[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XVI/2018 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2018-04-05 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2018-01-03 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-05-21
09:30 WIB		 Pengucapan Putusan PDF Audio
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-11-19 Menilai Calon Presiden Mandiri Dipersulit, Mahasiswa Uji UU Pemilu
2 2018-11-01 Pemohon Uji UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perbaiki Permohonan
3 2018-03-08 Serikat Pekerja PT PLN Perbaiki Permohonan Uji UU BUMN
4 2018-09-20 Karyawan PT Manito World Kembali Gugat Aturan PHK
5 2018-02-13 Pemerintah: Ormas yang Disanksi Dapat Tetap Menempuh Jalur Hukum
6 2018-12-13 Uji UU Ketenagakerjaan Tidak Dapat Diterima
7 2019-05-08 Saksi : Kewenangan Penyidikan untuk Perkuat OJK
8 2018-07-18 Tak Bisa Ajukan PK Lebih dari Satu Kali, UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
9 2018-01-15 Sejumlah Ormas Islam dan Perseorangan Warga Negara Uji UU Ormas
10 2019-05-21 Sanksi Pidana dalam UU Ormas Konstitusional
11 2018-05-31 MK Tolak Uji Materiil Aturan Holdingisasi
12 2019-01-07 Pemohon Uji Kewenangan Penyidik PNS OJK Perbaiki Permohonan
13 2018-01-29 Ormas Islam Perbaiki Permohonan Uji UU Ormas
14 2019-02-28 Ahli: Kewenangan Penyidik OJK Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
15 2018-12-17 Sekmen PPPA Audiensi ke MK Terkait Putusan Batas Usia Menikah Anak Perempuan
16 2018-03-20 Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan dengan Asas Due Process of Law
17 2018-04-30 Pemohon Uji UU Perlindungan Nelayan Perbaiki Permohonan
18 2018-04-17 Aturan Kewenangan Impor Garam Digugat
19 2018-05-07 Ahli: Mengingkari Ketidaktahuan tentang Putusan PTUN, Tunjukkan Sistem Pemerintahan Absolut
20 2019-04-01 Ahli : Kewenangan Penyidikan OJK Untuk Beri Kepastian Hukum
21 2018-11-22 MK: UU PTUN Jamin Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja
22 2018-04-18 Ahli: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat
23 2018-03-29 Pemerintah: UU BUMN Ciptakan Sistem Pengelolaan Berlandaskan Prinsip Efisiensi dan Produktivitas
24 2018-12-26 Menpppa Audiensi ke MK Terkait Putusan Batas Usia Menikah Anak Perempuan
25 2018-08-07 Pemohon Uji UU MA dan Kekuasaan Kehakiman Fokuskan Pengujian pada Perkara Pidana
26 2018-02-22 Pegawai PLN Uji UU BUMN
27 2019-03-12 Wewenang Penyidik OJK Tak Bertentangan dengan Criminal Justice System
28 2019-01-24 Permohonan Kabur, MK Tidak Dapat Menerima Uji Aturan PT
29 2018-03-06 DPR: UU Ormas Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil
30 2022-09-24 Mahasiswa UNIMA Pelajari Konsep Ideologi Pancasila dan Negara Hukum di Indonesia
31 2018-12-03 Mahasiswa Hendak Nyapres, Perbaiki Permohonan Uji Aturan PT
32 2018-06-28 Permohonan Uji Aturan PHK Tidak Dapat Diterima
33 2019-12-19 MK: Kewenangan Penyidikan OJK Perlu Koordinasi dengan Kepolisian
34 2019-02-07 Pemerintah: Penyidik OJK Tetap Berkoordinasi dengan Penegak Hukum
35 2018-11-09 Ahli: Frasa “Itikad Baik” dalam UU Advokat Multitafsir
36 2018-04-10 Ahli: Privatisasi Tingkatkan Nilai BUMN
37 2018-05-22 Pekerja Gugat Aturan PHK Karena Sakit
38 2018-05-09 Tidak Jelas Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Uji UU Perlindungan Nelayan
39 2018-03-26 Aturan Batas Waktu Gugatan dalam UU PTUN Digugat
40 2018-04-24 Pemerintah: Ketentuan Batas Waktu 90 Hari Gugatan PTUN, Kebijakan Hukum Terbuka
41 2018-03-19 Pemerintah Tunda Beri Keterangan Uji UU BUMN
42 2018-10-30 MK Tidak Dapat Menerima Uji Materiil Aturan PK
43 2018-07-19 Uji UU Advokat, Pemohon Perbaiki Permohonan
44 2019-04-09 Saksi Pemerintah: Kewenangan OJK Penyidikan Beri Kepastian Hukum
45 2019-04-23 Ahli: Kewenangan Penyidikan OJK Tercantum Pula dalam UU BI
46 2018-09-13 Lagi, Aturan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan Diuji
47 2023-12-21 Perluasan Makna Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan
48 2018-06-04 Pemohon Uji Aturan PHK Perbaiki Permohonan
49 2018-12-20 Kewenangan Penyidik PNS OJK Digugat ke MK
50 2024-01-16 Ketentuan Tenggang Waktu Gugatan di PTUN Konstitusional
51 2018-07-12 Advokat Uji Aturan Terkait Hak Imunitas Profesinya
52 2019-02-18 Ahli: Kewenangan Penyidik OJK Timbulkan Ketidakpastian Hukum
53 2019-03-19 Ahli Pemerintah Tunda Beri Keterangan, Sidang Uji UU OJK Ditunda
54 2018-04-10 Pemohon Uji UU PTUN Pertegas Kerugian Konstitusional
55 2019-01-22 Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan, Uji UU OJK Ditunda
56 2019-02-27 Kewenangan Menilai Iktikad Baik Advokat Terletak pada Penegak Hukum
57 2018-02-22 Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
58 2018-11-27 MK Tidak Dapat Terima Uji UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
59 2023-02-11 Arief Hidayat dan Daniel Yusmic Bicara Wawasan Kebangsaan di Universitas Nusa Cendana
60 2018-10-18 Pertanyakan Hierarki Pancasila sebagai Sumber Hukum, Mahasiswa Uji UU Perpu
61 2018-09-27 Pemohon Uji UU Ketenagakerjaan Tambahkan Putusan MK Terdahulu
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-10-30 00:00:00 MK Akan Putus Uji UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA
2 2019-03-12 00:00:00 MK Akan Dengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Sidang UU OJK
3 2018-03-20 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait dalam Uji UU Ormas
4 2018-07-18 00:00:00 MK Gelar Sidang Perdana Uji UU Kekuasaan Kehakiman
5 2019-04-23 00:00:00 MK Akan Dengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait pada Sidang UU OJK
6 2019-02-18 00:00:00 MK Akan Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada Sidang UU OJK
7 2018-10-18 00:00:00 MK Uji Hierarki Peraturan Perundang-undangan
8 2018-10-17 00:00:00 MK Lanjutkan Uji Ketentuan Perlindungan Profesi Advokat
9 2018-10-31 00:00:00 Mahasiswa Pertanyakan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
10 2018-03-26 00:00:00 MK Uji Materi Ketentuan Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan TUN
11 2018-06-04 00:00:00 PHK Karena Sakit Perlu Menyertakan Rekam Medis
12 2019-02-28 00:00:00 MK Akan Dengarkan Kembali Keterangan Ahli Pemohon pada Sidang UU OJK
13 2019-05-21 00:00:00 MK Putuskan Permohonan Anggota FPI Terkait UU Ormas
14 2018-10-31 00:00:00 Mahasiswa Pertanyakan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
15 2019-02-07 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Pemerintah dan OJK pada Sidang UU OJK
16 2018-08-06 00:00:00 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA
17 2018-12-18 00:00:00 Pemohon Gugat Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil OJK ke MK
18 2018-12-03 00:00:00 Gugatan Agar Capres Tidak Hanya Berasal dari Parpol Diperbaiki
19 2019-12-18 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU OJK
20 2019-01-22 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR pada Sidang UU OJK
21 2018-04-09 00:00:00 Permohonan Uji Materi UU TUN Diperbaiki
22 2018-11-19 00:00:00 Mahasiswa Tidak Ingin Capres Hanya Berasal dari Parpol
23 2018-05-09 00:00:00 MK Putuskan Uji Ketentuan Impor Garam
24 2018-05-21 00:00:00 PHK Karena Sakit Perlu Menyertakan Rekam Medis
25 2019-03-19 00:00:00 MK Akan Kembali Dengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Sidang UU OJK
26 2019-05-08 00:00:00 MK Akan Dengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait pada Sidang UU OJK
27 2018-04-30 00:00:00 Geomaritim Perbaiki Permohonan Terkait Kewenangan Pengelolaan Impor Garam
28 2018-11-26 00:00:00 Ketentuan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Akan Diputus MK
29 2018-04-16 00:00:00 Dualisme Kewenangan Pengelolaan Impor Ikan dan Garam Dianggap Rugikan Industri
30 2018-07-05 00:00:00 Advokat Pertanyakan Perlindungan terhadap Profesinya di Luar Sidang Pengadilan
31 2018-12-12 00:00:00 Pengucapan Putusan Uji Materi UU Ketenagakerjaan
32 2019-01-07 00:00:00 Pemohon Perbaiki Gugatan Kewenangan Penyidik PNS OJK ke MK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-03-08 Serikat Pekerja PT PLN Perbaiki Permohonan Uji UU BUMN
2 2018-02-13 Pemerintah: Ormas yang Disanksi Dapat Tetap Menempuh Jalur Hukum
3 2019-05-08 Saksi : Kewenangan Penyidikan untuk Perkuat OJK
4 2018-07-18 Tak Bisa Ajukan PK Lebih dari Satu Kali, UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
5 2019-01-07 Pemohon Uji Kewenangan Penyidik PNS OJK Perbaiki Permohonan
6 2018-01-29 Ormas Islam Perbaiki Permohonan Uji UU Ormas
7 2019-02-28 Ahli: Kewenangan Penyidik OJK Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
8 2018-03-20 Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan dengan Asas Due Process of Law
9 2018-04-17 Aturan Kewenangan Impor Garam Digugat
10 2018-05-07 Ahli: Mengingkari Ketidaktahuan tentang Putusan PTUN, Tunjukkan Sistem Pemerintahan Absolut
11 2019-04-01 Ahli : Kewenangan Penyidikan OJK Untuk Beri Kepastian Hukum
12 2018-04-18 Ahli: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat
13 2018-03-29 Pemerintah: UU BUMN Ciptakan Sistem Pengelolaan Berlandaskan Prinsip Efisiensi dan Produktivitas
14 2018-02-22 Pegawai PLN Uji UU BUMN
15 2019-03-12 Wewenang Penyidik OJK Tak Bertentangan dengan Criminal Justice System
16 2019-01-24 Permohonan Kabur, MK Tidak Dapat Menerima Uji Aturan PT
17 2018-03-06 DPR: UU Ormas Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil
18 2019-12-19 MK: Kewenangan Penyidikan OJK Perlu Koordinasi dengan Kepolisian
19 2019-02-07 Pemerintah: Penyidik OJK Tetap Berkoordinasi dengan Penegak Hukum
20 2018-04-10 Ahli: Privatisasi Tingkatkan Nilai BUMN
21 2018-05-22 Pekerja Gugat Aturan PHK Karena Sakit
22 2018-03-26 Aturan Batas Waktu Gugatan dalam UU PTUN Digugat
23 2018-04-24 Pemerintah: Ketentuan Batas Waktu 90 Hari Gugatan PTUN, Kebijakan Hukum Terbuka
24 2019-04-09 Saksi Pemerintah: Kewenangan OJK Penyidikan Beri Kepastian Hukum
25 2019-04-23 Ahli: Kewenangan Penyidikan OJK Tercantum Pula dalam UU BI
26 2018-07-12 Advokat Uji Aturan Terkait Hak Imunitas Profesinya
27 2019-02-18 Ahli: Kewenangan Penyidik OJK Timbulkan Ketidakpastian Hukum
28 2018-04-10 Pemohon Uji UU PTUN Pertegas Kerugian Konstitusional
29 2019-02-27 Kewenangan Menilai Iktikad Baik Advokat Terletak pada Penegak Hukum
30 2018-02-22 Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
31 2018-10-18 Pertanyakan Hierarki Pancasila sebagai Sumber Hukum, Mahasiswa Uji UU Perpu