[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2020-01-17 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2020-01-21 09:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XVIII/2020, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2020-02-03
14:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2020-02-24
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-02-03
14:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2020-02-24
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2020-05-19
11:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-10-14 Ahli DPR: Undang-Undang adalah Sharing Power DPR dan Presiden
2 2022-08-29 Landasan Konstitusional Pengaturan Hukum dalam Kondisi Darurat Kesehatan
3 2020-10-09 Sri Mulyani: UU Penanganan Covid Justru untuk Melindungi Masyarakat
4 2021-09-02 Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan
5 2021-10-19 Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa Terangkan Proses Pembentukan UU Cipta Kerja
6 2024-10-14 Pemohon Tambahkan Kerugian Konstitusional Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
7 2023-03-27 Menguji Konstitusionalitas Aturan Pembinaan Organisasi pada Pengadilan Pajak
8 2023-02-28 Aturan Masa Jabatan dalam UU Pilkada Konstitusional
9 2021-12-04 Daniel Yusmic Bahas Perpu dan Covid-19 di Hadapan Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen
10 2020-06-19 Sejumlah LSM dan Peneliti Menguji UU Covid-19
11 2021-09-09 Ahli Pemerintah: UU Cipta Kerja, Kebijakan untuk Antisipasi Dampak Negatif Era Globalisasi
12 2021-04-19 15 Badan Hukum Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja
13 2024-09-26 Menguji Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara
14 2020-07-08 Dana Desa Ditunda, Dua Kepala Desa Gugat UU Covid-19
15 2022-10-12 Permohon Perbaiki Uji Stigmatisasi Penyandang Disabilitas Mental
16 2021-12-15 MK Bolehkan Upaya Hukum Kasasi bagi Putusan PKPU
17 2021-09-23 Hakim Konstitusi Pertanyakan Perihal Naskah Akademik UU Cipta Kerja
18 2021-11-25 MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun
19 2020-10-23 Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana
20 2021-10-28 MK: UU Covid-19 Berlaku Paling Lama Hingga Akhir Tahun Ke-2 Sejak Diundangkan
21 2021-10-06 Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Bukan Disusun oleh Kemenaker
22 2020-08-25 Penambahan Pasal Pengujian UU Pengadilan Pajak
23 2020-09-21 DPR: Kepala Daerah Terlalu Lama Berhalangan Harus Diberhentikan
24 2020-10-06 Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode
25 2020-10-13 Ahli: Jabatan Kepala Daerah Tak Boleh Lebih 10 Tahun
26 2020-06-23 MK Tolak Permohonan Uji UU KPKPU dari Perusahaan Korea
27 2021-01-15 Jabatan Kepala Daerah: Setengah Masa Jabatan atau Lebih Dihitung Satu Kali
28 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
29 2022-08-25 Hakim Manahan Bahas Urgensi Proteksi Konstitusi Kala Pandemi
30 2020-09-28 Pemohon Bukan Subjek Hukum, Uji UU Pengadilan Pajak Tak Dapat Diterima
31 2020-08-12 Manakala Satu Periode Masa Jabatan Kepala Daerah Dipermasalahkan
32 2020-10-26 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji KUH Perdata
33 2021-08-25 Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Disiapkan Jauh Hari Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik
34 2020-06-15 Pemohon Uji UU Senpi Perkuat Kedudukan Hukum
35 2021-06-17 Menyoal Ketiadaan Kasasi dalam Putusan Kepailitan
36 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
37 2020-11-04 Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Uji UU Cipta Kerja
38 2020-11-04 Tiga Pakar Bahas Durasi Satu Periode Jabatan Kepala Daerah
39 2020-07-09 Pemohon Uji UU Covid-19 Pertegas Argumentasi Permohonan
40 2020-02-25 Pemohon Uji Mekanisme Penggantian Kepala Daerah Bertambah
41 2021-04-30 Maruarar Siahaan: Kewenangan Luar Biasa Harus Bersifat Sementara
42 2020-08-27 Calon Kepala Daerah Perbaiki Permohonan UU Pilkada
43 2020-11-20 Advokat Uji Masa Jabatan Hakim Konstitusi
44 2020-09-30 Ketika Reward Aplikasi Transportasi Daring Berujung Uji Materiil KUH Perdata
45 2020-12-08 Dianggap Inkonstitusional, 15 Badan Hukum Uji UU Cipta Kerja
46 2020-05-11 WNA Penguji UU Kepailitan Perbaiki Permohonan
47 2021-01-15 Permohonan Dua Advokat Penguji UU MK Tidak Dapat Diterima
48 2020-05-19 Tak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU Pilkada Tidak Dapat Diterima
49 2020-10-14 Pemohon Uji KUH Perdata Pertegas Dalil Permohonan
50 2020-10-15 DPR Sebut Pengesahan UU Penanganan Covid sebagai Fondasi Hukum Otoritas Keuangan
51 2020-12-16 Pemohon Pertegas Persyaratan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
52 2021-06-17 DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia
53 2020-10-16 Ahli: Penyusunan Anggaran Masa Darurat Tetap Harus Perhatikan Transparansi dan Akuntabilitas
54 2020-03-09 Warga Negara Korea Selatan uji UU Kepailitan dan PKPU
55 2021-05-01 M. Chatib Basri: Fiskal Stimulus Untuk Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19
56 2020-11-12 Ahli Pemohon : UU Penanganan Covid-19 Salahi Pembentukan Peraturan UU
57 2020-02-04 Seorang Mahasiswa Persoalkan Mekanisme Penggantian Kepala Daerah dalam UU Pilkada
58 2021-07-29 Pemohon Uji Ketiadaan Kasasi dalam UU Kepailitan Perbaiki Permohonan
59 2021-08-05 Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
60 2020-10-27 Saksi: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Minim Fasilitas
61 2022-08-10 Kewenangan MK, Pandemi Covid-19, dan Hak Konstitusional Warga Negara
62 2020-08-12 Kepala Desa Sertakan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pemohon Uji UU Covid-19
63 2020-07-22 Uji UU Senpi Tidak Dapat Diterima
64 2020-11-19 FSP Singaperbangsa Perbaiki Permohonan UU Cipta Kerja
65 2020-05-13 Tidak Terima Didakwa Atas Kepemilikan Senjata Api, Kivlan Zen Uji UU Senpi
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-10-08 00:00:00 Keterangan DPR dan Presiden dalam Gugatan UU Kebijakan Keuangan Saat Covid-19
2 2020-12-15 00:00:00 Pemohon Uji UU MK Perbaiki Permohonan
3 2020-10-13 00:00:00 MK Kembali Sidangkan Uji KUH Perdata
4 2020-11-19 00:00:00 Advokat Kembali Uji Ketentuan Masa Jabatan Hakim MK
5 2020-10-26 00:00:00 MK Putuskan Perkara Uji Materi KUH Perdata
6 2020-09-28 00:00:00 MK Agendakan Pengucapan Putusan Uji Materi UU Pengadilan Pajak
7 2020-11-04 00:00:00 UU Cipta Kerja diajukan Federasi Serikat Pekerja
8 2020-09-29 00:00:00 Digugat Grab 1Milyar, Pemenang Tantangan Grab Uji KUH Perdata
9 2020-11-18 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan UU Cipta Kerja
10 2020-08-25 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pengadilan Pajak
11 2020-05-19 00:00:00 Pengujian UU Pilkada Yang Diajukan Mahasiswa UNTAR Diputus
12 2020-02-24 00:00:00 Mahasiswa FH Mempersoalkan Aturan Penggantian Kepala Daerah
13 2021-01-14 00:00:00 MK Putus Uji UU MK
14 2020-07-22 00:00:00 Hakim MA Gugat Ketentuan UU Pengadilan Pajak ke MK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-10-09 Sri Mulyani: UU Penanganan Covid Justru untuk Melindungi Masyarakat
2 2021-09-02 Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan
3 2020-07-08 Dana Desa Ditunda, Dua Kepala Desa Gugat UU Covid-19
4 2021-09-23 Hakim Konstitusi Pertanyakan Perihal Naskah Akademik UU Cipta Kerja
5 2020-10-23 Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana
6 2021-10-06 Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Bukan Disusun oleh Kemenaker
7 2020-09-21 DPR: Kepala Daerah Terlalu Lama Berhalangan Harus Diberhentikan
8 2020-10-06 Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode
9 2020-10-13 Ahli: Jabatan Kepala Daerah Tak Boleh Lebih 10 Tahun
10 2020-06-23 MK Tolak Permohonan Uji UU KPKPU dari Perusahaan Korea
11 2021-01-15 Jabatan Kepala Daerah: Setengah Masa Jabatan atau Lebih Dihitung Satu Kali
12 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
13 2020-09-28 Pemohon Bukan Subjek Hukum, Uji UU Pengadilan Pajak Tak Dapat Diterima
14 2020-10-26 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji KUH Perdata
15 2021-08-25 Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Disiapkan Jauh Hari Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik
16 2021-06-17 Menyoal Ketiadaan Kasasi dalam Putusan Kepailitan
17 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
18 2020-11-04 Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Uji UU Cipta Kerja
19 2020-11-04 Tiga Pakar Bahas Durasi Satu Periode Jabatan Kepala Daerah
20 2020-07-09 Pemohon Uji UU Covid-19 Pertegas Argumentasi Permohonan
21 2020-08-27 Calon Kepala Daerah Perbaiki Permohonan UU Pilkada
22 2020-11-20 Advokat Uji Masa Jabatan Hakim Konstitusi
23 2020-09-30 Ketika Reward Aplikasi Transportasi Daring Berujung Uji Materiil KUH Perdata
24 2020-12-08 Dianggap Inkonstitusional, 15 Badan Hukum Uji UU Cipta Kerja
25 2020-05-11 WNA Penguji UU Kepailitan Perbaiki Permohonan
26 2021-01-15 Permohonan Dua Advokat Penguji UU MK Tidak Dapat Diterima
27 2020-05-19 Tak Miliki Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU Pilkada Tidak Dapat Diterima
28 2020-10-14 Pemohon Uji KUH Perdata Pertegas Dalil Permohonan
29 2020-10-15 DPR Sebut Pengesahan UU Penanganan Covid sebagai Fondasi Hukum Otoritas Keuangan
30 2020-12-16 Pemohon Pertegas Persyaratan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
31 2021-06-17 DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia
32 2020-10-16 Ahli: Penyusunan Anggaran Masa Darurat Tetap Harus Perhatikan Transparansi dan Akuntabilitas
33 2020-03-09 Warga Negara Korea Selatan uji UU Kepailitan dan PKPU
34 2020-11-12 Ahli Pemohon : UU Penanganan Covid-19 Salahi Pembentukan Peraturan UU
35 2021-07-29 Pemohon Uji Ketiadaan Kasasi dalam UU Kepailitan Perbaiki Permohonan
36 2021-08-05 Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
37 2020-10-27 Saksi: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Minim Fasilitas
38 2020-08-12 Kepala Desa Sertakan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pemohon Uji UU Covid-19
39 2020-07-22 Uji UU Senpi Tidak Dapat Diterima
40 2020-11-19 FSP Singaperbangsa Perbaiki Permohonan UU Cipta Kerja