[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2017-01-12 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-05-24 13:51:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 46/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 46/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-10-21 Ahli: Delik Aduan Pasal Zina demi Lindungi Hak Asasi
2 2016-11-09 Ahli: Aturan Kesusilaan dalam KUHP Harus Ditinjau Kembali
3 2018-05-31 MK Tolak Permohonan Pengemudi Taksi Aplikasi Berbasis Teknologi
4 2016-07-20 Uji Pasal Zina dalam KUHP, Pemerintah Anggap Pemohon Tak Miliki Legal Standing
5 2024-02-29 MK Perluas Cakupan Aturan Pelarangan Penjualan, Penayangan, dan/atau Penggandaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta
6 2017-12-14 Ranah Kewenangan Pembentuk UU, MK Tolak Uji Aturan Perzinaan
7 2016-08-02 Ahli: LGBT Bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional
8 2016-06-08 Mantan Calon Bupati Gugat Pendapat Ahli, Hakim Sarankan Cabut Permohonan
9 2016-09-09 Dua Pihak Berbeda Pandangan Soal Pasal Zina dalam KUHP
10 2016-06-08 Pasal Zina dalam KUHP Digugat
11 2016-06-21 Uji Materi Pasal Zina dalam KUHP, Pemohon Perbaiki Permohonan
12 2016-09-26 YLBHI: Perluasan Definisi Zina Berdampak pada HAM
13 2016-08-23 Ketua KPAI: Kejahatan Seksual Termasuk Kejahatan Luar Biasa
14 2022-12-20 Aturan Sanksi Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Sediaan Farmasi Konstitusional
15 2017-02-02 Ahli YLBHI: Sanksi Hukum bagi LGBT Mereduksi Nilai-Nilai Agama
16 2024-10-16 Perluasan Makna Subjek Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu, Kewenangan Pembuat Undang-Undang
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-12-18 00:00:00 Siaran Pers Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016
2 2016-12-06 00:00:00 MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA DALAM UJI MATERI PASAL PERZINAAN
3 2017-01-19 00:00:00 MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PERSATUAN ISLAM ISTRI DAN YLBHI DALAM UJI MATERI PASAL PERZINAAN
4 2017-01-12 00:00:00 MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PERSATUAN ISLAM ISTRI DALAM UJI MATERI PASAL PERZINAAN
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-10-21 Ahli: Delik Aduan Pasal Zina demi Lindungi Hak Asasi
2 2016-11-09 Ahli: Aturan Kesusilaan dalam KUHP Harus Ditinjau Kembali
3 2016-07-20 Uji Pasal Zina dalam KUHP, Pemerintah Anggap Pemohon Tak Miliki Legal Standing
4 2017-12-14 Ranah Kewenangan Pembentuk UU, MK Tolak Uji Aturan Perzinaan
5 2016-08-02 Ahli: LGBT Bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional
6 2016-06-08 Mantan Calon Bupati Gugat Pendapat Ahli, Hakim Sarankan Cabut Permohonan
7 2016-09-09 Dua Pihak Berbeda Pandangan Soal Pasal Zina dalam KUHP
8 2016-06-08 Pasal Zina dalam KUHP Digugat
9 2016-06-21 Uji Materi Pasal Zina dalam KUHP, Pemohon Perbaiki Permohonan
10 2016-09-26 YLBHI: Perluasan Definisi Zina Berdampak pada HAM
11 2016-08-23 Ketua KPAI: Kejahatan Seksual Termasuk Kejahatan Luar Biasa
12 2017-02-02 Ahli YLBHI: Sanksi Hukum bagi LGBT Mereduksi Nilai-Nilai Agama