[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2019-01-07 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2019-01-11 10:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XVII/2019, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2019-01-22
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2019-02-06
14:30		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-01-22
10:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2019-02-06
14:30 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2019-03-26
13:30 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-03-26 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
2 2019-02-26 Pendidikan Dianggap Komoditas, Mahasiswa Uji UU Perdagangan
3 2019-10-23 Mutatis Mutandis, Uji UU MA dan UU PPHI Ditolak
4 2019-11-28 Permohonan Uji Aturan Perdagangan Jasa Pendidikan Tidak Dapat Diterima
5 2019-04-02 Ketentuan Jumlah Anggota KPU Kembali Dipermasalahkan, UU Pemilu Digugat
6 2023-02-28 Mantan Napi Maju Calon Anggota DPD Harus Tunggu 5 Tahun
7 2022-05-31 Tafsir MK Terhadap Norma Pelaku Perbuatan Tercela Calon Kepala Daerah
8 2024-07-17 Pemohon Perbaiki Uji Hak Politik Mantan Terpidana Maju Pilkada
9 2019-02-07 Perawat Uji UU ASN Perbaiki Permohonan
10 2024-07-04 Upaya Mantan Terpidana Uji Hak Politik untuk Maju Pilkada
11 2024-08-20 MK Tolak Uji Masa Tunggu Lima Tahun Mantan Napi Maju Pilkada
12 2020-01-29 Kabur, Permohonan Pasal ‘Makar' Tidak Dapat Diterima
13 2019-12-11 Mantan Narapidana Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju dalam Pilkada
14 2019-09-23 Tidak Beralasan Hukum, Uji Aturan Persyaratan Perolehan Suara Pilpres Ditolak
15 2019-11-11 Tiga Advokat Persoalkan Perubahan Ketiga UU MD3
16 2020-02-11 Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRP dalam UU Otsus Papua
17 2019-03-11 Uji Ketentuan Jasa Pendidikan dalam UU Perdagangan Diperbaiki
18 2020-01-08 DPR dan Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang Uji UU MD3
19 2020-11-25 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU MD3
20 2022-11-30 Berstatus Mantan Terpidana, Bakal Calon Legislatif Harus Terbuka kepada Publik
21 2019-04-15 Pemohon Uji UU Pemilu Pertegas Argumentasi Permohonan
22 2019-03-27 Pemerintah Bantah Lepas Tangan Terkait Sektor Pendidikan
23 2023-02-20 Perludem Pertegas Kedudukan Hukum Uji Ketentuan Mantan Napi Calon Senator
24 2019-09-10 Pemohon Persoalkan Tertutupnya Upaya PK pada Putusan Perselisihan Hubungan Industrial
25 2020-01-08 Pemohon Uji KUHP Tambah Satu Undang-Undang
26 2020-12-18 Permohonan Uji PPHI Tidak Dapat Diterima
27 2022-12-08 Daniel Yusmic Bahas Peran MK Indonesia dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
28 2019-04-08 Aturan Pendidikan Sebagai Komoditas, DPR Nilai Bersifat Konstitusional
29 2019-04-23 Ahli: Meski Diperdagangkan, Pendidikan Tetap Diatur Negara
30 2019-05-07 Pengelolaan Pendidikan Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Nirlaba
31 2019-11-25 Advokat Pemohon Uji Formil UU MD3 Perbaiki Permohonan
32 2021-01-11 Pasangan Cabup Boven Digoel Martinus-Isak Perbaiki Permohonan
33 2019-10-08 Syarat Mantan Terpidana Maju dalam Pilkada Kembali Diuji
34 2019-09-23 Pemohon Uji UU PPHI dan UU MA Kurangi Pasal yang Diuji
35 2019-05-20 Telah Berikan Kepastian Hukum yang Adil, Uji UU Pemilu Ditolak
36 2019-05-20 Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Permohonan
37 2023-02-06 Memperketat Syarat Mantan Napi Calon Senator
38 2019-05-09 Lagi, UU Pemilu Digugat Advokat
39 2020-05-19 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
40 2019-12-02 Mantan Ketua Umum Dewan Adat Papua Uji KUHP
41 2019-10-24 Pentingnya Rasionalisasi Masa Tunggu Mantan Terpidana Korupsi
42 2019-01-22 Perawat Uji UU ASN
43 2021-03-22 Belum Selesaikan Masa Jeda 5 Tahun, MK Diskualifikasi Yusak Yaluwo dari Pilbup Boven Digoel
44 2020-01-23 Pemerintah Pertanyakan Kedudukan Hukum Pemohon Uji UU MD3
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-03-11 00:00:00 Mahasiswa Unika Perbaiki Permohonan Uji UU Perdagangan
2 2020-01-08 00:00:00 Pembentukan UU MD3 Dipersoalkan, DPR dan Pemerintah Berikan Keterangan
3 2019-04-15 00:00:00 Anggota KPU Mengajukan UU Pemilu ke MK
4 2019-02-26 00:00:00 UU Perdagangan Digugat Mahasiswa
5 2019-05-07 00:00:00 Pengujian Jasa Pendidikan di UU Perdagangan Terus Bergulir
6 2019-11-11 00:00:00 Perubahan Ketiga UU MD3 Dipersoalkan Para Advokat
7 2019-09-23 00:00:00 MK Putuskan Ketentuan Suara Perolehan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pemilu
8 2019-05-07 00:00:00 Ketentuan Suara Perolehan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pemilu diuji ke MK
9 2019-05-20 00:00:00 MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi UU Pilkada
10 2019-12-02 00:00:00 Ketentuan Pemufakatan Jahat Digugat ke MK
11 2019-02-06 00:00:00 Pemohon Perbaiki Uji Materi Ketentuan Pengadaan PNS
12 2019-10-24 00:00:00 Pemohon Perbaiki Uji Materi UU Pilkada
13 2019-03-27 00:00:00 Mahasiswa Unika Ajukan Ketentuan Jasa Pendidikan Pada UU Perdagangan di MK
14 2019-10-08 00:00:00 ICW dan Perludem Uji Materi UU Pilkada
15 2019-03-26 00:00:00 Pengucapan Putusan Pengujian Ketentuan Pengadaan PNS
16 2019-04-02 00:00:00 Anggota KPU Mengajukan UU Pemilu ke MK
17 2019-12-11 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU Pilkada
18 2020-11-25 00:00:00 MK Ucapkan Ketetapan terhadap Perkara Pengujian UU MD3
19 2020-01-22 00:00:00 DPR dan Pemerintah Dihadirkan dalam Uji Perubahan Ketiga UU MD3
20 2019-09-23 00:00:00 Pemohon Uji Materi Putusan PPHI Perbaiki Permohonan
21 2019-04-22 00:00:00 Keterangan Para Ahli dalam Ketentuan Jasa Pendidikan di UU Perdagangan
22 2019-09-10 00:00:00 Mantan Pegawai Perum Peruri Uji Materi Ketentuan PK pada Putusan PHI
23 2020-01-29 00:00:00 MK Putus Ketentuan Pemufakatan Jahat
24 2019-05-20 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU Pemilu
25 2019-01-22 00:00:00 Abaikan UU Kesehatan, Ketentuan Pengadaan PNS Diuji
26 2020-01-08 00:00:00 Pemohon Perbaiki Permohonan Ketentuan Pemufakatan Jahat
27 2019-10-23 00:00:00 MK Akan Putus Uji Materi UU PPHI dan UU MA
28 2019-05-20 00:00:00 MK Kembali Putuskan Pengujian UU Pemilu
29 2019-04-08 00:00:00 Mahasiswa Ajukan Ketentuan Jasa Pendidikan Pada UU Perdagangan di MK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-03-26 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
2 2019-02-26 Pendidikan Dianggap Komoditas, Mahasiswa Uji UU Perdagangan
3 2019-10-23 Mutatis Mutandis, Uji UU MA dan UU PPHI Ditolak
4 2019-11-28 Permohonan Uji Aturan Perdagangan Jasa Pendidikan Tidak Dapat Diterima
5 2019-04-02 Ketentuan Jumlah Anggota KPU Kembali Dipermasalahkan, UU Pemilu Digugat
6 2022-05-31 Tafsir MK Terhadap Norma Pelaku Perbuatan Tercela Calon Kepala Daerah
7 2020-01-29 Kabur, Permohonan Pasal ‘Makar' Tidak Dapat Diterima
8 2019-12-11 Mantan Narapidana Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju dalam Pilkada
9 2019-09-23 Tidak Beralasan Hukum, Uji Aturan Persyaratan Perolehan Suara Pilpres Ditolak
10 2019-11-11 Tiga Advokat Persoalkan Perubahan Ketiga UU MD3
11 2020-11-25 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU MD3
12 2019-03-27 Pemerintah Bantah Lepas Tangan Terkait Sektor Pendidikan
13 2019-09-10 Pemohon Persoalkan Tertutupnya Upaya PK pada Putusan Perselisihan Hubungan Industrial
14 2020-12-18 Permohonan Uji PPHI Tidak Dapat Diterima
15 2019-04-08 Aturan Pendidikan Sebagai Komoditas, DPR Nilai Bersifat Konstitusional
16 2019-04-23 Ahli: Meski Diperdagangkan, Pendidikan Tetap Diatur Negara
17 2019-05-07 Pengelolaan Pendidikan Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Nirlaba
18 2019-05-09 Lagi, UU Pemilu Digugat Advokat
19 2020-05-19 MK Tolak Permohonan Uji UU ASN
20 2019-01-22 Perawat Uji UU ASN
21 2021-03-22 Belum Selesaikan Masa Jeda 5 Tahun, MK Diskualifikasi Yusak Yaluwo dari Pilbup Boven Digoel