[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 6/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2017-07-19 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-01-17 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-02-20 Ahli: Diperlukan Revisi UU Penodaan Agama
2 2017-11-30 Saksi: UU Pemerintahan Aceh Disusun Sebagai Upaya Bangun Kepercayaan
3 2017-09-13 Ahli: Hak Angket DPR Hanya untuk Pemerintah
4 2018-03-20 MK Tolak Permohonan Uji Kewenangan Ombudsman dalam Menolak Laporan
5 2018-02-15 MK Jelaskan Polemik Putusan Hak Angket DPR
6 2018-01-18 Ahli: Berlakunya UU Penodaan Agama Akibatkan Penelantaran Agama Minoritas
7 2018-03-28 MK: Aturan Perlindungan Anak dari Kekerasan Sesuai UUD 1945
8 2017-09-26 Pemerintah: UU Penodaan Agama Tidak Batasi Kebebasan Beragama
9 2017-11-08 YLBHI: SKB 3 Menteri Terhadap Ahmadiyah Langgar Hak Warga Negara
10 2021-05-05 MK: Dewas KPK dan Pimpinan KPK Bukanlah Struktur yang Hierarkis
11 2017-08-24 Penganut Ahmadiyah Uji UU Penodaan Agama
12 2017-10-04 Advokat Gugat UU ITE
13 2017-10-03 Ketua DPRA dan Partai PPI Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu
14 2021-04-27 PNS Kota Depok Uji Ketentuan Laporan Maladministrasi dalam UU Ombudsman
15 2017-10-17 Perbaiki Permohonan, Pemohon Uji UU ITE Bertambah
16 2017-08-21 DPR: Hak Angket bagi KPK Sudah Tepat
17 2017-11-30 Pihak Terkait: UU Penodaan Agama Ingkari Jaminan Konstitusional Warga Negara
18 2017-11-28 MK Terima Penarikan Kembali Uji UU Pemilu
19 2017-11-14 Ahli: Pembentukan UU Pemilu Langgar Peraturan Perundang-undangan
20 2017-10-23 Ahli: UU Penodaan Agama Tidak Selaras dengan Konstitusi
21 2017-11-06 Mantan Ketua dan Anggota KPU Konawe Uji UU Pemilu
22 2018-02-02 Ahli: UU Penodaan Agama Selaras dengan Cita-cita Hukum
23 2018-01-15 MK: Pemilihan Anggota KIP Harus Konsultasi dengan DPRA
24 2017-12-13 Pemohon Uji KPK Sampaikan Sejumlah Perbaikan
25 2020-06-24 Ahli Sebut Pembentukan UU KPK Revisi Tidak Sah
26 2017-09-05 DPR: Hak Angket terhadap KPK Tak Ganggu Hak Konstitusional Warga Negara
27 2017-09-11 Penganut Ahmadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
28 2017-05-29 Aturan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU AAPS Diuji
29 2017-12-08 Uji UU Penodaan Agama Ditunda
30 2017-10-26 Pihak Terkait: Pencabutan Pasal Menguntungkan Aceh
31 2018-03-29 MK: Frasa “Antargolongan” dalam UU ITE Konstitusional
32 2017-10-11 MK Buka Rekaman RDP antara KPK dengan DPR
33 2017-10-25 Ahli KPK: Hak Angket Hanya Ditujukan bagi Lembaga Eksekutif
34 2017-09-29 Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR
35 2018-07-24 Aturan Pelarangan Penyimpangan Ajaran Agama Sesuai Konstitusi
36 2017-12-05 Ahli: Pemerintah Harus Bedakan Pendapat dengan Ujaran Kebencian
37 2018-02-09 Ahli: Ahmadiyah Sebaiknya Melepaskan Diri dari Eksklusivisme Komunitas
38 2018-01-31 Ahli: UU Penodaan Agama, Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Agama
39 2017-05-05 Mantan Paslon Bupati Mesuji Uji Ketentuan Pengembalian Berkas Pidana Pilkada
40 2017-05-09 Pemerintah: UU Guru dan Dosen Lindungi Pendidik serta Anak Didik
41 2017-11-30 Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
42 2017-08-31 MK Tolak Permohonan Uji UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
43 2018-02-21 MK Tidak Dapat Terima Uji Aturan Permohonan Izin Pemanggilan Anggota DPR
44 2018-02-08 MK Tegaskan Hak Angket Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK
45 2023-01-31 MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama
46 2024-10-18 Dinamika Hukum Islam dan Ekonomi Syariah dalam Putusan MK
47 2017-12-19 Ahli Pemerintah: Penodaan Agama Merupakan Persoalan Serius
48 2017-05-18 Mantan Paslon Bupati Mesuji Tidak Hadir dalam Uji UU Pilkada
49 2017-11-20 Mantan Ketua dan Anggota KPU Konawe Cabut Permohonan Uji UU Pemilu
50 2017-11-21 Ahli Pemohon Uji UU ITE Berikan Keterangan Tertulis
51 2017-06-12 Pemohon Uji AAPS Anggap Permohonan Tidak Ne Bis In Idem
52 2023-04-13 Suhartoyo Bahas Peran MKRI Menjamin Hak Konstitusional
53 2017-11-01 Pemerintah: Larangan Sebar Kebencian Lindungi HAM
54 2018-01-10 Ahli Komnas Perempuan: Kelompok Minoritas Rentan Diskriminasi
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-11 00:00:00 MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU P3A
2 2018-07-23 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU P3A
3 2017-10-10 00:00:00 Uji Materi UU P3A MK Dengarkan Keterangan DPR dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
4 2018-02-08 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada Uji Materi UU P3A
5 2018-01-23 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan MUI pada Uji Materi UU P3A
6 2017-05-22 00:00:00 Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen
7 2018-02-08 00:00:00 MK Kembali Dengarkan Keterangan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada Uji Materi UU P3A
8 2017-05-08 00:00:00 MK Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen
9 2017-09-26 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada Sidang Uji Materi UU P3A
10 2017-07-27 00:00:00 Sidang Perbaikan Hak Angket DPR Terhadap KPK
11 2018-01-31 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada Uji Materi UU P3A
12 2017-08-24 00:00:00 MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU P3A
13 2018-01-10 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Komnas Perempuan pada Uji Materi UU P3A
14 2018-02-20 00:00:00 Ketentuan Pembayaran Pajak Lewat Tempo Digugat ke MK
15 2017-06-12 00:00:00 Pemerintah Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen
16 2018-02-20 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan YLBHI pada Uji Materi UU P3A
17 2017-06-12 00:00:00 Pemerintah Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen
18 2018-01-10 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Komnas Perempuan pada Uji Materi UU P3A
19 2017-10-23 00:00:00 Uji Materi UU P3A MK Dengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon
20 2017-05-22 00:00:00 Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen
21 2018-02-15 00:00:00 Penjelasan MK Terkait Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017
22 2017-05-22 00:00:00 Pemohon Akan Hadirkan Ahli dalam Uji Materi UU Guru dan Dosen
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-02-20 Ahli: Diperlukan Revisi UU Penodaan Agama
2 2017-09-13 Ahli: Hak Angket DPR Hanya untuk Pemerintah
3 2018-03-20 MK Tolak Permohonan Uji Kewenangan Ombudsman dalam Menolak Laporan
4 2018-01-18 Ahli: Berlakunya UU Penodaan Agama Akibatkan Penelantaran Agama Minoritas
5 2018-03-28 MK: Aturan Perlindungan Anak dari Kekerasan Sesuai UUD 1945
6 2017-09-26 Pemerintah: UU Penodaan Agama Tidak Batasi Kebebasan Beragama
7 2017-11-08 YLBHI: SKB 3 Menteri Terhadap Ahmadiyah Langgar Hak Warga Negara
8 2017-08-24 Penganut Ahmadiyah Uji UU Penodaan Agama
9 2017-10-04 Advokat Gugat UU ITE
10 2017-08-21 DPR: Hak Angket bagi KPK Sudah Tepat
11 2017-11-30 Pihak Terkait: UU Penodaan Agama Ingkari Jaminan Konstitusional Warga Negara
12 2017-11-28 MK Terima Penarikan Kembali Uji UU Pemilu
13 2017-10-23 Ahli: UU Penodaan Agama Tidak Selaras dengan Konstitusi
14 2018-02-02 Ahli: UU Penodaan Agama Selaras dengan Cita-cita Hukum
15 2018-01-15 MK: Pemilihan Anggota KIP Harus Konsultasi dengan DPRA
16 2020-06-24 Ahli Sebut Pembentukan UU KPK Revisi Tidak Sah
17 2017-09-05 DPR: Hak Angket terhadap KPK Tak Ganggu Hak Konstitusional Warga Negara
18 2017-09-11 Penganut Ahmadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Penodaan Agama
19 2017-05-29 Aturan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU AAPS Diuji
20 2017-12-08 Uji UU Penodaan Agama Ditunda
21 2018-03-29 MK: Frasa “Antargolongan” dalam UU ITE Konstitusional
22 2017-10-11 MK Buka Rekaman RDP antara KPK dengan DPR
23 2017-09-29 Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR
24 2018-07-24 Aturan Pelarangan Penyimpangan Ajaran Agama Sesuai Konstitusi
25 2017-12-05 Ahli: Pemerintah Harus Bedakan Pendapat dengan Ujaran Kebencian
26 2018-02-09 Ahli: Ahmadiyah Sebaiknya Melepaskan Diri dari Eksklusivisme Komunitas
27 2018-01-31 Ahli: UU Penodaan Agama, Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Agama
28 2017-05-05 Mantan Paslon Bupati Mesuji Uji Ketentuan Pengembalian Berkas Pidana Pilkada
29 2017-05-09 Pemerintah: UU Guru dan Dosen Lindungi Pendidik serta Anak Didik
30 2017-11-30 Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
31 2017-08-31 MK Tolak Permohonan Uji UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
32 2018-02-21 MK Tidak Dapat Terima Uji Aturan Permohonan Izin Pemanggilan Anggota DPR
33 2018-02-08 MK Tegaskan Hak Angket Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK
34 2017-12-19 Ahli Pemerintah: Penodaan Agama Merupakan Persoalan Serius
35 2017-11-21 Ahli Pemohon Uji UU ITE Berikan Keterangan Tertulis
36 2017-06-12 Pemohon Uji AAPS Anggap Permohonan Tidak Ne Bis In Idem
37 2017-11-01 Pemerintah: Larangan Sebar Kebencian Lindungi HAM
38 2018-01-10 Ahli Komnas Perempuan: Kelompok Minoritas Rentan Diskriminasi