[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XVI/2018 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2018-01-15 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2018-01-17 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-04-05 UU MD3 Kembali Diuji di MK
2 2018-12-13 Permohonan Uji UU MK Tidak Dapat Diterima
3 2018-03-22 Uji UU MD3, Pemohon Perbaiki Permohonan
4 2019-02-27 MK Tolak Permohonan FPP BNI
5 2018-05-30 Para Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Permohonan
6 2018-02-08 Pemohon Ubah Norma dalam Uji UU Ketenagakerjaan
7 2019-02-06 Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
8 2018-12-06 Frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata Digugat
9 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
10 2018-04-03 Pemerintah dan DPR Tak Siap, Uji UU MD3 Ditunda
11 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
12 2018-10-04 Pemohon Uji UU Penodaan Agama Perkuat Alasan Permohonan
13 2019-03-13 MK Tidak Dapat Menerima Uji UU Penodaan Agama
14 2018-12-14 Permohonan UU Penodaan Agama Ditolak MK
15 2018-05-08 Ahli: Kewenangan Pemanggilan Paksa dalam UU MD3 Bersifat Imperatif
16 2018-05-15 Aturan Masa Jabatan Presiden Diuji
17 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
18 2018-07-24 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Tolak Uji UU Ketenagakerjaan
19 2018-04-19 Ahli : Pemanggilan Paksa Harus Dikembalikan untuk Pengawasan Pemerintah
20 2018-10-25 Anggap Tak Beri Kepastian Hukum, UU MK Diuji
21 2019-01-22 Tak Kunjung Direvisi, Mahasiswa Uji Kembali UU Penodaan Agama
22 2018-06-28 MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
23 2018-05-31 Ahli: UU MD3 Cederai Demokrasi
24 2018-11-06 Uji UU MK, Pemohon Tak Bawa Perbaikan Permohonan
25 2018-10-31 MK Tegaskan Aturan Praperadilan Konstitusional
26 2021-09-16 Menyoal Konstitusionalisme Kebebasan Beragama serta Memerangi Ekstremisme dan Terorisme
27 2018-12-20 Penggugat Frasa “Tionghoa” dalam UU KUHPerdata Cabut Permohonan
28 2024-01-31 Tenggang Waktu Praperadilan Demi Kepastian Hukum
29 2018-01-29 Anggap Perjanjian PKWT Multitafsir, UU Ketenagakerjaan Diuji
30 2018-07-11 Aturan Hak Imunitas Advokat Digugat
31 2018-11-09 Ahli: Frasa “Itikad Baik” dalam UU Advokat Multitafsir
32 2018-04-13 DPR: Hak Imunitas Lindungi Tugas dan Wewenang Sebagai Wakil Rakyat
33 2018-03-09 Belum Disahkan, UU MD3 Digugat ke MK
34 2018-07-24 Pemohon Uji UU Advokat Perbaiki Permohonan
35 2018-04-17 Uji UU MD3, PMKRI Lakukan Perbaikan Permohonan
36 2018-06-08 Dinilai Diskriminatif, Pensiunan Bank Uji UU Ketenagakerjaan
37 2023-12-20 Tukang Bangunan Uji Aturan Gugurnya Praperadilan dalam KUHAP
38 2018-09-19 Pemohon Uji Aturan Praperadilan Perbaiki Permohonan
39 2023-04-11 Advokat Perbaiki Kedudukan Hukum dalam Uji KUHAP
40 2018-06-26 Pemohon Uji UU Ketenagakerjaan Perbaiki Petitum
41 2018-10-25 Permohonan Tidak Jelas, MK Tolak Uji UU Ketenagakerjaan
42 2018-05-31 MK Tolak Uji Materiil UU Ketenagakerjaan
43 2018-09-05 Pesangon Kurang Bayar, UU Ketenagakerjaan Diuji
44 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
45 2018-09-05 MK Buka Kotak Hasil Penghitungan Suara Pilgub Maluku Utara
46 2018-10-18 Pemerintah: Aturan Pelarangan Menuntut Advokat, Melindungi Profesi
47 2018-07-23 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU MD3
48 2023-05-25 Ketika Sidang Pertama Dimulai, Permintaan Praperadilan Gugur
49 2018-09-19 Mahasiswa Uji Aturan Penistaan Agama
50 2019-01-24 MK Kabulkan Penarikan Uji UU KUHPerdata
51 2018-07-24 Dua Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
52 2018-06-29 Permohonan Uji Syarat Wapres Tidak Dapat Diterima
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-02-27 00:00:00 Dua Perkara Uji Hak Imunitas Profesi Advokat Segera Diputus MK
2 2018-12-19 00:00:00 Pengujian Frasa “Tionghoa” dalam KUHPerdata
3 2018-10-24 00:00:00 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Digugat
4 2018-09-18 00:00:00 Advokat Gugat Aturan Praperadilan
5 2018-09-05 00:00:00 Aturan Praperadilan Digugat
6 2018-07-11 00:00:00 LKBH Sahid Uji Hak Imunitas Advokat
7 2018-10-04 00:00:00 Mahasiswa UI Perbaiki Permohonan Uji Materi Pasal Penistaan Agama
8 2018-10-30 00:00:00 Sidang Putusan Pengujian UU Terorisme dan UU KUHAP
9 2018-12-12 00:00:00 Gugatan terkait UU MK Diputus Hari Ini
10 2018-06-07 00:00:00 Uang Pesangon Menjadi Hutang Saat Pensiun
11 2018-07-24 00:00:00 LKBH Sahid Perbaiki Permohonan Uji Hak Imunitas Advokat
12 2018-10-17 00:00:00 MK Akan Dengar Keterangan Pemerintah Dalam Uji Hak Imunitas Advokat
13 2018-11-07 00:00:00 MK Kembali Sidangkan Dua Perkara Uji Hak Imunitas Profesi Advokat
14 2018-12-13 00:00:00 MK Putus Uji Materi Pasal Penistaan Agama
15 2018-07-23 00:00:00 Pengucapan Putusan pada UU Pemilu, UU MD3 serta UU Ketenagakerjaan
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-04-05 UU MD3 Kembali Diuji di MK
2 2019-02-27 MK Tolak Permohonan FPP BNI
3 2018-02-08 Pemohon Ubah Norma dalam Uji UU Ketenagakerjaan
4 2019-02-06 Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
5 2019-04-23 Pemohon Uji UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
6 2019-04-10 Tak Memuat Mekanisme Pengaduan Konstitusional, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
7 2019-03-13 MK Tidak Dapat Menerima Uji UU Penodaan Agama
8 2018-05-08 Ahli: Kewenangan Pemanggilan Paksa dalam UU MD3 Bersifat Imperatif
9 2018-05-15 Aturan Masa Jabatan Presiden Diuji
10 2019-09-17 Pemerintah: Pengaduan Konstitusional Mengaburkan Kewenangan MK
11 2018-07-24 Bukan Persoalan Konstitusionalitas, MK Tolak Uji UU Ketenagakerjaan
12 2018-04-19 Ahli : Pemanggilan Paksa Harus Dikembalikan untuk Pengawasan Pemerintah
13 2018-10-25 Anggap Tak Beri Kepastian Hukum, UU MK Diuji
14 2018-06-28 MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
15 2018-05-31 Ahli: UU MD3 Cederai Demokrasi
16 2018-10-31 MK Tegaskan Aturan Praperadilan Konstitusional
17 2018-01-29 Anggap Perjanjian PKWT Multitafsir, UU Ketenagakerjaan Diuji
18 2018-07-11 Aturan Hak Imunitas Advokat Digugat
19 2018-04-13 DPR: Hak Imunitas Lindungi Tugas dan Wewenang Sebagai Wakil Rakyat
20 2018-03-09 Belum Disahkan, UU MD3 Digugat ke MK
21 2018-07-24 Pemohon Uji UU Advokat Perbaiki Permohonan
22 2018-04-17 Uji UU MD3, PMKRI Lakukan Perbaikan Permohonan
23 2018-06-08 Dinilai Diskriminatif, Pensiunan Bank Uji UU Ketenagakerjaan
24 2019-09-25 Ahli: Constitutional Complaint Dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK
25 2018-10-18 Pemerintah: Aturan Pelarangan Menuntut Advokat, Melindungi Profesi
26 2018-07-24 Dua Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
27 2018-06-29 Permohonan Uji Syarat Wapres Tidak Dapat Diterima