[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 62/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2017-09-14 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-08-25 10:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 62/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 62/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-19 Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Permohonan
2 2017-12-12 Tak Bisa Hadir, Ahli Uji UU Pemilu Diminta Beri Keterangan Tertulis
3 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
4 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi
5 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
6 2017-11-14 Ahli: Verifikasi Tidak Adil bagi Parpol Baru
7 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
8 2017-09-06 Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu
9 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-25 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Permohonan Uji Materi UU Pemilu
2 2017-09-05 00:00:00 MK Mulai Sidangkan Empat Uji Materi UU Pemilu
3 2017-09-18 00:00:00 MK Gelar Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemilu
4 2017-10-05 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dalam Uji Materi UU Pemilu
5 2017-09-25 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Permohonan Uji Materi UU Pemilu
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
2 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi
3 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
4 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
5 2017-09-06 Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu
6 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual