[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 7/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2017-02-06 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-01-17 10:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 7/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-10-03 Ketua DPRA dan Partai PPI Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
2 2017-01-25 Persoalkan Makar, KUHP Digugat
3 2017-08-16 Pegawai KPK Perbaiki Permohonan Uji Aturan Hak Angket DPR
4 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
5 2017-06-13 Ahli: Pasal Makar Harus Didefinisikan Secara Limitatif
6 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi
7 2018-01-22 Pemerintah: Taksi Online Diatur dalam UU LLAJ
8 2017-11-28 Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Ciptakan Budaya Hukum Baru
9 2017-05-30 Pemohon Tidak Hadir, Uji UU Perpajakan Ditunda
10 2017-08-21 DPR: Hak Angket bagi KPK Sudah Tepat
11 2017-11-14 Ahli: Verifikasi Tidak Adil bagi Parpol Baru
12 2017-11-02 Terhalang Naik Pangkat, UU Guru dan Dosen Diuji
13 2017-05-02 Aturan Kewajiban Bayar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Diuji
14 2018-05-09 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Administrasi Pemerintahan
15 2017-09-05 DPR: Hak Angket terhadap KPK Tak Ganggu Hak Konstitusional Warga Negara
16 2018-05-23 Aturan Pemuatan Putusan MK dalam Berita Negara Konstitusional
17 2018-03-28 MK: Syarat Jabatan Profesor Sesuai Konstitusi
18 2017-12-05 Pemerintah: Syarat Menduduki Jabatan Profesor Kebijakan Pembentuk UU
19 2018-02-06 Pemerintah: UU Akses Informasi Keuangan Ciptakan Keadilan
20 2017-07-24 Ahli: Pasal Makar Hambat Ekspresi Kebudayaan di Papua
21 2017-10-11 MK Buka Rekaman RDP antara KPK dengan DPR
22 2017-10-25 Ahli KPK: Hak Angket Hanya Ditujukan bagi Lembaga Eksekutif
23 2017-09-29 Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR
24 2017-08-02 Ahli : Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
25 2017-12-18 Ahli: Profesor Harus Miliki Pendidikan yang Paripurna
26 2017-02-07 Pemohon Uji KUHP Perkuat Kedudukan Hukum
27 2018-01-31 Pasal Makar dalam KUHP Konstitusional
28 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
29 2017-07-20 Hak Angket DPR Terhadap KPK Diuji
30 2018-02-07 DPR : Aturan Angkutan Umum Tidak Batasi Nafkah Pengemudi Taksi Online
31 2017-08-04 Aktivis dan Pegawai KPK Uji Aturan Hak Angket DPR
32 2018-02-08 MK Tegaskan Hak Angket Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK
33 2017-06-14 Pemohon Tidak Hadir, Uji UU Perpajakan Gugur
34 2017-05-17 Pemohon Absen, Uji Aturan Kewajiban Bayar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Ditunda
35 2018-01-10 Pemohon Uji UU LLAJ Perjelas Permohonan
36 2017-10-17 Pemohon Uji UU Administrasi Pemerintahan Pertegas Pokok Permohonan
37 2017-07-28 Pemohon Uji UU MD3 Pertegas Pokok Permohonan
38 2017-05-09 Pemerintah: Kata Makar Tidak Dimaknai Sebagai Norma Hukum
39 2017-09-20 DPRA dan Parpol Kembali Uji UU Pemilu
40 2017-10-05 Aturan Jangka Waktu Putusan Pengadilan Digugat ke MK
41 2017-07-13 Pemerintah: Pasal Makar untuk Lindungi Eksistensi Negara
42 2017-09-13 Ahli: Hak Angket DPR Hanya untuk Pemerintah
43 2017-11-20 Pemohon Uji UU Guru dan Dosen Sampaikan Perbaikan
44 2018-05-31 MK Tolak Permohonan Pengemudi Taksi Aplikasi Berbasis Teknologi
45 2017-09-19 Pemohon Uji UU MK Tambahkan Pasal yang Diujikan
46 2017-09-04 Tidak Segera Dilaksanakan, Sifat Putusan MK Diuji
47 2017-12-19 Pengemudi Taksi Online Uji UU LLAJ
48 2017-12-06 Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Batasi Kewenangan Pemerintah
49 2018-01-30 Ahli: Tidak Adanya Landasan Hukum Taksi Online Akibatkan Ketidakpastian
50 2017-11-07 Pemerintah: UU Administrasi Pemerintahan Jamin Hak Dasar dan Perlindungan Warga Negara
51 2017-05-23 Pemohon Uji Aturan Kewajiban Bayar Dana Kecelakaan LLAJ Cabut Permohonan
52 2017-08-29 Aturan Hak Angket DPR, Kebijakan Pembentuk UU
53 2017-12-12 Tak Bisa Hadir, Ahli Uji UU Pemilu Diminta Beri Keterangan Tertulis
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-28 00:00:00 MK Dengar Keterangan Ahli/Saksi Pemohon Dalam Uji Materi Hak Angket DPR
2 2017-09-28 00:00:00 Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Keterangan DPR, Saksi dan Ahli Pemohon
3 2017-07-13 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Uji Materi Pasal Makar
4 2018-01-09 00:00:00 Pengemudi Online Perbaiki Permohonan Uji Materi UU LLAJ
5 2017-08-21 00:00:00 Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Keterangan Pemerintah
6 2017-06-13 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Uji Materi Pasal Makar
7 2017-09-19 00:00:00 MK Sidangkan Dua Uji Materi UU Pemilu
8 2017-09-05 00:00:00 Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Keterangan Pemerintah dan Saksi/Ahli
9 2017-09-13 00:00:00 Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Keterangan Ahli Pemohon
10 2018-02-07 00:00:00 DPR, Organda, dan Ahli Pihak Terkati Beri Keterangan pada Uji Materi Pengemudi Online
11 2017-09-05 00:00:00 MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Dalam Uji Materi Hak Angket DPR
12 2017-08-29 00:00:00 Sidang Hak Angket DPR, MK Kembali Dengar Keterangan Pemerintah
13 2017-12-19 00:00:00 Pengemudi Online Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14 2017-10-25 00:00:00 Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Keterangan Ahli Presiden dan Pihak Terkait
15 2019-02-14 00:00:00 MK Akan Bacakan Putusan Uji Materi UU Sisdiknas dan UU Dikti
16 2017-10-11 00:00:00 Sidang Hak Angket DPR, MK Dengar Rekaman RDP Komisi III DPR Dengan KPK
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-01-25 Persoalkan Makar, KUHP Digugat
2 2017-08-16 Pegawai KPK Perbaiki Permohonan Uji Aturan Hak Angket DPR
3 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
4 2017-06-13 Ahli: Pasal Makar Harus Didefinisikan Secara Limitatif
5 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi
6 2018-01-22 Pemerintah: Taksi Online Diatur dalam UU LLAJ
7 2017-11-28 Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Ciptakan Budaya Hukum Baru
8 2017-08-21 DPR: Hak Angket bagi KPK Sudah Tepat
9 2017-11-02 Terhalang Naik Pangkat, UU Guru dan Dosen Diuji
10 2017-05-02 Aturan Kewajiban Bayar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Diuji
11 2018-05-09 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Administrasi Pemerintahan
12 2017-09-05 DPR: Hak Angket terhadap KPK Tak Ganggu Hak Konstitusional Warga Negara
13 2018-03-28 MK: Syarat Jabatan Profesor Sesuai Konstitusi
14 2017-12-05 Pemerintah: Syarat Menduduki Jabatan Profesor Kebijakan Pembentuk UU
15 2018-02-06 Pemerintah: UU Akses Informasi Keuangan Ciptakan Keadilan
16 2017-07-24 Ahli: Pasal Makar Hambat Ekspresi Kebudayaan di Papua
17 2017-10-11 MK Buka Rekaman RDP antara KPK dengan DPR
18 2017-09-29 Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR
19 2017-08-02 Ahli : Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
20 2017-12-18 Ahli: Profesor Harus Miliki Pendidikan yang Paripurna
21 2017-02-07 Pemohon Uji KUHP Perkuat Kedudukan Hukum
22 2018-01-31 Pasal Makar dalam KUHP Konstitusional
23 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
24 2017-07-20 Hak Angket DPR Terhadap KPK Diuji
25 2018-02-07 DPR : Aturan Angkutan Umum Tidak Batasi Nafkah Pengemudi Taksi Online
26 2017-08-04 Aktivis dan Pegawai KPK Uji Aturan Hak Angket DPR
27 2018-02-08 MK Tegaskan Hak Angket Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK
28 2017-06-14 Pemohon Tidak Hadir, Uji UU Perpajakan Gugur
29 2018-01-10 Pemohon Uji UU LLAJ Perjelas Permohonan
30 2017-07-28 Pemohon Uji UU MD3 Pertegas Pokok Permohonan
31 2017-05-09 Pemerintah: Kata Makar Tidak Dimaknai Sebagai Norma Hukum
32 2017-09-20 DPRA dan Parpol Kembali Uji UU Pemilu
33 2017-10-05 Aturan Jangka Waktu Putusan Pengadilan Digugat ke MK
34 2017-07-13 Pemerintah: Pasal Makar untuk Lindungi Eksistensi Negara
35 2017-09-13 Ahli: Hak Angket DPR Hanya untuk Pemerintah
36 2017-11-20 Pemohon Uji UU Guru dan Dosen Sampaikan Perbaikan
37 2017-09-04 Tidak Segera Dilaksanakan, Sifat Putusan MK Diuji
38 2017-12-19 Pengemudi Taksi Online Uji UU LLAJ
39 2017-12-06 Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Batasi Kewenangan Pemerintah
40 2018-01-30 Ahli: Tidak Adanya Landasan Hukum Taksi Online Akibatkan Ketidakpastian
41 2017-11-07 Pemerintah: UU Administrasi Pemerintahan Jamin Hak Dasar dan Perlindungan Warga Negara
42 2017-08-29 Aturan Hak Angket DPR, Kebijakan Pembentuk UU