[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2022-12-19 08:17:52 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 118/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 Permohonan


AP3 dan DKPP
2 2023-01-02 10:17:04 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2023-01-04 13:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 1/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2023 ARPK
5 2023-01-04 00:00:00 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 38.1/PUU/PAN.MK/SP/01/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
6 2023-01-12
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 2023-01-25
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pemohon : Zico LDS
Kuasa Hukum : Angela Claresta Foek
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2023-01-12
11:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2023-01-25
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2023-02-28
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2023-08-07 Kuasa Hukum Ungkap Sengketa Wilayah Pemkab Lebong dengan Pemkab Bengkulu Utara
2 2024-02-07 Saksi Pemohon Sebut UU Cipta Kerja Rampas Hak Pekerja
3 2023-12-12 Jaksa Uji UU Pemilu Soal Syarat Minimal Usia Capres Cawapres
4 2023-11-29 Syarat Usia Capres-Cawapres Digugat Lagi, Concurring Hakim Disoroti
5 2023-09-21 Gubernur Bengkulu Angkat Bicara Ihwal Batas Wilayah Kabupaten Lebong
6 2023-12-21 MK: Penambahan Syarat Bagi Calon Hakim Konstitusi, Kewenangan Pembentuk UU
7 2024-01-31 Dua Perkara Uji UU MK Ditolak
8 2024-01-15 Pemohon Perbaiki Uji Konstitusionalitas Batas Usia Hakim Konstitusi
9 2023-05-23 Partai Garuda Persoalkan Ketentuan Batas Umur Calon Wakil Presiden
10 2023-09-27 Perkara Menyoal Pilpres Langsung Diganti Pemilihan Melalui MPR Ditarik
11 2024-01-16 MK Tolak Uji Formil UU Pemilu yang Dimohonkan Pakar Hukum Tata Negara
12 2024-01-16 Tidak Beralasan Hukum, Pengujian UU MK Ditolak
13 2024-02-29 MK Terbitkan Ketetapan Penarikan Permohonan Uji Syarat Usia Capres-Cawapres
14 2023-10-03 Kuasa Hukum Klarifikasi Pembatalan Pencabutan Permohonan Uji Ketentuan Batas Minimal Usia Capres dan Cawapres
15 2023-11-01 Para Pelapor Sampaikan Alasan dan Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi
16 2023-09-27 Menyoal Persentase dan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2023
17 2023-08-07 Penerapan Metode Omnibus pada UU Cipta Kerja Tak Penuhi Syarat
18 2023-11-06 Ahli Pemohon Ungkap Asal-Usul Lebong
19 2024-01-16 Warga Negara Uji UU Pemilu Pertegas Alasan yang Berbeda Soal Batas Usia Capres-Cawapres
20 2023-11-02 Para Pelapor Pertegas Asas Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi
21 2024-02-07 Menguji Putusan MK Perihal Syarat Usia Capres-Cawapres
22 2023-05-10 KSBSI Persoalkan Penetapan UU Cipta Kerja
23 2023-08-24 Syarat Minimal Usia Calon Hakim Konstitusi Kembali Dipersoalkan
24 2023-12-21 Hakim Konstitusi Harus Menginternalisasi Peran sebagai Penjaga Konstitusi
25 2023-10-23 MK Keluarkan Ketetapan Terhadap Permohonan ASN DJP Kementerian Keuangan
26 2023-11-07 MK Tunda Sidang Uji UU Cipta Kerja, Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan
27 2023-09-21 Pemohon yang Mohonkan Pilpres Langsung Diganti Pemilihan Melalui MPR Tarik Permohonan
28 2023-07-04 Pemohon Uji Batas Waktu PKWT dalam UU Cipta Kerja Tambahkan Bukti Pengalaman Kerja
29 2023-05-23 KSBSI Pertegas Alasan Permohonan Uji UU Cipta Kerja
30 2023-02-28 Permohonan Prematur karena KUHP Baru Belum Berlaku
31 2023-01-25 Pemohon Pertegas Kewenangan MK Uji KUHP Baru
32 2023-05-25 Aturan Sanksi Pidana Penghinaan Lambang Negara Belum Berlaku
33 2023-02-28 Pasal Penghinaan dalam KUHP Baru Belum Berlaku
34 2023-05-04 Guru yang Menguji UU MK Tambahkan Pasal Pengujian Perkara
35 2023-03-14 Pemohon Uji Materiil Aturan Ketentuan Pemeriksaan MKDKI Bertambah
36 2023-05-16 MKDKI dan KKI Memiliki Independensi Masing-Masing
37 2023-06-21 DPR dan Presiden Belum Siap Beri Keterangan, Sidang Uji UU Cipta Kerja Ditunda
38 2023-07-17 MK Tetapkan Pemisahan Uji Formil dan Tunda Sidang Uji Materil UU Cipta Kerja
39 2023-09-20 Sejumlah Warga Negara Sampaikan Perbaikan Permohonan Batas Minimal Usia Capres dan Cawapres
40 2023-10-16 MK Kabulkan Penarikan Beberapa Permohonan yang Diajukan ASN DJP Kementerian Keuangan
41 2023-06-22 MKDKI Lembaga Penegak Disiplin, Bukan Lembaga Penegak Hukum
42 2023-01-12 Seorang Advokat Uji Norma Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Terbaru
43 2023-12-19 Ejaan Lama Masih Tercantum, UU Bahasa Diuji
44 2023-05-25 Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilpres 3 Hari Setelah Penetapan KPU
45 2023-01-30 Siswa SIS Kelapa Gading Pelajari Sistem Kerja Peradilan Konstitusi
46 2023-09-06 Dosen yang Menguji Syarat Usia Calon Hakim Konstitusi Pertegas Kedudukan Hukum
47 2024-01-31 Permohonan Uji Ejaan Lama dalam UU Bahasa Dinilai Kabur
48 2023-03-30 Rumusan Petitum Tidak Jelas, Uji UU Kepailitan Tidak Dapat Diterima
49 2023-02-08 Berdampak Kurangi Kewenangan, Sejumlah Kurator Uji UU Kepailitan
50 2024-09-12 MK Tolak Permohonan Untuk Hentikan Sementara Proses Seleksi Capim KPK
51 2024-08-29 Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong Tarik Kembali Uji Materi UU Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara
52 2023-09-06 Pemerintah Tegaskan Pembentukan Kabupaten Lebong Sesuai UUD 1945
53 2023-12-13 DPR dan Ahli Batal Hadir, Sidang Uji UU Cipta Kerja Kembali Ditunda
54 2023-03-01 Menguji Konstitusionalitas Aturan Proses Pemeriksaan MKDKI
55 2023-07-06 Pemerintah: Penyusunan UU Cipta Kerja Telah Sesuai Peraturan Perundang-undangan
56 2024-01-31 Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat
57 2023-07-26 UU Cipta Kerja Tidak Penuhi Unsur Mendesak dan Darurat
58 2024-10-31 Pengaturan PKWT Hanya Untuk Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Selesai Dalam Waktu Tertentu
59 2023-10-02 ASN DJP Kementerian Keuangan Konfirmasi Menarik Kembali Beberapa Permohonan
60 2023-04-05 Menyoal Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pilpres dalam UU MK
61 2023-12-06 Saksi Persoalkan Belum Adanya Aturan Mengenai Batas Bengkulu Utara dan Rejang Lebong
62 2024-01-17 Pensiun ASN Kemenag Sempurnakan Alasan Menyoal Pengunaan Ejaan Lama Pada UU Bahasa
63 2023-08-01 DPR Serahkan Kepada MK Soal Syarat Usia Capres-Cawapres
64 2023-11-22 Ahli Pemerintah Bahas Batas PKWT dalam UU Cipta Kerja
65 2023-07-18 Proses di MKDKI Fokus pada Due Process of Ethics
66 2023-12-19 Pemohon Minta Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres Kembali Semula
67 2023-08-14 Perbaikan UU Cipta Kerja untuk Menindaklanjuti Putusan MK
68 2023-10-26 Pemohon Uji Syarat Larangan Hubungan Semenda Bagi Calon Hakim Konstitusi Perbaiki Permohonan
69 2023-06-06 Pemerintah: KKI Tidak Dapat Periksa Kembali Putusan MKDKI
70 2023-12-06 UU MK Digugat Usai Putusan Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres
71 2023-08-08 Beda Pandangan Perludem dengan Gerindra Soal Batas Usia Capres-Cawapres
72 2023-02-22 Sejumlah Kurator Uji UU Kepailitan Perjelas Kerugian Konstitusional
73 2024-02-26 Pemohon Cabut Uji Putusan MK Perihal Syarat Usia Capres-Cawapres
74 2024-03-22 MK Perintahkan Mediasi Sengketa Batas Wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara
75 2024-01-25 Ahli Sebut Pentingnya Serikat Pekerja dalam Keseimbangan Hubungan Industrial
76 2023-08-29 Bivitri: Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional
77 2023-07-25 Pemerintah Kabupaten Lebong Persoalkan Kejelasan Batas Wilayah
78 2023-10-02 Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan
79 2023-06-05 Partai Garuda Meminta Agar Usia Muda dan Berpengalaman Dijadikan Syarat Calon Presiden
80 2024-02-26 Ahli Jelaskan Perbedaan Hukum Pekerja dengan PKWT dan PKWTT dalam UU Cipta Kerja
81 2023-09-07 Beragam Batas Minimal Usia Capres dan Cawapres Diusulkan Warga Negara ke MK
82 2023-11-29 Pembentuk Undang-Undang Perlu Perhatikan Subjek Hukum Jika Ubah Aturan Batas Usia Hakim MK
83 2023-11-20 Padang Bano dalam Sengkarut Sengketa Wilayah Pemkab Lebong dengan Pemkab Bengkulu Utara
84 2023-12-19 Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Dinilai Menimbulkan Problematika Hukum
85 2023-10-16 Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada
86 2023-12-04 Panel Hakim Menilai Uji Usia Capres-Cawapres Sama dengan yang Diputus MK
87 2024-04-22 MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda
88 2023-12-11 Pemohon: Penentuan Usia Minimal Capres-Cawapres Kewenangan Pembuat UU
89 2024-08-26 Bupati Lebong Cabut Permohonan Uji Materiil UU Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara
90 2023-06-20 Menguji Batas Waktu PKWT dalam UU Cipta Kerja
91 2023-11-20 Brahma Aryana Perjelas Landasan Konstitusionalitas Syarat Capres-Cawapres
92 2023-11-08 “Berpengalaman sebagai Gubernur” Jadi Isu Konstitusional Syarat Capres-Cawapres
93 2023-10-25 Mantan Bupati Lebong Ungkap Kesepakatan Tapal Batas Wilayah
94 2023-12-18 Pemohon Telah Mencermati Putusan MK Soal Syarat Usia Capres-Cawapres
95 2023-07-14 DPR: UU Cipta Kerja Untuk Jaga Stabilitas Perekonomian Nasional
96 2023-12-05 Putusan MK Soal Syarat Usia Capres-Cawapres Dinilai Cacat Prosedural
97 2023-10-12 Menyoal Ketiadaan Larangan Calon Hakim Konstitusi Memiliki Semenda dengan Presiden-DPR
98 2023-10-23 Permohonan Kehilangan Objek, MK Tidak Dapat Terima Perkara Uji Batas Usia Capres-Cawapres
99 2023-06-13 KKI dan MKDKI Lakukan Fungsi Penghukuman Serupa Lembaga Peradilan
100 2023-11-29 Pemaknaan Baru Batas Usia Capres dan Cawapres Konstitusional
101 2023-08-02 Aan Eko Widiarto: Perppu Cipta Kerja Tidak Sesuai Amar Putusan MK
102 2023-08-22 Keterangan Ahli Soal Usia Capres-Cawapres Disampaikan Tertulis
103 2023-10-10 Respons DPR dan Bupati Bengkulu Utara Terhadap Klaim Wilayah Pemkab Lebong
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-01-17 00:00:00 Pengucapan Putusan Pengujian UU MK
2 2023-03-29 00:00:00 MK Bacakan Putusan Permohonan Uji UU Kepailitan dan PKPU
3 2023-05-09 00:00:00 Serikat Buruh Ajukan Pengujian Formil UU Ciptaker
4 2024-01-17 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Ejaan Lama Perbaiki Permohonan
5 2023-09-06 00:00:00 Pemohon Uji Batas Minimum Usia Hakim Konstitusi Perbaiki Permohonan
6 2023-12-20 00:00:00 MK Putus Permohonan Pengujian Ketentuan Syarat Hakim MK
7 2023-08-24 00:00:00 Batas Minimum Usia Hakim Konstitusi Diuji ke MK
8 2023-01-24 00:00:00 Perbaikan Permohoan Pengujian UU KUHP yang Diajukan Oleh Pengacara
9 2023-01-11 00:00:00 UU KUHP Yang Belum Disahkan di Ajukan ke Mahkamah Konstitusi
10 2023-02-07 00:00:00 Para Kurator Uji UU Kepailitan dan PKPU
11 2023-02-27 00:00:00 Pengucapan Putusan Pengujian UU KUHP
12 2023-02-21 00:00:00 Perbaikan Permohonan Uji UU Kepailitan dan PKPU
13 2023-04-04 00:00:00 UU MK dan UU Pemilu di Ajukan ke Mahkamah Konstitusi
14 2023-05-22 00:00:00 Perbaikan Permohonan Pengujian Formil UU Ciptaker Yang Diajukan KSBSI
15 2023-05-02 00:00:00 Perbaikan Permohonan Pengujian UU MK dan UU Pemilu
16 2023-05-22 00:00:00 Pengucapan Putusan Pengujian UU MK dan UU Pemilu
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita