[email protected] +6221 23529000

Kegiatan Sidang

Nomor Perkara 8/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 2016-02-22 00:00:00 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor

2 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 2016-02-16 14:28:00 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-XIV/2016, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor ARPK
5 - elah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor... -
7 - Penyerahan Perbaikan Permohonan -
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon :
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Berita Sidang
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-05-30 Tak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada
2 2016-09-26 Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Online Uji UU LLAJ
3 2016-05-19 Sidang TerakhirGugatan Syarat Pimpinan DPR Papua, Ahli Tidak Hadir
4 2016-03-31 Hanya dari Parpol, Ketentuan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Digugat
5 2016-08-25 Pemohon Uji “Tax Amnesty” Perbaiki Permohonan
6 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
7 2016-11-29 Ahli: Syarat “Istri” bagi Calon Gubernur DIY Berlebihan
8 2017-01-11 Ahli: Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Halangi Perempuan Jadi Raja
9 2016-09-07 Komponen Upah Minimum UU Ketenagakerjaan Tidak Timbulkan Ambiguitas
10 2016-11-21 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
11 2017-02-22 Kebijakan Penguasaan Bahasa Asing Tidak Langgar Konstitusi
12 2016-11-09 Bahasa Asing sebagai Syarat Masuk Perguruan Tinggi Digugat
13 2016-08-04 Tidak Jelas, MK Tidak Terima Uji UU Penyelenggara Pemilu
14 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
15 2017-10-17 Dinilai Tidak Mengikat MA, Organda Uji Aturan Putusan MK
16 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
17 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
18 2016-03-10 Dirugikan dengan Batas Selisih Suara untuk Sengketa Pilkada, Calon Bupati Perbaiki Permohonan
19 2016-03-08 Perjuangkan Upah Layak, Buruh Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan
20 2018-12-21 Dinamika Perlindungan Hak Konsitutional Warga Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
21 2016-12-07 PK Perkara Perdata Hanya Sekali Diuji MK
22 2017-10-30 Organda Perbaiki Uji Materiil Terkait Aturan Putusan MK
23 2016-10-12 Dianggap Diskriminatif, Ketentuan Syarat Calon Gubernur DIY Digugat
24 2017-09-20 MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional
25 2016-10-10 Pengemudi Transportasi “Online” Perbaiki Permohonan Uji UU LLAJ
26 2016-04-13 Masyarakat Adat Papui Perbaiki Uji Ketentuan Unsur Pimpinan DPR Papua
27 2017-07-26 MK: PK Perdata Hanya Sekali
28 2016-09-28 Minta Petahana Pilkada Mundur, Pemohon Perbaiki Gugatan
29 2016-11-17 Sultan Yogyakarta: Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup untuk Cagub DIY Tidak Lazim
30 2018-10-30 MK Tidak Dapat Menerima Uji Materiil Aturan PK
31 2016-04-26 Asetnya Dijual Bank, Seorang Warga Gugat UU Hak Tanggungan Atas Tanah
32 2016-02-25 Batasan Selisih Suara Pengajuan Sengketa Pilkada Digugat
33 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
34 2016-04-26 Pemerintah: Pengaturan Pimpinan DPRP Melalui UU Otsus Papua
35 2017-01-05 Pemohon Uji Aturan PK Perdata Perbaiki Permohonan
36 2016-06-17 Uji UU Pemilu: Persoalkan Penyelenggaraan Pilgub, Hakim Anggap Pemohon Salah Alamat
37 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
38 2016-11-01 Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Perbaiki Gugatan Syarat Cagub DIY
39 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
40 2016-02-24 Buruh Gugat Aturan Upah Minimum
41 2017-11-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU MK Ditolak
42 2017-08-31 Perempuan Bisa Jadi Gubernur Yogyakarta
43 2017-02-09 Ahli: Persyaratan Gubernur DIY Serahkan pada Keraton
44 2016-09-30 Uji Materi Hak Tanggungan Atas Tanah Tidak Dapat Diterima
45 2016-07-14 Warga Sultra Perbaiki Permohonan Uji UU Penyelenggara Pemilu
46 2017-01-31 Ahli DPD Akui Syarat Gubernur DIY Berpotensi Langgar HAM
47 2017-10-19 Kehilangan Objek, Uji Aturan Batas PK Tidak Dapat Diterima
Siaran Pers
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2017-07-26 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI KETENTUAN PK LEBIH DARI SEKALI
2 2017-02-21 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM DUNIA PENDIDIKAN
3 2017-07-26 00:00:00 MK PUTUS UJI MATERI KETENTUAN PK LEBIH DARI SEKALI
4 2017-01-30 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DPD & PIHAK TERKAIT
5 2017-02-08 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN PARA AHLI
6 2016-12-07 00:00:00 UJI MATERI KETENTUAN PK LEBIH DARI SEKALI
7 2017-02-21 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK TERKAIT
8 2017-01-11 00:00:00 UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR DAN PEMOHON
Video 2 Menit
NO
TANGGAL
Judul Berita
1 2016-09-26 Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Online Uji UU LLAJ
2 2016-05-19 Sidang TerakhirGugatan Syarat Pimpinan DPR Papua, Ahli Tidak Hadir
3 2016-03-31 Hanya dari Parpol, Ketentuan Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Digugat
4 2016-08-25 Pemohon Uji “Tax Amnesty” Perbaiki Permohonan
5 2016-11-09 Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional
6 2016-11-29 Ahli: Syarat “Istri” bagi Calon Gubernur DIY Berlebihan
7 2017-01-11 Ahli: Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Halangi Perempuan Jadi Raja
8 2016-09-07 Komponen Upah Minimum UU Ketenagakerjaan Tidak Timbulkan Ambiguitas
9 2016-11-21 Pemohon Uji UU Pendidikan Tinggi Perbaiki Permohonan
10 2017-02-22 Kebijakan Penguasaan Bahasa Asing Tidak Langgar Konstitusi
11 2016-11-09 Bahasa Asing sebagai Syarat Masuk Perguruan Tinggi Digugat
12 2016-08-04 Tidak Jelas, MK Tidak Terima Uji UU Penyelenggara Pemilu
13 2016-07-27 Dinilai Diskriminatif, UU Pengampunan Pajak Diuji
14 2017-10-17 Dinilai Tidak Mengikat MA, Organda Uji Aturan Putusan MK
15 2016-09-28 Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan
16 2016-06-15 Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji Materi UU Pilkada
17 2016-03-10 Dirugikan dengan Batas Selisih Suara untuk Sengketa Pilkada, Calon Bupati Perbaiki Permohonan
18 2016-03-08 Perjuangkan Upah Layak, Buruh Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan
19 2016-12-07 PK Perkara Perdata Hanya Sekali Diuji MK
20 2016-10-12 Dianggap Diskriminatif, Ketentuan Syarat Calon Gubernur DIY Digugat
21 2016-10-10 Pengemudi Transportasi “Online” Perbaiki Permohonan Uji UU LLAJ
22 2016-04-13 Masyarakat Adat Papui Perbaiki Uji Ketentuan Unsur Pimpinan DPR Papua
23 2017-07-26 MK: PK Perdata Hanya Sekali
24 2016-09-28 Minta Petahana Pilkada Mundur, Pemohon Perbaiki Gugatan
25 2016-11-17 Sultan Yogyakarta: Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup untuk Cagub DIY Tidak Lazim
26 2016-04-26 Asetnya Dijual Bank, Seorang Warga Gugat UU Hak Tanggungan Atas Tanah
27 2016-02-25 Batasan Selisih Suara Pengajuan Sengketa Pilkada Digugat
28 2016-10-12 Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
29 2016-04-26 Pemerintah: Pengaturan Pimpinan DPRP Melalui UU Otsus Papua
30 2017-01-05 Pemohon Uji Aturan PK Perdata Perbaiki Permohonan
31 2016-06-17 Uji UU Pemilu: Persoalkan Penyelenggaraan Pilgub, Hakim Anggap Pemohon Salah Alamat
32 2016-09-21 Menkeu: UU Pengampunan Pajak Menguntungkan Masyarakat
33 2016-11-01 Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Perbaiki Gugatan Syarat Cagub DIY
34 2016-11-01 Ahli: Tax Amnesty untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
35 2016-02-24 Buruh Gugat Aturan Upah Minimum
36 2017-11-28 Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, Uji UU MK Ditolak
37 2017-08-31 Perempuan Bisa Jadi Gubernur Yogyakarta
38 2017-02-09 Ahli: Persyaratan Gubernur DIY Serahkan pada Keraton
39 2016-09-30 Uji Materi Hak Tanggungan Atas Tanah Tidak Dapat Diterima
40 2016-07-14 Warga Sultra Perbaiki Permohonan Uji UU Penyelenggara Pemilu