[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-11-29 20:41:47 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 166/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 2023-12-05 08:50:15 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-03 13:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 6/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-03 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 43.6/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
6 2024-02-01
08:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 2024-02-19
14:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pemohon : Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-02-01
08:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-02-19
14:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2024-02-29
10:30 WIB		 Pengucapan Putusan (III) PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-03-20 Perseorangan Warga Negara dan Badan Hukum Tak Dapat Ajukan Pembubaran Parpol
2 2024-03-20 Bersifat Mutatis Mutandis, Uji UU MK Ditolak
3 2024-02-01 MK Diminta Memuat Syarat Larangan Anggota Parpol Jadi Jaksa Agung
4 2024-02-29 Anggota Parpol Cukup Mengundurkan Diri Saat Diangkat Jadi Jaksa Agung
5 2024-02-23 Komisioner KPID Minta Masa Jabatan Setara KPK
6 2024-07-15 MK Tolak Uji Unsur Motif Pembunuhan Berencana dalam KUHP
7 2024-07-23 Pekerja Lepas Uji Konstitusionalitas Kewajiban Kepesertaan Tapera Bagi Pekerja di Indonesia
8 2024-09-09 Sengketa Tanah dengan TNI AL, Warga Tarakan Uji UU ke MK
9 2024-11-11 Rekomendasi Pengenaan Sanksi Pidana/Perdata dari Majelis Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Dipersoalkan
10 2024-10-03 Menguji Netralitas Pejabat Daerah dan TNI/POLRI dalam Pilkada
11 2024-08-06 Konfederasi Serikat Buruh Nilai Kewajiban Tapera Bebankan Buruh dan Pekerja Mandiri
12 2024-11-04 Para Pemohon Perbaiki Permohonan Ingin Tidak Beragama Diakui dalam Adminduk
13 2024-03-07 Komisioner KPID Perbaiki Uji Masa Jabatan dalam UU Penyiaran
14 2024-10-16 Pemohon Perbaiki Uji Netralitas Pejabat Daerah dan TNI/POLRI dalam Pilkada
15 2024-03-13 Unsur Motif Dalam Pembunuhan Berencana Kembali Dipersoalkan
16 2024-11-14 Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Berubah dan Berlaku 2029
17 2024-07-22 Pemerhati Sejarah dan Guru Uji UU Keprotokolan
18 2024-09-30 Pemerintah Jelaskan Makna Frasa “Republik Indonesia” dalam UU Keprotokolan
19 2024-10-17 Keterangan Ahli Terlambat, MK Tunda Sidang Uji UU Keprotokolan
20 2024-08-20 Petitum Saling Bertentangan, Aturan Kewajiban Kepesertaan Tapera Bagi Pekerja Tidak Dapat Diterima
21 2024-11-14 Pejabat Daerah dan TNI/POLRI Dipidana Jika Langgar Netralitas Pilkada
22 2024-08-21 Konfederasi Serikat Buruh Perkuat Dalil Kerugian dari Kewajiban Tapera
23 2024-09-09 Sidang Uji Materi UU Keprotokolan Kembali Ditunda
24 2024-09-24 Kuasa Hukum Jadi Pemohon Uji UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
25 2024-09-26 Syarat Magang Dua Tahun di Kantor Advokat Konstitusional
26 2024-08-22 Pemohon Melampirkan Hasil Survei Penolakan Kepesertaan Tapera
27 2024-02-12 Kenapa Permohonan Pembubaran Partai Politik Hanya Dapat Diajukan Pemerintah?
28 2024-10-16 Permohonan Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tidak Dapat Diterima
29 2024-07-10 Permohonan Uji Ketentuan Syarat Usia Membuat SIM Ditarik Kembali
30 2024-09-03 Pemerintah Diminta Wadahi Pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
31 2024-08-26 MK Tunda Sidang Uji Materiil UU Keprotokolan karena DPR Tak Hadir dan Pemerintah Belum Siap
32 2024-10-22 Sidang Uji UU Tapera Kembali Ditunda
33 2024-11-14 Permohonan Uji Aturan Kotak Kosong Pilkada Tidak Dapat Diterima
34 2024-07-15 MK Kabulkan Penarikan Uji Ketentuan Syarat Usia Membuat SIM
35 2024-08-06 Pemohon Uji Konstitusionalitas Kewajiban Kepesertaan Tapera Bagi Pekerja Tak Hadiri Sidang
36 2024-11-06 Pemerintah: Kewajiban Jadi Peserta Tapera Sejalan dengan Asas Gotong Royong
37 2024-07-01 Gubernur Kalsel Minta Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Tidak Harus Serentak
38 2024-08-05 Kewajiban dan Tolok Ukur Peserta Tapera Dipertanyakan
39 2024-10-21 Menyoal Ketiadaan Pilihan “Tidak Beragama” dalam KK Maupun KTP
40 2024-09-25 Desain Surat Suara Calon Tunggal Pilkada Dipertanyakan
41 2024-10-10 Pemohon Tambah Argumentasi Uji Desain Surat Suara Calon Tunggal Pilkada
42 2024-10-07 Pemerintah dan DPR Belum Bisa Beri Keterangan, Sidang Uji UU Tapera Ditunda
43 2024-07-30 MK Tegaskan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah Harus Serentak
44 2024-07-15 Pemohon Uji Aturan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Perbaiki Kerugian Konstitusional
45 2024-02-19 Pemohon Uji UU Kejaksaan Perbaiki Kedudukan Hukum
46 2024-11-04 Taufiqurrohman Syahuri: Kata “Republik” dalam UU Keprotokolan Ahistoris
47 2024-08-05 Pemerhati Sejarah Perbaiki Uji UU Keprotokolan
48 2024-02-27 Mahasiswa UIB Pertegas Kewenangan MK Memutus Pembubaran Partai Politik
49 2024-07-17 Jaksa Minta Kewenangan Konstitusional Ajukan PK
50 2024-03-21 MK Tolak Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota KPID Jabar
51 2024-07-01 Advokat Perbaiki Pengujian Unsur Motif dalam Pembunuhan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-08-21 00:00:00 Serikat Buruh Perbaiki Pengujian UU Tapera
2 2024-08-06 00:00:00 Serikat Buruh Uji UU Tapera ke MK, Anggap Memberatkan Pekerja
3 2024-08-20 00:00:00 Mahasiswa Uji UU Advokat, Persoalkan Syarat Magang Dua Tahun
4 2024-08-22 00:00:00 Uji Ketentuan Wajib Ikuti Program Tapera Diperbaiki Permohonannya
5 2024-08-26 00:00:00 Uji Pasal UU Keprotokolan Berlanjut, DPR dan Presiden Sampaikan Keterangan
6 2024-07-15 00:00:00 MK Putuskan Sidang Pengujian Unsur Motif dalam Pembunuhan
7 2024-09-09 00:00:00 Uji Pasal UU Keprotokolan Berlanjut, DPR dan Presiden Sampaikan Keterangan
8 2024-09-03 00:00:00 Seorang Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Advokat
9 2024-08-05 00:00:00 Sidang Perbaikan: Pengujian terhadap Pasal UU Keprotokolan Berlanjut
10 2024-08-05 00:00:00 Pegawai Swasta dan UMKM Uji Ketentuan Wajib Ikuti Program Tapera
11 2024-07-23 00:00:00 Merasa Keberatan, Pekerja Freelance Uji UU Tapera ke MK
12 2024-07-22 00:00:00 Pemerhati Sejarah dan Guru Uji UU Keprotokolan di MK
13 2024-09-26 00:00:00 Permohonan Uji UU Advokat Diputus Mahkamah Konstitusi
14 2024-09-30 00:00:00 Uji Pasal UU Keprotokolan Berlanjut, DPR dan Presiden Sampaikan Keterangan
15 2024-08-06 00:00:00 Pekerja Freelance Perbaiki Pengujian UU Tapera ke MK
16 2024-10-03 00:00:00 UU Pilkada Diuji ke MK, Fokus pada Netralitas Pejabat
17 2024-10-07 00:00:00 Pengujian UU Tapera: Dengar Keterangan DPR dan Presiden
18 2024-08-19 00:00:00 MK Akan Putuskan Pengujian UU Tapera
19 2024-06-27 00:00:00 Sidang MK: Perbaikan Pengujian Unsur Motif dalam Kasus Pembunuhan
20 2024-10-15 00:00:00 Uji Materi UU Pilkada: MK Gelar Sidang Perbaikan
21 2024-10-16 00:00:00 Uji Pasal UU Keprotokolan: DPR dan Ahli Pemohon Sampaikan Keterangan
22 2024-11-02 00:00:00 Uji Pasal UU Keprotokolan: DPR dan Saksi/Ahli Pemohon Sampaikan Keterangan
23 2024-11-11 00:00:00 MK Uji Pasal UU Kesehatan Soal Malpraktik
24 2024-11-14 00:00:00 MK Putuskan Uji Netralitas Pejabat dalam Pilkada
25 2024-02-12 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Pembubaran Parpol oleh Pemerintah
26 2024-02-27 00:00:00 MK Gelar Sidang Perbaikan Pengujian Ketentuan Pembubaran Parpol
27 2024-03-13 00:00:00 Unsur Motif dalam Pasal Tentang Pembunuhan Diuji
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita