[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-12-11 09:24:44 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 172/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-09 13:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 7/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-09 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 44.7/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 2024-02-01
09:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2024-02-19
14:30		 Agenda Sidang : Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon : ADONI Y. TANESAB
Kuasa Hukum : MARTEN BOILIU
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-02-01
09:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-02-19
14:30 WIB		 Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (II) PDF Audio
3 2024-02-29
10:30 WIB		 Pengucapan Ketetapan (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-21 Dompet Dhuafa dan Forum Zakat Jakarta Perbaiki Permohonan Uji UU Pengelolaan Zakat
2 2024-10-23 Partai Gerindra dan PKB Tolak Ambang Batas Pencalonan Presiden Diubah
3 2024-09-30 Pemerintah Belum Siap dan DPR Tidak Hadir, Uji UU Pengelolaan Zakat Ditunda
4 2024-11-12 Membatasi Periodisasi Jabatan Anggota DPR
5 2024-02-19 Pemohon Cabut Uji UU Kekuasaan Kehakiman
6 2024-07-30 MK Jatuhkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Pengelolaan Dana Pensiun
7 2024-11-14 Pembentuk UU Diminta Pertimbangkan Ubah Metode Pemungutan Suara Demi Lindungi Hak Pemilih
8 2024-08-06 Dompet Dhuafa dan Forum Zakat Jakarta Uji UU Pengelolaan Zakat
9 2024-10-10 Pemohon Perbaiki Petitum Menyoal Ketiadaan Aturan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024
10 2024-09-25 Pemohon Ingin Ada Pilihan Kotak Kosong Meski Lebih dari Satu Paslon Kepala Daerah
11 2024-10-30 Ahli Pemerintah Jelaskan Kapasitas Ormas Keagamaan Kelola Tambang
12 2024-10-02 DPR dan Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang UU Pemilu
13 2024-10-23 Pengusaha Sawit Persoalkan Sanksi Bagi Pemilik Tanah di Kawasan Hutan
14 2024-03-18 Advokat Persoalkan Ketiadaan Informasi Cuti Presiden Saat Kampanye
15 2024-10-16 MK Tolak Uji Materiil Aturan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
16 2024-11-13 Ahli: “Presidential Threshold” Tidak Sesuai Prinsip Demokrasi
17 2024-02-27 Mahasiswa UIB Perkuat Dalil Kewenangan Mahkamah Menyoal Pembubaran Parpol
18 2024-11-05 LAZISNU: Keberlakuan UU Pengelolaan Zakat Pengaruhi Kepercayaan Publik Terhadap LAZ
19 2024-10-17 Mahasiswa UII Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pilkada
20 2024-07-17 Lima Karyawan Cabut Permohonan Uji Pembayaran dan Pengelolaan Dana Pensiun
21 2024-07-24 Prioritas Pengelolaan Tambang ke Ormas Dipertanyakan
22 2024-08-20 Koordinasi Kementerian Menyoal Urusan Masyarakat Hukum Adat Telah Berjalan dengan Baik
23 2024-11-11 Sidang UU Desa Ditunda Hingga Desember
24 2024-10-03 Sidang Uji UU Desa Ditunda karena DPR Tak Hadir dan Pemerintah Belum Siap
25 2024-09-23 DPR dan Pemerintah Minta Penjadwalan Ulang Sidang Uji UU Minerba
26 2024-11-14 Permohonan Uji Aturan Kotak Kosong Pilkada Tidak Dapat Diterima
27 2024-09-19 Para Pemohon Uji Konstitusionalitas Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Perbaiki Permohonan
28 2024-10-14 Pemerintah: Penawaran WUIPK Secara Prioritas Memperluas Kapasitas Pengelolaan Minerba
29 2024-07-30 MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur
30 2024-10-04 Ketidakjelasan Aturan Pemindahan TPS Ancam Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah
31 2024-11-06 PKS dan PBB Beda Pandangan Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
32 2024-11-05 Pengusaha Sawit Perbaiki Kedudukan Hukum Uji UU Cipta Kerja
33 2024-11-18 DPR: Pemberian Prioritas Penawaran WIUPK Tetap dengan Syarat Tertentu
34 2024-08-05 Kebiri Independensi Parpol, Dosen Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
35 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
36 2024-07-04 Karyawan Persoalkan Pembayaran dan Pengelolaan Dana Pensiun
37 2024-07-01 Gubernur Kalsel Minta Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Tidak Harus Serentak
38 2024-02-07 Sejumlah Kepala Daerah Persoalkan Kompleksitas Pilkada Serentak
39 2024-09-04 Menyoal Konstitusionalitas Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
40 2024-02-01 Pemohon Minta Putusan MK Yang Langgar Kode Etik Dapat Diuji
41 2024-07-30 MK Tegaskan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah Harus Serentak
42 2024-07-15 Pemohon Uji Aturan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Perbaiki Kerugian Konstitusional
43 2024-08-05 APHA Sempurnakan Dalil Menyoal Masyarakat Hukum Adat yang Termarjinalkan dalam Hukum Indonesia
44 2024-10-24 Pemerintah Enggan Beri Keterangan dalam Sidang Pengujian UU Desa
45 2024-08-06 Advokat Perjelas Makna “Prioritas” dalam Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas
46 2024-07-01 Advokat Cabut Permohonan Ihwal Cuti Presiden Saat Kampanye
47 2024-09-03 Pemohon Uji UU Desa Minta Prioritas Pemeriksaan
48 2024-07-15 MK Tetapkan Pencabutan Permohonan Uji Cuti Presiden Saat Kampanye
49 2024-07-09 Anggota PPP Uji Ambang Batas Parlemen Tidak Hadiri Sidang Pendahuluan
50 2024-07-22 Menyoal Masyarakat Hukum Adat yang Termarjinalkan dalam Hukum Indonesia
51 2024-10-17 Pemerintah: BAZNAS dan LAZ Sebagai Pelengkap dalam Sistem Pengelolaan Zakat
52 2024-03-20 Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 Menjabat Sampai Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024
53 2024-02-13 Hendak Bubarkan Parpol Korup, Syarat Pemohon Perkara Pembubaran Parpol Diuji
54 2024-02-26 Tiga Belas Kepala Daerah Minta MK Mendesain Ulang Jadwal Pilkada
55 2024-02-29 MK Tetapkan Penarikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman
56 2024-03-20 Bersifat Mutatis Mutandis, Uji UU MK Ditolak
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-20 00:00:00 Permohonan Pengujian Pengelolaan Zakat Diperbaiki
2 2024-08-06 00:00:00 Persoalan Pengelolaan Zakat Dibawa ke MK
3 2024-08-05 00:00:00 Sidang MK: Permohonan Uji UU Kementerian Negara Diperbaiki
4 2024-07-15 00:00:00 Sidang Putusan: Uji Materiil UU Pemilu Akan Dibacakan MK
5 2024-08-05 00:00:00 Judicial Review UU Pemilu: Akademisi Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
6 2024-06-27 00:00:00 Sidang Uji Materiil UU Pemilu Digelar MK, Bahas Perbaikan Permohonan
7 2024-07-23 00:00:00 MK Uji Konstitusi UU Minerba, Pemohon: Risiko Diskriminasi SARA dalam Pembagian Tambang
8 2024-09-23 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Presiden Berikan Keterangan
9 2024-09-25 00:00:00 Para Pemohon Mohon Pilihan Kotak Kosong untuk Seluruh Surat Suara
10 2024-07-17 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Pengelolaan Dana Pensiun Perbaiki Permohonan
11 2024-07-22 00:00:00 Inginkan Kementerian Khusus Masyarakat Adat, UU Kementerian Negara Diuji
12 2024-09-30 00:00:00 Pengujian Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden
13 2024-10-04 00:00:00 Mahasiswa Uji UU Pilkada, Keluhkan Kesulitan Menggunakan Hak Pilih
14 2024-08-19 00:00:00 MK Siap Putuskan Pengujian UU Kementerian Negara
15 2024-10-14 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Presiden Berikan Keterangan
16 2024-08-19 00:00:00 Akademisi Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Ambang Batas Capres
17 2024-10-17 00:00:00 Sidang MK: Permohonan Uji UU Pilkada Diperbaiki Mahasiswa
18 2024-10-16 00:00:00 Pengujian Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden
19 2024-10-23 00:00:00 Pemilik Tanah Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
20 2024-10-30 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Saksi Presiden Beri Keterangan
21 2024-11-05 00:00:00 Uji UU Cipta Kerja: Pengusaha Sawit Perbaiki Permohoannya
22 2024-11-04 00:00:00 Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait
23 2024-11-14 00:00:00 MK Putuskan Hak Pilih Pemilih di Luar Daerah dalam UU Pilkada
24 2024-11-18 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Ahli Presiden Beri Keterangan
25 2024-03-20 00:00:00 Pengujian Pilkada Serentak, Sidang Putusan Dibacakan MK
26 2024-03-18 00:00:00 Seorang Pengacara Menguji Ketentuan Kampanye Presiden ke MK
27 2024-02-29 00:00:00 MK Tetapkan Uji UU Kekuasaan Kehakiman Resmi Ditarik
28 2024-02-26 00:00:00 Perbaiki Permohonan Pengujian Pilkada Serentak, Sidang Kembali Digelar
29 2024-02-19 00:00:00 MK Konfirmasi Penarikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman
30 2024-02-01 00:00:00 Seorang Mahasiswa Uji Ketentuan Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita