[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 71/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-10-03 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-09-01 10:13:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 71/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 71/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-09-15 Pencalonan Terhambat, Gubernur Terpidana Gugat UU Pilkada
2 2016-11-01 Uji UU Pilkada: Warga dan LSM Minta Syarat Bukan Terpidana Tidak Diubah
3 2016-11-02 Ahli: Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada Langgar HAM
4 2016-10-19 DPR : Larangan Terpidana Ikut Pilkada Sesuai Norma Umum
5 2016-11-15 Ahli: Pembatasan Hak Pilih bagi Mantan Narapidana Diskriminatif
6 2016-09-29 Gubernur Terpidana Perbaiki Gugatan Uji Materiil Syarat Pencalonan Kepala Daerah
7 2017-07-19 MK Kabulkan Sebagian Uji Materiil Gubernur Gorontalo
8 2016-12-05 Ahli: Narapidana Tidak Miliki Hak Dipilih
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-07-19 00:00:00 MK Putus Uji Materi Ketentuan Calon Kepala Daerah Terpidana
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-09-15 Pencalonan Terhambat, Gubernur Terpidana Gugat UU Pilkada
2 2016-11-01 Uji UU Pilkada: Warga dan LSM Minta Syarat Bukan Terpidana Tidak Diubah
3 2016-11-02 Ahli: Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada Langgar HAM
4 2016-10-19 DPR : Larangan Terpidana Ikut Pilkada Sesuai Norma Umum
5 2016-11-15 Ahli: Pembatasan Hak Pilih bagi Mantan Narapidana Diskriminatif
6 2016-09-29 Gubernur Terpidana Perbaiki Gugatan Uji Materiil Syarat Pencalonan Kepala Daerah
7 2017-07-19 MK Kabulkan Sebagian Uji Materiil Gubernur Gorontalo
8 2016-12-05 Ahli: Narapidana Tidak Miliki Hak Dipilih