[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 51/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2024-03-26 12:56:46 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 45/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-06-25 09:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 51/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 51/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2024 ARPK
5 2024-06-26 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 61.51/PUU/PAN.MK/SP/06/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 2024-07-08
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 51/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon : Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.
Kuasa Hukum : Anang Suindro, S.H.,M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-07-08
13:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-07-30
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan/Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-07-08 Pemohon Uji UU MK dan UU Pemilu Tak Hadiri Sidang Pendahuluan
2 2026-01-19 Selain UU PDP, Pemrosesan Data Pribadi Kegiatan Jurnalistik Tunduk Pada UU Pers
3 2025-05-07 Pengendali Data Pribadi Wajib Lakukan Pelindungan Data Pribadi
4 2024-11-12 Pemohon UU Perlindungan Data Pribadi Bandingkan Aturan Berbagai Negara
5 2025-07-30 MK: Data Pribadi Warga Wajib Dilindungi Negara Secara Maksimal
6 2026-05-25 Kewajiban Negara Kontrol Transfer Data Pribadi Secara Holistik
7 2024-10-30 Warga Negara Uji UU Pelindungan Data Pribadi
8 2025-05-20 Ahli Presiden Tak Hadir, Pemohon Uji UU PDP Tunggu Putusan MK
9 2024-07-30 Pemohon Tak Hadir Sidang Pendahuluan, Uji UU Pemilu Gugur
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-11-12 00:00:00 Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Perlindungan Data Pribadi
2 2024-10-30 00:00:00 Mahasiswa Uji UU Perlindungan Data Pribadi, Minta Perluas Kewajiban PPDP
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita