SIPPI - Kegiatan Sidang Detail

Detail Proses dan Dokumen

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	2023-12-04 13:35:30	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 168/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023	Permohonan AP3 dan DKPP
2		Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan
3	-	Perbaikan Permohonan	-
4	2024-01-03 10:00:00	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 1/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024	ARPK
5	2024-01-03 00:00:00	Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 38.1/PUU/PAN.MK/SP/01/2024	Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6	2024-01-17 14:30 WIB	Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
7		Penyerahan Perbaikan Permohonan	Perbaikan Permohonan
8	2024-01-30 14:30	Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II)	Jadwal Sidang
	2024-02-02 11:15	Agenda Sidang : Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (III)	Jadwal Sidang

Risalah Sidang

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	RISALAH SIDANG
NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	PDF	AUDIO
1	2024-01-17 14:30 WIB	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PDF	Audio
2	2024-01-30 14:30 WIB	Perbaikan Permohonan (II)	PDF	Audio
3	2024-02-02 11:15 WIB	Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon (III)	PDF	Audio
4	2024-02-13 14:00 WIB	Pengucapan Putusan/Ketetapan	PDF	Audio

Berita Sidang

NO	TANGGAL	Judul Berita
NO	TANGGAL	Judul Berita	1	2024-08-20	Tiga Perkara Menyoal Ketentuan Syarat Calon Kepala Daerah Tidak Dapat Diterima
2	2024-08-29	Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong Tarik Kembali Uji Materi UU Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara
3	2024-10-23	Partai Gerindra dan PKB Tolak Ambang Batas Pencalonan Presiden Diubah
4	2024-08-12	Bertambah Pemohon Pengujian Ketentuan Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada
5	2024-07-12	Jelang Pilkada Serentak 2024, Ketentuan Persyaratan Calon Kepala Daerah Diuji
6	2024-08-07	Pegiat Pemilu Mempersoalkan Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
7	2024-10-03	Para Pemohon Perkuat Dalil Konstitusional Hilangnya Pengawasan Sistem Merit KASN
8	2024-07-30	Pemohon Minta Korupsi Masuk Kategori Perbuatan Tercela dalam UU Pilkada
9	2024-10-15	Lulusan Teknik Elektro yang Menguji UU JPH Tak Hadiri Sidang
10	2024-03-13	Unsur Motif Dalam Pembunuhan Berencana Kembali Dipersoalkan
11	2024-10-02	DPR dan Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang UU Pemilu
12	2024-08-27	Mempertahankan Eksistensi Kolegium sebagai Academic Body yang Independen
13	2024-03-21	Nama Caleg Dalam Surat Suara Konstitusional
14	2024-10-31	Permohonan Menyoal Syarat Pendidikan Jadi Auditor Halal Dinyatakan Gugur
15	2024-09-12	Dokter Bedah Plastik Perkuat Dalil Eksistensi Kolegium sebagai Academic Body yang Independen
16	2024-11-12	Pemohon UU Perlindungan Data Pribadi Bandingkan Aturan Berbagai Negara
17	2024-02-13	MK Menetapkan Pencabutan Uji Unsur Motif dalam KUHP
18	2024-11-13	Ahli: “Presidential Threshold” Tidak Sesuai Prinsip Demokrasi
19	2024-09-10	Ahli Ungkap Alasan Mandi Uap/Spa Masuk Pajak Hiburan
20	2024-10-01	Ahli Pemerintah: Pengenaan Tarif PBJT Usaha Spa/Karaoke Tidak Diskriminatif
21	2024-08-15	Ahli Sebut Pengenaan Tarif PBJT Seragam Atas Jasa Hiburan yang Berbeda Tidak Adil
22	2024-01-30	Advokat Perbaiki Uji Unsur Motif dalam KUHP
23	2024-09-30	Bersengketa Internasional, Perusahaan Ekspor Batu Bara Indonesia Ajukan Uji UU Arbitrase
24	2024-08-12	Advokat Perbaiki Permohonan Uji Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada
25	2024-07-02	Menyoal Konstitusionalitas Syarat Usia Pencalonan Wakil Kepala Daerah dalam UU Pilkada
26	2024-09-19	Menyoal Hilangnya Pengawasan Sistem Merit KASN dalam UU ASN
27	2024-11-06	PKS dan PBB Beda Pandangan Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
28	2024-08-05	Sidang Uji Materiil UU HKPD Menyoal Tarif Khusus Pajak Hiburan Dijadwalkan Ulang
29	2024-08-22	Ambang Batas Pencalonan Presiden Dinilai Abaikan Persebaran Suara
30	2024-10-30	Warga Negara Uji UU Pelindungan Data Pribadi
31	2024-03-13	Pengusaha Karaoke Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Pajak Hiburan
32	2024-10-16	Bakal Kalah Sengketa Internasional, Perusahaan Ekspor Batu Bara Indonesia Perbaiki Permohonan Uji UU Arbitrase
33	2024-07-16	Pemohon Pertegas Dasar Pengujian Konstitusionalitas Syarat Usia Pencalonan Wakil Kepala Daerah
34	2024-07-25	Pemohon Ajukan Provisi Mohon Perkara Diputus Sebelum Pencalonan Kepala Daerah
35	2024-07-24	Politisi Muda Perkuat Dalil Uji Aturan Batas Waktu Tahap Pendaftaran Calon Kepala Daerah Perseorangan
36	2024-11-07	DPR: KASN Dihapus Bagian dari Penataan Struktur Manajemen ASN
37	2024-10-30	Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
38	2024-07-30	Pemohon Tak Hadir Sidang Pendahuluan, Uji UU Pemilu Gugur
39	2024-07-24	Ahli Sebut SPA Termasuk Pelayanan Kesehatan, Bukan Hiburan
40	2024-10-21	Beda Makna Kolegium dalam UU Kesehatan dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan
41	2024-07-08	Pemohon Uji UU MK dan UU Pemilu Tak Hadiri Sidang Pendahuluan
42	2024-08-28	Ahli: Efek Domino Tarif PBJT 40 – 75 Persen Hingga Menyumbang Pengangguran
43	2024-08-20	MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah
44	2024-08-20	Beda Aturan Batas Waktu Tahap Pendaftaran Calon Kepala Daerah Perseorangan dan Partai Politik Konstitusional
45	2024-08-20	MK Tolak Permohonan Uji Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada
46	2024-11-05	DPR: Pembenahan Sistem Kesehatan Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Pelayanan
47	2024-07-29	Mahasiswa UI Uji Ketentuan Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada
48	2024-02-20	Ayah dan Anak Uji UU Pemilu ke MK
49	2024-02-28	Pengusaha Karaoke Uji Ketentuan Pajak Hiburan
50	2024-07-11	Menguji Aturan Batas Waktu Penundaan dan Perpanjangan Tahap Pendaftaran Bagi Calon Kepala Daerah Perseorangan
51	2024-07-11	Bukan Kebutuhan Dasar Jadi Alasan Pemerintah Tetapkan Tarif Pajak Tinggi Bagi Tempat Hiburan Malam dan Spa
52	2024-02-02	Advokat Cabut Permohonan Uji Unsur Motif dalam KUHP
53	2024-08-20	Posita dan Petitum Tidak Jelas, Uji Aturan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada Tidak Dapat Diterima
54	2024-02-29	Uji UU Penyiaran Tidak Dapat Diterima
55	2024-02-02	Menyoal Ketiadaan Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Tayangan Televisi
56	2024-02-19	Pemohon Uji Dampak Negatif Tayangan Televisi Pertegas Potensi Kerugian Konstitusional
57	2024-03-04	Ayah dan Anak Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
58	2024-01-17	Advokat Minta Unsur Motif Menjadi Pertimbangan Hukuman

Siaran Pers

NO	TANGGAL	Judul Berita
NO	TANGGAL	Judul Berita	1	2024-07-29 00:00:00	Mahasiswa Hukum Minta MK Uji Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif
2	2024-08-07 00:00:00	Hadar Nafis Gumay dan Titi Anggraini Uji UU Pemilu
3	2024-08-12 00:00:00	Uji Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif Diperbaiki
4	2024-10-02 00:00:00	DPR, Presiden, dan Parpol Sampaikan Keterangan dalam Tiga Perkara Uji UU Pemilu
5	2024-10-15 00:00:00	Terhalang Jadi Auditor Halal, Pemohon Uji UU Ciptaker
6	2024-10-23 00:00:00	DPR, Presiden, dan Parpol Berikan Keterangan dalam Tiga Perkara Uji UU Pemilu
7	2024-10-30 00:00:00	Mahasiswa Uji UU Perlindungan Data Pribadi, Minta Perluas Kewajiban PPDP
8	2024-10-30 00:00:00	MK Putus Permohonan Ketentuan Syarat Pendidikan Auditor Halal
9	2024-10-30 00:00:00	DPR dan Parpol Peserta Pemilu Berikan Keterangan dalam Uji UU Pemilu
10	2024-11-05 00:00:00	Parpol Peserta Pemilu Berikan Keterangan dalam Uji UU Pemilu
11	2024-11-13 00:00:00	Parpol dan Ahli Pemohon Berikan Keterangan dalam Uji UU Pemilu
12	2024-11-12 00:00:00	Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Perlindungan Data Pribadi
13	2024-02-29 00:00:00	MK Putus Uji UU Penyiaran
14	2024-02-19 00:00:00	Permohonan Ketentuan Tayangan Televisi UU Penyiaran Diperbaiki
15	2024-02-02 00:00:00	Khawatir Akan Dampak Tayangan Televisi Saat Ini, UU Penyiaran Diuji ke MK

Video 2 Menit

NO	TANGGAL	Judul Berita

No Perkara	:	1/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara	:	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon	:	ABDUL HAKIM
Kuasa Hukum	:	DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO