[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 9/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-22 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-16 14:32:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 9/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 9/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-06-03 Uji UU Kejaksaan, Ahli Pemerintah Sampaikan Keterangan Tertulis
2 2017-03-01 MK Tidak Terima Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan DPD
3 2016-03-15 Pemerintah: Jaminan 50% dari Pajak Terutang Bukan Persoalan Konstitusionalitas
4 2016-02-23 Tidak Bisa Kasasi Pidana Pemilu, Mantan Caleg Gugat UU Pileg
5 2016-10-04 Banyak Pungutan, Pengurus Asosiasi Karoseri Indonesia Uji UU PNBP
6 2017-09-20 Larangan Pemanfaatan Kayu Hutan Konservasi Konstitusional
7 2016-05-16 Ahli: Risiko Penyakit Hewan Menular Tidak Hanya Melalui Lalu Lintas Hewan
8 2016-03-31 Pemohon Uji UU Pileg Tidak Hadir, Pemerintah Serahkan Keterangan Tertulis
9 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
10 2016-07-15 Pemohon Uji UU Penagihan Pajak Cabut Permohonan
11 2016-10-14 Pemerintah: Pemanfaatan Barang Bukti Kayu, Potensi Modus Baru Pembalakan Liar
12 2016-12-15 Anggap Masa Jabatan Tidak Jelas, Pimpinan DPD Gugat UU MD3
13 2016-06-23 Uji Materi UU PPN, Pemerintah Tegaskan Aturan Tidak Diskriminatif
14 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
15 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
16 2016-07-19 Ahli: Penjelasan UU PPN Menciptakan Norma Baru
17 2021-10-27 Terbuka Peluang Hakim Ad Hoc Tipikor Ikut Seleksi Periode Ketiga
18 2016-10-19 Pengurus Partai Hanura Gugat Aturan “Daerah Pemilihan”
19 2016-12-14 UU Pengampunan Pajak Konstitusional
20 2016-08-31 Ahli: Perbedaan Batasan Masa Jabatan Hakim PHI Langgar Konstitusi
21 2016-03-10 Gugat UU Penagihan Pajak, Pemohon Belum Sampaikan Perbaikan Permohonan
22 2016-11-02 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Perbaiki Kedudukan Hukum
23 2016-09-29 Pegiat Sosial Perbaiki Gugatan Ketentuan Pemusnahan Kayu Sitaan
24 2016-05-26 Ahli: Asas Oportunitas dalam Seponering Bentuk Penyimpangan
25 2017-01-05 Wakil Ketua DPD Perbaiki Permohonan Uji Masa Jabatan Pimpinan
26 2016-09-20 Organisasi Buruh Jadi Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian UU PPHI
27 2016-05-17 Komoditas Pangan Kena Pajak, UU PPN Digugat
28 2016-03-07 Tidak Bisa PK Pidana Pemilu, Mantan Caleg Perbaiki Gugatan UU Pileg
29 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
30 2016-10-19 Pengusaha Karoseri Perbaiki Gugatan UU PNBP
31 2017-02-22 MK Tolak Uji Materi UU PNBP
32 2016-03-31 Terpidana Kasus Pencurian Sarang Burung Walet Tuntut Keadilan
33 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
34 2017-02-22 Hakim Ad Hoc PHI Dapat Diangkat Kembali Lebih dari Satu Kali
35 2016-04-13 Terpidana Pencurian Sarang Burung Walet Perbaiki Gugatan Penghentian Perkara
36 2016-10-11 MA: Hakim Ad Hoc PHI Bersifat Khusus dan Sementara
37 2016-04-21 Pemerintah: Aturan Deponeering Konstitusional
38 2016-09-15 Pegiat Sosial Gugat Ketentuan Pemusnahan Barang Bukti Kayu Hasil Pembalakan Liar
39 2017-03-01 MK Tegaskan Barang Kebutuhan Pokok Tidak Dikenakan PPN
40 2017-01-25 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Tidak Miliki Kedudukan Hukum
41 2016-07-28 Masa Jabatan Dibatasi, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Perbaiki Permohonan
42 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
43 2016-07-26 Sidang Uji UU PPNBM, Ahli: Tidak Ada Diskriminasi Komoditas Pangan
44 2016-05-10 Ahli: Kewenangan Seponering Jaksa Agung Berpotensi Digunakan Secara Politis
45 2017-07-10 MK: Tidak Ada Kasasi bagi Perkara Pemilu Konstitusional
46 2016-09-27 APINDO: Hakim Ad Hoc PHI Terikat Periodisasi Jabatan
47 2016-07-14 Masa Jabatan Dibatasi, Hakim Ad Hoc Uji Materi UU PPHI
48 2016-11-15 Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Digugat
49 2017-01-11 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-09-20 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI UU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
2 2017-01-25 00:00:00 MK Putus Gugatan Formula Bilangan Pembagi Pemilih
3 2016-12-15 00:00:00 MK UJI MATERI KETENTUAN JABATAN PIMPINAN DPD
4 2017-07-10 00:00:00 MK Putus Gugatan Uji Materi UU Legislatif
5 2017-02-21 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI UU PNBP
6 2017-02-28 00:00:00 MK Putus Gugatan Ketentuan Pajak Komoditas Pangan
7 2017-02-28 00:00:00 MK PUTUS PERMOHONAN UJI MATERI MASA JABATAN PIMPINAN DPD
8 2017-02-21 00:00:00 MK Putus Uji Materi UU PHI
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-06-03 Uji UU Kejaksaan, Ahli Pemerintah Sampaikan Keterangan Tertulis
2 2017-03-01 MK Tidak Terima Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan DPD
3 2016-03-15 Pemerintah: Jaminan 50% dari Pajak Terutang Bukan Persoalan Konstitusionalitas
4 2016-02-23 Tidak Bisa Kasasi Pidana Pemilu, Mantan Caleg Gugat UU Pileg
5 2016-10-04 Banyak Pungutan, Pengurus Asosiasi Karoseri Indonesia Uji UU PNBP
6 2017-09-20 Larangan Pemanfaatan Kayu Hutan Konservasi Konstitusional
7 2016-05-16 Ahli: Risiko Penyakit Hewan Menular Tidak Hanya Melalui Lalu Lintas Hewan
8 2016-03-31 Pemohon Uji UU Pileg Tidak Hadir, Pemerintah Serahkan Keterangan Tertulis
9 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
10 2016-07-15 Pemohon Uji UU Penagihan Pajak Cabut Permohonan
11 2016-10-14 Pemerintah: Pemanfaatan Barang Bukti Kayu, Potensi Modus Baru Pembalakan Liar
12 2016-12-15 Anggap Masa Jabatan Tidak Jelas, Pimpinan DPD Gugat UU MD3
13 2016-06-23 Uji Materi UU PPN, Pemerintah Tegaskan Aturan Tidak Diskriminatif
14 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
15 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
16 2016-07-19 Ahli: Penjelasan UU PPN Menciptakan Norma Baru
17 2016-10-19 Pengurus Partai Hanura Gugat Aturan “Daerah Pemilihan”
18 2016-12-14 UU Pengampunan Pajak Konstitusional
19 2016-08-31 Ahli: Perbedaan Batasan Masa Jabatan Hakim PHI Langgar Konstitusi
20 2016-03-10 Gugat UU Penagihan Pajak, Pemohon Belum Sampaikan Perbaikan Permohonan
21 2016-11-02 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Perbaiki Kedudukan Hukum
22 2016-09-29 Pegiat Sosial Perbaiki Gugatan Ketentuan Pemusnahan Kayu Sitaan
23 2016-05-26 Ahli: Asas Oportunitas dalam Seponering Bentuk Penyimpangan
24 2017-01-05 Wakil Ketua DPD Perbaiki Permohonan Uji Masa Jabatan Pimpinan
25 2016-09-20 Organisasi Buruh Jadi Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian UU PPHI
26 2016-05-17 Komoditas Pangan Kena Pajak, UU PPN Digugat
27 2016-03-07 Tidak Bisa PK Pidana Pemilu, Mantan Caleg Perbaiki Gugatan UU Pileg
28 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
29 2016-10-19 Pengusaha Karoseri Perbaiki Gugatan UU PNBP
30 2017-02-22 MK Tolak Uji Materi UU PNBP
31 2016-03-31 Terpidana Kasus Pencurian Sarang Burung Walet Tuntut Keadilan
32 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
33 2017-02-22 Hakim Ad Hoc PHI Dapat Diangkat Kembali Lebih dari Satu Kali
34 2016-04-13 Terpidana Pencurian Sarang Burung Walet Perbaiki Gugatan Penghentian Perkara
35 2016-10-11 MA: Hakim Ad Hoc PHI Bersifat Khusus dan Sementara
36 2016-04-21 Pemerintah: Aturan Deponeering Konstitusional
37 2016-09-15 Pegiat Sosial Gugat Ketentuan Pemusnahan Barang Bukti Kayu Hasil Pembalakan Liar
38 2017-03-01 MK Tegaskan Barang Kebutuhan Pokok Tidak Dikenakan PPN
39 2017-01-25 Pemohon Uji UU Pemilu Legislatif Tidak Miliki Kedudukan Hukum
40 2016-07-28 Masa Jabatan Dibatasi, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Perbaiki Permohonan
41 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
42 2016-07-26 Sidang Uji UU PPNBM, Ahli: Tidak Ada Diskriminasi Komoditas Pangan
43 2016-05-10 Ahli: Kewenangan Seponering Jaksa Agung Berpotensi Digunakan Secara Politis
44 2017-07-10 MK: Tidak Ada Kasasi bagi Perkara Pemilu Konstitusional
45 2016-09-27 APINDO: Hakim Ad Hoc PHI Terikat Periodisasi Jabatan
46 2016-07-14 Masa Jabatan Dibatasi, Hakim Ad Hoc Uji Materi UU PPHI
47 2016-11-15 Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Digugat
48 2017-01-11 Kewenangan Seponering Jaksa Agung Diperketat