[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2020-01-10 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2020-01-07 09:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XVIII/2020, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2020-01-16
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2020-02-04
13:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-01-16
13:30 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2020-02-04
13:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2020-02-17
14:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) PDF Audio
4 2020-02-25
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV) PDF Audio
5 2020-03-05
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan DPR serta Pihak Terkait Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) (V) PDF Audio
6 2020-03-17
10:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) (VI) PDF Audio
7 2020-06-29
11:00 WIB		 Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) (VI) PDF Audio
8 2020-08-27
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-03-09 MA: Masa Jabatan Hakim Agung Tidak Diskriminatif
2 2020-11-05 Saksi Pemerintah: Asuransi Usaha Bersama Satu-Satunya di Indonesia
3 2020-10-06 Pemohon Pertegas Argumentasi Uji UU Keprotokolan
4 2020-09-10 Seorang Buruh Persoalkan Tata Letak Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan
5 2020-08-19 Pemohon Uji UU HAM Tegaskan Kembali Permohonan
6 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
7 2020-09-08 DPR Tegaskan Mekanisme Pengujian PP Merupakan Kewenangan MA
8 2020-08-12 DPR Tegaskan Perlunya Pembedaan Mekanisme Pengunduran Diri Bagi Calon Peserta Pilkada
9 2020-09-28 Permohonan Uji UU HAM Tak Dapat Diterima
10 2020-02-13 Menyoal Ketidaksesuaian Aturan Pemberian Turunan Berkas Perkara
11 2020-06-15 Hendak Maju dalam Pilkada, Anggota Dewan Uji Ketentuan Pengunduran Diri
12 2021-01-14 Meski Ada Perbedaan Pendapat, MK Tetap Kabulkan Permohonan AJB Bumiputera
13 2020-06-26 Aturan Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Dipersoalkan
14 2021-06-16 Pemerintah, MA, dan KY Tanggapi Soal Kewenangan KY dalam Seleksi Hakim Ad Hoc
15 2021-04-30 Maruarar Siahaan: Kewenangan Luar Biasa Harus Bersifat Sementara
16 2020-11-23 Penguji Kewenangan KY Perbaiki Kerugian Konstitusional
17 2020-07-20 Menguji Makna Hak Pengembangan Diri Secara Pribadi dalam UU HAM
18 2020-09-01 Ahli: Tidak Ada Ketentuan Calon Kepala Daerah Harus Mengundurkan Diri
19 2020-11-26 Tidak Mengandung Bias Perlindungan Gender, MK Tolak Uji UU Pornografi
20 2020-08-19 Pemerintah: Pengaturan Usaha Persuransian adalah Pilihan Open Legal Policy
21 2020-10-21 Ahli: Asuransi Usaha Bersama Kekurangan Akses Modal Akibat Tak Ada Aturan Hukum Khusus
22 2020-09-15 Kewajiban Mengundurkan Diri Bagi Calon Peserta Pilkada Tidak Halangi Hak Politik
23 2020-05-18 BPA AJB Bumiputera Uji Pengaturan Perusahaan
24 2020-10-15 DPR Sebut Pengesahan UU Penanganan Covid sebagai Fondasi Hukum Otoritas Keuangan
25 2020-10-26 Permohonan Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak Uji UU BPJS
26 2020-11-10 Menguji Kewenangan KY Mengusulkan Pengangkatan Hakim Ad Hoc
27 2020-10-16 Ahli: Penyusunan Anggaran Masa Darurat Tetap Harus Perhatikan Transparansi dan Akuntabilitas
28 2020-10-27 Kualifikasi Pemohon Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Keprotokolan Tidak Dapat Diterima
29 2020-03-03 Para Pemohon Uji KUHAP Sampaikan Perbaikan
30 2021-06-09 DPR: BPR Dapat Beli Agunan Nasabah Melalui Lelang
31 2020-09-25 Margarito: Pengaturan Usaha Perasuransian Bercorak Kapitalis
32 2020-01-17 Pemohon Uji UU MA Persoalkan Masa Jabatan Hakim Agung
33 2023-08-15 Permohonan Tidak Jelas, Uji Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Tidak Dapat Diterima
34 2021-05-01 M. Chatib Basri: Fiskal Stimulus Untuk Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19
35 2020-08-27 MK: Posita dan Petitum Permohonan Uji UU MA Kontradiktif
36 2020-11-12 Ahli Pemohon : UU Penanganan Covid-19 Salahi Pembentukan Peraturan UU
37 2020-11-05 Pembeli Unit Apartemen Uji Ketentuan Pengembang Pailit
38 2020-10-13 Merasa Jadi Korban, Terdakwa Kasus Video Asusila Uji Objek Pornografi
39 2020-06-17 BPA AJB Bumiputera Pertegas Kedudukan Hukum
40 2020-10-27 Saksi: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Minim Fasilitas
41 2020-08-11 Kesulitan Membayar Iuran Akibat PHK, UU BPJS Diuji
42 2020-09-24 Uji UU Keprotokolan: Kuasa Pemohon Tak Berhak Bacakan Perbaikan Karena Tak Tanda Tangan
43 2020-02-04 Pemohon Uji UU MA Perbaiki Permohonan
44 2020-12-15 Pemohon Uji UU Perbankan Perbaiki Permohonan
45 2021-06-03 Pemerintah Belum Siap, Sidang Uji UU KY Ditunda
46 2020-10-09 Sri Mulyani: UU Penanganan Covid Justru untuk Melindungi Masyarakat
47 2024-11-18 Tinjau Pelaksanaan Putusan, MK Gelar FGD Monev
48 2024-11-20 Rekomendasi Hasil FGD Monev Implementasi Putusan MK Bisa Jadi Rujukan
49 2021-08-18 Ahli: Kewenangan Pengambilalihan Agunan, Perangkat Utama BPR Atasi Kredit Macet
50 2020-11-27 Menyoal Konstitusionalitas Aturan Hanya Bank Umum yang Bisa Ambil Alih Agunan
51 2024-08-30 Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat
52 2021-08-16 DPR: Hakim Ad Hoc di MA Dapat Disamakan Dengan Hakim Agung
53 2020-02-17 DPR Tak Hadir dan Pemerintah Belum Siap, Sidang Uji UU MA Ditunda
54 2020-06-30 MAPPI: Belum Perlu Periodisasi Masa Jabatan Hakim Agung
55 2021-09-29 BPR Dapat Beli Agunan Kredit Macet Nasabah
56 2020-10-23 Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana
57 2021-09-21 Ni’matul Huda: Pembentuk UU Berwenang Mengatur Rekrutmen Hakim Ad Hoc MA
58 2021-09-02 Zainal Arifin Mochtar: Peran KY Diamanatkan untuk Mengusulkan Calon Hakim Agung
59 2020-09-01 Permohonan Uji UU BPJS Diperbaiki
60 2021-10-28 MK: UU Covid-19 Berlaku Paling Lama Hingga Akhir Tahun Ke-2 Sejak Diundangkan
61 2021-10-21 Benny K. Harman Ungkap Perdebatan Soal Hakim Ad Hoc Saat Pembahasan UU KY
62 2020-10-27 Pemohon Uji UU Pornografi Perkuat Argumentasi Permohonan
63 2021-08-02 Bank Indonesia: AYDA sebagai Penyelesaian Kredit Macet
64 2020-07-06 Pemohon Uji Aturan Cuti Bagi Anggota Dewan Perbaiki Permohonan
65 2020-02-27 Pemerintah : Kedudukan Masa Jabatan Presiden dan Hakim Agung Berbeda
66 2021-11-24 MK Tolak Permohonan Uji materi UU KY yang Diajukan Mantan Calon Hakim Ad Hoc
67 2020-07-13 Sejumlah Pemohon Uji UU Covid-19 Perkuat Argumentasi Hukum Permohonan
68 2020-07-22 Pemerintah: Dalam UU Pilkada, Anggota Dewan Ikut Pilkada Harus Mengundurkan Diri
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-11-09 00:00:00 Kewenangan Komisi Yudisial Dalam UU KY Di Uji ke MK
2 2020-12-14 00:00:00 Pemohon Perbaiki Uji Materi UU Perbankan
3 2020-08-27 00:00:00 MK Akan Putus Uji Ketentuan Pengundangan Kembali Peraturan Perundang-Undangan
4 2020-10-05 00:00:00 Pemohon Uji Materi UU Protokol Tambahkan Kuasa Hukum
5 2020-10-12 00:00:00 Pina Asal Garut Uji UU Pornografi ke MK
6 2020-09-14 00:00:00 Anggota Dewan Inginkan Cuti Ikut Pilkada, Pihak Terkait Berikan Keterangan
7 2020-09-24 00:00:00 Uji Materi UU Protokol Terkait Posisi Duduk Kembali Disidangkan
8 2020-10-26 00:00:00 MK Putuskan Perkara Uji Materi UU Protokol
9 2020-11-23 00:00:00 MK akan Putuskan Ketentuan Cuti Anggota Dewan
10 2020-07-20 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Hak Pengembangan Pribadi dalam UU HAM
11 2020-09-10 00:00:00 Atur Ketua dan Wakil DPR Duduk Terpisah, UU Protokol Diuji
12 2020-01-16 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
13 2020-08-27 00:00:00 MK Akan Putus Uji Ketentuan Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung dalam UU MA
14 2020-08-31 00:00:00 Anggota Dewan Inginkan Cuti Ikut Pilkada, Perludem Berikan Keterangan
15 2020-07-06 00:00:00 Anggota Dewan Perbaiki Uji Ketentuan Pengunduran Diri
16 2020-07-21 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Permohonan Anggota Dewan Tolak Aturan Cuti Demi Pilkada
17 2020-03-05 00:00:00 MK Dengar Keterangan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan IKAHI dalam Uji UU MA
18 2020-08-12 00:00:00 Anggota Dewan Hadirkan Ahli, Terangkan Aturan Cuti dalam Rangka Pilkada
19 2020-11-26 00:00:00 Tafsir “Bank Umum” UU Perbankan di Gugat ke MK
20 2020-11-23 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU KY
21 2020-08-31 00:00:00 Anggota Dewan Inginkan Cuti Ikut Pilkada, Perludem Berikan Keterangan
22 2020-10-26 00:00:00 Terdakwa Vina Garut Perbaiki Permohonan UU Pornografi
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-03-09 MA: Masa Jabatan Hakim Agung Tidak Diskriminatif
2 2020-11-05 Saksi Pemerintah: Asuransi Usaha Bersama Satu-Satunya di Indonesia
3 2020-10-06 Pemohon Pertegas Argumentasi Uji UU Keprotokolan
4 2020-11-25 Aturan Pengunduran Diri Anggota Dewan yang Hendak Maju Pilkada Konstitusional
5 2020-08-12 DPR Tegaskan Perlunya Pembedaan Mekanisme Pengunduran Diri Bagi Calon Peserta Pilkada
6 2020-09-28 Permohonan Uji UU HAM Tak Dapat Diterima
7 2020-02-13 Menyoal Ketidaksesuaian Aturan Pemberian Turunan Berkas Perkara
8 2020-06-15 Hendak Maju dalam Pilkada, Anggota Dewan Uji Ketentuan Pengunduran Diri
9 2021-01-14 Meski Ada Perbedaan Pendapat, MK Tetap Kabulkan Permohonan AJB Bumiputera
10 2020-06-26 Aturan Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Dipersoalkan
11 2021-06-16 Pemerintah, MA, dan KY Tanggapi Soal Kewenangan KY dalam Seleksi Hakim Ad Hoc
12 2020-11-23 Penguji Kewenangan KY Perbaiki Kerugian Konstitusional
13 2020-07-20 Menguji Makna Hak Pengembangan Diri Secara Pribadi dalam UU HAM
14 2020-09-01 Ahli: Tidak Ada Ketentuan Calon Kepala Daerah Harus Mengundurkan Diri
15 2020-11-26 Tidak Mengandung Bias Perlindungan Gender, MK Tolak Uji UU Pornografi
16 2020-10-21 Ahli: Asuransi Usaha Bersama Kekurangan Akses Modal Akibat Tak Ada Aturan Hukum Khusus
17 2020-10-15 DPR Sebut Pengesahan UU Penanganan Covid sebagai Fondasi Hukum Otoritas Keuangan
18 2020-10-26 Permohonan Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak Uji UU BPJS
19 2020-11-10 Menguji Kewenangan KY Mengusulkan Pengangkatan Hakim Ad Hoc
20 2020-10-16 Ahli: Penyusunan Anggaran Masa Darurat Tetap Harus Perhatikan Transparansi dan Akuntabilitas
21 2020-10-27 Kualifikasi Pemohon Tidak Jelas, Permohonan Uji UU Keprotokolan Tidak Dapat Diterima
22 2021-06-09 DPR: BPR Dapat Beli Agunan Nasabah Melalui Lelang
23 2020-09-25 Margarito: Pengaturan Usaha Perasuransian Bercorak Kapitalis
24 2020-01-17 Pemohon Uji UU MA Persoalkan Masa Jabatan Hakim Agung
25 2020-08-27 MK: Posita dan Petitum Permohonan Uji UU MA Kontradiktif
26 2020-11-12 Ahli Pemohon : UU Penanganan Covid-19 Salahi Pembentukan Peraturan UU
27 2020-11-05 Pembeli Unit Apartemen Uji Ketentuan Pengembang Pailit
28 2020-10-13 Merasa Jadi Korban, Terdakwa Kasus Video Asusila Uji Objek Pornografi
29 2020-10-27 Saksi: Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Minim Fasilitas
30 2020-09-24 Uji UU Keprotokolan: Kuasa Pemohon Tak Berhak Bacakan Perbaikan Karena Tak Tanda Tangan
31 2020-02-04 Pemohon Uji UU MA Perbaiki Permohonan
32 2020-12-15 Pemohon Uji UU Perbankan Perbaiki Permohonan
33 2020-10-09 Sri Mulyani: UU Penanganan Covid Justru untuk Melindungi Masyarakat
34 2021-08-18 Ahli: Kewenangan Pengambilalihan Agunan, Perangkat Utama BPR Atasi Kredit Macet
35 2020-11-27 Menyoal Konstitusionalitas Aturan Hanya Bank Umum yang Bisa Ambil Alih Agunan
36 2021-08-16 DPR: Hakim Ad Hoc di MA Dapat Disamakan Dengan Hakim Agung
37 2020-06-30 MAPPI: Belum Perlu Periodisasi Masa Jabatan Hakim Agung
38 2021-09-29 BPR Dapat Beli Agunan Kredit Macet Nasabah
39 2020-10-23 Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana
40 2021-09-21 Ni’matul Huda: Pembentuk UU Berwenang Mengatur Rekrutmen Hakim Ad Hoc MA
41 2021-09-02 Zainal Arifin Mochtar: Peran KY Diamanatkan untuk Mengusulkan Calon Hakim Agung
42 2021-10-21 Benny K. Harman Ungkap Perdebatan Soal Hakim Ad Hoc Saat Pembahasan UU KY
43 2020-10-27 Pemohon Uji UU Pornografi Perkuat Argumentasi Permohonan
44 2021-08-02 Bank Indonesia: AYDA sebagai Penyelesaian Kredit Macet
45 2020-07-06 Pemohon Uji Aturan Cuti Bagi Anggota Dewan Perbaiki Permohonan
46 2020-02-27 Pemerintah : Kedudukan Masa Jabatan Presiden dan Hakim Agung Berbeda
47 2020-07-13 Sejumlah Pemohon Uji UU Covid-19 Perkuat Argumentasi Hukum Permohonan
48 2020-07-22 Pemerintah: Dalam UU Pilkada, Anggota Dewan Ikut Pilkada Harus Mengundurkan Diri