[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2020-01-10 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2020-01-21 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-XVIII/2020, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2020-02-04
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2020-02-24
14:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-02-04
14:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2020-02-24
14:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2020-06-25
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-11-25 MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun
2 2020-06-19 Sejumlah LSM dan Peneliti Menguji UU Covid-19
3 2020-09-30 MK: Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum Uji UU Minerba
4 2020-11-19 Pemohon Uji UU Kepailitan Pertegas Alasan Pemohon
5 2020-07-23 MK Gelar Tiga Perkara Pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara
6 2020-02-05 Ditilang Tidak Menyalakan Lampu Motor Siang Hari, Dua Mahasiswa Uji UU LLAJ
7 2020-06-25 Aturan Menyalakan Lampu Motor Konstitusional
8 2020-06-15 Pemohon Ubah Pasal UU Kejaksaan yang Diujikan
9 2020-05-13 Gegara Pemberhentian Tak Hormat, UU Kejaksaan Diuji
10 2020-07-22 Ketentuan Waktu Penanganan Pelanggaran Pilkada Telah Penuhi Kepastian Hukum
11 2020-07-08 Perludem Persoalkan Aturan Ambang Batas Parlemen
12 2020-08-27 Serikat Pekerja PLN Uji Aturan Usia Pensiun Pegawai
13 2020-12-17 Pemohon Uji UU HAM Pertegas Alsan Permohonan
14 2020-12-07 Advokat Uji UU Cipta Kerja
15 2020-08-28 Surat Kuasa Bermasalah, Permohonan Perludem Tak Dapat Diterima
16 2020-07-09 Pemohon Uji UU Covid-19 Pertegas Argumentasi Permohonan
17 2020-11-25 Hilang Objek Akibat UU Cipta Kerja, Uji Ketenagakerjaan Tidak Dapat Diterima
18 2020-11-23 Minta Ditetapkan sebagai Anggota DPRD, Seorang Warga Uji UU HAM
19 2020-08-12 Perludem Perkuat Argumentasi Terkait Uji Materiil Ambang Batas Parlemen
20 2021-01-15 Permohonan Tidak Jelas, Uji UU HAM Tidak Dapat Diterima
21 2020-03-12 Menguji Limitasi Waktu Pelaporan Pelanggaran dalam UU Pilkada
22 2020-09-29 MK Tetapkan Penarikan Uji UU Penanganan Covid-19
23 2020-08-28 Guratan Tanda Tangan Mencurigakan dalam Uji UU Covid-19
24 2021-01-04 Advokat Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja
25 2020-09-15 Penguji Aturan Usia Pensiun Pegawai Perbaiki Kedudukan Hukum
26 2020-11-05 Pembeli Unit Apartemen Uji Ketentuan Pengembang Pailit
27 2021-01-15 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Menguji UU Kepailitan dan PKPU
28 2020-02-27 Pemohon Uji Materi Aturan Nyala Lampu Motor Perkuat Kedudukan Hukum
29 2020-07-22 Petitum Tak Jelas, Permohonan Uji UU Kejaksaan Tak Dapat Diterima
30 2021-01-19 Lagi, Pemerintah Mohon Penundaan Sidang Uji UU Cipta Kerja
31 2020-08-27 Tiga Perkara UU Minerba Perbaiki Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-09-29 00:00:00 Sidang Putusan Pengujian UU Hak Cipta dan UU ITE
2 2020-12-07 00:00:00 UU Cipta Kerja diajukan Advokat
3 2020-06-15 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Kejaksaan
4 2020-09-15 00:00:00 Pengujian Aturan Usia Pensiun Pegawai
5 2020-11-23 00:00:00 Tidak Bisa Jadi Anggota Dewan, UU HAM Diuji
6 2020-08-26 00:00:00 Serikat Pekerja PLN Mengujikan Aturan Usia Pensiun Pegawai
7 2020-09-28 00:00:00 Pengucapan Ketetapan Pada Gugatan UU Kebijakan Keuangan Saat Covid-19
8 2020-07-22 00:00:00 Sidang Putusan Uji Materi UU Kejaksaan
9 2020-07-08 00:00:00 UU Kebijakan Keuangan Saat Covid-19 digugat
10 2020-06-18 00:00:00 UU Penanganan Covid-19 digugat
11 2020-08-27 00:00:00 Kurang Transparan, UU Kebijakan Keuangan Saat Covid-19 digugat
12 2021-01-04 00:00:00 Perbaikan Permohonan Uji UU Cipta Kerja yang Diajukan Advokat
13 2021-01-19 00:00:00 Uji UU Cipta Kerja yang Diajukan Advokat Dilanjutkan
14 2020-12-17 00:00:00 Ingin Menjadi Anggota Dewan, Warga Sumut Perbaiki Permohonan UU HAM
15 2021-01-14 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU HAM
16 2020-05-08 00:00:00 Ketentuan Pemberhentian Jaksa di Uji ke MK
17 2020-11-25 00:00:00 Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Usia Pensiun Pegawai
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-09-30 MK: Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum Uji UU Minerba
2 2020-11-19 Pemohon Uji UU Kepailitan Pertegas Alasan Pemohon
3 2020-06-25 Aturan Menyalakan Lampu Motor Konstitusional
4 2020-06-15 Pemohon Ubah Pasal UU Kejaksaan yang Diujikan
5 2020-07-22 Ketentuan Waktu Penanganan Pelanggaran Pilkada Telah Penuhi Kepastian Hukum
6 2020-07-08 Perludem Persoalkan Aturan Ambang Batas Parlemen
7 2020-08-27 Serikat Pekerja PLN Uji Aturan Usia Pensiun Pegawai
8 2020-12-17 Pemohon Uji UU HAM Pertegas Alsan Permohonan
9 2020-12-07 Advokat Uji UU Cipta Kerja
10 2020-08-28 Surat Kuasa Bermasalah, Permohonan Perludem Tak Dapat Diterima
11 2020-07-09 Pemohon Uji UU Covid-19 Pertegas Argumentasi Permohonan
12 2020-11-25 Hilang Objek Akibat UU Cipta Kerja, Uji Ketenagakerjaan Tidak Dapat Diterima
13 2020-11-23 Minta Ditetapkan sebagai Anggota DPRD, Seorang Warga Uji UU HAM
14 2021-01-15 Permohonan Tidak Jelas, Uji UU HAM Tidak Dapat Diterima
15 2020-03-12 Menguji Limitasi Waktu Pelaporan Pelanggaran dalam UU Pilkada
16 2020-09-29 MK Tetapkan Penarikan Uji UU Penanganan Covid-19
17 2021-01-04 Advokat Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja
18 2020-09-15 Penguji Aturan Usia Pensiun Pegawai Perbaiki Kedudukan Hukum
19 2020-11-05 Pembeli Unit Apartemen Uji Ketentuan Pengembang Pailit
20 2021-01-15 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Menguji UU Kepailitan dan PKPU
21 2020-07-22 Petitum Tak Jelas, Permohonan Uji UU Kejaksaan Tak Dapat Diterima