[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-12-11 09:24:44 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 172/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-09 13:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 7/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-09 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 44.7/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 2024-02-01
09:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2024-02-19
14:30		 Agenda Sidang : Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon : ADONI Y. TANESAB
Kuasa Hukum : MARTEN BOILIU
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-02-01
09:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-02-19
14:30 WIB		 Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (II) PDF Audio
3 2024-02-29
10:30 WIB		 Pengucapan Ketetapan (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-12-04 Saksi Pemohon: Ketentuan Perpanjangan Masa Jabatan Kades Multitafsir
2 2024-03-18 Advokat Persoalkan Ketiadaan Informasi Cuti Presiden Saat Kampanye
3 2024-10-14 Pemerintah: Penawaran WUIPK Secara Prioritas Memperluas Kapasitas Pengelolaan Minerba
4 2024-09-04 Menyoal Konstitusionalitas Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
5 2024-07-22 Menyoal Masyarakat Hukum Adat yang Termarjinalkan dalam Hukum Indonesia
6 2024-12-09 Pengelolaan Pertambangan Sesuai Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
7 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
8 2024-08-21 Dompet Dhuafa dan Forum Zakat Jakarta Perbaiki Permohonan Uji UU Pengelolaan Zakat
9 2024-07-01 Gubernur Kalsel Minta Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Tidak Harus Serentak
10 2024-02-07 Sejumlah Kepala Daerah Persoalkan Kompleksitas Pilkada Serentak
11 2024-09-25 Pemohon Ingin Ada Pilihan Kotak Kosong Meski Lebih dari Satu Paslon Kepala Daerah
12 2024-12-18 Ketentuan Sekretaris DKPP Diangkat dan Diberhentikan oleh Mendagri Dipersoalkan ke MK
13 2024-11-06 PKS dan PBB Beda Pandangan Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
14 2024-11-14 Pembentuk UU Diminta Pertimbangkan Ubah Metode Pemungutan Suara Demi Lindungi Hak Pemilih
15 2024-08-05 APHA Sempurnakan Dalil Menyoal Masyarakat Hukum Adat yang Termarjinalkan dalam Hukum Indonesia
16 2024-11-05 LAZISNU: Keberlakuan UU Pengelolaan Zakat Pengaruhi Kepercayaan Publik Terhadap LAZ
17 2024-07-04 Karyawan Persoalkan Pembayaran dan Pengelolaan Dana Pensiun
18 2024-10-24 Pemerintah Enggan Beri Keterangan dalam Sidang Pengujian UU Desa
19 2024-10-30 Ahli Pemerintah Jelaskan Kapasitas Ormas Keagamaan Kelola Tambang
20 2024-10-23 Pengusaha Sawit Persoalkan Sanksi Bagi Pemilik Tanah di Kawasan Hutan
21 2024-11-25 Permohonan Uji Periodisasi Jabatan Anggota DPR Diperbaiki
22 2024-11-05 Pengusaha Sawit Perbaiki Kedudukan Hukum Uji UU Cipta Kerja
23 2024-07-09 Anggota PPP Uji Ambang Batas Parlemen Tidak Hadiri Sidang Pendahuluan
24 2024-07-15 Pemohon Uji Aturan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Perbaiki Kerugian Konstitusional
25 2024-08-20 Koordinasi Kementerian Menyoal Urusan Masyarakat Hukum Adat Telah Berjalan dengan Baik
26 2024-12-05 Uji Konstitusionalitas Ketentuan Sekretaris DKPP Diangkat dan Diberhentikan oleh Mendagri
27 2024-09-19 Para Pemohon Uji Konstitusionalitas Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Perbaiki Permohonan
28 2024-07-30 MK Jatuhkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Pengelolaan Dana Pensiun
29 2024-07-30 MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur
30 2024-11-18 DPR: Pemberian Prioritas Penawaran WIUPK Tetap dengan Syarat Tertentu
31 2024-02-13 Hendak Bubarkan Parpol Korup, Syarat Pemohon Perkara Pembubaran Parpol Diuji
32 2024-02-26 Tiga Belas Kepala Daerah Minta MK Mendesain Ulang Jadwal Pilkada
33 2024-02-29 MK Tetapkan Penarikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman
34 2024-03-20 Bersifat Mutatis Mutandis, Uji UU MK Ditolak
35 2024-11-11 Sidang UU Desa Ditunda Hingga Desember
36 2024-02-19 Pemohon Cabut Uji UU Kekuasaan Kehakiman
37 2024-10-03 Sidang Uji UU Desa Ditunda karena DPR Tak Hadir dan Pemerintah Belum Siap
38 2024-08-06 Advokat Perjelas Makna “Prioritas” dalam Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas
39 2024-07-01 Advokat Cabut Permohonan Ihwal Cuti Presiden Saat Kampanye
40 2024-10-16 MK Tolak Uji Materiil Aturan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
41 2024-09-03 Pemohon Uji UU Desa Minta Prioritas Pemeriksaan
42 2024-09-23 DPR dan Pemerintah Minta Penjadwalan Ulang Sidang Uji UU Minerba
43 2024-10-04 Ketidakjelasan Aturan Pemindahan TPS Ancam Hak Pilih Mahasiswa Luar Daerah
44 2024-08-05 Kebiri Independensi Parpol, Dosen Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
45 2024-10-17 Pemerintah: BAZNAS dan LAZ Sebagai Pelengkap dalam Sistem Pengelolaan Zakat
46 2024-09-30 Pemerintah Belum Siap dan DPR Tidak Hadir, Uji UU Pengelolaan Zakat Ditunda
47 2024-11-12 Membatasi Periodisasi Jabatan Anggota DPR
48 2024-10-02 DPR dan Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang UU Pemilu
49 2024-10-10 Pemohon Perbaiki Petitum Menyoal Ketiadaan Aturan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024
50 2024-10-17 Mahasiswa UII Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pilkada
51 2024-10-23 Partai Gerindra dan PKB Tolak Ambang Batas Pencalonan Presiden Diubah
52 2024-07-24 Prioritas Pengelolaan Tambang ke Ormas Dipertanyakan
53 2024-07-30 MK Tegaskan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah Harus Serentak
54 2024-02-27 Mahasiswa UIB Perkuat Dalil Kewenangan Mahkamah Menyoal Pembubaran Parpol
55 2024-07-17 Lima Karyawan Cabut Permohonan Uji Pembayaran dan Pengelolaan Dana Pensiun
56 2024-07-15 MK Tetapkan Pencabutan Permohonan Uji Cuti Presiden Saat Kampanye
57 2024-11-13 Ahli: “Presidential Threshold” Tidak Sesuai Prinsip Demokrasi
58 2024-08-06 Dompet Dhuafa dan Forum Zakat Jakarta Uji UU Pengelolaan Zakat
59 2024-02-01 Pemohon Minta Putusan MK Yang Langgar Kode Etik Dapat Diuji
60 2024-12-10 IDEAS: UU Pengelolaan Zakat Sebabkan Kerugian Bagi Mustahik dan Muzaki
61 2024-03-20 Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 Menjabat Sampai Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024
62 2024-11-14 Permohonan Uji Aturan Kotak Kosong Pilkada Tidak Dapat Diterima
63 2024-12-13 Penjelasan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-20 00:00:00 Permohonan Pengujian Pengelolaan Zakat Diperbaiki
2 2024-08-06 00:00:00 Persoalan Pengelolaan Zakat Dibawa ke MK
3 2024-08-05 00:00:00 Sidang MK: Permohonan Uji UU Kementerian Negara Diperbaiki
4 2024-12-09 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang: NU dan Muhammadiyah Presiden Beri Keterangan
5 2024-07-15 00:00:00 Sidang Putusan: Uji Materiil UU Pemilu Akan Dibacakan MK
6 2024-08-05 00:00:00 Judicial Review UU Pemilu: Akademisi Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
7 2024-06-27 00:00:00 Sidang Uji Materiil UU Pemilu Digelar MK, Bahas Perbaikan Permohonan
8 2024-12-10 00:00:00 Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon
9 2024-07-23 00:00:00 MK Uji Konstitusi UU Minerba, Pemohon: Risiko Diskriminasi SARA dalam Pembagian Tambang
10 2024-09-25 00:00:00 Para Pemohon Mohon Pilihan Kotak Kosong untuk Seluruh Surat Suara
11 2024-09-23 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Presiden Berikan Keterangan
12 2024-07-17 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Pengelolaan Dana Pensiun Perbaiki Permohonan
13 2024-07-22 00:00:00 Inginkan Kementerian Khusus Masyarakat Adat, UU Kementerian Negara Diuji
14 2024-09-30 00:00:00 Pengujian Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden
15 2024-10-04 00:00:00 Mahasiswa Uji UU Pilkada, Keluhkan Kesulitan Menggunakan Hak Pilih
16 2024-08-19 00:00:00 MK Siap Putuskan Pengujian UU Kementerian Negara
17 2024-08-19 00:00:00 Akademisi Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Ambang Batas Capres
18 2024-10-14 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Presiden Berikan Keterangan
19 2024-12-12 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang: PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Beri Keterangan
20 2024-10-16 00:00:00 Pengujian Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden
21 2024-10-23 00:00:00 Pemilik Tanah Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
22 2024-10-17 00:00:00 Sidang MK: Permohonan Uji UU Pilkada Diperbaiki Mahasiswa
23 2024-10-30 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Saksi Presiden Beri Keterangan
24 2024-11-05 00:00:00 Uji UU Cipta Kerja: Pengusaha Sawit Perbaiki Permohoannya
25 2024-11-04 00:00:00 Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait
26 2024-11-14 00:00:00 MK Putuskan Hak Pilih Pemilih di Luar Daerah dalam UU Pilkada
27 2024-11-18 00:00:00 Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Ahli Presiden Beri Keterangan
28 2024-11-25 00:00:00 Uji Pengelolaan Zakat: MK Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon
29 2024-03-20 00:00:00 Pengujian Pilkada Serentak, Sidang Putusan Dibacakan MK
30 2024-03-18 00:00:00 Seorang Pengacara Menguji Ketentuan Kampanye Presiden ke MK
31 2024-02-29 00:00:00 MK Tetapkan Uji UU Kekuasaan Kehakiman Resmi Ditarik
32 2024-02-26 00:00:00 Perbaiki Permohonan Pengujian Pilkada Serentak, Sidang Kembali Digelar
33 2024-02-19 00:00:00 MK Konfirmasi Penarikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman
34 2024-02-01 00:00:00 Seorang Mahasiswa Uji Ketentuan Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita