[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2022-12-15 21:26:09 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 117/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 2023-01-02 10:10:39 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2023-01-04 13:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 2/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2023 ARPK
5 2023-01-04 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 39.2/PUU/PAN.MK/SP/01/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 2023-01-16
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 2023-01-30
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pemohon : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
Kuasa Hukum : MUHAMMAD NURSAL, SH
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2023-01-16
13:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2023-01-30
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2023-02-28
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2023-10-16 Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada
2 2023-09-14 Mekanisme Partisipasi Publik Telah Tercakup dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3 2024-10-14 Pemohon Tambahkan Kerugian Konstitusional Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
4 2023-07-31 Aturan Masa Jabatan Bagi Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2018 Konstitusional
5 2023-09-19 Calon Advokat Pertegas Alasan Permohonan Uji Ketentuan Batas Usia Capres dan Cawapres
6 2023-10-18 Advokat Persoalkan Makna Keterbukaan Data Pribadi Bagi Seseorang Dalam Jabatan Publik
7 2023-11-29 Pemaknaan Baru Batas Usia Capres dan Cawapres Konstitusional
8 2023-09-06 Uji Konstitusionalitas Aturan Alur Partisipasi Publik dalam UU P3, Pemohon Uraikan Kerugian
9 2023-07-10 Pemerintah: Kesehatan dan Kompetensi Keterampilan Mengemudi Harus Dievaluasi
10 2023-04-06 Rentan Multitafsir, Frasa “Gangguan Lainnya” dalam Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Diuji
11 2023-02-28 Aturan Masa Jabatan dalam UU Pilkada Konstitusional
12 2023-07-26 Anggota BWI Mintakan Penyetaraan Lembaga Negara Independen Nonkementerian
13 2023-10-23 Permohonan Kehilangan Objek, MK Tidak Dapat Terima Perkara Uji Batas Usia Capres-Cawapres
14 2023-10-09 Menyoal Konstitusional Aturan Sidang Kasasi
15 2023-09-05 Ketentuan Batas Usia Dinilai Halangi Generasi Muda Maju dalam Pilpres
16 2024-06-03 Suhartoyo: Eks Terpidana Telah Jalani Jeda Lima Tahun, Tak Perlu Pencabutan Hak Politik
17 2024-09-26 Menguji Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
18 2023-09-19 Menyoal Ketiadaan Batas Usia Tertinggi Capres dan Cawapres dalam UU Pemilu
19 2023-11-09 MK Diminta Batalkan Pasal 515 UU Pemilu yang Melarang Golput
20 2023-07-17 Pejabat Kepulauan Talaud Sempurnakan Alasan Uji Masa Jabatan Kepala Daerah
21 2023-01-16 Bupati Kutai Kartanegara Uji Frasa “Menjabat” dalam UU Pilkada
22 2024-03-19 Pandangan Dua Ahli Ihwal Persamaan Merek
23 2023-07-04 Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Uji Aturan Masa Jabatan
24 2023-11-29 Pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Bersifat Pemeriksaan Lanjutan
25 2024-02-20 Bank Indonesia Ungkap Pelaksanaan Jalur Rekrutmen SDM Jabatan Pro-Hire
26 2023-02-28 Mantan Napi Maju Calon Anggota DPD Harus Tunggu 5 Tahun
27 2024-07-30 MK Perpanjang Batas Waktu Penggunaan Merek Non-Use dari Tiga Menjadi Lima Tahun
28 2023-12-19 Menguji Ketentuan Persamaan Merek dalam UU MIG
29 2023-07-25 Polri: Masa Berlaku SIM Masih Sangat Relevan Diterapkan
30 2024-02-28 Arti Merek dalam Konteks Filosofis
31 2023-09-14 MK Tolak SIM Seumur Hidup
32 2024-01-17 Panel Hakim Mengonfirmasi Penyerahan Berkas Perbaikan Uji Persamaan Merek
33 2023-06-19 DPR dan Presiden Belum Siap Beri Keterangan Ihwal Masa Berlaku SIM
34 2023-02-22 Aliansi Serikat Pekerja Uji Formil Perppu Cipta Kerja
35 2024-05-06 KPU Sebut Masa Jeda Irman Gusman Belum Lima Tahun
36 2023-08-30 MK Tolak Permohonan Ihwal Masa Jabatan Anggota Badan Wakaf Indonesia
37 2024-03-21 Bagi Calon Pejabat Publik, Belum Melekat Unsur Keterbukaan Informasi Publik
38 2023-08-21 Nilai Sosial dan Budaya Hukum di Balik Masa Berlaku SIM
39 2024-01-31 Dua Perkara Uji UU MK Ditolak
40 2024-01-15 Pemohon Perbaiki Uji Konstitusionalitas Batas Usia Hakim Konstitusi
41 2023-08-24 Konstitusionalitas Aturan Alur Partisipasi Publik dalam Penyusunan Pembentukan Undang-Undang Dipertanyakan
42 2023-01-30 Bupati Kukar Perbaiki Permohonan Soal Masa Jabatan Kepala Daerah
43 2024-02-19 Pemerintah Sampaikan Keterangan Ihwal Penghapusan Merek Terdaftar
44 2023-08-08 Saksi Cerita Pengalaman Ujian SIM
45 2023-10-31 Advokat Minta Tafsir Jelas dari Aturan Informasi yang Dikecualikan dalam UU KIP
46 2024-01-29 Pemerintah: Informasi Publik yang Dikecualikan Dapat Dibuka Sepanjang Penuhi Kriteria
47 2023-05-10 Masa Berlaku SIM dalam UU LLAJ Diuji ke MK
48 2023-02-20 Perludem Pertegas Kedudukan Hukum Uji Ketentuan Mantan Napi Calon Senator
49 2023-11-01 Para Pelapor Sampaikan Alasan dan Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi
50 2023-04-06 Perppu Cipta Kerja Sah Jadi UU, Satu Permohonan Dicabut Tiga Berlanjut
51 2023-10-23 Advokat, Asisten Dosen, dan Wartawan Sempurnakan Dalil Aturan Sidang Kasasi
52 2023-11-29 Akhir Masa Jabatan Tujuh Kepala Daerah Tidak Mengganggu Jadwal Pilkada Serentak 2024
53 2023-03-28 Pemerintah Minta Penundaan Penyampaian Keterangan Uji Perppu Cipta Kerja
54 2023-03-07 Pemohon Uji Perppu Cipta Kerja Berkurang
55 2023-12-21 Aturan Mengenai Tugas KPU dan Bawaslu dalam UU Pemilu Konstitusional
56 2023-09-27 ASN Kemenkeu Uji Objek Pajak
57 2023-02-06 Memperketat Syarat Mantan Napi Calon Senator
58 2023-12-07 Uji Konstitusionalitas Batas Usia Hakim Konstitusi
59 2023-08-07 Anggota Badan Wakaf Indonesia Perbaiki Permohonan Uji Masa Jabatan
60 2023-06-12 Pemohon Perbaiki Uji Polis Asuransi dalam KUHD
61 2023-10-16 MK Kabulkan Penarikan Beberapa Permohonan yang Diajukan ASN DJP Kementerian Keuangan
62 2023-11-23 Pemohon Tidak Hadir, MK Tunda Sidang UU Pemilu
63 2023-05-29 Perjanjian Asuransi dalam KUHD Dinilai Tak Adil
64 2023-05-25 Frasa “Gangguan Lainnya” dalam Syarat Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Konstitusional
65 2023-04-14 Uji Perppu Cipta Kerja Kehilangan Objek
66 2023-05-25 Pemohon Minta SIM Berlaku Seumur Hidup
67 2023-10-02 Pemohon Uji Ketiadaan Batas Usia Tertinggi Capres-Cawapres Perbaiki Kedudukan Hukum
68 2023-06-27 Petitum Tak Jelas, Uji Polis Asuransi dalam KUHD Tidak Dapat Diterima
69 2023-05-04 Permohonan Uji Konstitusionalitas Frasa “Gangguan Lainnya” dalam Aturan Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Diperbaiki
70 2023-10-02 ASN DJP Kementerian Keuangan Konfirmasi Menarik Kembali Beberapa Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2023-08-21 00:00:00 Uji UU LLAJ Hadirkan Kepolisian RI sebagai Pihak Terkait
2 2024-07-30 00:00:00 Dua Perkara Pengujian Ketentuan Merek Siap Diputus
3 2023-10-23 00:00:00 Uji Aturan Sidang Kasasi, Pemohon Perbaiki Permohonan
4 2023-08-06 00:00:00 Anggota Badan Wakaf Indonesia Perbaiki Permohonan
5 2023-09-14 00:00:00 Pengujian Masa Berlaku SIM Diputus oleh MK
6 2024-03-19 00:00:00 Uji Ketentuan Merek Hadirkan Ahli Lainnya
7 2023-08-08 00:00:00 Perkuat Argumentasi, Pemohon Uji UU LLAJ Hadirkan Saksi
8 2024-02-28 00:00:00 Uji Ketentuan Merek, DPR dan Ahli Pemohon Dihadirkan
9 2023-06-19 00:00:00 DPR dan Presiden Akan Berikan Tanggapan Terkait Uji UU LLAJ
10 2023-06-09 00:00:00 Pemohon Perjanjian Asuransi dalam KUHD Perbaiki Permohonan
11 2024-01-17 00:00:00 Pemohon Uji UU tentang Merk dan Indikasi Geografis Diminta Perbaiki Permohonan
12 2023-07-31 00:00:00 Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Masa Jabatan Kepala Daerah
13 2023-07-25 00:00:00 Pihak Terkait Kepolisian RI Memberikan Keterangan Terkait Uji UU LLAJ
14 2024-02-19 00:00:00 MK Menggelar Sidang Ketiga Uji UU Merek dan Indikasi Geografis
15 2023-07-10 00:00:00 Setelah Ditunda, DPR dan Presiden Akan Berikan Tanggapan Terkait Uji UU LLAJ
16 2023-12-19 00:00:00 Pengusaha UMKM Uji Ketentuan Pendaftaran Merk
17 2023-08-30 00:00:00 MK Putus Permohonan Anggota Badan Wakaf Indonesia
18 2023-06-26 00:00:00 Uji KUHD Tentang Polis Asuransi Akan Diputus oleh MK
19 2023-08-24 00:00:00 Pengujian UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
20 2023-07-03 00:00:00 Kepala Daerah Ajukan Pengujian Aturan Masa Jabatan
21 2023-01-30 00:00:00 Bupati Kutai Kartanegara Perbaiki Permohonan Uji UU Pilkada
22 2023-01-16 00:00:00 Bupati Kutai Kartanegara Uji Frasa “Menjabat” Dalam UU Pilkada
23 2023-07-25 00:00:00 Anggota Badan Wakaf Indonesia Uji Masa Jabatannya
24 2023-02-27 00:00:00 MK Akan Bacakan Putusan Permohonan Bupati Kutai Kartanegara
25 2023-02-22 00:00:00 PERPPU Ciptaker Diajukan Ke Mahkamah
26 2023-03-07 00:00:00 Perbaikan Permohonan Pengujian PERPPU Ciptaker
27 2023-04-05 00:00:00 Advokat Uji Frasa “Gangguan Lainnya” dalam UU Pemilu
28 2023-04-06 00:00:00 Sudah Jadi Undang-Undang, Bagaiamana Kelanjutan Sidang Perppu Cipta Kerja?
29 2023-04-13 00:00:00 MK Putus Empat Perkara Perppu Cipta Kerja
30 2023-05-10 00:00:00 Masa Berlaku SIM dalam UU LLAJ Diuji ke MK
31 2023-05-03 00:00:00 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
32 2023-05-29 00:00:00 Aturan Pengajuan Polis Asuransi dalam KUHD Diuji ke MK
33 2023-05-24 00:00:00 Permohonan Aturan Penundaan Penyelenggara Pemilu Akan Diputus oleh MK
34 2023-05-24 00:00:00 Pemohon Perkara Masa Berlaku SIM Memperbaiki Permohonannya
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita