[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-22 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-16 14:28:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-10-12 Dianggap Diskriminatif, Ketentuan Syarat Calon Gubernur DIY Digugat
2 2016-09-28 Minta Petahana Pilkada Mundur, Pemohon Perbaiki Gugatan
3 2016-04-26 Asetnya Dijual Bank, Seorang Warga Gugat UU Hak Tanggungan Atas Tanah
4 2016-02-25 Batasan Selisih Suara Pengajuan Sengketa Pilkada Digugat
5 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
6 2017-01-05 Pemohon Uji Aturan PK Perdata Perbaiki Permohonan
7 2017-09-20 MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional
8 2016-02-24 Buruh Gugat Aturan Upah Minimum
9 2017-11-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU MK Ditolak
10 2017-08-31 Perempuan Bisa Jadi Gubernur Yogyakarta
11 2017-02-09 Ahli: Persyaratan Gubernur DIY Serahkan pada Keraton
12 2016-09-30 Uji Materi Hak Tanggungan Atas Tanah Tidak Dapat Diterima
13 2016-07-14 Warga Sultra Perbaiki Permohonan Uji UU Penyelenggara Pemilu
14 2017-01-31 Ahli DPD Akui Syarat Gubernur DIY Berpotensi Langgar HAM
15 2017-10-19 Kehilangan Objek, Uji Aturan Batas PK Tidak Dapat Diterima
16 2017-05-30 Tak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
17 2016-09-26 Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Online Uji UU LLAJ
18 2016-05-19 Sidang TerakhirGugatan Syarat Pimpinan DPR Papua, Ahli Tidak Hadir
19 2016-03-31 Hanya dari Parpol, Ketentuan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Digugat
20 2016-08-25 Pemohon Uji “Tax Amnesty” Perbaiki Permohonan
21 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
22 2016-11-29 Ahli: Syarat “Istri” bagi Calon Gubernur DIY Berlebihan
23 2017-01-11 Ahli: Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Halangi Perempuan Jadi Raja
24 2016-09-07 Komponen Upah Minimum UU Ketenagakerjaan Tidak Timbulkan Ambiguitas
25 2016-11-21 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
26 2017-02-22 Kebijakan Penguasaan Bahasa Asing Tidak Langgar Konstitusi
27 2016-11-09 Bahasa Asing sebagai Syarat Masuk Perguruan Tinggi Digugat
28 2016-08-04 Tidak Jelas, MK Tidak Terima Uji UU Penyelenggara Pemilu
29 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
30 2017-10-17 Dinilai Tidak Mengikat MA, Organda Uji Aturan Putusan MK
31 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
32 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
33 2016-03-10 Dirugikan dengan Batas Selisih Suara untuk Sengketa Pilkada, Calon Bupati Perbaiki Permohonan
34 2016-03-08 Perjuangkan Upah Layak, Buruh Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan
35 2018-12-21 Dinamika Perlindungan Hak Konsitutional Warga Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
36 2016-12-07 PK Perkara Perdata Hanya Sekali Diuji MK
37 2017-10-30 Organda Perbaiki Uji Materiil Terkait Aturan Putusan MK
38 2016-06-17 Uji UU Pemilu: Persoalkan Penyelenggaraan Pilgub, Hakim Anggap Pemohon Salah Alamat
39 2016-10-10 Pengemudi Transportasi “Online” Perbaiki Permohonan Uji UU LLAJ
40 2016-11-01 Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Perbaiki Gugatan Syarat Cagub DIY
41 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
42 2016-04-26 Pemerintah: Pengaturan Pimpinan DPRP Melalui UU Otsus Papua
43 2016-04-13 Masyarakat Adat Papui Perbaiki Uji Ketentuan Unsur Pimpinan DPR Papua
44 2018-10-30 MK Tidak Dapat Menerima Uji Materiil Aturan PK
45 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
46 2017-07-26 MK: PK Perdata Hanya Sekali
47 2016-11-17 Sultan Yogyakarta: Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup untuk Cagub DIY Tidak Lazim
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-07-26 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI KETENTUAN PK LEBIH DARI SEKALI
2 2017-02-21 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM DUNIA PENDIDIKAN
3 2017-02-08 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN PARA AHLI
4 2017-07-26 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI KETENTUAN PK LEBIH DARI SEKALI
5 2017-01-30 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DPD & PIHAK TERKAIT
6 2016-12-07 00:00:00 UJI MATERI KETENTUAN PK LEBIH DARI SEKALI
7 2017-02-21 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK TERKAIT
8 2017-01-11 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR DAN PEMOHON
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-10-12 Dianggap Diskriminatif, Ketentuan Syarat Calon Gubernur DIY Digugat
2 2016-09-28 Minta Petahana Pilkada Mundur, Pemohon Perbaiki Gugatan
3 2016-04-26 Asetnya Dijual Bank, Seorang Warga Gugat UU Hak Tanggungan Atas Tanah
4 2016-02-25 Batasan Selisih Suara Pengajuan Sengketa Pilkada Digugat
5 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
6 2017-01-05 Pemohon Uji Aturan PK Perdata Perbaiki Permohonan
7 2016-02-24 Buruh Gugat Aturan Upah Minimum
8 2017-11-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU MK Ditolak
9 2017-08-31 Perempuan Bisa Jadi Gubernur Yogyakarta
10 2017-02-09 Ahli: Persyaratan Gubernur DIY Serahkan pada Keraton
11 2016-09-30 Uji Materi Hak Tanggungan Atas Tanah Tidak Dapat Diterima
12 2016-07-14 Warga Sultra Perbaiki Permohonan Uji UU Penyelenggara Pemilu
13 2016-09-26 Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Online Uji UU LLAJ
14 2016-05-19 Sidang TerakhirGugatan Syarat Pimpinan DPR Papua, Ahli Tidak Hadir
15 2016-03-31 Hanya dari Parpol, Ketentuan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Digugat
16 2016-08-25 Pemohon Uji “Tax Amnesty” Perbaiki Permohonan
17 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
18 2016-11-29 Ahli: Syarat “Istri” bagi Calon Gubernur DIY Berlebihan
19 2017-01-11 Ahli: Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Halangi Perempuan Jadi Raja
20 2016-09-07 Komponen Upah Minimum UU Ketenagakerjaan Tidak Timbulkan Ambiguitas
21 2016-11-21 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
22 2017-02-22 Kebijakan Penguasaan Bahasa Asing Tidak Langgar Konstitusi
23 2016-11-09 Bahasa Asing sebagai Syarat Masuk Perguruan Tinggi Digugat
24 2016-08-04 Tidak Jelas, MK Tidak Terima Uji UU Penyelenggara Pemilu
25 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
26 2017-10-17 Dinilai Tidak Mengikat MA, Organda Uji Aturan Putusan MK
27 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
28 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
29 2016-03-10 Dirugikan dengan Batas Selisih Suara untuk Sengketa Pilkada, Calon Bupati Perbaiki Permohonan
30 2016-03-08 Perjuangkan Upah Layak, Buruh Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan
31 2016-12-07 PK Perkara Perdata Hanya Sekali Diuji MK
32 2016-06-17 Uji UU Pemilu: Persoalkan Penyelenggaraan Pilgub, Hakim Anggap Pemohon Salah Alamat
33 2016-10-10 Pengemudi Transportasi “Online” Perbaiki Permohonan Uji UU LLAJ
34 2016-11-01 Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Perbaiki Gugatan Syarat Cagub DIY
35 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
36 2016-04-26 Pemerintah: Pengaturan Pimpinan DPRP Melalui UU Otsus Papua
37 2016-04-13 Masyarakat Adat Papui Perbaiki Uji Ketentuan Unsur Pimpinan DPR Papua
38 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
39 2017-07-26 MK: PK Perdata Hanya Sekali
40 2016-11-17 Sultan Yogyakarta: Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup untuk Cagub DIY Tidak Lazim