[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 9/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-12-11 09:38:49 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 171/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-09 13:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 9/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 9/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-09 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 46.9/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
6 2024-02-07
15:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2024-02-26
08:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 9/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
Pemohon : ADONI Y. TANESAB
Kuasa Hukum : MARTEN BOILIU
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-02-07
15:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-02-26
08:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2024-02-29
10:30 WIB		 Pengucapan Ketetapan (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-05 Sidang Uji Materiil UU HKPD Menyoal Tarif Khusus Pajak Hiburan Dijadwalkan Ulang
2 2024-09-04 Pandangan DPR dan Ahli Ihwal Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
3 2024-07-03 Pemohon Uji Pasal Batasan Kerugian Negara dalam UU KPK Cabut Permohonan
4 2025-03-04 Hendak Uji UU Minerba, Namun Sistematika Permohonan Tak Sesuai PMK
5 2024-02-29 MK Terbitkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Syarat Usia Capres-Cawapres
6 2024-03-20 MK Tetapkan Penarikan Permohonan Uji Ketentuan Pelaksanaan Pilkada
7 2024-02-20 Pengusaha Minta Spa Tidak Masuk Kategori Jasa Kesenian dan Hiburan
8 2025-03-06 Meminta Ketegasan Larangan Peredaran Rokok Elektronik dan Produk Tembakau
9 2024-10-22 Pemohon Perkuat Alasan Hukum Prosedur Pengesahan Suara Pasangan Calon Tunggal vs Kotak Kosong
10 2025-04-29 Mahasiswa UIN Pekalongan Pelajari Mekanisme Pengujian Undang-Undang
11 2024-08-05 Meminta Kepastian Hukum Usia Terendah Calon Kepala Daerah
12 2024-07-25 Dua Mahasiswa Perbaiki Uji Larangan Kampanye Pilkada di Kampus
13 2024-08-12 Pemohon Perbaiki Alasan Permohonan Syarat Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah
14 2024-08-20 Hapus Larangan Kampanye Pilkada di Kampus
15 2024-02-23 Perludem Minta Pilkada Dilaksanakan Maret 2025
16 2024-10-01 Guru Honorer Sempurnakan Dalil Ketidakpastian Penataan Pegawai Non-ASN dalam UU ASN
17 2024-02-26 Pemohon Cabut Uji Putusan MK Perihal Syarat Usia Capres-Cawapres
18 2024-08-22 Lulusan Sarjana Gizi Sulit Cari Kerja karena Tidak Dapat Mengurus STR
19 2025-01-03 MK Kabulkan Sebagian Uji Ketentuan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan
20 2024-10-14 Pemohon Tambahkan Kerugian Konstitusional Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
21 2025-07-08 Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan AKD DPR
22 2024-12-02 Ketentuan Syarat Kuasai Bahasa Asing Bagi CPNS Disebut Langgar Konstitusi
23 2024-07-02 Menguji Syarat Perolehan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan
24 2024-11-06 Karyawan Uji Aturan Objek Pajak Cabut Permohonan
25 2024-07-29 Syarat Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah Kembali Dipersoalkan
26 2026-04-15 Menyoal Ketiadaan Sanksi Tidak Terpenuhinya Kuota Keterwakilan Perempuan
27 2024-08-26 Gelar Profesor Kehormatan dalam UU Dikti Dipertanyakan
28 2024-09-26 Menguji Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
29 2024-09-19 Saksi Ungkap Syarat Mendapatkan STR Nakes
30 2024-09-17 Guru Honorer Pertanyakan Ketidakpastian Penataan Pegawai Non-ASN
31 2024-10-29 Diskresi STR bagi Tenaga Gizi dan Eksistensi Penyehat Tradisional
32 2024-07-24 Ahli Sebut SPA Termasuk Pelayanan Kesehatan, Bukan Hiburan
33 2024-10-10 Eksistensi Penyehat Tradisional Menurut Pakar
34 2024-10-24 Dividen Dalam Negeri dengan Syarat Tertentu Dikenai PPh Memberatkan Wajib Pajak Orang Pribadi
35 2025-12-05 Pahami Peran MK, Mahasiswa FIP UNTIRTA Kunjungi MK
36 2025-06-24 Pemerintah Tanggapi Petisi Keterwakilan Perempuan dalam AKD DPR
37 2024-07-15 Pemohon Ungkap Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Ketentuan Syarat Perolehan STR Tenaga Kesehatan
38 2024-02-07 Menguji Putusan MK Perihal Syarat Usia Capres-Cawapres
39 2024-12-10 Keterwakilan Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan
40 2024-07-29 Pemerintah dan DPR Minta Penundaan Sidang Soal Syarat Perolehan STR Tenaga Kesehatan
41 2024-08-15 Ahli Sebut Pengenaan Tarif PBJT Seragam Atas Jasa Hiburan yang Berbeda Tidak Adil
42 2024-08-20 MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah
43 2024-09-26 MK Tolak Permohonan Uji Pengangkatan Profesor Kehormatan dalam UU Dikti
44 2024-07-30 Dosen dan Mahasiswa UII Perbaiki Kedudukan Hukum Uji Aturan Sanksi Politik Uang dalam UU Pemilu
45 2024-12-23 Pembangkangan Konstitusi dalam Pengaturan Keterwakilan Perempuan pada AKD
46 2024-09-12 Permohonan Uji UU IKN Tidak Jelas
47 2024-10-09 Prosedur Pengesahan Suara Pasangan Calon Tunggal vs Kotak Kosong Dipersoalkan
48 2024-10-01 Ahli Pemerintah: Pengenaan Tarif PBJT Usaha Spa/Karaoke Tidak Diskriminatif
49 2024-09-10 Ahli Ungkap Alasan Mandi Uap/Spa Masuk Pajak Hiburan
50 2025-10-30 Alat Kelengkapan Dewan Harus Memuat Keterwakilan Perempuan
51 2026-06-29 Penyelenggaraan Pilkada Saat Ini Dilaksanakan Secara Langsung
52 2024-08-14 Herifuddin Daulay Perbaiki Permohonan Uji Materi UU IKN
53 2024-12-24 Kritik Regulasi Rokok Elektronik dan Tembakau, UU Kesehatan Diuji
54 2024-08-12 Pemohon Coret Nama Kaesang dalam Posita Permohonan Uji UU Pilkada
55 2024-10-16 Perluasan Makna Subjek Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu, Kewenangan Pembuat Undang-Undang
56 2024-08-12 Pemerintah: Sertifikat Profesi dalam UU Kesehatan Sejalan dengan UU Dikti
57 2025-01-03 Syarat Penguasaan Bahasa Asing dalam Rekrutmen Kerja Bukan Bentuk Diskriminasi
58 2025-03-21 MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Kesehatan
59 2024-07-11 Bukan Kebutuhan Dasar Jadi Alasan Pemerintah Tetapkan Tarif Pajak Tinggi Bagi Tempat Hiburan Malam dan Spa
60 2025-02-13 Kontroversi Masa Jabatan Calon Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah
61 2024-07-29 Seorang Guru Kembali Persoalkan Konstitusionalitas Penggunaan APBN untuk IKN
62 2024-11-14 Masa Jabatan 5 Tahun Hak Kepala Daerah Pemenang Pilkada Bukan Penjabat Sementara
63 2024-10-16 Hak Pegawai Honorer Tetap Terakomodir dalam UU ASN
64 2025-01-03 Mandi Uap/Spa Bagian dari Jasa Pelayanan Kesehatan
65 2024-11-18 Gagal CPNS Terbentur Bahasa Asing, Pengacara Uji UU Ketenagakerjaan dan UU ASN
66 2024-08-28 Ahli: Efek Domino Tarif PBJT 40 – 75 Persen Hingga Menyumbang Pengangguran
67 2024-11-14 Pencabutan Uji Aturan Objek Pajak Dikabulkan
68 2024-07-30 Permohonan Kabur, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Pengujian UU Tipikor
69 2024-03-20 Ketentuan Minimum Kerugian Negara Rp1 Miliar dalam Penindakan Korupsi Diuji
70 2024-07-15 Menyoal Keterbatasan Subjek Hukum bagi Relawan Pelaksana Kampanye yang Terindikasi Lakukan Politik Uang
71 2024-11-14 Penghitungan Perolehan Suara Calon Tunggal Berdasarkan DPT Tak Sesuai Konstitusi
72 2025-05-09 DPR Berhalangan Hadir, Sidang Uji MD3 Ditunda
73 2025-03-17 Permohonan Uji UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara Ditarik Kembali
74 2025-03-24 MK Tetapkan Uji UU Minerba Ditarik Kembali
75 2024-09-10 MK Kembali Periksa Uji Gelar Profesor Kehormatan dalam UU Dikti
76 2024-03-07 Perludem Tarik Permohonan Uji Pelaksanaan Pilkada
77 2025-06-26 Permohonan Uji Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Ditolak MK
78 2024-03-04 Pemohon: Usaha Spa Berpotensi Bangkrut Akibat Tarif Pajak 40 Persen
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-11-06 00:00:00 Seorang Karyawan Cabut Pengujian Pajak Dividen
2 2024-08-20 00:00:00 MK Putuskan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah
3 2024-07-29 00:00:00 Pengujian UU IKN di MK: Seorang Guru Pertanyakan Penggunaan APBN
4 2024-07-29 00:00:00 Sidang Perbaikan UU Pemilu: Isu Relawan dan Politik Uang Jadi Sorotan
5 2024-06-28 00:00:00 Sidang Perbaikan MK: Uji Ketentuan Kerugian Negara Rp1 Miliar dalam Kasus Korupsi
6 2024-09-12 00:00:00 Pengujian UU IKN Siap Diputus Mahkamah Konstitusi
7 2024-12-10 00:00:00 Koalisi Perempuan Uji UU MD3 Soal Keterwakilan Perempuan
8 2024-09-17 00:00:00 Guru Honorer Uji UU ASN
9 2024-07-15 00:00:00 Dosen dan Lima Mahasiswa Ujikan UU Pemilu ke MK
10 2024-07-12 00:00:00 Lagi, Larangan Kampanye di Instansi Pendidikan Diuji ke MK
11 2024-08-05 00:00:00 Warga Jateng Gugat UU Pilkada, Uji Batas Usia Calon Gubernur
12 2024-08-13 00:00:00 Sengketa Pileg Banten Berlanjut ke Sidang Pemeriksaan
13 2024-08-12 00:00:00 Uji UU Pilkada: Perbaiki Permohonan Batas Usia Calon Gubernur
14 2024-07-29 00:00:00 Pengujian Ketentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Diputus MK
15 2024-10-15 00:00:00 Pengujian UU Pemilu Diputus Mahkamah Konstitusi
16 2025-03-04 00:00:00 PEMILIK TANAH UJI UU MINERBA
17 2024-03-20 00:00:00 Mahasiswa Ajukan Pengujian UU Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
18 2024-02-16 00:00:00 Pengusaha Spa Uji UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
19 2024-03-04 00:00:00 Para Pengusaha Spa Perbaiki Permohonan Uji UU HKPD
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita