[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 2/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-12-13 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-01-06 09:30:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 2/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
2 2024-02-29 Aturan Pindah Memilih dalam UU Pemilu Konstitusional
3 2019-07-19 MK Terima Anugerah Atas Komitmen Melindungi Anak Indonesia
4 2022-05-28 Hakim Konstitusi Bicara Kriteria Putusan Monumental
5 2017-11-15 Ahli: Ambang Batas Tidak Mungkin Diterapkan dalam Pemilu Serentak
6 2024-01-15 Pemohon Perbaiki Uji Konstitusionalitas Batas Usia Hakim Konstitusi
7 2018-03-21 MK: Frasa “Setiap Waktu” Beri Keleluasaan Waktu Bagi Penasihat Hukum
8 2023-09-21 Pemohon Menyoal Persamaan Batas Usia Perkawinan dalam Dua Undang-Undang Cabut Permohonan
9 2018-01-31 Aturan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Sesuai Konstitusi
10 2017-04-05 Minta Jadi Lembaga Negara, LKRI Perbaiki Permohonan
11 2017-10-19 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU Perdagangan Orang Ditolak
12 2017-11-15 Uji Aturan Remisi, Pemohon Perbaiki Permohonan
13 2017-09-19 Pemohon Uji UU Pemilu Perbaiki Permohonan
14 2023-08-23 Enny Nurbaningsih Ungkap Peran MKRI dalam Menjaga Hak Asasi Kaum Wanita
15 2017-12-12 Tak Bisa Hadir, Ahli Uji UU Pemilu Diminta Beri Keterangan Tertulis
16 2017-10-16 Pemohon Uji Aturan Presidential Threshold Perbaiki Permohonan
17 2020-11-22 Enny Nurbaningsih Paparkan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif HAM
18 2018-01-10 Dosen UI Uji Aturan Akses Informasi Keuangan
19 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
20 2017-08-28 Pemohon Uji Perppu Ormas Pertegas Permohonan
21 2017-05-23 MK Tidak Berwenang Adili Permohonan LKRI
22 2017-12-12 Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perppu Ormas Tidak Dapat Diterima
23 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi
24 2019-12-04 Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Permohonan
25 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
26 2017-10-30 Mantan DPRD Sumut Uji Aturan Remisi
27 2017-11-14 Ahli: Verifikasi Tidak Adil bagi Parpol Baru
28 2023-09-27 MK Kabulkan Penarikan Kembali Perkara Persamaan Batas Usia Perkawinan
29 2017-06-07 Pemohon Uji Ketentuan Batas Usia Menikah Perbaiki Permohonan
30 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
31 2017-10-27 Ahli: Ormas Seharusnya Dibina untuk Majukan Program Pemerintah
32 2017-10-03 Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif
33 2017-10-19 MK Tolak Uji Materiil UU Perlindungan Anak
34 2017-09-06 Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah
35 2017-03-01 MK Tidak Menerima Uji UU Pilkada Terkait Pasal Perbuatan Tercela
36 2018-02-20 Ahli: UU Akses Informasi Keuangan Berikan Keadilan
37 2018-12-14 Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional
38 2017-08-16 Pemohon Uji Aturan Banding terhadap Putusan Praperadilan Perbaiki Permohonan
39 2017-02-22 Minta Jadi Lembaga Negara, LKRI Uji UUD 1945
40 2022-11-25 Wahiduddin Adams Jelaskan Fungsi MK dalam Hukum Islam
41 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
42 2017-09-15 Ahli: Perppu Ormas Multitafsir
43 2017-01-17 Persoalkan Perbuatan Tercela Calon Kepala Daerah, UU Pilkada Diuji
44 2017-11-30 Pemohon Uji Aturan Kunjungan Tahanan Bertambah
45 2019-09-21 Revisi Ketentuan Batas Usia Perkawinan: Pemenuhan Hak Sosial-Ekonomi Warga Negara
46 2017-10-10 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Banding terhadap Putusan Praperadilan
47 2017-09-06 Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu
48 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
49 2017-05-24 Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji
50 2017-10-12 Ahli Uji Perppu Ormas Tidak Hadir, Sidang Ditunda
51 2019-11-06 Enny Nurbaningsih: Perlindungan HAM di Indonesia Berawal dari Sejarah Amandemen Konstitusi
52 2019-01-30 MK Tegaskan Aturan Remisi Konstitusional
53 2018-01-22 Uji Aturan Akses Informasi Keuangan, Pemohon Perbaiki Permohonan
54 2017-08-04 Aturan Banding Terhadap Putusan Praperadilan Diuji ke MK
55 2023-01-31 MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama
56 2023-09-13 Menuntut Persamaan Batas Usia Perkawinan dalam Dua Undang-Undang
57 2024-08-07 Pegiat Pemilu Mempersoalkan Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden
58 2018-05-09 MK Tolak Uji UU Perpajakan
59 2017-08-30 Pemerintah: Perppu Ormas Tak Hilangkan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
60 2017-02-02 Pemohon Uji UU Pilkada Terlambat Ajukan Perbaikan Permohonan
61 2017-11-16 Advokat Uji Aturan Terkait Waktu Kunjungan Tahanan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2018-02-19 00:00:00 Ahli Presiden dan DPR Berikan Keterangan Uji Materi Aturan Informasi Keuangan
2 2017-09-25 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Permohonan Uji Materi UU Pemilu
3 2017-08-23 00:00:00 MK Kembali Sidangkan Uji Materi UU ORMAS
4 2017-02-01 00:00:00 Pemohon Uji Materi UU Pilkada Perbaiki Permohonan
5 2017-09-05 00:00:00 MK Mulai Sidangkan Empat Uji Materi UU Pemilu
6 2017-08-28 00:00:00 Pemohon Perbaiki Uji Materi UU ORMAS
7 2017-09-18 00:00:00 MK Gelar Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemilu
8 2017-08-30 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait dalam Uji Materi Perppu ORMAS
9 2017-09-25 00:00:00 Pemerintah Tanggapi Permohonan Uji Materi UU Pemilu
10 2018-02-05 00:00:00 Presiden dan DPR Berikan Keterangan Uji Materi Aturan Informasi Keuangan
11 2017-10-05 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dalam Uji Materi UU Pemilu
12 2018-02-05 00:00:00 Presiden dan DPR Berikan Keterangan Uji Materi Aturan Informasi Keuangan
13 2018-01-22 00:00:00 Permohonan Uji Materi Aturan Informasi Keuangan Diperbaiki
14 2017-01-17 00:00:00 UJI MATERI SYARAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA BAGI CALON KEPALA DAERAH
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
2 2019-07-19 MK Terima Anugerah Atas Komitmen Melindungi Anak Indonesia
3 2018-03-21 MK: Frasa “Setiap Waktu” Beri Keleluasaan Waktu Bagi Penasihat Hukum
4 2018-01-31 Aturan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Sesuai Konstitusi
5 2017-04-05 Minta Jadi Lembaga Negara, LKRI Perbaiki Permohonan
6 2017-10-19 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU Perdagangan Orang Ditolak
7 2017-10-16 Pemohon Uji Aturan Presidential Threshold Perbaiki Permohonan
8 2020-11-22 Enny Nurbaningsih Paparkan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif HAM
9 2018-01-10 Dosen UI Uji Aturan Akses Informasi Keuangan
10 2017-11-30 Ahli: Ada Inkonsistensi Penerapan Aturan Verifikasi Parpol
11 2017-08-28 Pemohon Uji Perppu Ormas Pertegas Permohonan
12 2017-05-23 MK Tidak Berwenang Adili Permohonan LKRI
13 2017-12-12 Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perppu Ormas Tidak Dapat Diterima
14 2017-10-24 Pemerintah: Parpol Lama Tetap Akan Diverifikasi
15 2019-12-04 Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Permohonan
16 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
17 2017-10-30 Mantan DPRD Sumut Uji Aturan Remisi
18 2017-06-07 Pemohon Uji Ketentuan Batas Usia Menikah Perbaiki Permohonan
19 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
20 2017-10-03 Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif
21 2017-10-19 MK Tolak Uji Materiil UU Perlindungan Anak
22 2017-09-06 Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah
23 2017-03-01 MK Tidak Menerima Uji UU Pilkada Terkait Pasal Perbuatan Tercela
24 2018-02-20 Ahli: UU Akses Informasi Keuangan Berikan Keadilan
25 2017-08-16 Pemohon Uji Aturan Banding terhadap Putusan Praperadilan Perbaiki Permohonan
26 2017-02-22 Minta Jadi Lembaga Negara, LKRI Uji UUD 1945
27 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
28 2017-09-15 Ahli: Perppu Ormas Multitafsir
29 2017-01-17 Persoalkan Perbuatan Tercela Calon Kepala Daerah, UU Pilkada Diuji
30 2017-11-30 Pemohon Uji Aturan Kunjungan Tahanan Bertambah
31 2017-09-06 Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu
32 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
33 2017-05-24 Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji
34 2018-01-22 Uji Aturan Akses Informasi Keuangan, Pemohon Perbaiki Permohonan
35 2017-08-04 Aturan Banding Terhadap Putusan Praperadilan Diuji ke MK
36 2018-05-09 MK Tolak Uji UU Perpajakan
37 2017-08-30 Pemerintah: Perppu Ormas Tak Hilangkan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
38 2017-02-02 Pemohon Uji UU Pilkada Terlambat Ajukan Perbaikan Permohonan
39 2017-11-16 Advokat Uji Aturan Terkait Waktu Kunjungan Tahanan