[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-12-11 09:24:44 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 172/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-09 13:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 7/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-09 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 44.7/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 2024-02-01
09:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2024-02-19
14:30		 Agenda Sidang : Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon : ADONI Y. TANESAB
Kuasa Hukum : MARTEN BOILIU
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-02-01
09:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-02-19
14:30 WIB		 Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (II) PDF Audio
3 2024-02-29
10:30 WIB		 Pengucapan Ketetapan (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-12-09 Pengelolaan Pertambangan Sesuai Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
2 2025-04-22 Ahli Dompet Dhuafa Sebut Pengelolaan Zakat Hak Komunal Umat Islam
3 2024-03-20 Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 Menjabat Sampai Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024
4 2024-07-22 Menyoal Masyarakat Hukum Adat yang Termarjinalkan dalam Hukum Indonesia
5 2024-10-23 Pengusaha Sawit Persoalkan Sanksi Bagi Pemilik Tanah di Kawasan Hutan
6 2024-07-30 MK Tegaskan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah Harus Serentak
7 2025-05-23 Ahli: Penetapan Kawasan Hutan dengan Penunjukan Inkonstitusional
8 2024-09-19 Para Pemohon Uji Konstitusionalitas Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Perbaiki Permohonan
9 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
10 2024-11-18 DPR: Pemberian Prioritas Penawaran WIUPK Tetap dengan Syarat Tertentu
11 2024-07-17 Lima Karyawan Cabut Permohonan Uji Pembayaran dan Pengelolaan Dana Pensiun
12 2025-03-04 Pasal Penyebaran Kebencian Kepada Masyarakat Tertentu dalam UU ITE Dianggap Multitafsir
13 2025-04-25 Ingin DKPP Menjadi Lembaga Mandiri, Mantan Komisioner Uji UU Pemilu
14 2024-12-05 Uji Konstitusionalitas Ketentuan Sekretaris DKPP Diangkat dan Diberhentikan oleh Mendagri
15 2025-03-17 Mahasiswa UNAND Sempurnakan Petitum Uji Pasal Penyebaran Kebencian dalam UU ITE
16 2025-11-17 MKMK Berikan Teguran Soal Kekeliruan Mengutip Frasa dalam Pertimbangan Putusan MK
17 2024-02-13 Hendak Bubarkan Parpol Korup, Syarat Pemohon Perkara Pembubaran Parpol Diuji
18 2024-12-13 Penjelasan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan
19 2024-07-15 Pemohon Uji Aturan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Perbaiki Kerugian Konstitusional
20 2024-07-24 Prioritas Pengelolaan Tambang ke Ormas Dipertanyakan
21 2024-08-06 Dompet Dhuafa dan Forum Zakat Jakarta Uji UU Pengelolaan Zakat
22 2024-08-20 Koordinasi Kementerian Menyoal Urusan Masyarakat Hukum Adat Telah Berjalan dengan Baik
23 2024-11-25 Permohonan Uji Periodisasi Jabatan Anggota DPR Diperbaiki
24 2024-09-03 Pemohon Uji UU Desa Minta Prioritas Pemeriksaan
25 2025-01-03 MK Tolak Permohonan Uji Konsesi Prioritas Tambang untuk Ormas
26 2024-11-11 Sidang UU Desa Ditunda Hingga Desember
27 2024-09-30 Pemerintah Belum Siap dan DPR Tidak Hadir, Uji UU Pengelolaan Zakat Ditunda
28 2024-02-01 Pemohon Minta Putusan MK Yang Langgar Kode Etik Dapat Diuji
29 2025-05-28 Ahli Presiden: Indeks Zakat Nasional, BAZNAS Wajib Tingkatkan Performa LAZ
30 2024-11-06 PKS dan PBB Beda Pandangan Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
31 2024-09-04 Menyoal Konstitusionalitas Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
32 2024-10-04 Ketidakjelasan Aturan Pemindahan TPS Ancam Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah
33 2024-10-24 Pemerintah Enggan Beri Keterangan dalam Sidang Pengujian UU Desa
34 2024-11-13 Ahli: “Presidential Threshold” Tidak Sesuai Prinsip Demokrasi
35 2024-08-05 Kebiri Independensi Parpol, Dosen Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
36 2024-08-21 Dompet Dhuafa dan Forum Zakat Jakarta Perbaiki Permohonan Uji UU Pengelolaan Zakat
37 2024-11-05 Pengusaha Sawit Perbaiki Kedudukan Hukum Uji UU Cipta Kerja
38 2024-03-18 Advokat Persoalkan Ketiadaan Informasi Cuti Presiden Saat Kampanye
39 2024-02-27 Mahasiswa UIB Perkuat Dalil Kewenangan Mahkamah Menyoal Pembubaran Parpol
40 2024-08-05 APHA Sempurnakan Dalil Menyoal Masyarakat Hukum Adat yang Termarjinalkan dalam Hukum Indonesia
41 2024-02-19 Pemohon Cabut Uji UU Kekuasaan Kehakiman
42 2024-07-30 MK Jatuhkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Pengelolaan Dana Pensiun
43 2024-02-29 MK Tetapkan Penarikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman
44 2024-07-04 Karyawan Persoalkan Pembayaran dan Pengelolaan Dana Pensiun
45 2025-03-21 MK Tolak Uji Kewenangan dan Tanggung Jawab Inspektorat Daerah
46 2024-09-23 DPR dan Pemerintah Minta Penjadwalan Ulang Sidang Uji UU Minerba
47 2024-07-30 MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur
48 2024-11-14 Permohonan Uji Aturan Kotak Kosong Pilkada Tidak Dapat Diterima
49 2024-07-01 Gubernur Kalsel Minta Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Tidak Harus Serentak
50 2024-07-01 Advokat Cabut Permohonan Ihwal Cuti Presiden Saat Kampanye
51 2024-07-15 MK Tetapkan Pencabutan Permohonan Uji Cuti Presiden Saat Kampanye
52 2025-01-02 MK Tidak Dapat Terima Uji Materi Ketentuan Sekretaris DKPP Diangkat dan Diberhentikan Mendagri
53 2024-02-07 Sejumlah Kepala Daerah Persoalkan Kompleksitas Pilkada Serentak
54 2024-10-03 Sidang Uji UU Desa Ditunda karena DPR Tak Hadir dan Pemerintah Belum Siap
55 2024-12-10 IDEAS: UU Pengelolaan Zakat Sebabkan Kerugian Bagi Mustahik dan Muzaki
56 2024-09-25 Pemohon Ingin Ada Pilihan Kotak Kosong Meski Lebih dari Satu Paslon Kepala Daerah
57 2025-01-02 Kehilangan Objek, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji UU Pemilu
58 2024-02-26 Tiga Belas Kepala Daerah Minta MK Mendesain Ulang Jadwal Pilkada
59 2024-10-17 Mahasiswa UII Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pilkada
60 2024-10-30 Ahli Pemerintah Jelaskan Kapasitas Ormas Keagamaan Kelola Tambang
61 2025-05-06 Penetapan Kawasan Hutan Sebelum Pemohon Memiliki Hak Atas Tanah
62 2024-10-14 Pemerintah: Penawaran WUIPK Secara Prioritas Memperluas Kapasitas Pengelolaan Minerba
63 2024-12-04 Saksi Pemohon: Ketentuan Perpanjangan Masa Jabatan Kades Multitafsir
64 2024-07-09 Anggota PPP Uji Ambang Batas Parlemen Tidak Hadiri Sidang Pendahuluan
65 2024-10-02 DPR dan Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang UU Pemilu
66 2024-10-23 Partai Gerindra dan PKB Tolak Ambang Batas Pencalonan Presiden Diubah
67 2025-01-02 Aturan Ketentuan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif Konstitusional
68 2024-11-12 Membatasi Periodisasi Jabatan Anggota DPR
69 2024-11-05 LAZISNU: Keberlakuan UU Pengelolaan Zakat Pengaruhi Kepercayaan Publik Terhadap LAZ
70 2025-08-28 UU Pengelolaan Zakat Perlu Segera Direvisi
71 2024-11-14 Pembentuk UU Diminta Pertimbangkan Ubah Metode Pemungutan Suara Demi Lindungi Hak Pemilih
72 2025-06-18 Menyeimbangkan Penegakan Hukum Kehutanan dengan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat
73 2024-10-10 Pemohon Perbaiki Petitum Menyoal Ketiadaan Aturan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024
74 2024-08-06 Advokat Perjelas Makna “Prioritas” dalam Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas
75 2025-11-17 Urgensi Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat
76 2024-10-16 MK Tolak Uji Materiil Aturan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
77 2024-10-17 Pemerintah: BAZNAS dan LAZ Sebagai Pelengkap dalam Sistem Pengelolaan Zakat
78 2024-12-18 Ketentuan Sekretaris DKPP Diangkat dan Diberhentikan oleh Mendagri Dipersoalkan ke MK
79 2025-05-09 Ahli Pemohon: Negara Tidak Boleh Terlibat dalam Pengelolaan Zakat
80 2024-03-20 Bersifat Mutatis Mutandis, Uji UU MK Ditolak
81 2025-01-03 Uji Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Kehilangan Objek
82 2025-01-02 Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan
83 2025-04-29 Kehilangan Objek, Uji UU ITE Tidak Dapat Diterima
84 2025-01-02 Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi
85 2025-10-16 MK: Pemerintah Segera Selesaikan Penataan Kawasan Hutan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-20 00:00:00 Permohonan Pengujian Pengelolaan Zakat Diperbaiki
2 2024-08-05 00:00:00 Sidang MK: Permohonan Uji UU Kementerian Negara Diperbaiki
3 2024-08-06 00:00:00 Persoalan Pengelolaan Zakat Dibawa ke MK
4 2024-10-14 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Presiden Berikan Keterangan
5 2024-07-15 00:00:00 Sidang Putusan: Uji Materiil UU Pemilu Akan Dibacakan MK
6 2024-08-05 00:00:00 Judicial Review UU Pemilu: Akademisi Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
7 2024-06-27 00:00:00 Sidang Uji Materiil UU Pemilu Digelar MK, Bahas Perbaikan Permohonan
8 2024-12-10 00:00:00 Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon
9 2024-09-23 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Presiden Berikan Keterangan
10 2024-09-25 00:00:00 Para Pemohon Mohon Pilihan Kotak Kosong untuk Seluruh Surat Suara
11 2024-07-22 00:00:00 Inginkan Kementerian Khusus Masyarakat Adat, UU Kementerian Negara Diuji
12 2024-07-17 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Pengelolaan Dana Pensiun Perbaiki Permohonan
13 2024-10-04 00:00:00 Mahasiswa Uji UU Pilkada, Keluhkan Kesulitan Menggunakan Hak Pilih
14 2024-07-23 00:00:00 MK Uji Konstitusi UU Minerba, Pemohon: Risiko Diskriminasi SARA dalam Pembagian Tambang
15 2024-08-19 00:00:00 MK Siap Putuskan Pengujian UU Kementerian Negara
16 2024-08-19 00:00:00 Akademisi Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Ambang Batas Capres
17 2024-12-12 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang: PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Beri Keterangan
18 2024-10-17 00:00:00 Sidang MK: Permohonan Uji UU Pilkada Diperbaiki Mahasiswa
19 2024-11-04 00:00:00 Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait
20 2024-10-30 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Saksi Presiden Beri Keterangan
21 2024-11-05 00:00:00 Uji UU Cipta Kerja: Pengusaha Sawit Perbaiki Permohoannya
22 2024-12-09 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang: NU dan Muhammadiyah Presiden Beri Keterangan
23 2024-10-23 00:00:00 Pemilik Tanah Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
24 2024-11-25 00:00:00 Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon
25 2024-10-16 00:00:00 Pengujian Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden
26 2025-03-04 00:00:00 SEBELAS MAHASISWA HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS UJI UU ITE
27 2024-09-30 00:00:00 Pengujian Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden
28 2024-03-20 00:00:00 Pengujian Pilkada Serentak, Sidang Putusan Dibacakan MK
29 2024-11-18 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Ahli Presiden Beri Keterangan
30 2024-11-14 00:00:00 MK Putuskan Hak Pilih Pemilih di Luar Daerah dalam UU Pilkada
31 2024-03-18 00:00:00 Seorang Pengacara Menguji Ketentuan Kampanye Presiden ke MK
32 2024-02-29 00:00:00 MK Tetapkan Uji UU Kekuasaan Kehakiman Resmi Ditarik
33 2024-02-26 00:00:00 Perbaiki Permohonan Pengujian Pilkada Serentak, Sidang Kembali Digelar
34 2024-02-19 00:00:00 MK Konfirmasi Penarikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman
35 2024-02-01 00:00:00 Seorang Mahasiswa Uji Ketentuan Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita