[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-XVI/2018 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2018-04-04 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2018-01-03 10:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2019-01-30 Aturan Pelarangan Penggunaan Telepon Ketika Berkendara Konstitusional
2 2018-04-25 Polri: Larangan Penggunaan GPS Saat Berkendara Ditujukan Untuk Keamanan
3 2018-03-20 LSM Perbaiki Permohonan Uji UU Perjanjian Internasional
4 2018-09-13 Aktivis HMI Persoalkan Ketidakjelasan Definisi Terorisme
5 2018-10-16 Pemerintah: Pengaturan Iklan Bukan Pembatasan Kampanye Parpol
6 2018-12-13 Tak Miliki Kedudukan Hukum, Uji UU Terorisme Tidak Dapat Diterima
7 2018-05-07 Pemohon Uji UU Pemilu Mohonkan Putusan Sela dalam Perbaikan
8 2018-03-27 Ahli: Keberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan Didasarkan Prinsip Manfaat
9 2018-10-18 Serikat Buruh Uji Aturan Mantan Napi Boleh Nyaleg
10 2018-07-16 Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Kedudukan Hukum
11 2018-12-04 Pemohon Uji UU Pemilu Pertegas Kedudukan Hukum
12 2019-01-18 Terlambat Serahkan Keterangan Ahli, Uji UU Pemilu Ditunda
13 2018-04-09 Pemerintah: Uji UU Perjanjian Internasional Akan Reduksi Peran DPR
14 2018-06-27 Ahli: Tidak Ada Korelasi Antara Pengesahan DPR dengan Pelibatan Masyarakat
15 2018-06-26 Pemohon Cabut Permohonan Uji UU Pilkada
16 2018-05-23 Tidak Punya Kedudukan Hukum, Permohonan Uji UU Pemilu Tidak Dapat Diterima
17 2018-04-16 Terlambat Masukkan Keterangan Tertulis Ahli, MK Tunda Uji Aturan Perjanjian Internasional
18 2018-10-11 Pemerintah: Uji UU PT Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
19 2018-05-09 Ahli: Larangan Penggunaan Telepon Ditujukan pada Hilangnya Konsentrasi Pengendara
20 2018-06-05 Terhalang Mencalonkan Diri dalam Pilkada, Aturan PK Digugat
21 2018-11-22 Ahli: UU Pemilu Jangan Batasi Waktu Sosialisasi
22 2018-09-26 Uji Definisi Terorisme, Aktivis HMI Perbaiki Permohonan
23 2019-01-10 Pengurangan Anggota Bawaslu Demi Efisiensi Dana Pemilu
24 2018-11-21 Wiraswasta dan Mahasiswa Kembali Gugat UU Pemilu
25 2018-06-08 Ahli: Aturan Pelarangan Penggunaan GPS Melindungi Masyarakat
26 2019-02-13 Ahli: Jumlah Anggota Bawaslu Bergantung Peserta dan Penyelenggara Pemilu
27 2018-03-13 Ahli: Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Cukup Sekali
28 2018-11-22 MK Perluas Perjanjian Internasional yang Butuh Persetujuan DPR
29 2018-03-06 Peran DPR Tereduksi, Sejumlah LSM Uji UU Perjanjian Internasional
30 2020-02-27 Permohonan Uji UU Perpajakan Ditolak MK
31 2018-04-18 Perbaikan Permohonan Uji Aturan Penggunaan Telepon, Pemohon Diganti
32 2018-01-29 Mahasiswa dan Pensiunan Perbaiki Permohonan Uji Aturan Kewajiban Bayar PBB
33 2019-01-24 MK Tolak Dua Perkara Pengujian UU Pemilu
34 2018-04-30 Ahli: DPR Berperan Penting dalam Pembentukan Perjanjian Internasional
35 2018-06-28 MK Terima Penarikan Permohonan Uji UU Pilkada
36 2019-03-28 Jumlah Anggota Bawaslu Masih Dalam Ambang Proporsional, MK Tidak Dapat Terima Uji UU Pemilu
37 2018-12-13 Materi Muatan Pengujian Sama, MK Tolak Uji UU Pemilu
38 2018-03-02 Ahli: Negara Berkewajiban Lindungi Hak Tempat Tinggal Warganya
39 2018-08-07 Pemohon Uji UU PT Perjelas Kedudukan Hukum
40 2018-02-15 Pemerintah: UU PBB, Pelaksanaan Amanat UUD 1945
41 2018-04-25 Ingin DPD Disertakan Menentukan Capres, UU Pemilu Digugat
42 2018-07-25 Timbulkan Ketidakpastian Hukum, UU PT Diuji
43 2018-11-05 Ahli: Pembatasan Waktu Kampanye Pemilu Rugikan Parpol dan Masyarakat
44 2018-07-05 Terkait Waktu Kampanye, UU Pemilu Diuji
45 2018-10-31 Perwakilan Pemohon Uji UU Pemilu Tidak Dapat Menjabarkan Perbaikan Permohonan
46 2019-03-13 MK Putuskan Tolak Uji UU Perseroan Terbatas
47 2018-01-15 Mahasiswa dan Pensiunan Uji Aturan Kewajiban Bayar PBB
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-11-05 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Pihak Terkait dalam Permohonan PSI
2 2018-03-29 00:00:00 Larangan Menggunakan Telepon Saat Mengemudi Perlu Diperjelas oleh MK
3 2019-01-30 00:00:00 Perkara terkait Larangan Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Segera Diputus
4 2018-07-16 00:00:00 Permohonan Uji Ketentuan Kampanye Diperbaiki
5 2018-06-25 00:00:00 Uji Materi UU Perjanjian Internasional, MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli
6 2018-10-31 00:00:00 DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pemilu
7 2018-10-16 00:00:00 MK Lanjutkan Periksa Permohonan PSI
8 2018-12-12 00:00:00 MK Putus UU Terorisme
9 2018-07-03 00:00:00 PSI Menggugat Ketentuan Kampanye ke MK
10 2018-03-19 00:00:00 Sejumlah LSM Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Perjanjian Internasional
11 2018-11-22 00:00:00 Uji Ketentuan Kampanye, PSI Kembali Datangkan Ahli
12 2018-04-25 00:00:00 Uji Larangan Menggunakan Telepon Saat Mengemudi, MK Dengar Keterangan Polisi
13 2019-01-24 00:00:00 Gugatan PSI Diputus MK Hari Ini
14 2018-12-13 00:00:00 Sidang Putusan Uji Materi UU Pemilu
15 2018-06-06 00:00:00 Uji Larangan Menggunakan Telepon Saat Berkendara Kembali Datangkan Ahli
16 2018-05-09 00:00:00 MK Dengar Keterangan Ahli dan DPR dalam Uji Larangan Menggunakan Telepon Saat Berkendara
17 2018-04-11 00:00:00 Permohonan Uji Materi Larangan Menggunakan Telepon Saat Mengemudi Diperbaiki
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-04-25 Polri: Larangan Penggunaan GPS Saat Berkendara Ditujukan Untuk Keamanan
2 2018-03-20 LSM Perbaiki Permohonan Uji UU Perjanjian Internasional
3 2018-10-16 Pemerintah: Pengaturan Iklan Bukan Pembatasan Kampanye Parpol
4 2018-03-27 Ahli: Keberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan Didasarkan Prinsip Manfaat
5 2018-10-18 Serikat Buruh Uji Aturan Mantan Napi Boleh Nyaleg
6 2018-07-16 Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Kedudukan Hukum
7 2018-04-09 Pemerintah: Uji UU Perjanjian Internasional Akan Reduksi Peran DPR
8 2018-06-27 Ahli: Tidak Ada Korelasi Antara Pengesahan DPR dengan Pelibatan Masyarakat
9 2018-10-11 Pemerintah: Uji UU PT Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma
10 2018-05-09 Ahli: Larangan Penggunaan Telepon Ditujukan pada Hilangnya Konsentrasi Pengendara
11 2018-06-05 Terhalang Mencalonkan Diri dalam Pilkada, Aturan PK Digugat
12 2018-11-22 Ahli: UU Pemilu Jangan Batasi Waktu Sosialisasi
13 2019-01-10 Pengurangan Anggota Bawaslu Demi Efisiensi Dana Pemilu
14 2018-11-21 Wiraswasta dan Mahasiswa Kembali Gugat UU Pemilu
15 2019-02-13 Ahli: Jumlah Anggota Bawaslu Bergantung Peserta dan Penyelenggara Pemilu
16 2018-03-13 Ahli: Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Cukup Sekali
17 2018-11-22 MK Perluas Perjanjian Internasional yang Butuh Persetujuan DPR
18 2018-03-06 Peran DPR Tereduksi, Sejumlah LSM Uji UU Perjanjian Internasional
19 2020-02-27 Permohonan Uji UU Perpajakan Ditolak MK
20 2018-04-18 Perbaikan Permohonan Uji Aturan Penggunaan Telepon, Pemohon Diganti
21 2018-01-29 Mahasiswa dan Pensiunan Perbaiki Permohonan Uji Aturan Kewajiban Bayar PBB
22 2019-01-24 MK Tolak Dua Perkara Pengujian UU Pemilu
23 2018-04-30 Ahli: DPR Berperan Penting dalam Pembentukan Perjanjian Internasional
24 2019-03-28 Jumlah Anggota Bawaslu Masih Dalam Ambang Proporsional, MK Tidak Dapat Terima Uji UU Pemilu
25 2018-03-02 Ahli: Negara Berkewajiban Lindungi Hak Tempat Tinggal Warganya
26 2018-02-15 Pemerintah: UU PBB, Pelaksanaan Amanat UUD 1945
27 2018-04-25 Ingin DPD Disertakan Menentukan Capres, UU Pemilu Digugat
28 2018-11-05 Ahli: Pembatasan Waktu Kampanye Pemilu Rugikan Parpol dan Masyarakat
29 2019-03-13 MK Putuskan Tolak Uji UU Perseroan Terbatas
30 2018-01-15 Mahasiswa dan Pensiunan Uji Aturan Kewajiban Bayar PBB