[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 9/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-12-11 09:38:49 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 171/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-09 13:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 9/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 9/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-09 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 46.9/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
6 2024-02-07
15:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2024-02-26
08:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 9/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
Pemohon : ADONI Y. TANESAB
Kuasa Hukum : MARTEN BOILIU
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-02-07
15:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-02-26
08:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2024-02-29
10:30 WIB		 Pengucapan Ketetapan (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-07-11 Bukan Kebutuhan Dasar Jadi Alasan Pemerintah Tetapkan Tarif Pajak Tinggi Bagi Tempat Hiburan Malam dan Spa
2 2024-12-02 Ketentuan Syarat Kuasai Bahasa Asing Bagi CPNS Disebut Langgar Konstitusi
3 2024-10-01 Ahli Pemerintah: Pengenaan Tarif PBJT Usaha Spa/Karaoke Tidak Diskriminatif
4 2024-10-16 Perluasan Makna Subjek Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu, Kewenangan Pembuat Undang-Undang
5 2024-07-29 Seorang Guru Kembali Persoalkan Konstitusionalitas Penggunaan APBN untuk IKN
6 2024-08-20 Hapus Larangan Kampanye Pilkada di Kampus
7 2024-10-14 Pemohon Tambahkan Kerugian Konstitusional Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
8 2024-08-14 Herifuddin Daulay Perbaiki Permohonan Uji Materi UU IKN
9 2024-07-29 Pemerintah dan DPR Minta Penundaan Sidang Soal Syarat Perolehan STR Tenaga Kesehatan
10 2024-08-15 Ahli Sebut Pengenaan Tarif PBJT Seragam Atas Jasa Hiburan yang Berbeda Tidak Adil
11 2024-08-12 Pemerintah: Sertifikat Profesi dalam UU Kesehatan Sejalan dengan UU Dikti
12 2024-07-25 Dua Mahasiswa Perbaiki Uji Larangan Kampanye Pilkada di Kampus
13 2024-11-14 Penghitungan Perolehan Suara Calon Tunggal Berdasarkan DPT Tak Sesuai Konstitusi
14 2024-12-10 Keterwakilan Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan
15 2024-08-28 Ahli: Efek Domino Tarif PBJT 40 – 75 Persen Hingga Menyumbang Pengangguran
16 2024-08-05 Sidang Uji Materiil UU HKPD Menyoal Tarif Khusus Pajak Hiburan Dijadwalkan Ulang
17 2024-11-14 Pencabutan Uji Aturan Objek Pajak Dikabulkan
18 2024-11-14 Masa Jabatan 5 Tahun Hak Kepala Daerah Pemenang Pilkada Bukan Penjabat Sementara
19 2024-09-26 Menguji Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
20 2024-07-03 Pemohon Uji Pasal Batasan Kerugian Negara dalam UU KPK Cabut Permohonan
21 2024-08-26 Gelar Profesor Kehormatan dalam UU Dikti Dipertanyakan
22 2024-07-30 Dosen dan Mahasiswa UII Perbaiki Kedudukan Hukum Uji Aturan Sanksi Politik Uang dalam UU Pemilu
23 2024-07-30 Permohonan Kabur, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Pengujian UU Tipikor
24 2024-11-18 Gagal CPNS Terbentur Bahasa Asing, Pengacara Uji UU Ketenagakerjaan dan UU ASN
25 2024-07-15 Pemohon Ungkap Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Ketentuan Syarat Perolehan STR Tenaga Kesehatan
26 2024-11-06 Karyawan Uji Aturan Objek Pajak Cabut Permohonan
27 2024-07-24 Ahli Sebut SPA Termasuk Pelayanan Kesehatan, Bukan Hiburan
28 2024-08-20 MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah
29 2024-10-29 Diskresi STR bagi Tenaga Gizi dan Eksistensi Penyehat Tradisional
30 2024-08-12 Pemohon Perbaiki Alasan Permohonan Syarat Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah
31 2024-09-10 Ahli Ungkap Alasan Mandi Uap/Spa Masuk Pajak Hiburan
32 2024-10-24 Dividen Dalam Negeri dengan Syarat Tertentu Dikenai PPh Memberatkan Wajib Pajak Orang Pribadi
33 2024-07-15 Menyoal Keterbatasan Subjek Hukum bagi Relawan Pelaksana Kampanye yang Terindikasi Lakukan Politik Uang
34 2024-09-12 Permohonan Uji UU IKN Tidak Jelas
35 2024-03-07 Perludem Tarik Permohonan Uji Pelaksanaan Pilkada
36 2024-10-09 Prosedur Pengesahan Suara Pasangan Calon Tunggal vs Kotak Kosong Dipersoalkan
37 2024-08-05 Meminta Kepastian Hukum Usia Terendah Calon Kepala Daerah
38 2024-02-26 Pemohon Cabut Uji Putusan MK Perihal Syarat Usia Capres-Cawapres
39 2024-09-04 Pandangan DPR dan Ahli Ihwal Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
40 2024-10-10 Eksistensi Penyehat Tradisional Menurut Pakar
41 2024-09-10 MK Kembali Periksa Uji Gelar Profesor Kehormatan dalam UU Dikti
42 2024-09-17 Guru Honorer Pertanyakan Ketidakpastian Penataan Pegawai Non-ASN
43 2024-07-02 Menguji Syarat Perolehan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan
44 2024-02-20 Pengusaha Minta Spa Tidak Masuk Kategori Jasa Kesenian dan Hiburan
45 2024-09-19 Saksi Ungkap Syarat Mendapatkan STR Nakes
46 2024-08-12 Pemohon Coret Nama Kaesang dalam Posita Permohonan Uji UU Pilkada
47 2024-08-22 Lulusan Sarjana Gizi Sulit Cari Kerja karena Tidak Dapat Mengurus STR
48 2024-10-16 Hak Pegawai Honorer Tetap Terakomodir dalam UU ASN
49 2024-09-26 MK Tolak Permohonan Uji Pengangkatan Profesor Kehormatan dalam UU Dikti
50 2024-10-01 Guru Honorer Sempurnakan Dalil Ketidakpastian Penataan Pegawai Non-ASN dalam UU ASN
51 2024-10-22 Pemohon Perkuat Alasan Hukum Prosedur Pengesahan Suara Pasangan Calon Tunggal vs Kotak Kosong
52 2024-07-29 Syarat Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah Kembali Dipersoalkan
53 2024-02-23 Perludem Minta Pilkada Dilaksanakan Maret 2025
54 2024-03-20 Ketentuan Minimum Kerugian Negara Rp1 Miliar dalam Penindakan Korupsi Diuji
55 2024-02-29 MK Terbitkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Syarat Usia Capres-Cawapres
56 2024-03-20 MK Tetapkan Penarikan Permohonan Uji Ketentuan Pelaksanaan Pilkada
57 2024-03-04 Pemohon: Usaha Spa Berpotensi Bangkrut Akibat Tarif Pajak 40 Persen
58 2024-02-07 Menguji Putusan MK Perihal Syarat Usia Capres-Cawapres
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-20 00:00:00 MK Putuskan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah
2 2024-07-29 00:00:00 Pengujian UU IKN di MK: Seorang Guru Pertanyakan Penggunaan APBN
3 2024-06-28 00:00:00 Sidang Perbaikan MK: Uji Ketentuan Kerugian Negara Rp1 Miliar dalam Kasus Korupsi
4 2024-12-10 00:00:00 Koalisi Perempuan Uji UU MD3 Soal Keterwakilan Perempuan
5 2024-07-15 00:00:00 Dosen dan Lima Mahasiswa Ujikan UU Pemilu ke MK
6 2024-09-12 00:00:00 Pengujian UU IKN Siap Diputus Mahkamah Konstitusi
7 2024-07-12 00:00:00 Lagi, Larangan Kampanye di Instansi Pendidikan Diuji ke MK
8 2024-08-05 00:00:00 Warga Jateng Gugat UU Pilkada, Uji Batas Usia Calon Gubernur
9 2024-09-17 00:00:00 Guru Honorer Uji UU ASN
10 2024-07-29 00:00:00 Sidang Perbaikan UU Pemilu: Isu Relawan dan Politik Uang Jadi Sorotan
11 2024-08-13 00:00:00 Sengketa Pileg Banten Berlanjut ke Sidang Pemeriksaan
12 2024-08-12 00:00:00 Uji UU Pilkada: Perbaiki Permohonan Batas Usia Calon Gubernur
13 2024-07-29 00:00:00 Pengujian Ketentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Diputus MK
14 2024-10-15 00:00:00 Pengujian UU Pemilu Diputus Mahkamah Konstitusi
15 2024-11-06 00:00:00 Seorang Karyawan Cabut Pengujian Pajak Dividen
16 2024-03-20 00:00:00 Mahasiswa Ajukan Pengujian UU Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
17 2024-02-16 00:00:00 Pengusaha Spa Uji UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
18 2024-03-04 00:00:00 Para Pengusaha Spa Perbaiki Permohonan Uji UU HKPD
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita