| STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-13 00:00:00 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor |
|
| 2 | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | ||
| 3 | - | Perbaikan Permohonan | - |
| 4 | 2019-09-24 09:00:00 | Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor | ARPK |
| 5 | - | elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... | - |
| 6 | 2019-10-02 11:00 WIB |
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) | Jadwal Sidang |
| 7 | - | Penyerahan Perbaikan Permohonan | - |
| 8 | 2019-10-16 14:30 |
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) | Jadwal Sidang |
Kegiatan Sidang
Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Detail Perkara
| No Perkara | : | 55/PUU-XVII/2019 |
| Pokok Perkara | : | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | |
| Kuasa Hukum | : |
Risalah Sidang
| AUDIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-02 11:00 WIB |
Pemeriksaan Pendahuluan (I) | Audio | |
| 2 | 2019-10-16 14:30 WIB |
Perbaikan Permohonan (II) | Audio | |
| 3 | 2019-11-18 10:00 WIB |
Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (III) | Audio | |
| 4 | 2020-01-13 11:00 WIB |
Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (IV) | Audio | |
| 5 | 2020-02-26 14:00 WIB |
Pengucapan Putusan | Audio | |
Berita Sidang
Siaran Pers
| 1 | 2019-10-16 00:00:00 | Permohonan Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak” Diperbaiki |
| 2 | 2019-11-18 00:00:00 | Mahkamah Hadirkan Ahli dalam Sidang Permohonan Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak” |
| 3 | 2019-10-02 00:00:00 | Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak”, MK Sidangkan Permohonan Perludem |
Video 2 Menit
| 1 | 2020-03-06 | Mahasiswa UIN Raden Inten Lampung Belajar Putusan Landmark MK |
| 2 | 2019-10-02 | Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak |
| 3 | 2020-02-27 | MK: Penentuan Model Penyelenggaraan Pemilu sebagai Kebijakan Pembentuk Undang-undang |