[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 1/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2017-02-01 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2017-01-06 09:00:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 1/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 1/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-02-10 Tim Sukses Pilkada Persoalkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah
2 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
3 2017-12-12 Jemaah Tidak Rugi, MK Tolak Uji Aturan Investasi Dana Haji
4 2017-10-12 Ahli Uji Perppu Ormas Tidak Hadir, Sidang Ditunda
5 2018-01-08 Ibu Rumah Tangga Uji UU Agraria
6 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
7 2017-11-30 Saksi: UU Pemerintahan Aceh Disusun Sebagai Upaya Bangun Kepercayaan
8 2017-02-02 Pemohon Uji Aturan PK Ubah Pasal yang Diujikan
9 2017-12-14 MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok
10 2017-08-23 Aturan Investasi Dana Haji Diuji
11 2017-10-16 Pemohon Uji Aturan Presidential Threshold Perbaiki Permohonan
12 2017-09-20 MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional
13 2017-10-11 MK Tolak Permohonan Uji UU Narkotika
14 2017-07-10 MK Tolak Uji UU Ketransmigrasian
15 2018-02-23 Bukan Masalah Konstusionalitas, Uji UU Agraria Ditolak
16 2017-12-12 Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perppu Ormas Tidak Dapat Diterima
17 2017-06-05 Pemohon Uji UU Ketransmigrasian Perbaiki Permohonan
18 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
19 2017-09-11 Pemohon Uji Aturan Investasi Dana Haji Perbaiki Permohonan
20 2017-10-30 Organisasi Otonom Muhammadiyah Uji Aturan Iklan Rokok
21 2018-01-24 Pemohon Uji UU Agraria Perbaiki Permohonan
22 2017-10-18 Ahli: UU Pengelolaan Haji Hindari Kelambanan Pengaturan Dana Jamaah
23 2017-11-14 Ahli: Pembentukan UU Pemilu Langgar Peraturan Perundang-undangan
24 2018-01-15 MK: Pemilihan Anggota KIP Harus Konsultasi dengan DPRA
25 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
26 2017-05-22 Persoalkan Peralihan Kepemilikan Tanah, UU Ketransmigrasian Diuji
27 2017-01-17 Aturan PK Kembali Diuji ke MK
28 2017-11-30 Uji Aturan Terkait E-Toll, Pemohon Perbaiki Permohonan
29 2017-10-27 Ahli: Ormas Seharusnya Dibina untuk Majukan Program Pemerintah
30 2017-10-03 Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif
31 2018-02-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji Aturan e-Toll Ditolak
32 2017-05-31 Uji UU Pilkada, Ahli Pemohon Sampaikan Keterangan Tertulis
33 2017-09-06 Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah
34 2017-07-06 Dijatuhi Pidana Setara Pengedar, Seorang Pengguna Uji UU Narkotika
35 2017-10-10 Ahli: Perlu Perbaiki Akad Terkait Investasi Dana Haji
36 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
37 2017-09-26 Pemerintah: Investasi Berpotensi Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji
38 2017-11-15 Kewajiban Penggunaan E-toll Digugat ke MK
39 2017-05-10 Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
40 2017-10-26 Pihak Terkait: Pencabutan Pasal Menguntungkan Aceh
41 2017-02-24 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan
42 2017-07-19 Terdakwa Kasus Narkotika Perbaiki Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-08-23 00:00:00 MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji
2 2017-10-09 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji
3 2017-05-31 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon dalam Uji Materi UU Pilkada
4 2017-01-17 00:00:00 MK KEMBALI UJI KETENTUAN PENGAJUAN PK
5 2017-09-26 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji
6 2017-08-11 00:00:00 MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji
7 2017-10-30 00:00:00 MK Gelar Sidang Uji Materi Ketentuan Iklan Rokok
8 2017-09-11 00:00:00 MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji
9 2017-09-20 00:00:00 MK Putus Gugatan Gubernur Jatim dalam Uji Materi UU Panas Bumi
10 2018-01-08 00:00:00 MK Menggelar Sidang Uji Materi UU Agraria
11 2017-09-20 00:00:00 MK Putus Uji Materi Ketentuan Pengajuan PK
12 2017-02-01 00:00:00 Pemohon Uji Materi Ketentuan Pengajuan PK Perbaiki Permohonan
13 2017-10-18 00:00:00 MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-02-10 Tim Sukses Pilkada Persoalkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah
2 2018-01-12 MK: Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual
3 2017-12-12 Jemaah Tidak Rugi, MK Tolak Uji Aturan Investasi Dana Haji
4 2018-01-08 Ibu Rumah Tangga Uji UU Agraria
5 2017-10-25 Ahli: Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Sesuai UUD 1945
6 2017-02-02 Pemohon Uji Aturan PK Ubah Pasal yang Diujikan
7 2017-12-14 MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok
8 2017-08-23 Aturan Investasi Dana Haji Diuji
9 2017-10-16 Pemohon Uji Aturan Presidential Threshold Perbaiki Permohonan
10 2017-07-10 MK Tolak Uji UU Ketransmigrasian
11 2018-02-23 Bukan Masalah Konstusionalitas, Uji UU Agraria Ditolak
12 2017-12-12 Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perppu Ormas Tidak Dapat Diterima
13 2017-06-05 Pemohon Uji UU Ketransmigrasian Perbaiki Permohonan
14 2017-09-26 Pemerintah: Verifikasi Parpol Guna Tingkatkan Mutu Pemilu
15 2017-10-30 Organisasi Otonom Muhammadiyah Uji Aturan Iklan Rokok
16 2018-01-24 Pemohon Uji UU Agraria Perbaiki Permohonan
17 2017-10-18 Ahli: UU Pengelolaan Haji Hindari Kelambanan Pengaturan Dana Jamaah
18 2018-01-15 MK: Pemilihan Anggota KIP Harus Konsultasi dengan DPRA
19 2017-10-05 DPR: Presidential Threshold Tidak Batasi Hak untuk Mencalonkan Diri
20 2017-05-22 Persoalkan Peralihan Kepemilikan Tanah, UU Ketransmigrasian Diuji
21 2017-01-17 Aturan PK Kembali Diuji ke MK
22 2017-11-30 Uji Aturan Terkait E-Toll, Pemohon Perbaiki Permohonan
23 2017-10-03 Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif
24 2018-02-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji Aturan e-Toll Ditolak
25 2017-09-06 Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah
26 2017-07-06 Dijatuhi Pidana Setara Pengedar, Seorang Pengguna Uji UU Narkotika
27 2017-10-10 Ahli: Perlu Perbaiki Akad Terkait Investasi Dana Haji
28 2017-10-04 Partai Bulan Bintang dan LSM Uji Aturan Presidential Threshold di MK
29 2017-09-26 Pemerintah: Investasi Berpotensi Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji
30 2017-05-10 Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
31 2017-02-24 Pemohon Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan