[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 60/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-10-06 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-08-12 18:43:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 60/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 60/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-07-19 MK Tolak Uji Materi Terkait Cuti Petahana
2 2016-09-27 Menyoal Petahana Maju Pilkada, Ahli Berbeda Pendapat
3 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
4 2024-11-14 Aturan Cuti Bagi Calon Kepala Daerah Petahana Tanpa Pengaturan Lama Cuti Konstitusional
5 2016-10-22 Ahli Terkait: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
6 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
7 2016-08-31 Uji Ketentuan Cuti Petahana, Ahok Perbaiki Permohonan
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-07-19 00:00:00 MK Putus Uji Materi Kewajiban Cuti Patahana
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-07-19 MK Tolak Uji Materi Terkait Cuti Petahana
2 2016-09-27 Menyoal Petahana Maju Pilkada, Ahli Berbeda Pendapat
3 2016-09-20 Pihak Terkait: Ketentuan Syarat Dukungan dan Cuti Kampanye Konstitusional
4 2016-10-22 Ahli Terkait: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
5 2016-09-07 DPR dan Pemerintah: Cuti Kampanye bagi Petahana Bersifat Wajib
6 2016-08-31 Uji Ketentuan Cuti Petahana, Ahok Perbaiki Permohonan