[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2020-05-04 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2021-04-14 13:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2021-04-21
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2021-05-04
09:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-04-21
13:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2021-05-04
09:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2021-06-10
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) PDF Audio
4 2021-11-25
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2024-10-18 Dinamika Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dalam Putusan MK
2 2022-05-12 Peran Strategis MUI dalam Perbankan Syariah
3 2022-01-06 Menguji Ketentuan Penetapan Prinsip Perbankan Syariah
4 2022-04-12 BI: Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah
5 2022-03-16 Pengaturan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Menjamin Kepastian Hukum
6 2021-06-29 MK Perluas Definisi Penyidik Tindak Pidana Asal dalam UU TPPU
7 2021-11-25 MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun
8 2022-01-19 Pemohon Perbaiki Uji Materi UU Perbankan Syariah
9 2021-09-13 Menyoal Penambahan Kewenangan MPR dalam UU MD3
10 2022-06-07 Pemerintah Batal Hadirkan Ahli Uji UU Perbankan Syariah
11 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
12 2021-07-22 Kedudukan Hukum Tidak Relevan, MAKI Cabut Permohonan Uji Aturan Status ASN Pegawai KPK
13 2021-04-28 Definisi Penyidik Tindak Pidana Asal dalam UU TPPU Dinilai Diskriminatif
14 2022-08-31 Fatwa MUI dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat dan Proporsional
15 2023-03-17 Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK
16 2022-03-08 DPR Jelaskan Kewenangan MUI Menerbitkan Fatwa Usaha Perbankan Syariah
17 2021-05-28 Pemohon Uji UU TPPU Sampaikan Perbaikan Permohonan
18 2021-08-31 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Administrasi Pemerintahan
19 2021-05-04 Penyandang Disabilitas Perkuat Alasan Uji UU Cipta Kerja
20 2021-07-30 MK Kabulkan Penarikan Permohonan MAKI, LP3HI, dan KEMAKI
21 2021-10-27 Partindo Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Menguji Tugas MPR
22 2021-09-27 Partindo Perbaiki Permohonan Uji Tugas dan Kewenangan MPR
23 2021-08-03 Pemohon Uji UU Administrasi Pemerintahan Tarik Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-08-02 00:00:00 MK Konfirmasi Penarikan Permohonan Uji UU Administrasi Pemerintahan
2 2021-08-30 00:00:00 Pemohon Tarik Permohonan, MK Ucap Ketetapan
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2022-01-06 Menguji Ketentuan Penetapan Prinsip Perbankan Syariah
2 2022-04-12 BI: Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah
3 2022-03-16 Pengaturan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Menjamin Kepastian Hukum
4 2022-01-19 Pemohon Perbaiki Uji Materi UU Perbankan Syariah
5 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
6 2021-07-22 Kedudukan Hukum Tidak Relevan, MAKI Cabut Permohonan Uji Aturan Status ASN Pegawai KPK
7 2022-03-08 DPR Jelaskan Kewenangan MUI Menerbitkan Fatwa Usaha Perbankan Syariah
8 2021-07-30 MK Kabulkan Penarikan Permohonan MAKI, LP3HI, dan KEMAKI
9 2021-08-03 Pemohon Uji UU Administrasi Pemerintahan Tarik Permohonan