[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2023-12-04 13:35:30 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 168/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2024-01-03 10:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 1/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 2024-01-03 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 38.1/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 2024-01-17
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 2024-01-30
14:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
2024-02-02
11:15		 Agenda Sidang : Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (III) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon : ABDUL HAKIM
Kuasa Hukum : DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2024-01-17
14:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2024-01-30
14:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2024-02-02
11:15 WIB		 Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (III) PDF Audio
4 2024-02-13
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan/Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-07-11 Bukan Kebutuhan Dasar Jadi Alasan Pemerintah Tetapkan Tarif Pajak Tinggi Bagi Tempat Hiburan Malam dan Spa
2 2024-08-20 MK Tolak Permohonan Uji Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada
3 2024-10-01 Ahli Pemerintah: Pengenaan Tarif PBJT Usaha Spa/Karaoke Tidak Diskriminatif
4 2024-09-19 Menyoal Hilangnya Pengawasan Sistem Merit KASN dalam UU ASN
5 2024-08-29 Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong Tarik Kembali Uji Materi UU Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara
6 2024-08-15 Ahli Sebut Pengenaan Tarif PBJT Seragam Atas Jasa Hiburan yang Berbeda Tidak Adil
7 2024-08-20 Tiga Perkara Menyoal Ketentuan Syarat Calon Kepala Daerah Tidak Dapat Diterima
8 2024-03-13 Pengusaha Karaoke Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Pajak Hiburan
9 2024-08-27 Mempertahankan Eksistensi Kolegium sebagai Academic Body yang Independen
10 2024-08-28 Ahli: Efek Domino Tarif PBJT 40 – 75 Persen Hingga Menyumbang Pengangguran
11 2024-08-05 Sidang Uji Materiil UU HKPD Menyoal Tarif Khusus Pajak Hiburan Dijadwalkan Ulang
12 2024-03-21 Nama Caleg Dalam Surat Suara Konstitusional
13 2024-12-03 Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Sebagai Pengganti KASN
14 2024-12-11 Hotasi Nababan Minta Pasal Sapu Jagat UU Tipikor Ditafsir Ulang
15 2024-07-24 Politisi Muda Perkuat Dalil Uji Aturan Batas Waktu Tahap Pendaftaran Calon Kepala Daerah Perseorangan
16 2024-10-02 DPR dan Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang UU Pemilu
17 2024-02-02 Advokat Cabut Permohonan Uji Unsur Motif dalam KUHP
18 2024-08-12 Advokat Perbaiki Permohonan Uji Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada
19 2024-10-23 Partai Gerindra dan PKB Tolak Ambang Batas Pencalonan Presiden Diubah
20 2024-08-07 Pegiat Pemilu Mempersoalkan Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
21 2024-07-30 Pemohon Minta Korupsi Masuk Kategori Perbuatan Tercela dalam UU Pilkada
22 2024-10-16 Bakal Kalah Sengketa Internasional, Perusahaan Ekspor Batu Bara Indonesia Perbaiki Permohonan Uji UU Arbitrase
23 2024-07-29 Mahasiswa UI Uji Ketentuan Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada
24 2024-07-24 Ahli Sebut SPA Termasuk Pelayanan Kesehatan, Bukan Hiburan
25 2024-07-25 Pemohon Ajukan Provisi Mohon Perkara Diputus Sebelum Pencalonan Kepala Daerah
26 2024-07-11 Menguji Aturan Batas Waktu Penundaan dan Perpanjangan Tahap Pendaftaran Bagi Calon Kepala Daerah Perseorangan
27 2024-12-11 Menjaga Independensi Kolegium dari Pengaruh Politik Pemerintahan
28 2024-07-16 Pemohon Pertegas Dasar Pengujian Konstitusionalitas Syarat Usia Pencalonan Wakil Kepala Daerah
29 2024-08-20 MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah
30 2024-10-31 Permohonan Menyoal Syarat Pendidikan Jadi Auditor Halal Dinyatakan Gugur
31 2024-09-12 Dokter Bedah Plastik Perkuat Dalil Eksistensi Kolegium sebagai Academic Body yang Independen
32 2024-12-13 Hindari Duplikasi Tugas Lembaga, Perlu Ada Pemisahan Kewenangan Pengelolaan ASN
33 2024-09-10 Ahli Ungkap Alasan Mandi Uap/Spa Masuk Pajak Hiburan
34 2024-11-13 Ahli: “Presidential Threshold” Tidak Sesuai Prinsip Demokrasi
35 2024-10-15 Lulusan Teknik Elektro yang Menguji UU JPH Tak Hadiri Sidang
36 2024-08-12 Bertambah Pemohon Pengujian Ketentuan Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada
37 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
38 2024-03-13 Unsur Motif Dalam Pembunuhan Berencana Kembali Dipersoalkan
39 2024-10-03 Para Pemohon Perkuat Dalil Konstitusional Hilangnya Pengawasan Sistem Merit KASN
40 2024-12-16 Dokter dan Aktivis Persoalkan Otonomi Profesi Medis dan Tenaga Kesehatan
41 2024-11-06 PKS dan PBB Beda Pandangan Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
42 2024-02-13 MK Menetapkan Pencabutan Uji Unsur Motif dalam KUHP
43 2024-09-30 Bersengketa Internasional, Perusahaan Ekspor Batu Bara Indonesia Ajukan Uji UU Arbitrase
44 2024-01-30 Advokat Perbaiki Uji Unsur Motif dalam KUHP
45 2024-11-05 DPR: Pembenahan Sistem Kesehatan Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Pelayanan
46 2024-02-20 Ayah dan Anak Uji UU Pemilu ke MK
47 2024-07-02 Menyoal Konstitusionalitas Syarat Usia Pencalonan Wakil Kepala Daerah dalam UU Pilkada
48 2024-07-30 Pemohon Tak Hadir Sidang Pendahuluan, Uji UU Pemilu Gugur
49 2024-02-28 Pengusaha Karaoke Uji Ketentuan Pajak Hiburan
50 2024-10-21 Beda Makna Kolegium dalam UU Kesehatan dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan
51 2024-11-12 Pemohon UU Perlindungan Data Pribadi Bandingkan Aturan Berbagai Negara
52 2024-10-30 Warga Negara Uji UU Pelindungan Data Pribadi
53 2024-07-12 Jelang Pilkada Serentak 2024, Ketentuan Persyaratan Calon Kepala Daerah Diuji
54 2024-11-07 DPR: KASN Dihapus Bagian dari Penataan Struktur Manajemen ASN
55 2024-11-28 Mantan Direktur PT Merpati Airlines Uji Pasal Sapu Jagat UU Tipikor
56 2024-07-08 Pemohon Uji UU MK dan UU Pemilu Tak Hadiri Sidang Pendahuluan
57 2024-08-22 Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Abaikan Persebaran Suara
58 2024-11-25 Mempertahankan Keberadaan Kolegium sebagai Badan Otonom
59 2024-08-20 Beda Aturan Batas Waktu Tahap Pendaftaran Calon Kepala Daerah Perseorangan dan Partai Politik Konstitusional
60 2024-08-20 Posita dan Petitum Tidak Jelas, Uji Aturan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada Tidak Dapat Diterima
61 2024-02-29 Uji UU Penyiaran Tidak Dapat Diterima
62 2024-02-02 Menyoal Ketiadaan Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Tayangan Televisi
63 2024-02-19 Pemohon Uji Dampak Negatif Tayangan Televisi Pertegas Potensi Kerugian Konstitusional
64 2024-03-04 Ayah dan Anak Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
65 2024-01-17 Advokat Minta Unsur Motif Menjadi Pertimbangan Hukuman
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-07-29 00:00:00 Mahasiswa Hukum Minta MK Uji Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif
2 2024-12-11 00:00:00 Perbaikan Permohonan Pengujian UU Tipikor di MK oleh Eks Dirut
3 2024-08-07 00:00:00 Hadar Nafis Gumay dan Titi Anggraini Uji UU Pemilu
4 2024-08-12 00:00:00 Uji Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif Diperbaiki
5 2024-10-02 00:00:00 DPR, Presiden, dan Parpol Sampaikan Keterangan dalam Tiga Perkara Uji UU Pemilu
6 2024-10-15 00:00:00 Terhalang Jadi Auditor Halal, Pemohon Uji UU Ciptaker
7 2024-10-23 00:00:00 DPR, Presiden, dan Parpol Berikan Keterangan dalam Tiga Perkara Uji UU Pemilu
8 2024-10-30 00:00:00 Mahasiswa Uji UU Perlindungan Data Pribadi, Minta Perluas Kewajiban PPDP
9 2024-10-30 00:00:00 DPR dan Parpol Peserta Pemilu Berikan Keterangan dalam Uji UU Pemilu
10 2024-10-30 00:00:00 MK Putus Permohonan Ketentuan Syarat Pendidikan Auditor Halal
11 2024-11-05 00:00:00 Parpol Peserta Pemilu Berikan Keterangan dalam Uji UU Pemilu
12 2024-11-12 00:00:00 Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Perlindungan Data Pribadi
13 2024-11-13 00:00:00 Parpol dan Ahli Pemohon Berikan Keterangan dalam Uji UU Pemilu
14 2024-11-28 00:00:00 Mantan Dirut Merpati Uji UU Tipikor ke MK
15 2024-02-29 00:00:00 MK Putus Uji UU Penyiaran
16 2024-02-19 00:00:00 Permohonan Ketentuan Tayangan Televisi UU Penyiaran Diperbaiki
17 2024-02-02 00:00:00 Khawatir Akan Dampak Tayangan Televisi Saat Ini, UU Penyiaran Diuji ke MK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita