[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2018-12-21 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2019-01-04 09:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XVII/2019, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-02-14
14:00 WIB		 Pengucapan Ketetapan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-10-01 Pemohon Uji Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Perkuat Alasan Permohonan
2 2019-09-18 Menyoal Aturan Ambang Batas Hambat Pencalonan Kepala Daerah
3 2020-09-23 Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum
4 2020-01-14 Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang Uji UU KPK
5 2020-01-29 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji KUHP dan KUHAP
6 2020-10-27 Partai Politik Lokal Tidak Termasuk Kekhususan dalam UU Otsus Papua
7 2019-03-14 Tak Bisa Jadi Kuasa Hukum dalam Sidang DKPP, Advokat Uji UU Pemilu
8 2019-09-23 Pemohon Uji UU Otsus Provinsi Papua Renvoi Profesi
9 2019-11-13 MK Tunda Keterangan Ahli Otsus Papua
10 2019-03-13 MK Tolak Uji UU Kabupaten Buru Selatan
11 2019-02-14 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Materiil Aturan PPPK
12 2019-10-28 Ahli Pemohon Belum Siap Beri Keterangan, Sidang Uji UU Otsus Papua Ditunda
13 2019-02-07 Persoalkan Batas Wilayah, UU Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Diuji
14 2019-04-24 Politikus Jadi Majelis Wali Amanat Kampus, Mahasiswa UI Uji UU Dikti
15 2019-04-15 MK: Advokat Dapat Menjadi Penasihat Hukum dalam Sidang DKPP
16 2020-02-04 DPR: Kewenangan Penyadapan KPK Harus Dilakukan Hati-Hati
17 2019-12-03 Para Pemohon Uji UU KPK Sampaikan Perbaikan
18 2019-12-10 Menyoal Penyitaan Barang Bukti Milik Terpidana
19 2019-11-28 Mutatis Mutandis, Permohonan Calon Peserta Pilkada 2020 Tidak Dapat Diterima
20 2019-11-28 MK: Pengelola Perguruan Tinggi Tidak Terkait UU Dikti
21 2019-10-31 PK Kedua Ditolak, UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
22 2019-09-10 Menyoal Pendirian Partai Lokal di Provinsi Papua
23 2020-09-23 Kewenangan dan Status Dewan Pengawas Tidak Disebut dalam UU KPK
24 2019-10-07 UU Otsus Papua Bentuk Dukungan Pemerintah Pusat
25 2019-03-27 Advokat Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
26 2019-11-19 UU KPK Kembali diuji MK
27 2019-02-20 Kuasa Hukum Pemohon Uji UU Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Lakukan Renvoi
28 2019-01-29 Guru Honorer Tarik Permohonan Uji Materiil Aturan PPPK
29 2019-11-11 Perbaikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman Semakin Kabur
30 2019-01-15 Guru Honorer Uji UU ASN
31 2019-05-10 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Dikti
32 2020-01-10 Pemohon Uji UU KUHP dan KUHAP Perbaiki Surat Kuasa
33 2020-03-04 Penasihat KPK Sebut Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa
34 2019-12-17 Daerah Otonomi Khusus Boleh Bersifat Desentralisasi Asimetris
35 2020-02-03 Ahli: Diperlukan Desain Desentralisasi Asimetris Khusus Bagi Papua
36 2019-11-28 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji Aturan Peninjauan Kembali
37 2019-10-17 Ahli: Frasa Partai Politik dalam UU Otsus Papua Tak Sesuai Kepentingan Masyarakat Papua
38 2020-01-14 Pemohon Urung Hadirkan Ahli dan Saksi, MK Tunda Sidang Uji UU Otsus Papua
39 2021-05-05 MK: Dewas KPK dan Pimpinan KPK Bukanlah Struktur yang Hierarkis
40 2025-05-19 MK Ajak Mahasiswa Gencarkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-10-26 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Pembentukan Partai Lokal Papua
2 2019-02-07 00:00:00 Bupati Suru Pertanyakan Wilayah Administratifnya
3 2019-04-24 00:00:00 Netralitas Pendidikan Tinggi dalam Perpolitikan Dinilai Belum Diatur Secara Jelas
4 2019-03-13 00:00:00 Sengketa Wilayah Administratif Kabupaten Buru Segera Diputus MK
5 2019-10-07 00:00:00 Permohonan Uji Materi UU Otonomi Khusus Papua Diperbaiki
6 2019-01-30 00:00:00 Aliansi Anak Bangsa Uji Ketentuan KUHAP ke MK
7 2019-12-17 00:00:00 Ahli Pemohon Berikan Keterangan Terkait UU Otonomi Khusus Papua
8 2019-01-29 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU ASN
9 2020-01-09 00:00:00 Uji Ketentuan Penyitaan Barang Milik Terpidana Masuki Tahap Perbaikan
10 2019-03-20 00:00:00 Pemohon Perkara UU Pemilu Perbaiki Permohonan
11 2019-03-25 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait dalam Ketentuan DPTb dan Syarat e-KTP pada UU Pemilu
12 2020-01-30 00:00:00 MK Hadirkan Ahli Terkait Ketentuan Pembentukan Partai Lokal Papua
13 2019-11-11 00:00:00 PK Kedua Ditolak, Uji Materi UU Kekuasaan Kehakiman Kembali Diuji
14 2019-03-14 00:00:00 Tiga Perkara UU Pemilu kembali diujikan di MK
15 2019-09-18 00:00:00 Pemohon Uji Ketentuan Syarat Dukungan Menjadi Calon Kepala Daerah
16 2019-10-16 00:00:00 Ahli Pemohon Berikan Keterangan Terkait UU Otonomi Khusus Papua
17 2019-10-28 00:00:00 Ahli Pemohon Kembali Berikan Keterangan Terkait UU Otonomi Khusus Papua
18 2019-05-09 00:00:00 Pengelola Lembaga Perguruan Tinggi Diharapkan Bebas dari Pengaruh Politik
19 2019-01-15 00:00:00 Guru Honorer Uji Ketentuan dalam UU ASN ke MK
20 2020-01-29 00:00:00 Uji Ketentuan Penyitaan Barang Milik Terpidana Segera Diputus
21 2019-09-09 00:00:00 Partai Lokal Papua Tak Maju Pileg 2019, UU Otonomi Khusus Papua Minta Diuji
22 2019-12-10 00:00:00 Pengacara Uji Ketentuan Penyitaan pada KUHAP
23 2019-02-14 00:00:00 Pengucapan Ketetapan Uji Materi UU ASN
24 2019-11-28 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU Pendidikan Tinggi
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-10-01 Pemohon Uji Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Perkuat Alasan Permohonan
2 2019-09-18 Menyoal Aturan Ambang Batas Hambat Pencalonan Kepala Daerah
3 2020-09-23 Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum
4 2020-01-29 MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Uji KUHP dan KUHAP
5 2020-10-27 Partai Politik Lokal Tidak Termasuk Kekhususan dalam UU Otsus Papua
6 2019-03-14 Tak Bisa Jadi Kuasa Hukum dalam Sidang DKPP, Advokat Uji UU Pemilu
7 2019-03-13 MK Tolak Uji UU Kabupaten Buru Selatan
8 2019-02-07 Persoalkan Batas Wilayah, UU Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Diuji
9 2019-04-24 Politikus Jadi Majelis Wali Amanat Kampus, Mahasiswa UI Uji UU Dikti
10 2019-04-15 MK: Advokat Dapat Menjadi Penasihat Hukum dalam Sidang DKPP
11 2019-12-10 Menyoal Penyitaan Barang Bukti Milik Terpidana
12 2019-11-28 Mutatis Mutandis, Permohonan Calon Peserta Pilkada 2020 Tidak Dapat Diterima
13 2019-11-28 MK: Pengelola Perguruan Tinggi Tidak Terkait UU Dikti
14 2019-09-10 Menyoal Pendirian Partai Lokal di Provinsi Papua
15 2020-09-23 Kewenangan dan Status Dewan Pengawas Tidak Disebut dalam UU KPK
16 2019-10-07 UU Otsus Papua Bentuk Dukungan Pemerintah Pusat
17 2019-02-20 Kuasa Hukum Pemohon Uji UU Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Lakukan Renvoi
18 2019-01-15 Guru Honorer Uji UU ASN
19 2020-03-04 Penasihat KPK Sebut Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa
20 2019-11-28 MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji Aturan Peninjauan Kembali