[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2020-09-10 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2020-01-09 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XVIII/2020, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2020-01-20
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2020-02-10
14:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-01-20
13:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2020-02-10
14:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2020-03-03
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) PDF Audio
4 2020-03-11
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (IV) PDF Audio
5 2020-06-22
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (V) PDF Audio
6 2020-07-13
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI) PDF Audio
7 2020-08-05
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII) PDF Audio
8 2020-08-25
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII) PDF Audio
9 2020-09-10
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli yang Dihadirkan Mahkamah (VIII) PDF Audio
10 2020-11-25
09:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-10-06 Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Bukan Disusun oleh Kemenaker
2 2020-03-12 Pengusaha Kursus Mengemudi Perbaiki Permohonan Uji UU LLAJ
3 2021-06-02 DPR: Hakim Ad Hoc Bersifat Sementara
4 2022-05-24 Partai Rakyat Adil Makmur Persoalkan Konstitusionalitas Aturan Verifikasi Parpol
5 2020-07-06 Ki Gendeng Pamungkas Harus Dihadirkan dalam Sidang
6 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
7 2020-03-12 Permohonan Uji UU Lalu Lintas Tak Ada Perubahan
8 2020-07-13 Sejumlah Pemohon Uji UU Covid-19 Perkuat Argumentasi Hukum Permohonan
9 2020-09-10 OJK Tak Perlu Terbitkan Aturan Khusus Perluasan Lini Usaha Asuransi
10 2021-08-25 Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Disiapkan Jauh Hari Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik
11 2020-06-22 OJK: Lini Usaha Suretyship Boleh Dilakukan Perusahaan Penjaminan maupun Asuransi
12 2022-06-20 PSI Persoalkan Pembedaan Verifikasi Parpol
13 2020-08-25 Suretyship Mudahkan Kontraktor Untuk Pembiayaan Proyek
14 2020-03-03 Peran Pemerintah Mendorong Kapasitas Asuransi
15 2021-11-24 Soal Verifikasi Parpol, MK Tolak Permohonan Partai Berkarya, Perindo, dan PSI
16 2020-07-13 Kuasa Hukum Ki Gendeng Pamungkas Akhirnya Cabut Permohonan Uji UU Pemilu
17 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
18 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
19 2021-05-05 Parpol Lolos Parliamentary Threshold Tak Perlu Verifikasi Faktual
20 2020-07-16 Partai Garuda Persoalkan Verifikasi Ulang Partai Politik Peserta Pemilu
21 2020-06-16 Ki Gendeng Pamungkas Uji UU Pemilu
22 2020-06-26 Aturan Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Dipersoalkan
23 2020-05-19 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji Perppu Penanganan Covid-19
24 2020-12-17 Federasi Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja
25 2021-04-30 Maruarar Siahaan: Kewenangan Luar Biasa Harus Bersifat Sementara
26 2020-09-23 Lagi, UU Kebijakan Keuangan Negara Menangani Pandemi Covid-19 Dipersoalkan
27 2020-03-11 DPR Kembali Berhalangan Hadir, Sidang Uji UU Perasuransian Ditunda
28 2020-11-13 UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan sebagai Ladang Bisnis
29 2020-07-22 MK Keluarkan Ketetapan Penarikan Permohonan Ki Gendeng Pamungkas
30 2020-11-26 MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Cipta Kerja
31 2021-09-22 PBB, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan PSI, Persoalkan Verifikasi Parpol
32 2020-11-03 Dua Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Mempersoalkan Masa Jabatan
33 2020-08-12 UU Pertambangan Mineral dan Batubara Digugat
34 2020-10-15 DPR Sebut Pengesahan UU Penanganan Covid sebagai Fondasi Hukum Otoritas Keuangan
35 2021-06-17 DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia
36 2020-02-10 Pemohon Uji UU Perasuransian Pertegas Argumentasi Kedudukan Hukum
37 2022-07-04 PSI Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
38 2020-10-16 Ahli: Penyusunan Anggaran Masa Darurat Tetap Harus Perhatikan Transparansi dan Akuntabilitas
39 2020-08-24 Partai Garuda Perkuat Kedudukan Hukum Pemohon dalam Uji UU Pemilu
40 2020-04-21 MK Siap Gelar Sidang Uji Perppu “Corona” pada 28 April Mendatang
41 2020-09-03 Pemohon Uji UU Minerba Perbaiki Permohonan
42 2020-09-30 MK Putus Perkara UU Minerba Pemprov Kepulauan Babel
43 2022-09-29 MK Tolak Permohonan Partai Buruh Soal Verifikasi Parpol
44 2021-05-01 M. Chatib Basri: Fiskal Stimulus Untuk Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19
45 2020-11-12 Ahli Pemohon : UU Penanganan Covid-19 Salahi Pembentukan Peraturan UU
46 2020-11-26 Suretyship sudah diatur UU Penjaminan, MK Tolak Uji UU Perasuransian
47 2020-12-08 Said Didu: UU Penanganan Covid-19 Tak Memenuhi Kaidah Kegentingan Memaksa
48 2020-05-14 Para Pemohon Uji Perppu Penanganan Covid-19 Perkuat Argumentasi
49 2021-08-05 Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
50 2020-10-27 Saksi: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Minim Fasilitas
51 2020-11-17 Penguji Masa Jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor Perbaiki Petitum
52 2022-08-31 MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol
53 2022-09-13 Partai Buruh Sampaikan Perbaikan Permohonan Uji UU Pemilu
54 2020-04-28 Sejumlah Tokoh dan Masyarakat Gugat Perppu Penanganan Covid-19
55 2021-10-27 Terbuka Peluang Hakim Ad Hoc Tipikor Ikut Seleksi Periode Ketiga
56 2020-07-13 DPR: UU Perasuransian Telah Mencakup Perluasan Usaha Suretyship
57 2021-10-14 Ahli DPR: Undang-Undang adalah Sharing Power DPR dan Presiden
58 2021-08-31 Ahli DPR Tidak Hadir dalam Sidang Pengujian UU Pengadilan Tipikor
59 2020-10-09 Sri Mulyani: UU Penanganan Covid Justru untuk Melindungi Masyarakat
60 2022-07-07 MK Tolak Permohonan Partai Prima Soal Verifikasi Parpol
61 2021-04-21 FSP TSK – SPSI Sampaikan Perbaikan Permohonan
62 2021-11-25 MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun
63 2020-01-20 Status Usaha Suretyship Tidak Jelas, Asosiasi Asuransi Gugat UU Perasuransian
64 2021-10-28 MK: UU Covid-19 Berlaku Paling Lama Hingga Akhir Tahun Ke-2 Sejak Diundangkan
65 2021-09-02 Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan
66 2021-09-09 Ahli Pemerintah: UU Cipta Kerja, Kebijakan untuk Antisipasi Dampak Negatif Era Globalisasi
67 2022-08-29 Partai Buruh Persoalkan Syarat Verifikasi Faktual
68 2020-10-23 Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana
69 2021-10-19 Firman Soebagyo dan Hendrik Lewerissa Terangkan Proses Pembentukan UU Cipta Kerja
70 2021-09-23 Hakim Konstitusi Pertanyakan Perihal Naskah Akademik UU Cipta Kerja
71 2020-02-19 Uji UU LLAJ: Sanksi Bagi Orang Tua yang Izinkan Anak Bermotor
72 2020-10-05 Permohonan Uji UU Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19 Diperbaiki
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-07-22 00:00:00 MK Ucapkan Ketetapan Terhadap Uji Materi UU Pemilu
2 2020-07-06 00:00:00 Ki Gendeng Pamungkas Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pemilu
3 2020-02-10 00:00:00 Permohonan terkait Ketentuan Suretyship dalam Asuransi Diperbaiki
4 2020-06-22 00:00:00 DPR dan OJK Dihadirkan dalam Gugatan Terkait UU Perasuransian
5 2021-10-28 00:00:00 MK Putuskan Pengujian Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
6 2020-11-19 00:00:00 Ahli Pemohon Kembali Berikan Keterangan Terkait Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
7 2021-06-02 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Pemohonan Hakim Tipikor Terkait Ketentuan Masa Jabatan
8 2021-04-28 00:00:00 Presiden Hadirkan Ahli Terkait Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
9 2021-10-26 00:00:00 MK Putus Perkara Ketentuan Masa Jabatan Hakim Tipikor
10 2020-07-16 00:00:00 Partai Garuda Gugat Ketentuan Verifikasi Ulang UU Pemilu ke MK
11 2020-10-12 00:00:00 UU Cipta Kerja Kembali Diuji ke MK
12 2020-09-22 00:00:00 UU 2/2020 Kembali Diajukan Pengujian
13 2020-10-08 00:00:00 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian UU 2/2020
14 2020-10-15 00:00:00 MK Sidangkan 7 Perkara Pengujian Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
15 2020-10-27 00:00:00 Ahli dan Saksi Pemohon Berikan Keterangan Terkait Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
16 2020-12-07 00:00:00 DPR Berikan Keterangan Dalam Uji Materi UU Pemilu
17 2020-10-22 00:00:00 Ahli Pemohon Kembali Berikan Keterangan Terkait Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
18 2020-11-16 00:00:00 Hakim Tipikor Perbaiki Gugatan Ketentuan Masa Jabatan
19 2020-11-12 00:00:00 Ahli Pemohon Kembali Berikan Keterangan Terkait Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
20 2020-06-16 00:00:00 Ingin Mencalonkan Diri Menjadi Capres atau Cawapres, Pemohon Uji Materi UU Pemilu
21 2020-10-08 00:00:00 MK Kembali Sidangkan Ketentuan Keuangan Penanganan Covid-19
22 2020-07-13 00:00:00 DPR dan Ahli Pemohon Dihadirkan dalam Gugatan Terkait UU Perasuransian
23 2020-11-02 00:00:00 Hakim Tipikor Gugat Ketentuan Masa Jabatan
24 2020-10-05 00:00:00 UU 2/2020 Kembali Diajukan Ke MK
25 2020-08-25 00:00:00 Asosiasi Asuransi Hadirkan Saksi dalam Gugatan Terkait UU Perasuransian
26 2020-11-25 00:00:00 Pemohon Cabut Permohonan UU Cipta Kerja
27 2020-11-25 00:00:00 MK Segera Putus Perkara Pengujian Ketentuan Perluasan Lini Usaha Asuransi
28 2020-09-10 00:00:00 Gugatan Terkait UU Perasuransian, Mahkamah Turut Hadirkan Ahli
29 2020-07-13 00:00:00 Mananti Hadirnya Ki Gendeng Pamungkas dalam Uji Materi UU Pemilu
30 2020-03-11 00:00:00 Sidang Pengujian UU LLAJ Meminta Orang Yang Meminjamkan Motor ke Anak Dapat Dipidana
31 2020-06-25 00:00:00 Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Diuji
32 2020-03-11 00:00:00 MK Hadirkan OJK dalam Sidang Terhadap Gugatan Ketidakjelasan Suretyship
33 2020-08-24 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemilu
34 2020-12-07 00:00:00 Ahli Pemohon Kembali Berikan Keterangan Terkait Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19
35 2020-12-16 00:00:00 UU Cipta Kerja Kembali di Uji
36 2021-04-20 00:00:00 MK Kembali Gelar Uji Materi UU Cipta Kerja
37 2021-06-09 00:00:00 Pemerintah akan Tanggapi Uji Materi UU Cipta Kerja
38 2021-08-30 00:00:00 DPR Berikan Konfirmasi Terhadap Ketentuan Masa Jabatan Hakim Tipikor
39 2020-03-03 00:00:00 DPR dan Pemerintah Berikan Keterangan Terhadap Gugatan Ketidakjelasan Suretyship dalam UU Perasuransian
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2021-10-06 Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Bukan Disusun oleh Kemenaker
2 2021-06-02 DPR: Hakim Ad Hoc Bersifat Sementara
3 2020-07-06 Ki Gendeng Pamungkas Harus Dihadirkan dalam Sidang
4 2021-06-10 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU Cipta Kerja
5 2020-07-13 Sejumlah Pemohon Uji UU Covid-19 Perkuat Argumentasi Hukum Permohonan
6 2021-08-25 Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Disiapkan Jauh Hari Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik
7 2020-03-03 Peran Pemerintah Mendorong Kapasitas Asuransi
8 2020-07-13 Kuasa Hukum Ki Gendeng Pamungkas Akhirnya Cabut Permohonan Uji UU Pemilu
9 2021-08-12 Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
10 2020-12-08 DPR: Verifikasi Parpol Butuh Anggaran Besar
11 2020-07-16 Partai Garuda Persoalkan Verifikasi Ulang Partai Politik Peserta Pemilu
12 2020-06-16 Ki Gendeng Pamungkas Uji UU Pemilu
13 2020-06-26 Aturan Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Dipersoalkan
14 2020-05-19 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji Perppu Penanganan Covid-19
15 2020-12-17 Federasi Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja
16 2020-09-23 Lagi, UU Kebijakan Keuangan Negara Menangani Pandemi Covid-19 Dipersoalkan
17 2020-03-11 DPR Kembali Berhalangan Hadir, Sidang Uji UU Perasuransian Ditunda
18 2020-11-13 UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan sebagai Ladang Bisnis
19 2020-07-22 MK Keluarkan Ketetapan Penarikan Permohonan Ki Gendeng Pamungkas
20 2020-11-26 MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Uji UU Cipta Kerja
21 2021-09-22 PBB, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan PSI, Persoalkan Verifikasi Parpol
22 2020-11-03 Dua Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Mempersoalkan Masa Jabatan
23 2020-10-15 DPR Sebut Pengesahan UU Penanganan Covid sebagai Fondasi Hukum Otoritas Keuangan
24 2021-06-17 DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia
25 2020-10-16 Ahli: Penyusunan Anggaran Masa Darurat Tetap Harus Perhatikan Transparansi dan Akuntabilitas
26 2020-09-30 MK Putus Perkara UU Minerba Pemprov Kepulauan Babel
27 2020-11-12 Ahli Pemohon : UU Penanganan Covid-19 Salahi Pembentukan Peraturan UU
28 2020-11-26 Suretyship sudah diatur UU Penjaminan, MK Tolak Uji UU Perasuransian
29 2020-12-08 Said Didu: UU Penanganan Covid-19 Tak Memenuhi Kaidah Kegentingan Memaksa
30 2020-05-14 Para Pemohon Uji Perppu Penanganan Covid-19 Perkuat Argumentasi
31 2021-08-05 Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
32 2020-10-27 Saksi: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Minim Fasilitas
33 2020-11-17 Penguji Masa Jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor Perbaiki Petitum
34 2020-04-28 Sejumlah Tokoh dan Masyarakat Gugat Perppu Penanganan Covid-19
35 2020-07-13 DPR: UU Perasuransian Telah Mencakup Perluasan Usaha Suretyship
36 2020-10-09 Sri Mulyani: UU Penanganan Covid Justru untuk Melindungi Masyarakat
37 2021-09-02 Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan
38 2020-10-23 Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana
39 2021-09-23 Hakim Konstitusi Pertanyakan Perihal Naskah Akademik UU Cipta Kerja
40 2020-02-19 Uji UU LLAJ: Sanksi Bagi Orang Tua yang Izinkan Anak Bermotor
41 2020-10-05 Permohonan Uji UU Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19 Diperbaiki