[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-01-17 10:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-06-14 Aktivis Papua Uji Pasal Makar
2 2017-07-05 Pemohon Uji Pasal Makar Perbaiki Permohonan
3 2017-10-30 Pemohon Perbaiki Uji Aturan Batas Waktu Banding Pengadilan Pajak
4 2017-12-19 PNS Uji Aturan Jaminan Kecelakaan Kerja
5 2024-10-25 Ridwan Mansyur: MK Konsisten Mendorong Penguatan Implementasi Keadilan Restoratif
6 2017-12-06 Pemerintah: Aturan Asuransi Korban Kecelakaan Beri Perlindungan
7 2017-12-11 Uji UU Pengadilan Pajak: Pemerintah Tidak Ajukan Ahli
8 2017-07-31 Ahli: Indonesia Perlu Belajar dari Norwegia dalam Lindungi Hak Pensiunan
9 2018-02-01 Aturan Jaminan Hari Tua bagi ASN Konstitusional
10 2017-07-26 HTI Uji Perppu Ormas
11 2017-04-06 MK Kabulkan Penarikan Uji UU Telekomunikasi
12 2017-07-13 Pemerintah: Pasal Makar untuk Lindungi Eksistensi Negara
13 2017-07-20 Ahli: Pemerintah Harus Beri Iuran Pensiun untuk Aparatur Negara
14 2017-10-16 Batas Waktu Banding dalam Pengadilan Pajak Digugat
15 2017-12-19 Uji Aturan Asuransi Kecelakaan, Pemohon Batal Hadirkan Ahli
16 2017-11-29 Saksi: Tidak Punya Waktu Lebih Untuk Proses Banding
17 2020-10-06 Ahli Presiden: Aturan Peralihan Pengelolaan Pensiun dari Asabri ke BPJS Konstitusional
18 2018-01-10 PNS Uji Aturan Jaminan Kecelakaan Kerja Perbaiki Permohonan
19 2018-01-09 Ahli : Aturan Asuransi Kecelakaan Lindungi Pihak Ketiga Non Penumpang
20 2017-05-05 Aktivis Uji UU Perbendaharaan Negara
21 2017-07-10 Pemerintah: Permohonan Uji UU Perbendaharaan Negara Persoalan Administrasi
22 2017-05-18 Pemohon Uji UU Perbendaharaan Negara Perbaiki Kerugian Konstitusional
23 2017-06-09 Pemerintah dan DPR Tidak Hadir, Sidang Uji UU Perbendaharaan Negara Ditunda
24 2017-10-17 Sidang Uji Aturan Sanksi Maladministrasi dalam Peradilan Anak Ditunda
25 2017-11-15 Pemerintah: Aturan Batas Waktu Banding Pengadilan Pajak Adil
26 2017-12-12 Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perppu Ormas Tidak Dapat Diterima
27 2018-04-26 MK: Aturan Penerima Asuransi Korban Kecelakaan Sesuai UUD 1945
28 2017-09-26 Hasil PSU Pilkada Jayapura Digugat Tiga Paslon
29 2017-11-01 Ahli: Cukup Sanksi Administratif bagi Maladministrasi Jaksa Penuntut Umum
30 2017-08-22 Ahli: Istilah Aanslag dalam KUHP Muncul Setelah Pemberontakan
31 2017-09-19 Berpotensi Kriminalisasi, PJI Gugat UU Sistem Pidana Peradilan Anak
32 2018-05-31 MK Tidak Dapat Terima Aturan Batas Waktu Banding Pengadilan Pajak
33 2017-09-19 Terhalang Usia Menjadi Perangkat Desa, UU Desa Diuji
34 2017-09-19 Eggy Sudjana Perbaiki Permohonan Uji Perppu Ormas
35 2017-10-27 Ahli: Ormas Seharusnya Dibina untuk Majukan Program Pemerintah
36 2017-10-03 Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif
37 2017-10-03 Pemohon Uji UU Sistem Pidana Peradilan Anak Perbaiki Permohonan
38 2017-09-06 Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah
39 2017-11-16 Ahli: Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Bertentangan dengan Doktrin Hukum Pidana
40 2017-09-04 Advokat Gugat UU Ormas
41 2017-02-07 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Telekomunikasi
42 2017-07-24 Ahli: Pasal Makar Hambat Ekspresi Kebudayaan di Papua
43 2017-08-02 Ahli : Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
44 2017-09-28 MK Kabulkan Permohonan Uji UU Perbendaharaan Negara
45 2017-01-25 Sopir Ajukan Uji Materi UU Telekomunikasi
46 2018-01-16 Jasa Marga: UU Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalin Berikan Jaminan
47 2017-11-07 Warga Surabaya Uji Aturan Asuransi Korban Kecelakaan
48 2017-10-12 Ahli Uji Perppu Ormas Tidak Hadir, Sidang Ditunda
49 2018-05-23 MK: Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Inkonstitusional
50 2017-11-20 Uji Aturan Asuransi Korban Kecelakaan, Pemohon Perbaiki Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-10-03 00:00:00 Ketua DPRA dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
2 2018-01-31 00:00:00 MK Putus Uji Materi Pasal Makar
3 2017-09-04 00:00:00 MK Kembali Sidangkan Uji Materi UU ORMAS
4 2018-01-09 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan UU ASN
5 2017-07-13 00:00:00 Uji Materi Pasal Makar, MK Dengar Keterangan Pemerintah
6 2017-12-19 00:00:00 PNS Uji Ketentuan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian ke MK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-06-14 Aktivis Papua Uji Pasal Makar
2 2017-07-05 Pemohon Uji Pasal Makar Perbaiki Permohonan
3 2017-12-19 PNS Uji Aturan Jaminan Kecelakaan Kerja
4 2017-12-06 Pemerintah: Aturan Asuransi Korban Kecelakaan Beri Perlindungan
5 2017-12-11 Uji UU Pengadilan Pajak: Pemerintah Tidak Ajukan Ahli
6 2017-07-31 Ahli: Indonesia Perlu Belajar dari Norwegia dalam Lindungi Hak Pensiunan
7 2018-02-01 Aturan Jaminan Hari Tua bagi ASN Konstitusional
8 2017-07-26 HTI Uji Perppu Ormas
9 2017-04-06 MK Kabulkan Penarikan Uji UU Telekomunikasi
10 2017-07-13 Pemerintah: Pasal Makar untuk Lindungi Eksistensi Negara
11 2017-12-19 Uji Aturan Asuransi Kecelakaan, Pemohon Batal Hadirkan Ahli
12 2017-11-29 Saksi: Tidak Punya Waktu Lebih Untuk Proses Banding
13 2020-10-06 Ahli Presiden: Aturan Peralihan Pengelolaan Pensiun dari Asabri ke BPJS Konstitusional
14 2018-01-10 PNS Uji Aturan Jaminan Kecelakaan Kerja Perbaiki Permohonan
15 2018-01-09 Ahli : Aturan Asuransi Kecelakaan Lindungi Pihak Ketiga Non Penumpang
16 2017-05-05 Aktivis Uji UU Perbendaharaan Negara
17 2017-07-10 Pemerintah: Permohonan Uji UU Perbendaharaan Negara Persoalan Administrasi
18 2017-05-18 Pemohon Uji UU Perbendaharaan Negara Perbaiki Kerugian Konstitusional
19 2017-12-12 Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perppu Ormas Tidak Dapat Diterima
20 2017-08-22 Ahli: Istilah Aanslag dalam KUHP Muncul Setelah Pemberontakan
21 2017-09-19 Terhalang Usia Menjadi Perangkat Desa, UU Desa Diuji
22 2017-10-03 Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif
23 2017-09-06 Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah
24 2017-09-04 Advokat Gugat UU Ormas
25 2017-02-07 Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Telekomunikasi
26 2017-07-24 Ahli: Pasal Makar Hambat Ekspresi Kebudayaan di Papua
27 2017-08-02 Ahli : Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
28 2017-01-25 Sopir Ajukan Uji Materi UU Telekomunikasi
29 2017-11-07 Warga Surabaya Uji Aturan Asuransi Korban Kecelakaan
30 2018-05-23 MK: Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Inkonstitusional