[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 30/PUU-XVI/2018 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2018-04-04 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2018-04-09 09:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 30/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-04-30 Pemohon Uji UU Pemilu Perkuat Kedudukan Hukum
2 2018-12-11 Menyoal Putusan Pengadilan Lain yang Bertentangan dengan Putusan MK
3 2020-10-14 Pemohon Uji KUH Perdata Pertegas Dalil Permohonan
4 2018-07-31 MK Tanggapi Pernyataan Oesman Sapta Odang
5 2019-01-30 Uji Aturan Amar Putusan MK Tidak Dapat Diterima
6 2018-05-24 Pemerintah: UU Pemilu Mencerminkan Kesetaraan di Hadapan Hukum
7 2018-12-20 Pemohon Uji UU MK Tambahkan Pasal Dasar Pengujian
8 2018-09-20 MK Tegaskan Waktu Keberlakuan Putusan Soal Larangan Caleg DPD dari Parpol
9 2019-01-29 Pileg dan Pilpres Serentak 2019 Adalah Ujian Integritas bagi MK
10 2022-07-16 Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK
11 2021-12-21 Hakim Konstitusi Harus Menanggalkan Hubungan dengan Lembaga Pengusul
12 2024-06-07 Lokus Tak Jelas, Dalil Pengurangan Suara Caleg DPD NTB Ditolak
13 2024-09-27 Persamaan dan Perbedaan MK dengan MA dalam Pengujian Undang-Undang
14 2018-11-22 KPU Audiensi ke MK
15 2018-07-23 MK: Anggota DPD Tidak Boleh Rangkap Pengurus Parpol
16 2018-04-16 Hendak Nyaleg, Syarat Peserta Pemilu Digugat
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-07-10 00:00:00 Frasa “Pekerjaan Lain” pada UU Pemilu Diuji
2 2018-09-20 00:00:00 Rilis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
3 2018-05-24 00:00:00 Frasa “Pekerjaan Lain” pada UU Pemilu Diuji di MK
4 2018-04-16 00:00:00 Ketiadaan Syarat Non-Parpol Bagi Calon Anggota DPD Dipersoalkan
5 2018-06-28 00:00:00 Frasa “Pekerjaan Lain” pada UU Pemilu Diuji di MK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2020-10-14 Pemohon Uji KUH Perdata Pertegas Dalil Permohonan
2 2019-01-30 Uji Aturan Amar Putusan MK Tidak Dapat Diterima
3 2018-05-24 Pemerintah: UU Pemilu Mencerminkan Kesetaraan di Hadapan Hukum
4 2018-07-23 MK: Anggota DPD Tidak Boleh Rangkap Pengurus Parpol
5 2018-04-16 Hendak Nyaleg, Syarat Peserta Pemilu Digugat