[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-11-15 16:00:17 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 162/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 2023-12-05 08:45:00 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-03 13:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 5/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-03 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 42.5/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 2024-02-01
15:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Pemohon : H. Elvan Gomes, SH
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-02-01
15:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-02-13
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan/Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-02-26 Mahasiswa Uji Ketentuan Pembekuan Sementara Parpol Tambahkan Batu Uji Pada Permohonan
2 2024-03-20 Tidak Miliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji Aturan Pembekuan Parpol
3 2024-10-17 Perludem Perkuat Argumentasi Uji Pemilu Serentak Lima Kotak
4 2024-09-24 Pemohon Persoalkan Diskriminasi Rekrutmen Tenaga Kerja
5 2024-10-28 Bank Indonesia Jelaskan Perbedaan PLJP dengan Penempatan Dana LPS
6 2024-07-31 Pemborosan Uang Negara Jadi Alasan Pemohon Minta Pelantikan Presiden Dipercepat
7 2024-07-16 Kader PPP Perbaiki Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen
8 2024-11-14 Kotak Kosong Hanya Diterapkan Untuk Pilkada Calon Tunggal
9 2024-10-07 Pemerintah Jamin Independensi LPS Meski Ada Persetujuan Menkeu
10 2024-07-03 Kader PPP Uji Ambang Batas Parlemen
11 2024-02-12 Mahasiswa Uji Ketentuan Pembekuan Sementara Parpol
12 2024-03-05 Syarat Rekrutmen Dianggap Diskriminatif, Warga Bekasi Uji UU Ketenagakerjaan
13 2024-10-30 Pemohon Minta Blank Vote Dianggap Sah dalam Pilkada
14 2024-03-20 MK Tegaskan Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu
15 2024-09-25 Pemohon Ingin Kotak Kosong Bisa Dipilih Meski Ada Dua Pasangan Calon Kepala Daerah
16 2024-11-07 Menguji Ketentuan Peralihan Kewenangan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dari BAPPEBTI ke OJK
17 2024-09-26 MK Tolak Uji Pasal Pengusiran WNA Pelaku Tindak Pidana Narkotika
18 2024-07-08 Memaknai Hak Presiden Berkampanye
19 2024-02-27 Tren Multi Agensi dalam Penyidikan Tindak Pidana
20 2024-11-19 Sidang Uji Keserentakan Pemilu Ditunda
21 2024-10-10 DPR dan Presiden Minta Penundaan Sidang Pengujian UU ITE
22 2024-11-12 Ahli Pemohon: Ketentuan Persetujuan Menkeu atas RKAT LPS Bentuk Campur Tangan
23 2024-08-01 Dosen dan Mahasiswa Persoalkan Intervensi Politik Kepada LPS
24 2024-07-23 Ingin Maju Jadi Walikota, Politikus Demokrat Uji UU Daerah Khusus Jakarta
25 2024-08-15 Dosen dan Mahasiswa Perbaiki Kedudukan Hukum dalam Menyoal Intervensi Politik Kepada LPS
26 2024-08-06 Politikus Demokrat Ingin Walikota/Bupati di Jakarta Dipilih Melalui Pilkada
27 2024-11-18 Gagal CPNS Terbentur Bahasa Asing, Pengacara Uji UU Ketenagakerjaan dan UU ASN
28 2024-10-16 Permohonan Tambah Aturan UU Pemilu Soal Pelantikan Presiden Dipercepat Tidak Dapat Diterima
29 2024-11-14 MK Tolak Uji Konstitusionalitas Blank Vote dalam Pilkada
30 2024-09-12 Wali Kota Daerah Khusus Jakarta Diangkat Gubernur
31 2024-11-13 Ahli: Kegagalan Memahami Perkembangan Menyebabkan Ketentuan Pidana dalam UU ITE Rawan Disalahgunakan
32 2024-07-22 Pemohon: Presiden Kampanye Pemilu Hanya Sebagai Petahana
33 2024-09-03 Jaksa Tersandera Kriminalisasi Berdasarkan UU ITE Usai Posting Kritik
34 2024-10-29 Pembatasan dalam UU ITE Guna Menjaga Keseimbangan Kebebasan Berekspresi
35 2024-10-21 BI dan OJK Belum Siap, Sidang Uji UU P2SK Ditunda
36 2024-10-04 Perludem: Pemilu Serentak Lima Kotak Melemahkan Pelembagaan Partai Politik
37 2024-10-10 Jelang Pilkada Serentak 2024, Pemohon Minta Kotak Kosong Diatur UU Pilkada dan UU DKJ
38 2024-10-17 Menguji Konstitusionalitas Suara Kosong dalam Pilkada
39 2024-09-03 Siswa SMA Singapore Intercultural School Mengenal MK Lebih Dekat
40 2024-08-06 Istri WNA Mantan Terpidana Narkotika Mengadu ke MK
41 2024-08-26 Aktivis Unggah Konten Video Pencemaran Lingkungan Berujung Penahanan Berdasar UU ITE
42 2024-07-30 MK Tolak Permohonan Kader PPP Soal Ambang Batas Parlemen
43 2024-09-19 Jaksa Sempurnakan Dalil Permohonan Uji UU ITE Soal Kritik di Medsos
44 2024-10-16 Posita dan Petitum Tidak Jelas, Permohonan Uji Hak Presiden Berkampanye Tidak Dapat Diterima
45 2024-03-18 Pemohon Ingin Lowongan Pekerjaan Tak Batasi Usia Pelamar
46 2024-09-11 Sidang Pengujian UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ditunda
47 2024-09-10 Aktivis Lingkungan Sempurnakan Dalil Permohonan Uji UU ITE
48 2024-07-30 MK Tolak Permohonan yang Menyoal Batasan Usia Pelamar dalam Lowongan Pekerjaan
49 2024-07-17 Pemohon Minta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Paling Lambat 3 Bulan Sejak Ditetapkan KPU
50 2024-02-13 Memperjelas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor
51 2024-08-19 Istri WNA Mantan Terpidana Narkotika Perbaiki Permohonan
52 2024-02-01 Minta Putusan MK Dibatalkan, Pemohon Tidak Hadiri Sidang Pendahuluan
53 2024-02-13 Permohonan Pembatalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinyatakan Gugur
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-07-31 00:00:00 Minta Percepatan Pelantikan Presiden, Pemohon Perbaiki Permohonannya
2 2024-08-26 00:00:00 Korban UU ITE Ajukan Pengujian, Minta Perlindungan Hak Berpendapat
3 2024-09-03 00:00:00 Jaksa Uji KUHP dan UU ITE
4 2024-09-10 00:00:00 Pemohon Uji Materi UU ITE Lakukan Perbaikan Permohonan
5 2024-09-11 00:00:00 Akademisi Perbaiki Kedudukan Hukum dalam Uji UU P2SK
6 2024-09-11 00:00:00 Mahkamah Konstitusi Akan Putuskan Pengujian UU Jakarta
7 2024-03-20 00:00:00 MK Siap Bacakan Putusan Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor
8 2024-08-01 00:00:00 Dosen dan Mahasiswa Uji UU P2SK, Menyoal Independensi LPS
9 2024-08-06 00:00:00 Pertanyakan Hak Pilih, Anggota Partai Perbaiki Pengujian UU Jakarta di MK
10 2024-07-17 00:00:00 Wartawan Ajukan Pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi
11 2024-07-23 00:00:00 Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, UU DKJ Diuji di MK
12 2024-07-08 00:00:00 Lagi, Ketentuan Kampanye Presiden dan/atau Wakil Presiden Diuji ke MK
13 2024-09-25 00:00:00 Uji Materi UU Pilkada: Minta MK Akui Suara Kosong sebagai Hak Pilih
14 2024-07-29 00:00:00 MK Putus Pengujian Batasan Usia Pelamar Kerja dalam UU Ketenagakerjaan
15 2024-10-07 00:00:00 Sidang UU P2SK: Keterangan DPR dan Presiden Didengar MK
16 2024-10-10 00:00:00 MK Gelar Sidang Lanjutan Dua Perkara Pengujian UU ITE
17 2024-10-10 00:00:00 Permohonan Pengujian Materiil UU Pilkada Diperbaiki
18 2024-10-16 00:00:00 MK Putuskan UU Pemilu Mengenai Percepatan Pelantikan Presiden
19 2024-10-28 00:00:00 Sidang UU P2SK: Keterangan DPR, BI, OJK, dan LPS Didengar MK
20 2024-10-28 00:00:00 MK Gelar Sidang Lanjutan Dua Perkara Pengujian UU ITE
21 2024-08-15 00:00:00 Permasalahkan Independensi LPS, Permohonan Uji UU P2SK Diperbaiki
22 2024-11-07 00:00:00 Wakil Pialang Uji UU P2SK ke Mahkamah Konstitusi
23 2024-11-12 00:00:00 Sidang UU P2SK: Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Didengar MK
24 2024-11-13 00:00:00 MK Dengar Keterangan DPR dan Saksi Ahli Pemohon Perkara Pengujian UU ITE
25 2024-11-14 00:00:00 MK Putus Pengujian Soal Suara Kosong di Pilkada
26 2024-03-18 00:00:00 Warga Bekasi Perbaiki Permohonan Uji UU Ketenagakerjaan
27 2024-02-27 00:00:00 Sidang Perbaikan Bahas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor
28 2024-02-13 00:00:00 Jaksa Ajukan Kewenangan untuk Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
29 2024-02-13 00:00:00 Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengujian Materiil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
30 2024-03-05 00:00:00 Pegawai Swasta Ajukan Pengujian UU Ketenagakerjaan
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita