[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 56/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2018-07-18 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-08-18 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 56/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 56/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-01-10 Ahli Komnas Perempuan: Kelompok Minoritas Rentan Diskriminasi
2 2018-02-20 Ahli: Diperlukan Revisi UU Penodaan Agama
3 2018-01-18 Ahli: Berlakunya UU Penodaan Agama Akibatkan Penelantaran Agama Minoritas
4 2017-09-26 Pemerintah: UU Penodaan Agama Tidak Batasi Kebebasan Beragama
5 2017-11-08 YLBHI: SKB 3 Menteri Terhadap Ahmadiyah Langgar Hak Warga Negara
6 2017-08-24 Penganut Ahmadiyah Uji UU Penodaan Agama
7 2017-11-30 Pihak Terkait: UU Penodaan Agama Ingkari Jaminan Konstitusional Warga Negara
8 2017-10-23 Ahli: UU Penodaan Agama Tidak Selaras dengan Konstitusi
9 2018-02-02 Ahli: UU Penodaan Agama Selaras dengan Cita-cita Hukum
10 2017-09-11 Penganut Ahmadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
11 2017-12-08 Uji UU Penodaan Agama Ditunda
12 2017-12-19 Ahli Pemerintah: Penodaan Agama Merupakan Persoalan Serius
13 2018-07-24 Aturan Pelarangan Penyimpangan Ajaran Agama Sesuai Konstitusi
14 2018-02-09 Ahli: Ahmadiyah Sebaiknya Melepaskan Diri dari Eksklusivisme Komunitas
15 2018-01-31 Ahli: UU Penodaan Agama, Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Agama
16 2024-10-18 Dinamika Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dalam Putusan MK
17 2023-01-31 MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-11 00:00:00 MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU P3A
2 2018-07-23 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU P3A
3 2017-10-10 00:00:00 Uji Materi UU P3A MK Dengarkan Keterangan DPR dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
4 2018-02-08 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada Uji Materi UU P3A
5 2018-01-23 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan MUI pada Uji Materi UU P3A
6 2018-02-08 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada Uji Materi UU P3A
7 2017-09-26 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada Sidang Uji Materi UU P3A
8 2018-01-31 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada Uji Materi UU P3A
9 2017-08-24 00:00:00 MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU P3A
10 2018-01-10 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Komnas Perempuan pada Uji Materi UU P3A
11 2018-02-20 00:00:00 Ketentuan Pembayaran Pajak Lewat Tempo Digugat ke MK
12 2018-02-20 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan YLBHI pada Uji Materi UU P3A
13 2017-10-23 00:00:00 Uji Materi UU P3A MK Dengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon
14 2018-01-10 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Komnas Perempuan pada Uji Materi UU P3A
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-01-10 Ahli Komnas Perempuan: Kelompok Minoritas Rentan Diskriminasi
2 2018-02-20 Ahli: Diperlukan Revisi UU Penodaan Agama
3 2018-01-18 Ahli: Berlakunya UU Penodaan Agama Akibatkan Penelantaran Agama Minoritas
4 2017-09-26 Pemerintah: UU Penodaan Agama Tidak Batasi Kebebasan Beragama
5 2017-11-08 YLBHI: SKB 3 Menteri Terhadap Ahmadiyah Langgar Hak Warga Negara
6 2017-08-24 Penganut Ahmadiyah Uji UU Penodaan Agama
7 2017-11-30 Pihak Terkait: UU Penodaan Agama Ingkari Jaminan Konstitusional Warga Negara
8 2017-10-23 Ahli: UU Penodaan Agama Tidak Selaras dengan Konstitusi
9 2018-02-02 Ahli: UU Penodaan Agama Selaras dengan Cita-cita Hukum
10 2017-09-11 Penganut Ahmadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
11 2017-12-08 Uji UU Penodaan Agama Ditunda
12 2017-12-19 Ahli Pemerintah: Penodaan Agama Merupakan Persoalan Serius
13 2018-07-24 Aturan Pelarangan Penyimpangan Ajaran Agama Sesuai Konstitusi
14 2018-02-09 Ahli: Ahmadiyah Sebaiknya Melepaskan Diri dari Eksklusivisme Komunitas
15 2018-01-31 Ahli: UU Penodaan Agama, Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Agama