[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 5/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2019-02-06 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2019-01-11 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 5/PUU-XVII/2019, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
6 2019-01-22
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jadwal Sidang
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
8 2019-02-06
14:00		 Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan (II) Jadwal Sidang
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-01-22
11:00 WIB		 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF Audio
2 2019-02-06
14:00 WIB		 Perbaikan Permohonan (II) PDF Audio
3 2019-03-13
13:30 WIB		 "Pengucapan Putusan" PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-01-06 Harus Pemerintah Daerah yang Bersangkutan, MK Nyatakan Tidak Dapat Diterima Uji UU Pembentukan Otonom Irba
2 2020-01-14 Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
3 2019-10-16 Perludem Tegaskan Pentingnya Pemilihan Anggota Legislatif dan Kepala Daerah Terpisah
4 2020-05-20 MK Putus Uji Eksistensi KPAID dalam UU Perlindungan Anak
5 2019-05-14 Pemohon Uji UU Pembentukan Otonom Irba Pertegas Kedudukan Hukum
6 2019-04-26 Membuka Peluang Ketidakadilan, MK Kabulkan Sebagian Uji UU ASN
7 2020-01-08 Anak-Anak Pelosok Tak Terlindungi, KPAI Mengadu ke MK
8 2023-02-15 PKN Minta Hak Usung Capres
9 2019-11-26 Pemohon Uji UU KIP Perbaiki Permohonan
10 2023-06-27 Seleksi Anggota KPU dalam Desain Pemilu Serentak
11 2019-11-20 Frasa ‘Sudah/Pernah Kawin' Sebagai Syarat Pemilih Diuji ke MK
12 2019-10-23 Kabur, Uji UU Keterbukaan Informasi Publik Tidak Dapat Diterima
13 2019-12-04 Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Permohonan
14 2019-04-02 Ketentuan Hasil Survei dan Hitung Cepat Diuji ke MK
15 2023-08-04 Enny Nurbaningsih Bicara Kesiapan MK Mengawal Pemilu Serentak 2024
16 2019-04-16 Pengumuman Quick Count Harus Dua Jam Setelah Pemungutan Suara Indonesia Bagian Barat
17 2019-02-06 Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
18 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
19 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
20 2019-12-11 Permohonan Uji KUH Perdata Tidak Dapat Diterima
21 2019-04-30 Pertanyakan Putusan Pepera, Dewan Adat Papua Uji UU Pembentukan Otonom Irba
22 2019-03-13 MK Tidak Dapat Menerima Uji UU Penodaan Agama
23 2019-09-26 Pemohon Jabarkan Contoh Konkret Pemaknaan Multitafsir UU KIP
24 2019-11-19 DPR: Pemilu “Serentak” Merupakan Tindak Lanjut Putusan MK
25 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
26 2022-07-07 MK Tegaskan Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Konstitusional
27 2019-10-02 Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak
28 2019-09-13 Dinilai Multitafsir, UU Keterbukaan Informasi Publik Digugat ke MK
29 2019-11-13 Pemohon Uji UU Agraria Sampaikan Perbaikan Permohonan
30 2019-04-11 Pemerintah: Kegiatan Survei di Masa Tenang Mengganggu Ketertiban Umum
31 2019-01-22 Tak Kunjung Direvisi, Mahasiswa Uji Kembali UU Penodaan Agama
32 2021-12-21 Hakim Konstitusi Harus Menanggalkan Hubungan dengan Lembaga Pengusul
33 2024-10-17 Perludem Perkuat Argumentasi Uji Pemilu Serentak Lima Kotak
34 2024-10-04 Perludem: Pemilu Serentak Lima Kotak Melemahkan Pelembagaan Partai Politik
35 2020-02-27 MK: Penentuan Model Penyelenggaraan Pemilu sebagai Kebijakan Pembentuk Undang-undang
36 2024-03-20 Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 Menjabat Sampai Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024
37 2023-05-15 Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
38 2020-01-29 Aturan ‘Sudah/Pernah Kawin' Sebagai Syarat Memilih Konstitusional
39 2022-10-12 Permohon Perbaiki Uji Stigmatisasi Penyandang Disabilitas Mental
40 2021-11-24 Pembentuk UU Penentu Model Keserentakan Pemilu
41 2024-02-07 Sejumlah Kepala Daerah Persoalkan Kompleksitas Pilkada Serentak
42 2024-12-10 DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
43 2023-03-08 Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
44 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
45 2023-11-15 Masa Jabatan Terpotong, Tujuh Kepala Daerah Uji UU Pilkada
46 2024-10-11 Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Bahas Implikasi Putusan MK terhadap Demokrasi Indonesia
47 2022-09-08 Perludem Minta Sengketa Pilkada Diadili MK
48 2021-09-27 DPR: Pemilu Serentak Tindak Lanjut Putusan MK
49 2024-07-15 Mahasiswa FH Unigoro Belajar Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilu dan Pilkada
50 2019-03-04 Pemohon Kurangi Pasal Pengujian UU ASN
51 2023-12-21 Tafsir MK Tentang Batas Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dalam Pilkada 2018
52 2022-09-21 Akses Data Gana-Gini Terhambat UU KIP Digugat
53 2024-02-26 Tiga Belas Kepala Daerah Minta MK Mendesain Ulang Jadwal Pilkada
54 2020-03-06 Mahasiswa UIN Raden Inten Lampung Belajar Putusan Landmark MK
55 2019-10-30 Menguji Ketentuan Penggantian Ahli Waris
56 2019-04-08 Pemohon Uji Ketentuan Survei dan Hitung Cepat Sampaikan Perbaikan
57 2019-02-19 Alami Ketidakpastian Status Kepegawaian, PNS Gugat UU ASN
58 2020-01-23 Pemohon Uji UU Perlindungan Anak Sampaikan Perbaikan
59 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
60 2023-11-29 Akhir Masa Jabatan Tujuh Kepala Daerah Tidak Mengganggu Jadwal Pilkada Serentak 2024
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-01-06 00:00:00 MK Putus Uji Materi Konstitusionalitas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)
2 2019-10-23 00:00:00 MK Putus Uji Materi Ketentuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3 2019-05-14 00:00:00 MK Akan Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi Konstitusionalitas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)
4 2019-10-16 00:00:00 Permohonan Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak” Diperbaiki
5 2020-01-08 00:00:00 KPAI Gugat UU Perlindungan Anak ke MK
6 2019-11-13 00:00:00 Pemohon Uji Materi Ketentuan Penggantian Ahli Waris Perbaiki Permohonan
7 2019-12-11 00:00:00 Ketentuan Penggantian Ahli Waris Akan Diputus MK
8 2019-04-30 00:00:00 MK Uji Materi Konstitusionalitas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)
9 2019-02-06 00:00:00 Mahasiswa Meminta UU Penodaan Agama Segera Direvisi
10 2019-09-12 00:00:00 MK Gelar Uji Materi Ketentuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
11 2019-11-18 00:00:00 Mahkamah Hadirkan Ahli dalam Sidang Permohonan Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak”
12 2019-09-26 00:00:00 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Ketentuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
13 2019-04-25 00:00:00 Empat Gugatan terkait Pemberhentian PNS Segera Diputus
14 2019-03-13 00:00:00 Sidang Putusan Pengujian UU Penodaan Agama
15 2019-10-02 00:00:00 Uji Ketentuan “Pemilu Lima Kotak”, MK Sidangkan Permohonan Perludem
16 2019-10-30 00:00:00 Ketentuan Penggantian Ahli Waris Digugat ke MK
17 2019-01-22 00:00:00 UU Penodaan Agama Diminta Segera Direvisi
18 2019-02-19 00:00:00 MK Kembali Terima Gugatan terkait Ketentuan Pemberhentian PNS
19 2020-05-19 00:00:00 MK Akan Putus Uji Materi UU Perlindungan Anak
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-04-26 Membuka Peluang Ketidakadilan, MK Kabulkan Sebagian Uji UU ASN
2 2019-10-23 Kabur, Uji UU Keterbukaan Informasi Publik Tidak Dapat Diterima
3 2019-12-04 Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Permohonan
4 2019-04-02 Ketentuan Hasil Survei dan Hitung Cepat Diuji ke MK
5 2019-04-16 Pengumuman Quick Count Harus Dua Jam Setelah Pemungutan Suara Indonesia Bagian Barat
6 2019-02-06 Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
7 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
8 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
9 2019-12-11 Permohonan Uji KUH Perdata Tidak Dapat Diterima
10 2019-04-30 Pertanyakan Putusan Pepera, Dewan Adat Papua Uji UU Pembentukan Otonom Irba
11 2019-03-13 MK Tidak Dapat Menerima Uji UU Penodaan Agama
12 2019-09-26 Pemohon Jabarkan Contoh Konkret Pemaknaan Multitafsir UU KIP
13 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
14 2019-10-02 Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak
15 2019-09-13 Dinilai Multitafsir, UU Keterbukaan Informasi Publik Digugat ke MK
16 2019-04-11 Pemerintah: Kegiatan Survei di Masa Tenang Mengganggu Ketertiban Umum
17 2020-02-27 MK: Penentuan Model Penyelenggaraan Pemilu sebagai Kebijakan Pembentuk Undang-undang
18 2020-01-29 Aturan ‘Sudah/Pernah Kawin' Sebagai Syarat Memilih Konstitusional
19 2020-03-06 Mahasiswa UIN Raden Inten Lampung Belajar Putusan Landmark MK
20 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK