[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 3/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2017-06-20 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-01-06 10:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-12-13 Permohonan Uji UU MK Tidak Dapat Diterima
2 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
3 2019-01-24 Batas Waktu 14 Hari Untuk Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah UU Konstitusional
4 2017-11-14 Ahli: Verifikasi Tidak Adil bagi Parpol Baru
5 2017-02-22 Aturan PHK Bagi Pekerja Berstatus Suami-Istri Dinilai Inkonstitusional
6 2017-10-19 Kehilangan Objek, Uji Aturan Batas PK Tidak Dapat Diterima
7 2017-05-24 Aturan Batas Ajukan PK dalam UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
8 2017-07-06 Pembuat Cobek Uji UU Perlindungan Anak
9 2017-10-03 Pemohon Uji UU Perpajakan Perbaiki Permohonan
10 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
11 2017-07-20 Pembuat Cobek Perbaiki Uji UU Perlindungan Anak
12 2017-08-29 Pemerintah: UU Jabatan Notaris Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
13 2017-10-19 MK Tolak Uji Materiil UU Perlindungan Anak
14 2017-10-19 Permohonan Kabur, MK Tidak Dapat Terima Uji Aturan Batas Wilayah Notaris
15 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
16 2018-10-26 Akibatkan Tidak Dapat Mengetahui Proses Persidangan, Advokat dan Dosen Hukum Uji UU MA dan Kekuasaan Kehakiman
17 2017-12-14 Aturan PHK Suami-Istri Bekerja dalam Satu Perusahaan Inkonstitusional
18 2017-09-18 Kewenangan Mutlak Menteri Rugikan Pemohon sebagai Kuasa Hukum
19 2017-11-15 Ahli: Larangan Pendampingan Klien Pajak Tindakan Melanggar UU Advokat
20 2017-02-02 Pemohon Perkuat Dalil Permohonan Uji UU Pemda
21 2017-05-05 MK Tunda Sidang Kewenangan BPSK
22 2017-01-19 Anggaran BPSK Dialihkan, UU Pemda Digugat
23 2022-08-31 MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol
24 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
25 2017-04-05 Pemohon Uji Aturan PHK Bagi Pekerja Suami-Istri Perbaiki Permohonan
26 2017-11-01 Aturan Penggelapan dalam KUHP Diuji
27 2017-10-16 Pemerintah: Kuasa Hukum Harus Miliki Ilmu Perpajakan
28 2017-05-15 APINDO: Aturan PHK Bagi Pekerja Suami-Istri Cegah Hal Negatif
29 2017-12-12 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan
30 2018-01-10 Pemerintah: Aturan MA Hentikan Proses Uji Peraturan Perundang-undangan Beri Kepastian Hukum
31 2017-02-20 Pemerintah: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Kewenangan Pemprov
32 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
33 2022-01-11 Dua Anggota DPD Menguji Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden
34 2024-10-30 Partai Buruh dan Hanura Kompak Ingin “Presidential Threshold” Diubah, Golkar Berbeda Sikap
35 2024-08-30 Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat
36 2025-05-27 Uji UU Pengadilan Pajak Ditolak, MK Ingatkan Rampungkan “One Roof System”
37 2022-01-12 Gatot Nurmantyo Uji Ketentuan Presidential Threshold
38 2017-12-12 Tak Bisa Hadir, Ahli Uji UU Pemilu Diminta Beri Keterangan Tertulis
39 2022-02-24 Permohonan Uji “Presidential Threshold” Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima
40 2017-12-11 Pemohon Perbaiki Uji Aturan Kewenangan MA dalam UU MK
41 2018-11-07 Pemohon Uji UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman Perbaiki Permohonan
42 2020-09-22 Hendak Maju Sebagai Capres, Rizal Ramli Uji Aturan Presidential Threshold
43 2017-05-18 Pemprov Jabar Bantah Ambil Alih Kewenangan Anggaran BPSK
44 2017-08-04 UU Jabatan Notaris Diuji
45 2017-08-24 Partai Idaman Uji Aturan Presidential Threshold
46 2018-01-16 Uji UU MK, Ahli Pemohon Tak Hadiri Sidang
47 2019-11-20 Partai Garuda Gugat Syarat Verifikasi Parpol
48 2017-11-27 Pekerja Pabrik Uji Aturan Kewenangan MA dalam UU MK
49 2017-10-16 Pemohon Uji Aturan Presidential Threshold Perbaiki Permohonan
50 2017-10-30 Ahli Pemohon Tidak Hadir, Sidang Uji UU Perpajakan Tertunda
51 2017-12-11 Uji KUHP, Pemohon Perbaiki Permohonan
52 2017-07-19 Permohonan Uji Kewenangan BPSK Ditarik Kembali
53 2018-03-20 Pemeriksaan Uji Materi di MA Wajib Ditunda Saat UU Diuji MK
54 2022-12-10 Konsep Perlindungan Pekerja dalam Konstitusi
55 2022-01-25 Anggota DPD Perkuat Alasan Uji Materiil Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden
56 2017-11-15 Ahli: Ambang Batas Tidak Mungkin Diterapkan dalam Pemilu Serentak
57 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
58 2017-09-11 Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
59 2023-09-11 Guntur Hamzah Bahas Perkembangan Isu Hukum Bersama WNI di Kazakhstan
60 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi
61 2017-06-05 MK Gelar Sidang Terakhir Uji Aturan PHK Bagi Pekerja Suami-Istri
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-10-16 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada Uji Materi UU Ketentuan Umum Perpajakan
2 2017-10-24 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Permohonan Uji Materi UU Pemilu Jakarta,
3 2017-07-19 00:00:00 Pedagang Cobek Perbaiki Uji Materi UU Perlindungan Anak
4 2017-01-24 00:00:00 MK UJI MATERI PEMIDANAAN PERBUATAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN TERHADAP PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI
5 2017-09-18 00:00:00 MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Ketentuan Umum Perpajakan
6 2017-09-25 00:00:00 MK Dengar Keterangan Pemerintah dalam Uji Materi UU Pemilu Yang Diajukan Partai Idaman
7 2017-10-19 00:00:00 MK Putus UU Kehakiman dan UU MA
8 2017-10-02 00:00:00 MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Ketentuan Umum Perpajakan
9 2017-06-05 00:00:00 UU KETENAGAKERJAAN IV
10 2017-07-06 00:00:00 Tajudin Uji Materi UU Perlindungan Anak
11 2017-10-31 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Permohonan Uji Materi UU Pemilu
12 2017-07-19 00:00:00 MK Putus UjiMateriKewenangan BPSK
13 2017-09-11 00:00:00 Sidang Perbaikan Permohonan, Uji UU Pemilu Yang Diajukan Rhoma Irama
14 2018-03-20 00:00:00 MK Putus Ketentuan MA Hentikan Proses Uji Peraturan Perundang-undangan
15 2017-10-30 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pada Uji Materi UU Ketentuan Umum Perpajakan
16 2018-03-20 00:00:00 MK Putus Ketentuan MA Hentikan Proses Uji Peraturan Perundang-undangan
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
2 2019-01-24 Batas Waktu 14 Hari Untuk Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah UU Konstitusional
3 2017-02-22 Aturan PHK Bagi Pekerja Berstatus Suami-Istri Dinilai Inkonstitusional
4 2017-05-24 Aturan Batas Ajukan PK dalam UU Kekuasaan Kehakiman Diuji
5 2017-07-06 Pembuat Cobek Uji UU Perlindungan Anak
6 2017-10-03 Pemohon Uji UU Perpajakan Perbaiki Permohonan
7 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
8 2017-07-20 Pembuat Cobek Perbaiki Uji UU Perlindungan Anak
9 2017-08-29 Pemerintah: UU Jabatan Notaris Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
10 2017-10-19 MK Tolak Uji Materiil UU Perlindungan Anak
11 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
12 2018-10-26 Akibatkan Tidak Dapat Mengetahui Proses Persidangan, Advokat dan Dosen Hukum Uji UU MA dan Kekuasaan Kehakiman
13 2017-12-14 Aturan PHK Suami-Istri Bekerja dalam Satu Perusahaan Inkonstitusional
14 2017-02-02 Pemohon Perkuat Dalil Permohonan Uji UU Pemda
15 2017-01-19 Anggaran BPSK Dialihkan, UU Pemda Digugat
16 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
17 2017-04-05 Pemohon Uji Aturan PHK Bagi Pekerja Suami-Istri Perbaiki Permohonan
18 2017-10-16 Pemerintah: Kuasa Hukum Harus Miliki Ilmu Perpajakan
19 2017-05-15 APINDO: Aturan PHK Bagi Pekerja Suami-Istri Cegah Hal Negatif
20 2017-12-12 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan
21 2018-01-10 Pemerintah: Aturan MA Hentikan Proses Uji Peraturan Perundang-undangan Beri Kepastian Hukum
22 2017-02-20 Pemerintah: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Kewenangan Pemprov
23 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
24 2022-01-12 Gatot Nurmantyo Uji Ketentuan Presidential Threshold
25 2022-02-24 Permohonan Uji “Presidential Threshold” Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima
26 2017-12-11 Pemohon Perbaiki Uji Aturan Kewenangan MA dalam UU MK
27 2020-09-22 Hendak Maju Sebagai Capres, Rizal Ramli Uji Aturan Presidential Threshold
28 2017-05-18 Pemprov Jabar Bantah Ambil Alih Kewenangan Anggaran BPSK
29 2017-08-04 UU Jabatan Notaris Diuji
30 2017-08-24 Partai Idaman Uji Aturan Presidential Threshold
31 2018-01-16 Uji UU MK, Ahli Pemohon Tak Hadiri Sidang
32 2017-11-27 Pekerja Pabrik Uji Aturan Kewenangan MA dalam UU MK
33 2017-10-16 Pemohon Uji Aturan Presidential Threshold Perbaiki Permohonan
34 2018-03-20 Pemeriksaan Uji Materi di MA Wajib Ditunda Saat UU Diuji MK
35 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
36 2017-09-11 Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
37 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi