[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 4/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-01-06 10:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 4/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-01-10 Pemerintah: UU Ormas Perlu untuk Mengatur Kebebasan Berkumpul
2 2017-11-15 Anggota PPP Perbaiki Uji UU Parpol
3 2018-01-24 Ahli: Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Sesuai Asas Hukum Administrasi
4 2017-11-01 Pemerintah: Aturan Kehadiran Saksi Tidak Batasi Hak dalam Menjalani Proses Persidangan
5 2018-01-31 Aturan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Sesuai Konstitusi
6 2017-05-24 Kisruh DPP PPP, UU Parpol Digugat
7 2017-12-11 Pemohon Telah Membentuk Ormas Perak Indonesia
8 2017-10-26 MK Tolak Permohonan Ketua Umum PPP
9 2017-06-07 Ketua DPP PPP Perbaiki Pemohon Uji UU Parpol
10 2017-11-27 Dua Warga Negara Ajukan Uji UU Ormas
11 2018-02-06 Ahli: Pembubaran Ormas Hanya Mencabut Status Badan Hukum
12 2017-02-02 Pemohon Uji UU MD3 Tarik Permohonan
13 2017-03-01 Persoalkan Mahar Politik, Pemohon Uji UU Pilkada Tarik Permohonan
14 2017-07-18 Syarat Pembentukan Provinsi Baru Diuji
15 2017-08-04 Aturan Presidential Threshold pada Pemilu Diuji
16 2017-11-21 Ahli: Aturan Saksi Tak Wajib Hadir Timbulkan Ketidakpastian Hukum
17 2017-11-15 Ahli: Ambang Batas Tidak Mungkin Diterapkan dalam Pemilu Serentak
18 2017-10-04 Mantan Napi Korupsi Uji Aturan Kehadiran Saksi dalam KUHAP
19 2017-08-24 Narapidana Korupsi Uji Aturan Remisi
20 2018-01-18 Ahli: Pencabutan Status Ormas Pengaruhi Kebebasan Warga Negara
21 2017-02-22 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU MD3
22 2018-05-09 Berstatus Anggota DPR, MK Tidak Dapat Terima Uji UU Parpol
23 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
24 2017-10-03 Pemohon Perbaiki Permohonan Aturan Mundur Anggota DPD dalam Pilkada
25 2017-11-01 Anggota PPP Gugat UU Parpol
26 2017-12-05 Ahli dan Saksi Pemohon Uji KUHAP Batal Hadir
27 2017-02-22 Pemohon Uji UU Pemilu Minta MK Cantumkan Larangan Mahar Politik
28 2017-02-02 Uji UU MD3, Warga NTB Minta Komposisi Pimpinan DPR Bersifat Tetap
29 2018-02-28 MK Anggap Pemohon Uji Aturan Kehadiran Saksi dalam KUHAP Tidak Alami Kerugian Konstitusional
30 2017-10-19 MK Tidak Dapat Terima Uji Aturan Syarat Dasar Wilayah
31 2017-09-11 Terpidana Tipikor Perbaiki Permohonan Uji Aturan Remisi
32 2017-11-07 Bukan Hak Konstitusional, MK Tolak Uji Aturan Remisi
33 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
34 2018-12-13 MK Tidak Dapat Terima Uji Aturan Pembubaran Ormas
35 2019-01-30 MK Tegaskan Aturan Remisi Konstitusional
36 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-08-24 00:00:00 Minta Remisi, Terpidana Korupsi Uji UU Pemasyarakatan
2 2017-09-25 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR dalam Uji UU Pemilu
3 2017-09-18 00:00:00 Anggota DPD RI Uji Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Legislatif UU Pilkada
4 2017-09-11 00:00:00 MK Kembali Sidangkan Uji Materi Ketentuan Remisi
5 2017-02-07 00:00:00 Pemohon Perbaiki Uji Ketentuan Batasan Produk Halal
6 2017-07-10 00:00:00 MK Putuskan Uji Materi UU Energi
7 2017-08-24 00:00:00 Minta Remisi, Terpidana Korupsi Uji UU Pemasyarakatan
8 2017-02-21 00:00:00 MK Sidangkan Pengucapan Ketetapan Uji Materi UU MD3
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-01-10 Pemerintah: UU Ormas Perlu untuk Mengatur Kebebasan Berkumpul
2 2018-01-24 Ahli: Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Sesuai Asas Hukum Administrasi
3 2017-11-01 Pemerintah: Aturan Kehadiran Saksi Tidak Batasi Hak dalam Menjalani Proses Persidangan
4 2018-01-31 Aturan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Sesuai Konstitusi
5 2017-05-24 Kisruh DPP PPP, UU Parpol Digugat
6 2017-12-11 Pemohon Telah Membentuk Ormas Perak Indonesia
7 2017-06-07 Ketua DPP PPP Perbaiki Pemohon Uji UU Parpol
8 2017-11-27 Dua Warga Negara Ajukan Uji UU Ormas
9 2018-02-06 Ahli: Pembubaran Ormas Hanya Mencabut Status Badan Hukum
10 2017-02-02 Pemohon Uji UU MD3 Tarik Permohonan
11 2017-03-01 Persoalkan Mahar Politik, Pemohon Uji UU Pilkada Tarik Permohonan
12 2017-07-18 Syarat Pembentukan Provinsi Baru Diuji
13 2017-10-04 Mantan Napi Korupsi Uji Aturan Kehadiran Saksi dalam KUHAP
14 2017-08-24 Narapidana Korupsi Uji Aturan Remisi
15 2018-01-18 Ahli: Pencabutan Status Ormas Pengaruhi Kebebasan Warga Negara
16 2017-02-22 MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji UU MD3
17 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
18 2017-10-03 Pemohon Perbaiki Permohonan Aturan Mundur Anggota DPD dalam Pilkada
19 2017-12-05 Ahli dan Saksi Pemohon Uji KUHAP Batal Hadir
20 2017-02-22 Pemohon Uji UU Pemilu Minta MK Cantumkan Larangan Mahar Politik
21 2017-02-02 Uji UU MD3, Warga NTB Minta Komposisi Pimpinan DPR Bersifat Tetap
22 2018-02-28 MK Anggap Pemohon Uji Aturan Kehadiran Saksi dalam KUHAP Tidak Alami Kerugian Konstitusional
23 2017-10-19 MK Tidak Dapat Terima Uji Aturan Syarat Dasar Wilayah
24 2017-09-11 Terpidana Tipikor Perbaiki Permohonan Uji Aturan Remisi
25 2017-11-07 Bukan Hak Konstitusional, MK Tolak Uji Aturan Remisi
26 2017-09-18 Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada
27 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945