[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2020-09-21 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2021-04-14 14:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2021-04-21
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2021-05-04
09:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-04-21
13:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2021-05-04
09:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2021-06-10
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) PDF Audio
4 2021-06-17
09:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV) PDF Audio
5 2021-07-08
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V) PDF Audio
6 2021-08-05
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V) PDF Audio
7 2021-08-12
09:30 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021(VI) PDF Audio
8 2021-08-25
09:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Pemohon Perkara 6/PUU-XIX/2021 (VII) PDF Audio
9 2021-09-02
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VIII) PDF Audio
10 2021-09-09
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX) PDF Audio
11 2021-09-23
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (X) PDF Audio
12 2021-10-06
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (XI) PDF Audio
13 2021-10-13
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli DPR (XII) PDF Audio
14 2021-10-19
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Saksi DPR (XIII) PDF Audio
15 2021-11-25
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-12-07 UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Peneliti Minta Uji Aturan Integrasi ke BRIN Tetap Dilanjutkan
2 2021-08-04 Penggiat Informasi Publik Tarik Permohonan Uji UU KIP
3 2021-06-17 DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia
4 2022-07-07 Uji Ketentuan Ambang Batas Capres, Permohonan PBB Ditolak
5 2022-02-24 Tidak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Gatot Nurmantyo Tidak Dapat Diterima
6 2022-07-07 MK Tegaskan Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Konstitusional
7 2021-08-05 Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
8 2021-10-14 Ahli DPR: Undang-Undang adalah Sharing Power DPR dan Presiden
9 2023-03-08 Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
10 2021-09-27 DPR: Pemilu Serentak Tindak Lanjut Putusan MK
11 2021-09-29 MK Tolak Uji UU BPK yang Diajukan Eks Presdir DP Pertamina
12 2021-11-15 HPTKES Indonesia Perbaiki Permohonan Uji UU Nakes
13 2022-07-26 PKS Minta Ambang Batas Capres 7-9 Persen
14 2022-01-19 Ferry Joko Yuliantono Perbaiki Uji Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden
15 2021-11-25 MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun
16 2022-02-24 Permohonan Uji “Presidential Threshold” Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima
17 2021-09-07 Pemerintah dan KPU Beri Keterangan Ihwal Pemilu Serentak
18 2022-02-25 Hak Konstitusonal Anggota DPD Tidak Dirugikan Aturan “Presidential Threshold”
19 2021-11-24 Pembentuk UU Penentu Model Keserentakan Pemilu
20 2021-12-15 UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Uji Materiil Aturan Integrasi ke BRIN Tidak Dapat Diterima
21 2021-09-02 Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan
22 2021-12-15 MK Tolak Permohonan HPTKES Indonesia
23 2022-04-20 Tidak Batasi Jumlah Capres, Ketentuan “Presidential Threshold” Konstitusional
24 2021-09-09 Ahli Pemerintah: UU Cipta Kerja, Kebijakan untuk Antisipasi Dampak Negatif Era Globalisasi
25 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
26 2021-10-19 Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa Terangkan Proses Pembentukan UU Cipta Kerja
27 2021-09-23 Hakim Konstitusi Pertanyakan Perihal Naskah Akademik UU Cipta Kerja
28 2022-01-07 Politikus Gerindra Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
29 2021-10-06 Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Bukan Disusun oleh Kemenaker
30 2021-08-31 MK Tetapkan Penarikan Pengujian UU Keterbukaan Informasi Publik
31 2021-10-04 Peneliti yang Menguji Aturan Integrasi Lembaga Riset ke BRIN Perbaiki Permohonan
32 2021-10-26 Pemerintah Tidak Menghadirkan Ahli Uji Materi Pemilu Serentak
33 2021-11-15 DPR dan Pemerintah Minta Penundaan Sidang Uji UU Sisnas Iptek
34 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
35 2021-11-01 Menyoal Konstitusionalitas Aturan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Kesehatan
36 2021-08-25 Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Disiapkan Jauh Hari Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik
37 2022-03-21 Sejumlah Wiraswasta dan IRT Pertegas Permohonan Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden
38 2022-03-07 Sejumlah Wiraswasta dan IRT Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden
39 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
40 2021-06-21 Eks Presdir DP Pertamina Gugat Kewenangan BPK
41 2021-07-26 Permohonan Uji Pemilu Serentak Diperbaiki
42 2022-03-30 Permohonan 27 WNI di Luar Negeri Soal Ambang Batas Capres Tidak Dapat Diterima
43 2022-02-24 Ferry Joko Yuliantono Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Menguji “Presidential Threshold”
44 2021-06-10 Penyelenggara Pemilu Persoalkan Beban Kerja Pemilu Serentak
45 2021-07-26 Eks Presdir DP Pertamina perbaiki Permohonan Uji Kewenangan BPK
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-08-03 00:00:00 MK Konfirmasi Penarikan Kembali Pengujian UU KIP
2 2022-04-19 00:00:00 Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Presidential Threshold (19/01/22)
3 2021-12-14 00:00:00 MK Putuskan Perkara Pengujian UU Tenaga Kesehatan
4 2021-07-23 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU BPK
5 2021-11-14 00:00:00 Keterangan Presiden dan DPR dalam Pengujian Aturan Pengintegrasian Lembaga Riset ke BRIN
6 2021-11-15 00:00:00 Permohonan Uji UU Tenaga Kesehatan Diperbaiki
7 2021-07-25 00:00:00 Sejumlah Penyelenggara Pemilu Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
8 2021-12-06 00:00:00 Keterangan Presiden dan DPR dalam Pengujian Aturan Pengintegrasian Lembaga Riset ke BRIN
9 2021-06-18 00:00:00 MK Gelar Uji Materi UU BPK
10 2021-09-06 00:00:00 KPU akan Beri Keterangan dalam Uji UU Pemilu
11 2021-09-28 00:00:00 Sidang Putusan Uji Materi UU BPK
12 2022-01-06 00:00:00 Aturan Presidential Threshold Diujikan
13 2022-02-23 00:00:00 Aturan Presidential Threshold Diputus
14 2021-08-30 00:00:00 MK Ucapkan Ketetapan Penarikan Perkara Pengujian UU KIP
15 2021-11-01 00:00:00 Sistem Uji Kompetensi Nasional Dipersoalkan, UU Tenaga Kesehatan Diuji
16 2021-10-04 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Aturan Pengintegrasian Lembaga Riset ke BRIN
17 2021-12-15 00:00:00 Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Pengintegrasian Lembaga Riset ke BRIN
18 2021-10-25 00:00:00 Ahli Presiden akan Beri Keterangan dalam Uji UU Pemilu
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-08-04 Penggiat Informasi Publik Tarik Permohonan Uji UU KIP
2 2021-06-17 DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia
3 2022-02-24 Tidak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Gatot Nurmantyo Tidak Dapat Diterima
4 2021-08-05 Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
5 2021-09-29 MK Tolak Uji UU BPK yang Diajukan Eks Presdir DP Pertamina
6 2022-01-19 Ferry Joko Yuliantono Perbaiki Uji Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden
7 2022-02-24 Permohonan Uji “Presidential Threshold” Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima
8 2021-09-07 Pemerintah dan KPU Beri Keterangan Ihwal Pemilu Serentak
9 2022-02-25 Hak Konstitusonal Anggota DPD Tidak Dirugikan Aturan “Presidential Threshold”
10 2021-09-02 Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan
11 2022-04-20 Tidak Batasi Jumlah Capres, Ketentuan “Presidential Threshold” Konstitusional
12 2021-09-23 Hakim Konstitusi Pertanyakan Perihal Naskah Akademik UU Cipta Kerja
13 2022-01-07 Politikus Gerindra Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
14 2021-10-06 Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Bukan Disusun oleh Kemenaker
15 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
16 2021-08-25 Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Disiapkan Jauh Hari Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik
17 2022-03-21 Sejumlah Wiraswasta dan IRT Pertegas Permohonan Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden
18 2022-03-07 Sejumlah Wiraswasta dan IRT Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden
19 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
20 2021-06-21 Eks Presdir DP Pertamina Gugat Kewenangan BPK
21 2021-07-26 Permohonan Uji Pemilu Serentak Diperbaiki
22 2022-03-30 Permohonan 27 WNI di Luar Negeri Soal Ambang Batas Capres Tidak Dapat Diterima
23 2022-02-24 Ferry Joko Yuliantono Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Menguji “Presidential Threshold”
24 2021-06-10 Penyelenggara Pemilu Persoalkan Beban Kerja Pemilu Serentak
25 2021-07-26 Eks Presdir DP Pertamina perbaiki Permohonan Uji Kewenangan BPK