[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 67/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2020-11-09 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2020-07-29 11:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2020-08-12
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2020-08-26
15:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 67/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-08-12
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2020-08-26
15:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2020-09-21
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan Komisi Pemilihan Umum (III) PDF Audio
4 2020-10-05
13:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait Hamim Pou (IV) PDF Audio
5 2020-10-12
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V) PDF Audio
6 2020-11-03
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait (VI) PDF Audio
7 2021-01-14
09:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2025-02-13 Kontroversi Masa Jabatan Calon Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah
2 2020-11-04 Tiga Pakar Bahas Durasi Satu Periode Jabatan Kepala Daerah
3 2020-08-12 Manakala Satu Periode Masa Jabatan Kepala Daerah Dipermasalahkan
4 2025-02-24 MK Diskualifikasi Cabup Tasikmalaya karena Telah Menjabat Dua Periode
5 2025-02-12 Pelik Penghitungan Masa Jabatan Budi Antoni Al Jufri sebagai Bupati Empat Lawang
6 2024-10-14 Pemohon Tambahkan Kerugian Konstitusional Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
7 2024-09-26 Menguji Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
8 2025-02-12 Problematika Penghitungan Masa Jabatan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi
9 2020-10-13 Ahli: Jabatan Kepala Daerah Tak Boleh Lebih 10 Tahun
10 2020-10-06 Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode
11 2025-01-21 KPU Bengkulu Selatan: Masa Jabatan Gusnan Mulyadi Belum Dua Kali
12 2020-09-21 DPR: Kepala Daerah Terlalu Lama Berhalangan Harus Diberhentikan
13 2025-01-10 Pernah Jabat Bupati Bengkulu Selatan Dua Periode, Pencalonan Gusnan Mulyadi Dinilai Cacat Hukum
14 2023-02-28 Aturan Masa Jabatan dalam UU Pilkada Konstitusional
15 2021-01-15 Jabatan Kepala Daerah: Setengah Masa Jabatan atau Lebih Dihitung Satu Kali
16 2020-08-27 Calon Kepala Daerah Perbaiki Permohonan UU Pilkada
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-11-04 Tiga Pakar Bahas Durasi Satu Periode Jabatan Kepala Daerah
2 2020-10-13 Ahli: Jabatan Kepala Daerah Tak Boleh Lebih 10 Tahun
3 2020-10-06 Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode
4 2020-09-21 DPR: Kepala Daerah Terlalu Lama Berhalangan Harus Diberhentikan
5 2021-01-15 Jabatan Kepala Daerah: Setengah Masa Jabatan atau Lebih Dihitung Satu Kali
6 2020-08-27 Calon Kepala Daerah Perbaiki Permohonan UU Pilkada