[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XVI/2018 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2018-03-29 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2018-01-09 09:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-07-24 Dua Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
2 2018-12-21 Ahli: Kewenangan Penggabungan Tindak Pidana Wewenang Kejaksaan
3 2018-10-25 MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengemudi Ojek Daring
4 2018-10-24 Sidang Uji UU Tindak Pidana Pencucian Uang Ditunda
5 2019-01-07 Ahli: Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasannya Saling Bertentangan
6 2018-12-05 Terdakwa Narkoba Perbaiki Permohonan UU Telekomunikasi
7 2018-03-22 Ahli: Penahanan dalam KUHAP Tidak Langgar Asas Praduga Tak Bersalah
8 2018-03-29 Wilayah Diklaim Daerah Lain, Bupati Selayar Uji Aturan Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
9 2018-04-18 Ahli: Operasional Usaha BUMN Belum Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat
10 2018-05-22 Pemerintah Beri Keterangan Terkait Wilayah Administrasi Pulau Kakabia
11 2019-05-21 Tak Punya Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Menerima Uji UU TPPU
12 2019-02-14 Ahli Pemerintah Tak Hadir, MK Tunda Uji UU Telekomunikasi
13 2018-12-04 Pulau Kakabia Masuk dalam Kabupaten Buton Selatan, Konstitusional
14 2018-04-12 Ketua DPRD Bergabung dengan Bupati Selayar Uji UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
15 2018-10-19 Terpidana Kasus Century Uji KUHAP dan KUHP
16 2019-04-15 MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU Telekomunikasi
17 2018-01-15 Advokat Nilai Aturan Penahanan dalam KUHAP Inkonstitusional
18 2018-11-19 Pemerintah Paparkan Soal Penyidik Pidana Asal
19 2018-06-08 Dianggap Timbulkan Ketidakpastian Masa Depan LPJK, UU Jasa Konstruksi Diuji
20 2019-01-09 Pemerintah: UU Telekomunikasi Beri Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi
21 2018-11-22 Terkait Proses Peradilan Pidana, UU Telekomunikasi Diuji
22 2018-03-20 Pemohon Uji Aturan Pengalihan Saham BUMN Perbaiki Petitum
23 2018-06-26 Pemohon Uji UU Jasa Konstruksi Cabut Permohonan
24 2018-07-02 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU Jasa Konstruksi
25 2018-02-15 Pemerintah: Proses Penahanan Tersangka Melalui Syarat Ketat
26 2019-02-06 Ahli Pemohon Tak Hadir, Sidang Uji UU Telekomunikasi Ditunda
27 2019-03-13 MK Tidak Dapat Terima Permohonan Bupati Kepulauan Selayar
28 2019-01-21 UU Telekomunikasi Beri Kepastian Hukum Proses Peradilan Pidana
29 2018-07-25 Pengojek Konvensional Kota Batam Uji UU LLAJ dan UU ITE
30 2018-11-16 Pemerintah Belum Siap, Sidang Uji KUHAP Ditunda
31 2018-04-26 Pemerintah dan DPR Belum Siap, Uji UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Ditunda
32 2018-05-03 Ahli: Holdingisasi BUMN Berakibat Kerugian Negara
33 2018-12-06 Pemerintah: Aturan Penggabungan Tindak Pidana Berikan Keringanan Pemidanaan
34 2021-06-16 Auriga dan Kaoem Telapak Uji UU Tindak Pidana Pencucian Uang
35 2018-05-23 MK Tolak Uji Materiil Aturan Penahanan dalam KUHAP
36 2018-07-03 Ahli: Aturan tentang Kelengkapan Dewan Diskriminatif
37 2018-01-30 Pemohon Tambah Pasal KUHAP yang Diuji
38 2018-10-05 Pemohon Uji UU Pencucian Uang Perkuat Kedudukan Hukum
39 2018-09-20 Persoalkan Tindak Pidana Asal, UU Pencegahan TPPU Diuji
40 2018-10-25 MK Tolak Permohonan Effendi Gazali
41 2019-04-15 Uji Aturan Tindak Pidana Penggabungan Ditolak
42 2018-05-24 Ahli: Pendirian BUMN Bukan Untuk Cari Untung
43 2018-11-27 BUMN Kejar Keuntungan, Tidak Kurangi Prinsip Penguasaan Negara
44 2018-06-08 Pihak Terkait: MK Tak Berwenang Adili Uji UU Buton Selatan
45 2018-05-31 Ahli: UU MD3 Cederai Demokrasi
46 2018-07-24 Effendi Gazali Sampaikan Perbaikan Permohonan
47 2018-03-05 Saham Tiga BUMN Dialihkan, UU BUMN Digugat
48 2018-03-05 Ahli: Penahanan Harus Tetap Lindungi Hak Asasi Tersangka
49 2018-12-13 Seiring Berkembang Kasus TPPU, Batas Penyidik Pun Harus Dibuka
50 2018-07-10 Lagi, Ambang Batas Pencalonan Presiden Diuji
51 2018-08-06 Pengojek Konvensional Batam Perbaiki Permohonan
52 2018-04-03 Pemerintah dan DPR Tunda Beri Keterangan Uji UU BUMN
53 2018-05-15 Pemohon Uji UU MD3 Perbaiki Permohonan
54 2018-10-11 Sidang Uji UU Buton Selatan Ditunda
55 2018-11-01 Terpidana Kasus Century Perbaiki Permohonan Uji KUHAP dan KUHP
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-10-04 00:00:00 Pemohon Uji UU TPPU Perbaiki Permohonan
2 2019-04-15 00:00:00 Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji UU Telekomunikasi
3 2018-07-24 00:00:00 Pengojek Pangkalan Kota Batam Uji UU LLAJ dan UU ITE
4 2018-12-11 00:00:00 Pemohon Hadirkan Ahli dalam Uji UU TPPU
5 2018-03-29 00:00:00 Bupati Kepulauan Selayar Uji Materi UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
6 2018-04-18 00:00:00 MK Kembali Dengar Keterangan DPR dalam Uji Materi Ketentuan Pengalihan Saham dalam BUMN
7 2019-01-07 00:00:00 MK Hadirkan Ahli dalam Uji UU TPPU
8 2018-10-23 00:00:00 MK Akan Dengar Keterangan Pemerintah Dalam Uji UU TPPU
9 2018-04-10 00:00:00 MK Kembali Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji Materi Ketentuan BUMN Menjadi Persero
10 2018-05-23 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Ahli dalam Uji UU BUMN
11 2019-01-09 00:00:00 UU Telekomunikasi Diuji Mahkamah Konstitusi
12 2018-08-06 00:00:00 Pengojek Pangkalan Kota Batam Perbaiki Permohonan Uji UU LLAJ dan UU ITE
13 2018-06-07 00:00:00 MK Dengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
14 2018-06-26 00:00:00 MK Dengarkan DPR dan Ahli Presiden dalam Uji Materi UU BUMN
15 2018-03-19 00:00:00 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Ketentuan BUMN Menjadi Persero
16 2018-05-15 00:00:00 Buruh Mempertanyakan Hak Lembaga Legislatif
17 2018-03-05 00:00:00 Uji Materi Ketentuan Penahanan, MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon
18 2018-07-09 00:00:00 Hasil Pemilu 2014 Digunakan Sebagai Ambang Batas Pengusulan Presiden Pada Pemilu 2019
19 2018-06-06 00:00:00 LPJK Kaltim Uji Materi UU Jasa Konstruksi
20 2018-10-25 00:00:00 MK Akan Putus Uji UU LLAJ dan UU ITE
21 2018-05-02 00:00:00 Buruh Mempertanyakan Hak Lembaga Legislatif Untuk Memanggil Paksa dan Menyandera
22 2018-07-23 00:00:00 Masyarakat Merasa Dibohongi, Hasil Pemilu 2014 Sebagai Ambang Batas Pada Pemilu 2019
23 2019-02-06 00:00:00 Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji UU Telekomunikasi
24 2019-02-14 00:00:00 Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji UU Telekomunikasi
25 2018-06-26 00:00:00 LPJK Kaltim Perbaiki Permohonan Uji UU Jasa Konstruksi
26 2018-06-28 00:00:00 MK Gelar Pengucapan Ketetapan Uji UU Jasa Konstruksi
27 2019-01-21 00:00:00 MK Akan Dengar Keterangan Ahli Pemohon dalam Uji UU Telekomunikasi
28 2018-11-21 00:00:00 Pemohon Uji UU Telekomunikasi Terkait Ketentuan Peradilan Pidana
29 2018-12-04 00:00:00 Pemohon Uji UU Telekomunikasi Perbaiki Permohonan
30 2019-05-21 00:00:00 MK Putus Permohonan Uji Materi UU TPPU yang Diajukan LAPI
31 2018-04-03 00:00:00 MK akan Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji Materi Ketentuan BUMN Menjadi Persero
32 2018-11-26 00:00:00 Sifat dan Tujuan BUMN Akan Diperjelas Mahkamah
33 2018-02-15 00:00:00 Uji Materi UU KUHAP, MK Dengar Keterangan Presiden dan DPR
34 2018-05-02 00:00:00 Periksa Ketentuan Pengalihan Saham dalam BUMN, MK Kembali Dengarkan Ahli
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-07-24 Dua Permohonan Uji UU MD3 Tidak Dapat Diterima
2 2019-01-07 Ahli: Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasannya Saling Bertentangan
3 2018-03-22 Ahli: Penahanan dalam KUHAP Tidak Langgar Asas Praduga Tak Bersalah
4 2018-03-29 Wilayah Diklaim Daerah Lain, Bupati Selayar Uji Aturan Pembentukan Kabupaten Buton Selatan
5 2018-04-18 Ahli: Operasional Usaha BUMN Belum Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat
6 2018-12-04 Pulau Kakabia Masuk dalam Kabupaten Buton Selatan, Konstitusional
7 2018-10-19 Terpidana Kasus Century Uji KUHAP dan KUHP
8 2019-04-15 MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU Telekomunikasi
9 2018-11-19 Pemerintah Paparkan Soal Penyidik Pidana Asal
10 2018-06-08 Dianggap Timbulkan Ketidakpastian Masa Depan LPJK, UU Jasa Konstruksi Diuji
11 2019-01-09 Pemerintah: UU Telekomunikasi Beri Pengakuan dan Perlindungan Hak Pribadi
12 2018-03-20 Pemohon Uji Aturan Pengalihan Saham BUMN Perbaiki Petitum
13 2018-02-15 Pemerintah: Proses Penahanan Tersangka Melalui Syarat Ketat
14 2019-03-13 MK Tidak Dapat Terima Permohonan Bupati Kepulauan Selayar
15 2018-05-03 Ahli: Holdingisasi BUMN Berakibat Kerugian Negara
16 2021-06-16 Auriga dan Kaoem Telapak Uji UU Tindak Pidana Pencucian Uang
17 2018-01-30 Pemohon Tambah Pasal KUHAP yang Diuji
18 2019-04-15 Uji Aturan Tindak Pidana Penggabungan Ditolak
19 2018-05-24 Ahli: Pendirian BUMN Bukan Untuk Cari Untung
20 2018-06-08 Pihak Terkait: MK Tak Berwenang Adili Uji UU Buton Selatan
21 2018-05-31 Ahli: UU MD3 Cederai Demokrasi
22 2018-03-05 Saham Tiga BUMN Dialihkan, UU BUMN Digugat
23 2018-03-05 Ahli: Penahanan Harus Tetap Lindungi Hak Asasi Tersangka
24 2018-07-10 Lagi, Ambang Batas Pencalonan Presiden Diuji
25 2018-05-15 Pemohon Uji UU MD3 Perbaiki Permohonan