaiki Objek Permohonan Hingga Petitum
2 2025-07-15 MA Soroti Potensi Impunitas Jaksa
3 2025-08-11 Izin Jaksa Agung Hambat Penegakan Hukum
4 2026-02-10 Pemohon Perbaiki Uji Skema "Penghangusan" Kuota Internet Secara Sepihak
5 2025-08-26 Pemohon: Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Berisiko Lebih Tinggi
6 2025-07-17 Tak Uraikan Kerugian Hak Konstitusional, Uji UU Kementerian Negara Tak Diterima
7 2025-09-25 Camat Cirebon Gugat Aturan Batas Usia Pensiun Pejabat Administrator
8 2025-08-20 Kekhususan Jaksa Beda dengan ASN pada Umumnya
9 2026-01-09 Larangan Perkawinan Beda Agama Kembali Diuji
10 2025-11-24 Saksi Pemerintah Bahas Perlindungan Wartawan dan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
11 2025-05-27 Uji UU TNI: Potensi Pembangkangan Militer terhadap Otoritas Sipil
12 2026-02-10 Pemerintah: Pengaturan UU Paten Jaga Kepastian Hukum dan Dorong Inovasi Obat
13 2025-08-14 Pemohon Perbaiki Uji Soal Penyitaan Aset Bukan Hasil Korupsi
14 2025-07-21 Satya Arinanto: Isu Partisipasi Publik Jadi Pintu Masuk “Kutunggu di MK”
15 2025-10-10 Dokter Minta Rekomendasi MDP Kesehatan Dapat Diajukan PK
16 2025-09-17 Lima Mahasiswa Tak Miliki Kedudukan HUkum Uji Formil UU TNI
17 2025-08-26 Ahli: Hak Imunitas Jaksa Terbatas
18 2026-01-19 Mulak Sihotang Tidak Miliki Kedudukan Hukum Uji UU Aceh dan Sumatra Utara
19 2025-07-08 Anggota DPRD Sulteng Tak Hadiri Sidang Perbaikan Uji UU Pemda
20 2026-04-13 DPR: KUHP Baru Sudah Bedakan Kritik dengan Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden
21 2026-05-05 Calon Jaksa Kuliah Lapangan di MK
22 2025-09-03 Kolom Agama dalam KTP Dianggap Timbulkan Ancaman
23 2025-12-17 Petitum Tidak Jelas, Uji Masa Jabatan Notaris Tidak Dapat Diterima
24 2025-07-07 Pembentukan UU TNI Minim Pembahasan, Tidak Ada Kontrol Publik?
25 2025-07-10 Pemohon Nilai Frasa “Sanksi Perdata” dalam UU Antikorupsi Timbulkan Ketidakpastian Hukum
26 2025-09-16 Pemohon Minta Informasi Agama dalam KTP Dirahasiakan
27 2025-10-16 MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji Materiil Batas Usia Pensiun Pejabat Administrator
28 2025-12-04 Menguji Konstitusionalitas Masa Jabatan dan Kewenangan Pengawasan BPKN
29 2025-07-28 Ahli Presiden: UU TNI Telah Memenuhi Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
30 2025-05-27 Uji UU Pengadilan Pajak Ditolak, MK Ingatkan Rampungkan “One Roof System”
31 2025-11-07 Pilihan Hukum Waris dalam UU Peradilan Agama
32 2026-01-08 Mulak Sihotang Perbaiki Uji UU Aceh dan Sumatra Utara
33 2025-06-23 DPR: Lanjutan Pembahasan RUU TNI Sangat Ditentukan Kesepakatan Politik
34 2026-01-22 Pemohon Uji UU Perkawinan Tambah UU Adminduk Jadi Objek Permohonan
35 2025-07-23 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Antikorupsi
36 2025-07-28 I Gde Pantja Astawa: UU P3 Tak Dapat Dijadikan Dasar Pengujian Formil UU TNI
37 2025-07-30 MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU KKN
38 2025-11-10 Ahli Nilai Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam UU Pers Masih Bersifat Umum
39 2025-08-04 Potensi Standar Ganda Perlakuan Hukum terhadap Jaksa
40 2026-02-02 Petitum Tak Jelas, Uji UU Perkawinan dan UU Adminduk Tak Dapat Diterima
41 2025-08-28 Petitum Pemohon Uji Penyitaan Aset Kontradiktif
42 2025-09-17 Tak Miliki Kedudukan Hukum, Uji Formil dan Materiil UU TNI Tidak Dapat Diterima
43 2025-07-01 Ahli: Proses Legislasi UU TNI Tidak Konstitusional
44 2025-03-21 MK Tetapkan Pencabutan Permohonan Uji UU Pendidikan Tinggi
45 2026-05-06 Keterkaitan Registrasi Obat dengan Perlindungan Paten
46 2025-12-17 Dua Permohonan Uji Perlindungan Konsumen Diperbaiki
47 2025-08-01 Penyitaan Aset Tak Terbukti Hasil Korupsi Dinilai Langgar Konstitusi
48 2026-01-27 Aturan Perlindungan Paten Tak Hanya Lindungi Inventor
49 2026-02-24 Uji UU Paten, Ahli Soroti Praktik Evergreening dan Akses Obat Pasien
50 2025-07-21 Konsep Fast Track Legislation Tak Berhubungan dengan Konstitusionalitas UU TNI
51 2025-11-26 Menyoal Kewenangan Organisasi Advokat yang Dinilai Terlalu Luas
52 2026-01-26 Pemohon Perluas Ruang Lingkup Uji Pasal Penghinaan Presiden
53 2026-05-18 Ahli: Pasal Penghinaan Kepala Negara Bagian Hukum Pidana Kolonial
54 2025-11-03 Ahli: UU PDP Berlaku Secara Teritorial Maupun Ekstra-teritorial
55 2026-02-02 Bentuk Tanggung Jawab Negara, MK Minta Pembentuk Undang-Undang Kaji Ulang UU Perlindungan Konsumen
56 2025-07-01 Ahli Soroti Proses Legislasi Hingga Tekanan Terhadap Pemohon Uji UU TNI
57 2025-12-16 Warga Jakarta Uji UU Pembentukan Provinsi Aceh
58 2025-07-24 Uji UU Kejaksaan: Imunitas Tak Berbatas Berujung Impunitas
59 2025-11-27 Permohonan Uji Ketentuan Hukum Waris Tidak Jelas
60 2025-09-29 Petitum Tak Lazim, Uji UU Adminduk Soal Kolom Agama Tidak Dapat Diterima
61 2025-07-03 Respons Pemerintah, Polri, Kejaksaan dan Persaja Terhadap Uji Imunitas Jaksa
62 2025-10-21 PWI dan AJI Tegaskan Pentingnya Perlindungan Wartawan
63 2025-04-28 Marak Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pengurus Parpol, Mahasiswa Uji UU Kementerian
64 2025-10-08 Camat Cirebon Perbaiki Permohonan Uji Aturan Batas Usia Pensiun Pejabat Administrator
65 2025-07-17 Pemohon Bukan Pemerintahan Daerah, Uji UU Pemda Tak Diterima
66 2025-10-17 Menguji Konstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Anggota Polri dalam Pencalonan Kepala Daerah
67 2025-05-09 Mahasiswa Gugat UU TNI, Soroti Minimnya Partisipasi Publik dan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
68 2026-01-09 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Paten Terkait Akses Obat
69 2025-07-07 Pengembangan Tes Partisipasi Bermakna Pembentukan UU TNI
70 2025-12-01 Dalil Permohonan Uji Masa Jabatan Notaris Diperkuat
71 2025-11-18 Pengucapan Putusan Lambat, Notaris Tak Bisa Memperpanjang Masa Jabatan
72 2025-06-23 Pemerintah dan DPR Sebut Penyusunan UU TNI Telah Melibatkan Partisipasi Publik
73 2026-03-05 Ahli: Paten Second Medical Use Tidak Sama dengan Evergreening
74 2025-09-09 IWAKUM Perbaiki Permohonan Uji Materiil Pasal Perlindungan Wartawan
75 2025-10-16 Uji Pasal Imunitas Jaksa Kehilangan Objek
76 2026-06-09 Ahli Presiden: Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Bukan Ancaman Kebebasan Berekspresi
77 2025-08-27 IWAKUM Uji Aturan Perlindungan Hukum Wartawan dalam UU Pers
78 2025-11-13 MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah
79 2026-01-13 Uji Materiil Pasal Penghinaan Presiden, Pemohon Nilai KUHP Ancam Kebebasan Berekspresi
80 2025-06-26 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Mengajukan Uji Proses Rekrutmen Tenaga Kerja
81 2025-07-28 Pergeseran Makna “Penyelenggara Negara” dalam UU BUMN dan Pengaruhnya terhadap Kewenangan KPK
82 2025-05-22 Menguji Proses Legislasi UU TNI
83 2025-12-17 Koalisi Advokasi Hak Pasien Untuk Akses Obat Uji Materi UU Paten
84 2025-10-30 Permohonan Uji PK Rekomendasi MDP Kesehatan Tidak Dapat Diterima
85 2025-10-30 Pemohon Perbaiki Petitum Uji Materi Aturan Syarat Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah
86 2025-11-27 Uji UU Polri Soal Komersialisasi Jasa Pengamanan Tidak Dapat Diterima
87 2025-03-13 Menyoal Tumpang Tindihnya Kewenangan Jaksa
88 2026-03-09 Pemerintah Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden Bukan untuk Membungkam Kritik
89 2025-08-11 Dalil Uji Pergeseran Makna “Penyelenggara Negara” dalam UU BUMN Diperkuat
90 2025-11-20 Sidang Uji Ketentuan Hukum Waris Ditunda
91 2025-10-22 Wartawan Jadi Tersangka Karena Dugaan Ungkap Data Pribadi
92 2025-07-14 Aktivis KontraS Ungkap Aksi Interupsi Rapat Pembahasan RUU TNI di Hotel
93 2025-10-08 Larangan Ungkap Data Pribadi dalam UU PDP Perlu Tafsir Ketat dan Tegas
94 2025-10-16 Hak Imunitas Jaksa Bertentangan dengan UUD 1945 secara Bersyarat
95 2026-04-27 Uji UU KUHP Ditunda, Pemohon Belum Siap Hadirkan Saksi-Ahli
96 2025-11-11 Satpam Perbaiki Uji UU Polri Soal Komersialisasi Jasa Pengamanan
97 2026-01-19 Aturan Soal Kewenangan Organisasi Advokat Konstitusional
98 2025-10-29 Satpam Uji UU Polri Duga Komersialisasi Jasa Pengamanan
99 2025-10-23 Dokter Perbaiki Uji Rekomendasi MDP Kesehatan
100 2026-01-19 MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional
101 2025-07-17 Masa Jeda Pemilu dan Pilkada Meringankan Beban Penyelenggara
102 2025-10-06 Pemerintah Tegaskan UU Pers Telah Beri Perlindungan Hukum bagi Wartawan
103 2026-01-19 Selain UU PDP, Pemrosesan Data Pribadi Kegiatan Jurnalistik Tunduk Pada UU Pers
104 2025-08-14 Rumusan Petitum Tidak Jelas, Uji UU BUMN Tidak Dapat Diterima
105 2025-03-05 Permohonan Uji Materi UU Dikti Dicabut
106 2026-05-12 DPR Jelaskan Beda Fungsi BPKN dan BPSK
107 2026-04-21 GPFI Dorong Pengaturan Paten Lebih Proporsional
108 2025-10-29 DPR Tegaskan UU Pers Telah Jamin Kemerdekaan dan Perlindungan Wartawan
109 2025-04-21 Memperkuat Dalil Penyebab Tumpang Tindihnya Kewenangan Jaksa
110 2025-08-13 Jurnalis dan Seniman Minta Dikecualikan dari Larangan Pengungkapan Data Pribadi
111 2025-05-09 Uji UU TNI Soroti Penempatan Prajurit Aktif di Kementerian
112 2025-09-23 Komdigi: Larangan Ungkap Data Pribadi Tak Menutup Ruang Kerja Junalis, Akademis, Pegiat Seni
113 2025-05-22 Para Mahasiswa Sempurnakan Dalil Hukum Uji Formill dan Materiil UU TNI
114 2025-06-23 MK Konfirmasi Pencabutan Permohonan Uji UU TNI
115 2025-06-19 Anggota DPRD Sulteng Uji UU Pemda Minta Keseimbangan Pusat-Daerah Kelola Energi dan SDA
116 2025-06-05 Tak Terlibat Proses Legislasi, Pemohon Tidak Berkedudukan Hukum Uji UU TNI
117 2025-05-27 DPR : Pertimbangan Hukum Jaksa Hanya Bersifat Advisori
118 2025-05-16 Potensi Diskriminasi dalam Rekrutmen Tenaga Kerja
119 2025-06-19 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa
120 2025-05-14 Mahasiswa Bandingkan Larangan Menteri Rangkap Jabatan di Berbagai Negara
121 2025-04-23 Mempersoalkan Adanya Syarat Lain Untuk Jadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak
122 2025-06-17 Perbaikan Permohonan Uji Penjelasan UU TNI Melewati Batas Waktu
123 2025-05-26 Menjamin Perlindungan Hukum Jaksa dan Keluarga
124 2025-06-02 Pemohon Perbaiki Uji Proses Rekrutmen Tenaga Kerja
125 2025-06-26 MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU TNI
126 2025-05-06 Pemohon Perbaiki Petitum Permohonan Uji UU Pengadilan Pajak
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2025-12-17 00:00:00 Antara Aceh dan Sumatera, Empat Pulau Dipersoalkan ke MK
2 2026-01-19 00:00:00 MK Putus Uji UU Pembentukan Aceh Terkait Sengketa Empat Pulau
3 2026-01-22 00:00:00 Uji Pasal Perkawinan Beda Agama, Pemohon Perbaiki Permohonan
4 2026-02-02 00:00:00 Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji, MK Ucapkan Putusan
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita