[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 14/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2019-04-25 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2019-02-06 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 14/PUU-XVII/2019, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 14/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-05-20
09:30 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-03-04 Pemohon Uji UU Pilkada Tegaskan Permohonan
2 2019-04-10 Tiga Ahli Dihadirkan Pemohon Uji UU Pilkada
3 2024-11-14 MK Tolak Uji Konstitusionalitas Blank Vote dalam Pilkada
4 2024-10-09 Prosedur Pengesahan Suara Pasangan Calon Tunggal vs Kotak Kosong Dipersoalkan
5 2024-11-14 Penghitungan Perolehan Suara Calon Tunggal Berdasarkan DPT Tak Sesuai Konstitusi
6 2025-01-09 Lembaga Studi Visi Nusantara Mohonkan PSU Kota Banjarbaru Hadirkan Kolom Kosong
7 2024-11-14 Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Berubah dan Berlaku 2029
8 2019-04-02 DPR dan Pemerintah Beri Keterangan Uji UU Pilkada
9 2019-05-20 Paslon yang Pernah Calonkan Diri Tetap Harus Lalui Tahap Verifikasi
10 2019-02-19 Menyoal Frasa “Pemilihan Berikutnya” dalam UU Pilkada
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-04-01 00:00:00 MK Akan Dengar Keterangan DPR dan Pemerintah dalam Uji UU Pilkada
2 2019-03-04 00:00:00 Paslon Pemilu Kota Makassar Perbaiki Permohonan Uji UU Pilkada
3 2019-04-01 00:00:00 MK Akan Kembali Dengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Sidang UU OJK
4 2019-02-19 00:00:00 Paslon Pemilu Kota Makassar Uji UU Pilkada
5 2019-04-10 00:00:00 Paslon Pemilu Kota Makassar Hadirkan Ahli dalam Sidang Uji UU Pilkada
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-04-10 Tiga Ahli Dihadirkan Pemohon Uji UU Pilkada
2 2019-04-02 DPR dan Pemerintah Beri Keterangan Uji UU Pilkada
3 2019-05-20 Paslon yang Pernah Calonkan Diri Tetap Harus Lalui Tahap Verifikasi